DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sragen Nomor 16 Tahun 2025

Nomor: 16
Tahun: 2025
Ditetapkan: 15 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan, Ruang Lingkup, Rencana Umum Pemeliharaan Jalan secara Kolaborasi Berbasis Masyarakat, Survei Pemeliharaan Jalan secara Kolaborasi Berbasis Masyarakat, Pemrograman Pemeliharaan Jalan secara Kolaborasi Berbasis Masyarakat, Pembiayaan Pemeliharaan Jalan secara Kolaborasi Berbasis Masyarakat, Perencanaan Teknis Pemeliharaan Jalan secara Kolaborasi Berbasis Masyarakat, Pelaksanaan Pemeliharaan Jalan secara Kolaborasi Berbasis Masyarakat, Penilikan Jalan, Penyelenggaraan Urusan Pemeliharaan Jalan secara Kolaborasi Berbasis Masyarakat, Pengawasan, Pemantauan dan Evaluasi, serta Pelaporan Pelaksanaan Pemeliharaan Jalan secara Kolaborasi Berbasis Masyarakat, Pembinaan, Peran Masyarakat dalam Pemeliharaan Jalan secara Kolaborasi Berbasis Masyarakat dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2.Bupati adalah Bupati Sragen.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dinas adalah perangkat Daerah yang menangani urusan bidang pekerjaan umum.
5.Bidang adalah bidang yang menangani pekerjaan jalan dan atau jembatan.
6.Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
7.Penyelenggara Jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.
8.Bangunan Pelengkap Jalan adalah bangunan untuk mendukung fungsi dan keamanan konstruksi jalan yang meliputi jembatan, gorong-gorong, tembok penahan, dan 3 saluran tepi jalan yang dibangun sesuai dengan persyaratan teknis.
9.Ja-lur adalah bagian Jalal yang dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan.
10.Lajur adalah bagian Jalur yang memanjang dengan atau tanpa marka Jalan yang memiliki lebar cukup untuk dilewati satu kendaraan.
11.Perlengkapan Jalan adalah sarana yang dimaksudkan untuk keselamatan, keamalan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi pengguna jalaa dalam berlalu lintas yang meliputi marka jalan, rambu lalu lintas, alat pemberi isyarat lalu lintas, lampu penerangan jalan, rel pengaman (guardraitl, dan penghalang lalu lintas (traffic barriefl.
12.Bagian-Bagian Jalan adalah Bagian-Bagian Jalan yang meliputi ruang manfaat ja-lan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.
13.Pemeliharaan Jalan adalah kegiatan penanganan jalan, berupa pencegahan, perawatan dan perbaikan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi secara optimal melayani lalu lintas sehingga umur rencana yang ditetapkan dapat tercapai.
14.Berbasis Masyarakat adalah konsep kegiatan yang lebih membuka ruang untuk masyarakat agar dapat terlibat dalam proses kegiatan Pemeliharaan Jalan dengan memanfaatkan potensi yang ada, dalam hal ini masyarakat yang terlibat kegiatan Pemeliharaan Jalan yaitu masyarakat umum, termasuk masyarakat awam, orang atau instansi serta dunia usaha.
15.Pemeliharaan Rutin Jalan adalah kegiatan merawat serta memperbaiki kerusakan-kerusakan yang te{adi pada ruas-ruas jalan dengan kondisi pelayanan mantap.
16.Penilikan Ja-lan adalah kegiatan pelaksanaan, pengamatan, pemanfaatan jalan dan kondisi jalan setiap hari dan laporan pengamatan serta usulan tindakan terhadap hasil pengamatan disampaikan kepada Penyelenggara Jalan atau instansi yang ditunjuk.
17.Penilik Jalan adalah tenaga pelaksana yang melakukan Penilikan Jalan.
18.Pemrograman adalah kegiatan untuk menentukan jenis- jenis peke{aarr yang akan dilaksanakan berdasarkan batasan biaya yang disetujui, pembuatal jadwal pelaksanaan, jadwa,l pengadaan, serta monitoring dan evaluasi maupun revisi program jika diperlukan. 4

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini agar dalam pelaksanaan Pemeliharaan Jalan yang melibatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha serta merespon laporan masyarakat terhadap kerusakan jalal dan sebagai acuan bagir Penyelenggara Jalan dalam pelaksanaal pemeliharaan, maupun penzrnganan pelaksanaan pekerja yang telah direncanakan.

