DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2025

Nomor: 15
Tahun: 2025
Ditetapkan: 15 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Upaya Kesehatan Jiwa, Pengorganisasian, Pendanaan, Sumber Daya Manusia, Fasilitas, Sarana dan Prasarana Kesehatan Jiwa, Penyediaan Obat, Alat Kesehatan dan Alat Non Kesehatan, Peran Serta Masyarakat dan Keluarga, Pencatatan dan Pelaporan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sistem Kesehatan Daerah pada Bagian Keenambelas tentang Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza, perlu petunjuk teknis dalam pelaksanaannya;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro Sragen dalam meningkatkan kualitas Upaya Kesehatan Jiwa;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Kesehatan Jiwa Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro Sragen; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865); SALINAN 2
4.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tal:lun 2015 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Jiwa;
5.Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2O2l tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5); MenetapKan :PERATURAN BUPATI TENTANG UPAYA PELAYANAN KESEHATAN JIWA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dT. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2.Bupati adalah Bupati Sragen.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urllsan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro Kabupaten Sragen yang selanjutnya disingkat RSUD adalah unit organisasi yang bersifat khusus dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
6.Direktur RSUD yang selanjutnya disebut Direktur adalah Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah RSUD. 7 . Kesehatan Jiwa adalah kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan,dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. B. Upaya Kesehatan Jiwa adalah setiap kegiatan untuk mewujudkan derajat kesehatan jiwa yang optimal bagi individu, keluarga, dan masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang diselenggarakan secara menyeluruh, komprehensif dan berkesinambungan oleh RSUD.
9.Tim Terpadu Pelayanan Komprehensif Kesehatan jiwa yang selanjutnya disebut Tim Terpadu Perekat Jiwa adalah sebuah Tim yang dibentuk oleh RSUD yang terdiri atas Pemerintahan, swasta, akademis, media masa, NGO (Ifon-Gouemmental f MEMUTUSKAN: 3 Organization) dan Masyarakat untuk berkoordinasi dan bekerja sama dalam pengendalian masalah kesehatan jiwa dan mental masyarakat. lO. Public Sauetg CenterPSC 119 yang selanjutnya disebut PSC 119 adalah pusat pelayanan keselamatan terpadu pada Dinas Kesehatan yang merupakan sistem koordinasi untuk memberikan pelayanan gawat darutrat secara cepat, tepat dan cermat bagi Masyarakat.
11.Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah Individu yang mengalami masalah pada Kesehatan mental atau jiwa, sehingga mempengaruhi pikiran, perasaan, atau perilaku yang mengganggu kehidupan pribadi dan sosialnya.

Pasal 2

(1)Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam Upaya Kesehatan Jiwa di RSUD. (21 Tujuan Peraturan Bupati ini untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam peningkatan kualitas Upaya Kesehatal Jiwa bagi RSUD.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.upaya Kesehatan Jiwa;
b.pengorganisasian;
c.pembiayaan;
d.sumber daya manusia;
e.fasilitas, sarana dan prasarana Kesehatan Jiwa;
f.penyediaan obat, alat kesehatan dan alat non kesehatan;
g.peran serta masyarakat dan keluarga; dan
h.pencatatan dan pelaporan.

BAB III

UPAYA KESEHATAN JIWA

Pasal 4

(1)Upaya Kesehatan Jiwa diberikan secara proaktif, terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan sepanjang siklus kehidupan manusia bagi orang yang berisiko, orang dengan gangguan jiwa, dan masyarakat. {2\ Upaya Kesehatan Jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk upaya pencegahan bunuh diri melalui pencegahan faktor risiko bunuh diri, pencegahan timbulnya pemikiran tentang menyakiti diri sendiri, dan pencegahan percobaan bunuh diri. I
(3)Upaya Kesehatan Jiwa terdiri atas:
1. a.penapisan Kesehatan Jiwa;
2. b.pelayanan rawat jalan Kesehatan Jiwa;
3. c.pelayanan rawat inap Kesehatan Jiwa;
4. d.penanganan kegawatdaruratan Kesehatan Jiwa;
5. e.pelayanan rehabilitasi sosial Kesehatan Jiwa.

