DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sragen Nomor 20 Tahun 2025

Nomor: 20
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Sragen

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Sistematika RPB dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perencanaan penanggulangan bencana merupakan bagian dari perencanaan pembangunan yang disusun berdasarkan analisis risiko bencana dan upaya penanggulangannya yang dituangkan dalam program kegiatan penanggulangan bencana dan rincian anggarannya ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana, perencanaan penanggulangan bencana ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya secara sistematis dan terpadu dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025-2029; SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
7.Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2013 Nomor 1); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Kabupaten Sragen memiliki kondisi geografis, geologis, dan hidrologis yang memungkinkan terjadinya berbagai ancaman bencana. Kondisi ini diperparah dengan kerentanan masyarakat yang juga tinggi. Akibatnya, risiko bencana yang timbul berpotensi lebih besar. Berdasarkan data dan sejarah kejadian bencana, Kabupaten Sragen memiliki 7 (tujuh) ancaman bencana, yaitu banjir, cuaca ekstrem, epidemi dan wabah penyakit, gempa bumi, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta tanah longsor.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2.Bupati adalah Bupati Sragen.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom
4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen yang merupakan unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
6.Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
7.Rencana Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat RPB adalah rencana penyelenggaraan penanggulangan bencana suatu daerah dalam kurun waktu tertentu yang menjadi salah satu dasar pembangunan daerah.
8.Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu kawasan dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.

Pasal 2

(1)RPB Daerah Tahun 2025-2029 sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dalam merencanakan penanggulangan Bencana di Daerah.
(2)Penyusunan RPB Daerah Tahun 2025-2029 bertujuan untuk menyusun rencana penanggulangan bencana yang sistematis dan terpadu, sebagai alat koordinasi antar pelaku penanggulangan bencana, dan sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

BAB II

KARAKTERISTIK DAN ISU STRATEGIS KEBENCANAAN DAERAH Karakteristik dan isu strategis kebencanaan daerah menjelaskan atau mendeskripsikan tentang profil kebencanaan di Kabupaten Sragen. Substansi bab ini merujuk dari hasil Kajian Risiko Bencana Kabupaten Sragen 2023-2027. Bab ini terbagi menjadi 5 (lima) sub bab, yaitu karakteristik kebencanaan daerah, risiko bencana daerah, prioritas risiko bencana yang ditangani, masalah pokok atau analisis akar masalah, dan rumusan isu strategis.

Pasal 3

Ruang Lingkup RPB Daerah Tahun 2025-2029 memuat kebijakan strategis manajemen Pengurangan Risiko Bencana, koordinasi dan rencana aksi atau rencana kerja penanggulangan Bencana.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA BAB ini menjelaskan dan menguraikan kebijakan dan kerangka kerja penanggulangan bencana, dan pendanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dirumuskan dan ditetapkan sebagai asas, pedoman, dan dasar penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 4

(1)Sistematika pen5rusunan RPD Daerah Tahun 2025-2029 terdiri atas:
1. a.Ringkasan eksekutif;
2. b.BAB I : Pendahuluan;
3. c.BAB II : Karakteristik dan Isu Strategis Kebencanaan Daerah;
4. d.BAB III : Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
5. e.BAB IV : T\rjuan, Sasaran, Strategis, Arah Kebijakan dan Program;
6. f.BAI! V : Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana;
7. g.BAB VI : Pemaduan, Pengendalian dan Evaluasi.
(2)Ketentuan mengenai RPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap or€rng mengetahuinya, memerintahkan pengr.rndangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen. Ditetapkan di Sragen pada tanggal 28 J:uli2025 BUPATI SRAGEN, ttd SIGIT PAMUNGKAS Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN Diundangkar di Sragen pada tanggal 28 Juli 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN, ttd HARGTYANTO Kepala Hukum b Dr. PRIJO DWI ATMANTO, S.Pd., S.H., M.Si. Pembina Tingkat I NIP. 19700822 199803 1007 BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2025 NOMOR 20 1 azizah [Date] LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2025-2029 Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 i KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Alloh SWT, atas segala rahmat dan karunia- Nya yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyusun Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Sragen tahun 2025-2029. Dokumen RPB Sragen disusun tepat dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029 yang akan dilakukan pada tahun 2025. Oleh karena itu, kami berharap RPB ini dapat menjadi bahan masukan dalam penyusunan RPJMD dan dokumen perencanaan lain, baik dokumen pemerintah maupun non pemerintah. Dengan pengintegrasian ini maka isu-isu Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dalam pembangunan akan mewarnai bahkan menjadi arus utama. Pengarus utamaan akan akan menjadikan setiap perencanaan pembangunan selalu memperhatikan aspek-aspek PRB. RPB juga merupakan bentuk keseriusan Pemerintah Kabupaten Sragen dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang telah dioperasionalisasikan melalui Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Selain itu, penyusunan RPB juga sebagai bentuk pemenuhan salah satu SPM Sub-Urusan Bencana. Penyusunan RPB telah dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan para pihak yang tergabung dalam unsur pentahelix dalam penanggulangan bencana. Namun, kami tetap berharap masukan dan saran dari para pihak yang belum bisa berpartisipasi secara langsung dalam penyusunan RPB. Kami menyadari bahwa penyusunan dokumen ini tidak lepas dari kekurangan. Oleh karena itu, masukan dan saran sangat kami harapkan dari semua pihak untuk perbaikan. Semoga dokumen ini dapat memberikan kontribusi dalam pengurangan risiko bencana. Selain itu, RPB bisa diimplementasikan dan pada gilirannya ketahanan daerah dalam menghadapi ancaman bencana semakin meningkat. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak dan para pemangku kepentingan, baik dari unsur pemerintah maupun non pemerintah yang telah berpartisipasi secara aktif dan serius, sehingga tersusunnya RPB ini. Semoga segala usaha kita mendapatkan berkah dan ridho dari Alloh Yang Maha Kuasa, Aamin. Sragen, Januari 2025 Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sragen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 ii RINGKASAN EKSEKUTIF Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) adalah dokumen perencanaan pembangunan yang memiliki kekhususan dalam penyusunannya. Dokumen ini berfokus pada prioritas bencana yang akan dikurangi risikonya dalam kurun waktu lima tahun. Oleh karena itu, Kajian Risiko Bencana (KRB) yang menghasilkan bencana prioritas menjadi sangat penting sebagai rujukan dalam menentukan pokok masalah dan akar masalah dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (PB). Berdasarkan hasil Kajian Risiko Bencana (KRB), Kabupaten Sragen memiliki 7 (tujuh) jenis bencana, diantaranya banjir; tanah longsor; cuaca ekstrem; kebakaran hutan dan lahan; gempa bumi; epidemi dan wabah penyakit; dan kekeringan. Adapun yang akan dilakukan treatment meliputi 5 (lima) risiko bencana yang terdiri dari empat resiko bencana prioritas meliputi kekeringan; cuaca ekstrem, banjir dan tanah longsor. Sementara resiko bencana non prioritas ada satu, yaitu kebakaran hutan dan lahan. Penentuan prioritas bencana ini menggunakan variabel kapasitas dan kerentanan daerah dihadapkan dengan ancaman yang ada. Semakin tinggi kapasitas, maka semakin rendah resikonya, sebaliknya semakin tinggi kerentanan, maka resikonya pun semakin tinggi. Dalam upaya mengurangi lima risiko bencana prioritas tersebut, maka perlu diidentifikasi masalah-masalah pokok dan akar masalah dalam pengelolaan resiko bencana di Kabupaten Sragen. Identifikasi ini berasal dari tiga masalah pokok dari tiga komponen gabungan meliputi :

1.Faktor keterpaparan penduduk
2.Kesenjangan pencapaian kapasitas Penanggulangan Bencana
3.Kesenjangan terhadap pencapaian isu strategis RPJMD Berdasarkan identifikasi tiga komponen tersebut, diperoleh 9 masalah pokok. Selanjutnya 9 masalah pokok didiskusikan secara partisipatif bersama multi pihak untuk dilakukan pemeringkatan melalui pembobotan menjadi isu strategis. Perumusan ini juga dilakukan secara partisipatif dengan multi pihak, dengan harapan akan memperoleh perspektif masing -masing pihak sesuai dengan tugas, wewenang, kompetensi dan kepahaman para pihak dalam konstelasi di Kabupaten Sragen. Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 iii Berdasarkan hasil pembobotan, diperoleh 4 isu strategis, yaitu:
1.Optimalisasi kelestarian lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana dalam pembangunan daerah.
2.Meningkatkan kapasitas sumber daya masyarakat dan kelembagaan ekonomi di wilayah pasca bencana.
3.Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menjaga alam berbasis pengurangan risiko bencana.
4.Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan DAS secara terpadu. Isu strategis ini dijawab dengan perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan. Alur perumusan ini akan menjadi solusi dakan menyelesaikan isu-isu strategis yang telah diidentifikasi. Untuk memastikan kebijakan tersebut dapat implementatif, perlu dilakukan pendetailan program-program yang menjadi tugas dan fungsi berbagai pihak, baik unsur pemerintah maupun non-pemerintah. Secara prioritas, program mendasarkan pada penentuan prioritas risiko bencana dari hasil KRB. Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang mendukung upaya-upaya pengurangan risiko bencana prioritas akan menjadi prioritas untuk penanganan dalam kurun waktu 5 tahun ke depan dengan kegiatan-kegiatan yang mencerminkan upaya pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan. Rencana aksi akan dilaksanakan di lokasi prioritas yang memiliki tingkat risiko dan jumlah kecenderungan bencana yang tinggi. Sementara risiko bencana non prioritas yaitu kebakaran hutan dan lahan pada aspek mitigasi dan pencegahan. Dalam implementasinya, diharapkan terjadi kolaborasi multi pihak, bukan hanya dari unsur pemerintah tetapi juga non pemerintah. Dengan kondisi demikian, maka pendanaannya pun berasal dari sumber yang beragam. Sebagai salah satu produk dokumen perencanaan, RPB menjadi cukup spesial karena penggalian isu strategis yang dibatasi pada masalah PB, walaupun bersumber dari komponen yang beragam. Sehingga pengarusutamaan PRB ke dalam dokumen perencanaan yang lain menjadi penting. Mengingat tahapan penyusunan RPB dan dokumen perencanaan yang lain berbeda, maka dibutuhkan strategi yang tepat sehingga RPB yang disusun menjawab isu strategis. Beberapa strategi yang diambil dalam penyusunan RPB ini antara lain:
1.Peningkatan kapasitas bencana dengan penyusunan dokumen penunjang kesiapsiagaan
2.Penguatan Penanganan Darurat Bencana Daerah. Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 iv
3.Penyusunan dokumen kedaruratan guna mempersiapkan terjadinya bencana dengan melaksanakan SOP kedaruratan dan sistem komando yang ada di dalamnya
4.Penguatan dan pemantauan Daerah Aliran Sungai di kawasan DAS rawan bencana.