BAB III

TUJUAN

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini untuk:

a.mewujudkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha agar ikut memelihara kondisi jalan;
b.rnengupayakan agar umur konstruksi jalan bisa bertambah panjang;
c.mewujudkan pelayanan jalan yang sesuai standar pelayanan minimal; dan
d.mewujudkan ketertiban dalam penggunaan Bagian-Bagian Jalan.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.rencana umum Pemeliharaan Jalan secara kolaborasi berbasis masyarakat;
b.survei Pemeliharaan Jalan secara kolaborasi berbasis masyarakat;
c.pemrogramzrn Pemeliharaan Jalan secara kolaborasi berbasis masyarakat;
d.pembiayaan Pemeliharaan Jalan secara kolaborasi berbasis masyarakat;
e.perenc€rnaan teknis Pemeliharaan Jalan secara kolaborasi berbasis masyarakat;
f.pembagian tugas Pemeliharaan Jalan secara kolaborasi berbasis masyarakat;
g.pelaksalaan Pemeliharaan Jalan secara kolaborasi berbasis masyarakat;
h.Penilikan Jalan;
i.pengawasan, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan Pemeliharaan Jalan secara kolaborasi berbasis masyarakat;
j.pembinaan dan sosialisasi berkelanjutan Pemeliharaan Jalan secara kolaborasi berbasis masyarakat; dan
k.peran masyarakat dalam Pemeliharaan Jalan kolaborasi secara berkelanj utan.

BAB II

MAKSUD 5

Pasal 5

(l) Penyelenggaraan jalan menJrusun rencana Pemeliharaan Jalan secara kolaborasi berbasis masyarakat.

(2)Rencana umum jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.sistem informasi;
2. b.sistem manajemen aset; dan
3. c.rencana penanganan Pemeliharaan Jalan secara kolaborasi berbasis masyarakat.
(3)Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi kegiatan pengumpulal, pengelolaan dan pemeliharaan data untuk menghasilkan informasi dan rekomendasi penEmganan Pemeliharaan Jalan secara kolaborasi berbasis masyarakat.
(4)Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi data inventarisasi jalan dan data kondisi kerusakan jalan yang sering te{adi.

Pasal 6

(1)Sistem manajemen aset sebagaimana dirnal<sud dalam Pasal 5 ayaf (2) huruf b meliputi kegiatan penatausahaan dan pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan, leger jalan, serta preservasi aset jalan.
(2)Preservasi aset jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempakan kegiatan pemeliharaan badan jalan yang dapat diikuti dengan pemeliharaan dan penalganan bahu jalan dan saluran secara kolaborasi berbasis masyarakat pada Bagian- Bagian Jalan yang antara lain akibat longsoral dan penuh dengal tanaman maupun kotoran.
(3)Pemeliharaan badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)meliputi pemeliharaan rutin penanganan badan jalan, bahu jalan dan sa-luran.
(4)Kegiatan penatausahaan, pemanfaatan Bagian-Bagan Jalan, dan leger jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (U dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 7