BAB IV

PENGORGANISASIAN

Pasal 5

(41 Tim Terpadu Perekat Jiwa dibentuk oleh Direktur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur.

(5)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sama dengan TPKJM dalam koordinasi penanganan kesehatan jiwa masyarakat.
(6)Tim Terpadu Perekat Jiwa bekerjasama dengan PSC (119) untuk penanganan gawat darurat ODGJ di masyarakat.

Pasal 6

(1)Tim Terpadu Perekat Jiwa mempunyai peran dalam koordinasi dan kontribusi untuk peningkatan kualitas Upaya Kesehatan Jiwa di RSUD. (21 Tim Terpadu Perekat Jiwa mempunyai fungsi:
1. a.melakukan promosi tentang layanan Kesehatan Jiwa di RSUD;
2. b.koordinasi dalam penyelesaian masalah pada layanan Kesehatan Jiwa RSUD;
3. c.koordinasi dalam penyelesaian masalah pada pembiayaan pasien jiwa di RSUD;
4. d.Koordinasi dalam rehabilitasi sosial pasien jiwa stabil di masyarakat; dan
5. e.Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap layanan Kesehatan Jiwa di RSUD.

Pasal 7

(1)Biaya operasional Tim Terpadu Perekat Jiwa dibebankan pada anggaran Badan Layanan Umum Daerah RSUD. (21 Pembiayaan ODGJ peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan aturan yang berlaku. r
(3)Pembiayaan untuk penanganan ODGJ terlantar, terpasung, menggelandang tanpa identitas ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Sragen berdasarkan rekomendasi perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial. (41 Biaya yang terkait dengan pengadaan dan peningkatan mutu sumber daya manusia di bidang Kesehatan Jiwa dibebankan kepada Angggaran Badan Layanan Umum Daerah, , Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 8

(1)Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan Jiwa terdiri atas:
1. a.tenaga kesehatan dengan kompetensi di bidang Kesehatan Jiwa;
2. b.tenaga kesehatan profesioanl lainnya; dan
3. c.tenaga lain yang terlatih dibidang Kesehatan jiwa.
(2)Tenaga Kesehatan Profesional lainnya dan tenaga lain yang terlatih di bidang Kesetahan jiwa berperan sebagai mitra tenaga kesehatan dengan kompetensi dibidang kesehatan jiwa dalam menyelenggarakan Upaya Kesehatan Jiwa.
(3)Perencanaan SDM di Bidang Kesehatan Jiwa dilakukan oleh RSUD dengan memperhatikan:
1. a.jenis upaya kesehatan jiwa yang dibutuhkan;
2. b.jumlah fasilitas pelayanan di Bidang Kesehatan Jiwa; dan
3. c.jumlah tenaga Kesehatan dengan kompetensi dibidang kesehatan jiwa sesuai dengan kebutuhan pelayanan.

Pasal 9

(1)Pengadaan SDM kesehatan jiwa dilakukan oleh RSUD dapat berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan BKPSDM melalui pendidikan dan/ atau pelatihan.
(2)Peningkatan mutu SDM kesehatan jiwa dilakukan oleh RSUD dr.Soehadi Prijonegoro Sragen melalui pendidikan dan/atau pelatihan sesuai kompetensi.
(3)Pendidikan dan/atau pelatihan sebagaimana dimaksud ayat satu (l) dan ayat dua (2) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 7 ( 6

Pasal 10

(1)Direktur melakukan evaluasi terhadap Tim Terpadu Perekat Jiwa. (21 Perangkat Daerah terkait melakukan pembinaan terhadap SDM kesehatan jiwa yang berada di bawah tanggungiawabnya.
(3)Bagian Sekretariat RSUD melakukan pembinaan terhadap SDM Kesehatan Jiwa di RSUD.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2021