5.Mengintegrasikan kebijakan pengurangan risiko bencana ke dalam RPJMD, RPJPD, RPPLH, dan RTRW
6.Optimalisasi pengelolaan DAS sesuai dengan fungsinya
7.Memfasilitasi tenaga sarjana dalam penyusunan dokumen penanggulangan bencana
8.Meningkatkan ketersediaan layanan kesehatan di Kabupaten/Kota
9.Penguatan kelembagaan dan regulasi dasar serta pengadaan sarpras
10.Penataan kawasan dengan rehabilitasi/relokasi di lokasi rawan bencana dengan prinsip kebencanaan
11.Sosialisasi tata kelola Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
12.Sosialisasi dan meningkatkan kualitas pembangunan desa melalui pemberdayaan lembaga ekonomi dan edukasi kepada warga di daerah rawan bencana
13.Menumbuhkan kembali perekonomian sektor unggulan masyarakat melalui optimalisasi perdagangan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri
14.Memberdayakan UMKM dan menguatkan sektor unggulan di daerah rawan bencana untuk menumbuhkan perekonomian
15.Menguatkan sumber pangan mandiri dari desa pada wilayah rawan bencana Lima belas strategi ini menjembatani perumusan kebijakan dalam rangka menyelesaikan isu strategis yang diturunkan melalui tujuan, sasaran dan program. Dengan prinsip money follow program, maka alokasi dana berdasarkan pada program prioritas. Pendekatan ini dilakukan dengan mengerucutkan program prioritas dan mengintegrasikan berbagai sumber pendanaan (Daerah, Pusat, Dana Desa, dana masyarakat, dan dana yang lain). Bencana prioritas yang telah ditetapkan oleh KRB meliputi bencana kekeringan, banjir, cuaca ekstrem, dan tanah longsor. Dengan keterbatasan anggaran yang ada, maka perlu ditetapkan prioritas kegiatan untuk waktu lima tahun ke depan. Perencanaan pendanaan menggunakan dana APBD, APBN, non pemerintah, dan dana masyarkat. Penyelesaian fokus prioritas meliputi 8 kegiatan yang terdiri dari 28 sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh OPD maupun non-OPD.S Kegiatan dan sub kegiatan prioritas terpilih sesuai dengan kondisi saat RPB dilaksanakan. Kegiatan prioritas tersebut meliputi: Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 v
1.Pelayanan Informasi Rawan Bencana
2.Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
3.Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
4.Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
5.Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
6.Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
7.Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten /Kota
8.Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dalam konteks Perencanaan Pembangunan, Pengurangan risiko bencana dilakukan melalui penyusunan RPB. Sehingga RPB harus terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan yang lain. Program-progam pembangunan harus responsif terhadap pengurangan risiko bencana. Upaya ini dilakukan sejak tahap awal perencanaan pembangunan, sehingga perencanaan pembangunan yang mempertimbangkan PRB akan menjadi arus utama para pemangku kepentingan. RPB sebagai sebuah dokumen juga harus secara berkala dilakukan evaluasi untuk melakukan menyesuaikan dengan perkembangan dan perubahan lingkungan serta dampak dari pembangunan yang mempengaruhi perubahan profil risiko bencana. Upaya ini dikelola oleh Sekretariat Bersama Daerah yang berada di BPBD dengan melibatkan OPD yang memiliki tugas fungsi monitoring dan evaluasi antara lain Bagian Administrasi Pembangunan, Bappeda dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 vi DAFTAR ISTILAH Daftar ini untuk memahami istilah yang digunakan dalam dokumen ini. Istilah Keterangan Bahaya Situasi, kondisi atau karakteristik biologis, klimatologis, geografis, geologis, sosial, ekonomi, politik, budaya, dan teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang berpotensi menimbulkan korban dan kerusakan Bencana Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis Kapasitas Penguasaan sumberdaya, kemampuan respon, dan ketahanan yang dimiliki pemerintah dan masyarakat, sehingga memungkinkan mereka untuk mempersiapkan diri, mencegah, dan menjinakkan, menanggulangi, mempertahankan diri, serta dengan cepat memulihkan diri dari dampak bencana Kerentanan Suatu kondisi yang mengakibatkan melemahnya atau berkurangnya kemampuan suatu masyarakat untuk mencegah, menjinakkan, mencapai kesiapan, dan menanggapi dampak bahaya tertentu. Kerentanan berupa kerentanan sosial budaya, fisik, ekonomi, dan lingkungan, yang dapat ditimbulkan oleh beragam penyebab Kesiapsiagaan Searangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah-langkah yang tepat guna dan berdaya guna Mitigasi Upaya yang dilakukan untuk menguarngi risiko bencana dengan menurunkan kerantanan dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi bahaya bencana Pemulihan Upaya mengembalikan kondisi masyarakat, lingkungan hidup, dan pelayanan publik yang terkena bencana melalui rehabilitasi Penanggulangan Bencana Upaya yang meliputi: penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana; pencegahan bencana, mitigasi bencana, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 vii Pencegahan Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya sebagian atau seluruh bencana Pengendalian Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana aksi penanggulangan bencana Pengurangan Risiko Bencana Segala tindakan yang dilakukan untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas terhadap jenis bahaya tertentu atau mengurangi potensi jenis bahaya tertentu Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Serangkaian upaya pelaksanaan penanggulangan bencana mulai tahapan sebelum bencana, saat bencana hingga tahapan sesudah bencana yang dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh Pemaduan Memasukkan unsur-unsur penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan nasional dan daerah Peringatan Dini Upaya pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang Pra Bencana Suatu tahapan dalam penanggulangan bencana yang meliputi siaga darurat bencana, tanggap darurat bencana, dan transisi darurat ke pemulihan Rehabilitasi Perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana Rekonstruksi Pembangunan kembali semua sarana dan prasarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana Rencana Aksi Daerah Rencana kegiatan tingkat daerah yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 viii Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana Pemaduan rencana-rencana kegiatan yang dilakukan oleh instansi/lembaga yang terkait dalam pengurangan risiko bencana Rencana Kontingensi Suatu proses identifikasi dan penyusunan