(1)Rencana pen€rng€rnan Pemeliharaan Jalan berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c mencakup rencana pemeliharaan terhadap badan jalan, bahu jalan darr saluran jalan, serta lahan pada Rumaja dan Rumija.
(2)Penanganan pemeliharaan secara kolaborasi berbasis masyarakat dilakukan seca-ra preventif dan reaktif.
(3)Penanganan Pemeliharaan Jalan secara kolaborasi berbasis masyarakat yang dilakukan secara preventif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (21 bertujual untuk pelaksanaan Pemeliharaan Jalan secara kolaborasi berbasis masyarakat, untuk membatasi penzrng€rnan kerusalal pada badan sehingga diupayakan menunda kerusakan lebih lanjut, serta mengurangi jumlah kegiatan pemeliharaan rutin, dan mempertahankan kondisi jalan dalam tingkatan baik dan sesuai dengal umur rencana jalan.
(4)Penanganan Pemeliharaan Jalan secara kolaborasi berbasis masyarakat yang dilakukan secara reaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk memelihara dan menangani kerusakan pada badan jalarr dan Bangunan Peiengkap Jalan yang telah terjadi di luar kemampuarr pengamatan.
(5)Penanganan Pemeliharaan Jalan secara kolaborasi berbasis masyarakat dilakukan secara reaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimaksudkan untuk mengembalikan ke kondisi j alan sesuai dengan rencana.
(6)Rencana Pemeliharaan Jalan secara kolaborasi berbasis masyarakat penanganan terhadap badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeliharaan badan jalan dan bangunal pelengkapnya.
(7)Pemeliharaal Jalan secara kolaborasi berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas:
1. a.perbaikan kerusakan jalan seperti jalan berlubang dan jalan retak serta jalan amblas;
2. b.pembersihan bahu jalan dan saluran dari kotoran maupun longsoran; dan
3. c.pembersihan bahu jalan dari semua bentuk tanaman.
(8)Kegiatan Pemeliharaal Jalan yang akan dilaksanakan pada setiap tahun dituangkan ke dalam dokumen rencana Pemeliharaan Jalan.

BAB V

RENCANA UMUM PEMELIHARAAN JAI-AN SECARA KOLAE}ORASI BERBASIS MASYARAXAT -6

Pasal 8

( 1) Pemeliharaan Jalan dilakukan secara preventif dan atau reaktif sesuai dengan kemampuan teknologi pengamatan dan sumber daya yang tersedia dan dilaksanakan bersama-sEuna dengan masyarakat.

(2)Kegiatan penanganan Pemeliharaan Jalan yang akan dilaksanakan pada setiap tahun dituangkan pada dokumen rerrcana Perrreliharaan Jalan secar-a kolaborasi berbasis masyarakat.

Pasal 9

(1)Rencana Pemeliharaan Jalan secara kolaborasi berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c meliputi informasi tentang sumber dana, cara pelaksanaan, narna ruas, jenis penanganan dan penanggung jawab kegiatan. 7
(2)Penyelenggara Jalan mempublikasikan rencana penangan€rn Pemeliharaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui media elektronik/digital, atau situs resmi Penyelenggara Jalan paling lambat akhir bulan Januari tahun berjalan.

BAB VI

SURVEI PEMELIHARAAN JALAN SECARA KOLABORASI BERBASIS MASYARAKAT

Pasal 10

(1)Survei Pemeliharaan Jalan secara kolaborasi berbasis masyarakat dimaksudkan untuk memperoleh data administrasi dan data kondisi jalan.
(2)Survei Pemeliharaan Jalan secara kolaborasi berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (l) meliputi survei inventarisasi jalan dan survei kondisi jalan.
(3)Survei inventarisasi jalan dan kondisi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pengumpulan data inventarisasi jalan yang meliputi:
1. a.fungsi jalan;
2. b.status jalal;
3. c.bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan;
4. d.data lalu lintas;
5. e.data geometric jalan;
6. f.data konstruksi perkerasan yang ada; dan
7. g.data lingkungan terakhir dari masing-masing ruas jalan yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam I (satu) tahun.
(4)Hasil survei inventarisasi j alan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk data dasar bagi Penyelenggara Jalan.
(5)Survei kondisi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 meliputi:
1. a.fungsi jalan;
2. b.status jalan;
3. c.bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan;
4. d.data lalu lintas;
5. e.data geometric jalan;
6. f.data konstruksi perkerasan yang ada; dan
7. g.data lingkungan terakhir dari masing-masing ruas jalan yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(6)Hasil survei kondisi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan untuk menentukan jenis penanganan yang diperlukan.
(7)Survei inventarisasi jalan dan kondisi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dilakukan oleh petugas atau penyedia jasa yang ditunjuk oleh Penyelenggara Jalan. 8 Pasal 1 1
(1)Survei Pemeliharaan Ja-lan terdii'i atas:
1. a.survei inventarisasi badan jalan;
2. b.bahu jalan, saluran; dan
3. c.bangunan pelengkap jalan.
(2)Survei inventarisasi Pemeliharaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kegiatan pengumpulan data kerusakan jalan, bahu jalart, saluran, bangunan pelengkap j alan yang meliputi:
1. a.data administrasi (nomor, nama, lokasi, tahun pembuatan, tanggal pemeriksaan, nama pemeriksa, dan data iaiu- lintas);
2. b.jenis lintasan dal data geometri;
3. c.jumlah bentang;
4. d.panjang total;
5. e.sudut kemiringan;
6. f.busur lengkung; darl
7. g.data komponen utama, tergantung pada jenis bangunan pelengkapnya.
(3)Survei Pemeliharaan Jalan, bahu jalan dan saluran serta kondisi bangunan pelengkap jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kegiatal pemeriksaan penilaian kondisi detail badan jalan, bahu jalan dan saluran, bangunan pelengkap jalan yang dapat dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan rutin dalam tenggang waktu 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun sesuai dengan kondisi bangunarr pelengkap jalan dan faktor lainnya.
(4)Hasil survei Pemeliharaan Jalan dan saluran serta kondisi bangunan pelengkap jalan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)digunakan untuk menentukan jenis pemeliharaan dan penanganan yang diperlukan.
(5)Survei Pemeliharaan Jalan dan saluran, bangunan pelengkap jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (i) dilakukan oleh petugas atau penyedia jasa yalg mempunyai kompetensi dalam bidang suwei jalan dan jembatal yang ditunjuk oleh Penyelenggara Jalan.

Pasal 12

Kegiatan survei dan pelaksanaan Pemeliharaan Jalan dan saluran, kegiatan pemeriksaan dal pemeliharaan bangunan pelengkap dan Perlengkapan Jalan dilakukan dengan mengacu pada standar nasional Indonesia, pedoman, manual, dan tata cara sesuai peratural perundang-undangal.

BAB VII

PEMRCGRAMAN PEMELIHARAAN JALAN SECARA KOLAE}ORASI BERBASIS MASYARAKAT

Pasal 13

(1)Pemrograman Pemeliharaan Jalan secara kolaborasi berbasis masyarakat mencakup penetapan lokasi, wal<tu penanganan dan jenis penangErnan yang tepat.
(2)Pemrograman Pemeliharaan Jalan secara kolaborasi berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatal menentukan ruas atau segmen ruas jalan yang masuk dalam penalgalan pekerjaan pemeliharaan rutin.
(3)Pemrograman Pemeliharaan Jalan secara kolaborasi berbasis masyarakat termasuk bangunan pelengkap dan Perlengkapan Jalan meliputi kegiatan menentukan lokasi Pemeliharaan Ja-lan secara kolaborasi berbasis masyarakat.
(4)Pemrograman Pemeliharaan Jalan secara kolaborasi berbasis masyarakat termasuk balgunan pelengkap dan Perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tersebut yang masuk dalam penanganan pekerjaan pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, rehabilitasi, dal rekonstruksi bangunan pelengkap jalan dan Perlengkapan Jalan.
(5)Pemrograman Pemeliharaan Jalan secara kolaborasi berbasis masyarakat termasuk bangunan pelengkap dan Perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan melaksanakan survei untuk menentukan prioritas penanganan, jenis pekerjaan, perkiraan volume pekerjaan, harga satual pekerjaan serta rencana biaya penanganan.
(6)Pemrograman Pemeliharaal Jalan secara kolaborasi berbasis masyarakat termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Penyelenggara Jalan untuk menentukan jenis- jenis pekerjaan yang a.l<an dilaksanakan berdasarkan batasan biaya yang disetujui, jadwal pelaksanaan, jadwal pengadaan, monitoring, dan evaluasi.
(7)Pemrograman PemeLiharaan Jalan secara kolaborasi berbasis masyarakat termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh petugas atau penyedia jasa yang ditunjuk Penyelenggara Jalan.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…