rencana yang didasarkan pada keadaan kontingensi atau yang belum tertentu tersebut. Suatu rencana kontingensi mungkin tidak selalu pernah diaktifkan, jika keadaan yang diperkirakan tidak terjadi. Risiko Bencana Potensi kerugian bencana yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat Saat Tanggap Darurat Suatu tahapan dalam penanggulangan bencana yang meliputi siaga darurat bencana, tanggap darurat bencana, dan transisi darurat ke pemulihan Sinkronisasi atau Harmonisasi penyelarasan perencanaan penanggulangan bencana dengan perencanaan pembangunan daerah, perencanaan pembangunan nasional, maupun dengan perencanaan pembangunan yang lain Sistem Penanganan Darurat Bencana Serangkaian jaringan kerja berdasarkan prosedur-prosedur yang saling berkaitan untuk melakukan kegiatan pada saat kejadian bencana untuk mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan, meluputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan prasarana Status Keadaan Darurat Bencana Suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana Tanggap Darurat Bencana Upaya yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan, evakuasi korban dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan prasarana Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 ix DAFTAR SINGKATAN Daftar ini untuk memahami singkatan yang digunakan dalam dokumen ini, Istilah Keterangan APBD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBN Anggaran Pendapatan dan Bekanja Negara BNPB Badan Nasional Penanggulangan Bencana BTT Belanja Tidak Terduga BPBD Badan Penanggulangan Bencana Daerah KRB Kajian Risiko Bencana OPD Organisasi Perangkat Daerah PRB Pengurangan Risiko Bencana Renstra OPD Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah RIPB Rencana Induk Penanggulangan Bencana RKP Rencana Kerja Pemerintah RKPD Rencana Kerja Pemerintah Daerah RPJMN Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RTRW Rencana Tata Ruang Wilayah RPB Rencana Penanggulangan Bencana SPM Standar Pelayanan Minimal RPKB Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 x DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ........................................................................................................... i RINGKASAN EKSEKUTIF ................................................................................................ ii DAFTAR ISTILAH ............................................................................................................. vi DAFTAR SINGKATAN...................................................................................................... ix DAFTAR ISI ......................................................................................................................... x DAFTAR TABEL ............................................................................................................... xii DAFTAR GAMBAR ......................................................................................................... xiii BAB I PENDAHULUAN ..................................................................................................... 1 1.1 Latar Belakang............................................................................................... 1 1.2 Tujuan ........................................................................................................... 2 1.3 Kerangka Pikir ............................................................................................... 2 1.4 Kedudukan Dokumen .................................................................................... 5 1.5 Landasan Hukum ......................................................................................... 11 1.6 Ruang Lingkup ............................................................................................ 14 BAB II KARAKTERISTIK DAN ISU STRATEGIS KEBENCANAAN DAERAH ...... 16 2.1 Gambaran Umum ........................................................................................ 16 2.2 Karakteristik Kebencanaan Daerah .............................................................. 19 2.3 Risiko Bencana Daerah ................................................................................ 25 2.4 Prioritas Risiko Bencana yang Ditangani ..................................................... 32 2.5 Masalah Pokok ............................................................................................ 44 2.2 Rumusan Isu Strategis.................................................................................. 51 BAB III PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA .......................... 54 3.1 Kebijakan Penanggulangan Bencana Nasional ............................................. 54 3.2 Kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah ................................................ 61 3.3 Kerangka Kerja Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ........................ 64 3.4 Pendanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ................................ 80 BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM 90 4.1 Tujuan dan Sasaran ...................................................................................... 90 4.2 Strategi dan Arah Kebijakan ........................................................................ 83 4.3 Program Penanggulangan Bencana .............................................................. 88 Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 xi BAB V RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN RISIKO BENCANA .............. 94 BAB VI PEMADUAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI ....................................... 99 6.1 Pemaduan Para Pihak Non Pemerintah......................................................... 99 6.2 Pemaduan ke Perencanaan Lainnya ............................................................ 102 6.3 Pengendalian dan Evaluasi ......................................................................... 106 BAB VII PENUTUP ........................................................................................................ 115 DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................................... xv LAMPIRAN ....................................................................................................................... xvi Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 xii DAFTAR TABEL TABEL 2.1 LUAS WILAYAH PER KECAMATAN DI KABUPATEN SRAGEN ............. 16 TABEL 2.2 RATA-RATA CURAH HUJAN DAN HARI HUJAN DI STASIUN METEOROLOGI SRAGEN TAHUN 2023 .................................................................. 20 TABEL 2.3 SEJARAH KEJADIAN BENCANA KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2014 – 2023.............................................................................................................................. 23 TABEL 2.4 LUAS DAN KELAS BAHAYA DI KABUPATEN SRAGEN .......................... 25 TABEL 2.5 KERENTANAN PENDUDUK DI KABUPATEN SRAGEN ............................ 26 TABEL 2.6 POTENSI KERUGIAN AKIBAT BENCANA DI KABUPATEN SRAGEN .... 27 TABEL 2.7 INDEKS KAPASITAS DAERAH DI KABUPATEN SRAGEN ....................... 28 TABEL 2.8 TINGKAT RISIKO KABUPATEN SRAGEN .................................................. 30 TABEL 2.9 IRBI KABUPATEN SRAGEN 2015-2029 ........................................................ 31 TABEL 2.10 INDEKS KETAHANAN DAERAH SRAGEN ............................................... 32 TABEL 2.11 JENIS BENCANA DAN KECENDERUNGAN BENCANA .......................... 33 TABEL 2.12 JENIS BENCANA, RISIKO BENCANA DAN TINGKAT KECENDERUNGAN ................................................................................................... 34 TABEL 2.13 PRIORITAS RISIKO BENCANA YANG DITANGANI ................................ 35 TABEL 2.14 AKAR MASALAH SETIAP JENIS BENCANA ............................................ 44 TABEL 2.15 INDEKS KETAHANAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN ....................... 48 TABEL 2.16 INDEKS KETAHANAN DAERAH PRIORITAS DI KABUPATEN SRAGEN ..................................................................................................................................... 49 TABEL 2.17 PEMBOBOTAN ISU STRATEGIS................................................................. 52 TABEL 3.1 PETA JALAN PELAKSANAAN RIPB TAHUN 2025-2029 ............................ 54 TABEL 3.2 KERANGKA KERJA SAAT PRA BENCANA ................................................ 65 TABEL 3.3 KERANGKA SAAT TANGGAP DARURAT BENCANA ............................... 66 TABEL 3.4 KERANGKA KERJA PASCA BENCANA ...................................................... 68 TABEL 3.5 KERANGKA KERJA PRA BENCANA, SAAT TANGGAP DARURAT, DAN PASCA BENCANA ..................................................................................................... 70 TABEL 4.1 TUJUAN DAN SASARAN RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA . 90 TABEL 4.2 STRATEGI DAN ARAHAN KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA ..................................................................................................................................... 83 TABEL 4.3 PROGRAM DAN INDIKATOR CAPAIAN HASIL ......................................... 88 TABEL 5.1 RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN SRAGEN .................................... 95 TABEL 6.1 PEMADUAN PARA PIHAK NON-PEMERINTAH ....................................... 100 TABEL 6.2 PENYELARASAN RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA DENGAN RPJMD 2021-2026 DAN RANCANGAN TEKNOKRATIK RPJMD 2025-2029 ....... 104 TABEL 6.3 PEMANTAUAN PRA PELAKSANAAN KEGIATAN (TAHUN T-1) ........... 109 TABEL 6.4 PEMANTAUAN PELAKSANAAN KEGIATAN (TAHUN T) ...................... 109 TABEL 6.5 FORMAT PENYAJIAN HASIL EVALUASI TAHUNAN RPB ..................... 113 TABEL 6.6 FORMAT PENYAJIAN HASIL EVALUASI PARUH WAKTU RPB ............ 113 TABEL 6.7 FORMAT PENYAJIAN HASIL EVALUASI AKHIR RPB ............................ 113 Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 xiii DAFTAR GAMBAR GAMBAR 1.1 KERANGKA PIKIR ....................................................................................... 3 GAMBAR 1.2 KEDUDUKAN DOKUMEN .......................................................................... 5 GAMBAR 1.3 KEDUDUKAN RPB DALAM PERENCANAAN PB .................................... 7 GAMBAR 2.1 PETA ADMINISTRASI KABUPATEN SRAGEN....................................... 18 GAMBAR 2.2 GRAFIK RATA-RATA CURAH HUJAN TAHUNAN KAB. SRAGEN 2014- 2023.............................................................................................................................. 22 GAMBAR 2.3 GRAFIK KECENDERUNGAN BENCANA BANJIR, TANAH LONGSOR, CUACA EKSTREM DAN KARHUTRLA ................................................................... 24 GAMBAR 2.4 IRBI KABUPATEN SRAGEN ..................................................................... 31 GAMBAR 2.5 PETA RISIKO CUACA EKSTREM............................................................. 37 GAMBAR 2.6 PETA RISIKO KEKERINGAN .................................................................... 38 GAMBAR 2.7 PETA RISIKO BANJIR ............................................................................... 39 GAMBAR 2.8 PETA RISIKO TANAH LONGSOR ............................................................ 40 GAMBAR 3.1 STRATEGI PEMBIAYAAN DAN ASURANSI RISIKO BENCANA ......... 81 GAMBAR 3.2 SKEMA POOLING FUND ........................................................................... 82 GAMBAR 6.1 PENYELARASAN RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA DENGAN RPJMD 2021-2026 DAN RANCANGAN TEKNOKRATIK RPJMD 2025- 2029............................................................................................................................ 104 GAMBAR 6.2 KERANGKA PEMANTAUAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI RPB DAERAH ................................................................................................................... 107 Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 1 Banyaknya kejadian bencana, besarnya dampak yang ditimbulkan, serta kompleksitas proses penanganan bencana membutuhkan suatu penataan dan perencanaan yang terencana dan terpadu. Selama ini, penanggulangan bencana yang telah dilakukan belum dilaksanakan secara optimal. Penyelarasan dan pengintegrasian arah penanggulangan bencana memerlukan dasar yang kuat dalam pelaksanaan. Kebutuhan ini dapat terpenuhi dengan disusunnya Rencana Penanggulangan Bencana. Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (selanjutnya disebut dengan RPB) adalah sebuah dokumen yang disusun oleh berbagai pihak guna mengurangi risiko akibat dampak bencana. Penyusunan RPB melibatkan pemangku kepentingan terkait kebencanaan di Kabupaten Sragen, mulai dari proses pengumpulan data, sosialisasi dan internalisasi, diskusi, paparan draft RPB, hingga finalisasi dokumen RPB. Setiap perwakilan stakeholder terkait berkomitmen untuk mengawal dokumen RPB sampai ke proses legislasi menjadi Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati tentang Penanggulangan Bencana. Penyusunan RPB disusun berdasarkan hasil Kajian Risiko Bencana (KRB), analisis risiko bencana, dan upaya penanggulangan bencana yang dijabarkan dalam program kegiatan penanggulangan bencana, dan rincian anggarannya. Perencanaan penanggulangan bencana termasuk ke dalam perencanaan pembangunan. Rencana yang dihasilkan dalam penyusunan PRB ini diharapkan dapat menjadi fokus prioritas dan masukan program kerja terkait pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sragen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 2 Tahun 2025-2029 maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan. RPB ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Sragen sesuai dengan kewenangan untuk jangka waktu 5 tahun yaitu tahun 2025-2029. Dokumen RPB dapat ditinjau secara berkala setiap 2 tahun sekali atau dapat dilakukan review sewaktu- waktu apabila terjadi bencana yang dipandang dapat merubah semua skema perencanaan pembangunan yang telah ada. 1.2 Tujuan Tujuan dari penyusunan RPB Kabupaten Sragen ini antara lain:
1.Untuk menyusun rencana yang sistematis dan terpadu dalam pengurangan risiko bencana dengan mengintegrasikan upaya-upaya penanggulangan bencana agar lebih efektif;
2.Sebagai alat koordinasi antar pelaku Penanggulangan Bencana;
3.Sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). 1.3 Kerangka Pikir Rencana penanggulangan bencana merupakan perencanaan yang memuat kebijakan dan strategi pemerintah guna mengelola seluruh risiko bencana yang ada. Risiko bencana diartikan sebagai potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. Pengelolaan risiko bencana fokus pada 2 faktor elemen risiko, yaitu (1) bahaya atau ancaman penyebab bencana, dan (2) kerentanan yang berkaitan dengan unsur yang terpapar bahaya (manusia dan aset), termasuk dengan kemampuannya dalam menghadapi bahaya. Risiko bencana diukur dan atau dinilai melalui metode pengkajian risiko bencana. Metode ini dilakukan dengan mengetahui tingkat risiko (indeks risiko bencana) dan memetakan risiko bencana daerah. Terdapat 3 langkah dalam pengkajian risiko, yaitu (1) mengkaji bahaya atau ancaman bencana, (2) mengkaji kerentanan dan kapasitasnya, dan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 3

(3)penilaian risiko bencana. Untuk menentukan ancaman/bahaya atau risiko bencana prioritas untuk dikelola dilakukan dengan metode evaluasi risiko. Pengelolaan risiko bencana adalah penerapan kebijakan, proses, dan tindakan untuk mencegah timbulnya risiko baru; mengurangi risiko bencana yang ada; dan mengelolan risiko sisa untuk meningkatkan ketangguhan. ISO 31000 menyebutkan bahwa standar pengelolaan risiko bencana terdiri dari rangkaian proses, meliputi identifikasi risiko bencana, penilaian tingkat risiko bencana, evaluasi risiko bencana, penanganan risiko bencana, komunikasi dan konsultasi risiko, dan pemantauan risiko. Proses identifikasi risiko, penilaian risiko, dan evaluasi risiko selama ini telah dilakukan dalam rangkaian pengkajian risiko bencana. Pengkajian risiko bencana menghasilkan pilihan-pilihan tindakan sebagai kebijakan dan strategi penanganan risiko dan dituangkan dalam dokumen Rencana Penanggulangan Bencana. Dengan demikian, RPB merupakan hasil dari proses pengelolaan risiko bencana sesuai dengan ISO 31000. Proses analisis untuk memperoleh masalah pokok dari hasil pengkajian risiko bencana, kajian Indeks Ketahanan Daerah (IKD), serta identifikasi permasalahan pokok dari RPJMD dapat digambarkan sebagaimana gambar berikut. Hasil dari perumusan masalah pokok, kemudian dianalisis lagi untuk menemukan akar masalah dan isu strategis dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Isu Gambar 1.1 Kerangka Pikir Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 4 strategis kemudian dianalisis sehingga diketahui upaya-upaya mereduksinya yang dituangkan dalam tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan. Dalam penentuan strategi dan kebijakan, harus merujuk pada strategi dan kebijakan tingkat provinsi dan pusat, sehingga inline dan terpadu. Proses berikutnya adalah menganalisis dan mensinkronkan menjadi program, kegiatan dan sub kegiatan. Dalam proses ini, dibutuhkan regulasi tentang SPM kebencanaan dan kewenangan pihak-pihak terkait. Selain itu, juga dibutuhkan rencana strategis masing-masing pihak untuk disinkronkan dengan program yang sudah disusun dan disepakati bersama para pihak. Agar bisa padu dengan RPJMD, maka dilakukan penyesuaian nomenklatur dan kodefikasi program dan sub kegiatan masing-masing pihak. Dalam hal keterlibatan unsur bukan dari unsur pemerintah yang sudah tercantum dalam kodefikasi nomenklatur, maka diberikan ruang berkontribusi dengan sumber dana non pemerintah. Program sampai dengan sub kegiatan ini kemudian dituangkan dalam rencana aksi yang sudah mencantumkan para pihak yang terlibat , perencanaan waktu, pendanaan dan lokasi. Dalam rencana aksi ini juga menggambarkan kerangka waktu prioritasi penanganan bencana. Program dan kegiatan yang direncanakan mencerminkan kerangka kerja penanggulangan bencana mulai dari tahap pra bencana, saat darurat dan pascabencana. Sementara itu, komunikasi, konsultasi, dan pemantauan risiko bencana merupakan suatu proses yang dilakukan secara terus-menerus untuk memutakhirkan pengelolaan risiko bencana. Secara umum, manfaat langsung dari pengelolaan risiko bencana adalah terjaganya investasi dan hasil pembangunan. Kemudian, minimnya potensi kerusakan dan kerugian akibat bencana dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Selain hasil pembangunan, tujuan dari pengelolaan risiko bencana antara lain:

1.Menjauhkan masyarakat dari bahaya/ancaman bencana atau sebaliknya. Misalnya, dilakukan relokasi masyarakat yang tinggal di kawasan risiko tinggi agar ketika ancaman bencana terjadi, tidak menimbulkan risiko besar di masyarakat.
2.Mengurangi risiko bencana dengan berbagai upaya pencegahan dan mitigasi serta kesiapsiagaan bencana baik di tingkat pemerintah maupun masyarakat. Salah satu Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 5 strategi dalam pilihan ini adalah hidup harmoni dengan risiko bencana karena sadar bahwa masyarakat hidup dalam kawasan rawan bencana.
3.Mengalihkan risiko bencana kepada pihak ketiga. Hal ini dapat dilakukan melalui skema asuransi. Misalnya, risiko rumah rusak akibat bencana dialihkan dalam bentuk asuransi rumah, sehingga ketika rumah tersebut terdampak bencana, masyarakat mendapat ganti rugi yang memadai untuk membangun kembali rumahnya.
4.Mencegah timbulnya risiko yang baru. Hal ini dapat dilakukan melalui kontrol yang ketat pada kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dan investasi swasta agar tidak mengakibatkan munculnya risiko yang baru. Misalnya, pembukaan banyak lahan perkebunan di kawasasan hulu sungai akan mengakibatkan munculnya ancaman bencana banjir dan longsor serta kekeringan. 1.4 Kedudukan Dokumen Perencanaan Penanggulangan Bencana merupakan bagian dari perencanaan Pembangunan Rencana yang dihasilkan berupa program atau kegiatan terkait pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan yang diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Berikut merupakan skema kedudukan RPBD dalam konteks Perencanaan Nasional dan Daerah. Gambar 1.2 Kedudukan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 6
1.Perencanaan dalam Penanggulangan Bencana Perencanaan dalam penanggulangan bencana disusun dan ditetapkan agar seluruh kegiatan pada setiap tahapan penanggulangan bencana dapat berjalan terarah dan terkoordinasi dengan baik. Rencana diartikan sebagai ‘kerangka kerja’ (framework) dan ‘rencana’ (plan). Kerangka kerja menyangkut tentang pembagian tugas siapa melakukan apa dan bagaimana mekanismenya (rencana yang bersifat statis), sedangkan rencana menyangkut lebih rinci tentang apa yang dilakukan, kapan, dimana, berapa targetnya, berapa pendanaannya, apa output, outcome, dan impact yang akan dihasilkan (rencana yang bersifat dinamis). Perencanaan penanggulangan bencana di Indonesia tertuang dalam Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2020-2044 dan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB). RIPB disusun dan ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2020 sebagai antisipasi menghadapi peningkatan risiko dalam 25 tahun mendatang. RIPB memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, kebijakan dan strategi, serta peta jalan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia. RIPB juga menjadi dasar dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional dan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Renas PB merupakan kerangka kerja penanggulangan bencana berjangka waktu 5 tahun. Renas PB disusun dan ditetapkan sebagai langkah dan strategi untuk mencapai tujuan RIPB. rencana Nasional Penanggulangan Bencana menjadi acuan bagi daerah dalam penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Daerah. Dalam sistem perencanaan penanggulangan bencana, RPB merupakan acuan dan landasan untuk perencanaan-perencanaan penanggulangan bencana untukurusan yang lebih spesifik lainnya. Arah kebijakan dan strategi RPB menjadi rujukan dokumen perencanan teknis/taktis yang disusun dan ditetapkan sebagai pedoman/panduan/rujukan penyelenggaraan kegiatan/aksi penanggulangan bencana dalam setiap tahapan siklus bencana (Gambar 1.3). Hubungan perencanaan- Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 7 perencanaan penanggulangan bencana dapat dilihat pada gambar berikut ini: Gambar 1.3 Kedudukan RPB dalam Perencanaan PB

a.Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana Merupakan dokumen yang memuat tentang rencana aksi/kegiatan yang berujuan untuk mengurangi risiko bencana. Dokumen Renaksi PRB ini memuat kepentingan dan tanggung jawab semua pemangku kepentingan. Dokumen ini juga merupakan satu kesatuan dengan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dimana dokumen renaksi PRB merupakan dokumen teknis yang lebih operasional. Rencana-rencana aksi PRB tersebut telah diintegrasikan dan disinergikan dengan dokumen perencanaan pembangunan, seperti perencanaan tata ruang, program perubahan iklim, pengurangan kemiskinan, dan program-program nasional lainnya. Bagi organisasi non pemerintah, dokumen renaksi PRB merupakan sebuah komitmen dalam upaya PRB.
b.Rencana Mitigasi Bencana Merupakan rencana yang bersifat teknis dibuat oleh sektor atau instansi tertentu guna mengurangi risiko dan dampak bencana, biasanya rencana mitigasi ini tidak disebut secara eksplisit sebagai mitigasi bencana, tetapi disebut sesuai dengan tujuan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 8 pembangunan atau pelaksanaan proyek tertentu. Contoh rencana mitigasi antara lain adalah Rencana Pengendalian Banjir Jakarta, Rencana Reboisasi dan Pengendalian Daerah Aliran Sungai, Rencana Penguatan Lereng Penahan Longsor, dan Rencana Pembuatan Tempat Evakuasi Sementara.
c.Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Rencana yang memuat kebijakan yang berisi kerangka kerja penanganan kedaruratan untuk berbagai ancaman bencana di suatu wilayah, yang membagi peran dan tanggung jawab secara umum untuk respon penanggulangan kedaruratan bencana yang efektif.
d.Rencana Kontinjensi (Renkon) Merupakan suatu proses perencanaan terhadap keadaan yang tidak menentu untuk mencegah atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis dengan menyepakati skenario dan tujuan, menetapkan tindakan teknis dan manajerial, serta tanggapan dan pengerahan potensi yang telah disetujui bersama.
e.Rencana Operasi Darurat Bencana (RenOps) Merupakan suatu proses perencanaan tindakan operasi darurat bencana dengan menyepakati tujuan operasi dan ketetapan tindakan teknis dan manajerial untuk penanganan darurat bencana dan disusun berdasarkan berbagai masukan penanganan bencana termasuk rencana kontinjensi dan informasi bencana/hasil kaji cepat untuk mencapai tujuan penanganan darurat bencana secara aman, efektif, dan akuntabel.
f.Rencana pemulihan (Pre Disaster Planning/PDRP) Merupakan segala upaya yang direncanakan guna memperkuat rencana, inisiatif, dan hasil pemulihan bencana sebelum bencana terjadi. Konsep PDRP dibangun berdasarkan pengakuan bahwa banyak yang dapat dilakukan sebelum bencana terjadi untuk memfasilitasi perencanaan pemulihan setelah bencana dan meningkatkan hasil pemulihan. PDRP berfungsi sebagai saluran untuk memasukkan pelajaran pascabencana yang dapat dimasukkan dalam perencanaan untuk peristiwa bahaya di masa depan. Perencanaan pemulihan sebelum terjadi bencana memungkinkan pemerintah dan mitra untuk membangun konsensus mengentai tujuan dan strategi pemulihan, mengumpulkan informasi penting untuk Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 9 menginformasikan keputusan pemulihan, menentukan peran dan tanggung jawab, serta mengembangkan kapasitas yang diperlukan untuk mengelola operasi pemulihan secara efisien.
g.Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Rencana yang disusun untuk melaksanakan pemulihan daerah yang terdampak bencana setelah kejadian bencana. Penyusunan rencana pemulihan (recovery plan) didasarkan dari hasil penilaian kerusakan dan pengkajian kebutuhan pascabencana. Ruang lingkup rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana terdiri dari berbagai sektor, antara lain yaitu permukiman, infrastruktur, ekonomi, sosial, tata pemerintahan, keuangan, dan perbankan. Dokumen berjangka waktu 3 tahun ini memuat tentang kondisi wilayah, kejadian bencana, hasil Jitupasna, prinsip, kebijakan dan strategi, serta penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana termasuk penanggung jawab setiap program pemulihan, kemampuan sumber daya, dan pendanaan.
1. 2.Rencana Penanggulangan Bencana RPB merupakan perencanaan atau kerangka kerja yang memuat seluruh kebijakan, strategi, dan pilihan tindakan untuk mencaoai sasaran penyelenggaraan, tata kelola penanggulangan bencana, dan/atau aksi pengurangan risiko bencana pada tiap tahapan dalam siklus penanggulangan bencana; pra-bencana, saat bencana, dan pascabencana. RPB disusun berdasarkan Kajian Risiko Bencana dengan tujuan: (1) agar setiap kegiatan pada setiap tahapan penanggulangan bencana dapat terlaksana dan terkoordinasi dengan baik dan (2) untuk menghadapi peningkatan risikodi masa depan dan ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. RPB dapat ditinjau sebelum habis jangka waktunya. Peninjauan ulang (review RPB) dapat dilakukan setiap 2 (dua) tahun atau apabila terjadi bencana besar atau ancaman bencana baru atau diperlukan penyesuaian rencana kegiatan/aksi. Sebagai dokumen perencanaan, substansi yang dimuat dalam RPB meliputi: Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 10
a.Pengenalan dan pengkajian ancaman bencana. Identifikasi dan analisa jenis dan ragam ancaman bencana di daerah atau dikenal dengan kajian ancaman bencana
b.Pemahaman tentang kerentanan masyarakat. Identifikasi dan analisis faktor penyebab risiko bagi daerah, termasuk kapasitas yang dimiliki daerah untuk menangani dan mengelola risiko. Proses analisis ini dikenal dengan Kajian Kerentanan dan Kapasitas.
c.Analisis kemungkinan dampak bencana. Analisis potensi kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan dari kejadian bencana di daerah.
d.Pilihan tindakan pengurangan risiko bencana. Pilihan strategi dan tindakan yang ditetapkan sebagai upaya penanggulangan bencana.
e.Penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana yaitu kebijakan dan strategi penanggulangan bencana yang ditetapkan untuk menangani dan mengelola risiko bencana.
f.Alokasi tugas, kewenangan, dan sumberdaya yang tersedia dengan melibatkan berbagai pihak di daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. RPB disusun agar setiap kegiatan pada setiap tahapan penanggulangan bencana dapat berjalan dengan optimal dimana posisi dan kedudukan RPB sebagai brikut:
1. 1.Menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan penanggulangan bencana di daerah, baik pemerintah, pemda, masyarakat, NGO, lembaga usaha akademisi
2. 2.Memuat kerangka kerja prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana
3. 3.Memuat rencana aksi pengurangan risiko bencana di daerah
4. 4.Memuat semua jenis ancaman bencana yang ada di daerah
5. 5.Menjadi induk penanggulangan bencana dari rencana-rencana lainnya
6. 3.Rencana Penanggulangan Bencana dalam Perencanaan Pembangunan dan Perencanaan Lainnya Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) merupakan rencana yang disusun berdasarkan bidang khusus, yaitu bidang penanggulangan bencana. Perencanaan penanggulangan bencana tidak hanya menjadi perencanaan sektoral oleh BNPB atau BPBD, tetapi juga perencanaan bersama dari semua pemangku kepentingan bencana Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 11 dan multi-sektoral. RPB menjadi rujukan untuk perencanaan program, kegiatan, dan aksi penanggulangan bencana bagi pemangku kepentingan non-pemerintah. PRB provinsi menjadi rujukan bagi pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun PRB kabupaten/kota. Sebagaimana dimandatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 bahwa Rencana Penanggulangan Bencana harus menjadi bagian dari mekanisme rencana pembangunan. Penyusunan RPJM mensyaratkan penelaahan dan sinkronisasi dokumen perencanaan lainnya. Sebagai dokumen perencanaan berjangka menengah, 5 (5) tahun, posisi RPB setara dengan RPJM. Dalam teknis penyusunannya, arah kebijakan, strategi, dan program strategis kedua dokumen ini terintegral. RPB menjadi salah satu materi penelaahan penyusunan RPJM. Begitupun sebaliknya, RPJM mejadi salah satu materi penelaahan penyusunan RPB. Dalam teknis penyusunan RPB, perlu dilakukan pemanduag RPB dalam RPJM dan sinkronisasi rencana aksi PB/PRB dalam RTRWD 1.5 Landasan Hukum Penyusunan RPB Kabupaten Sragen Tahun 2025 - 2029 dibuat berdasarkan landasan idiil Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Landasan Konstitusional berupa UUD 1945. Landasan operasional hukum tersebut adalah:
7. 1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. 2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. 3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 12
11. 5.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2024 - 2045 (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
12. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
13. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
15. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
16. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
17. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. 12.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044;
19. 13.Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
20. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
21. 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 13 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
23. 17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
24. 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
25. 19.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. 20.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. 21.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan RPB;
28. 22.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2010-2014;
29. 23.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 261);
30. 24.Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
31. 25.Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2014 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2019; Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 14
32. 26.Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana;
33. 27.Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen 2011-2031;
34. 28.Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025-2045; dan
35. 29.Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026. 1.6 Ruang Lingkup Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen memuat panduan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang disusun berdasarkan Kajian Risiko Bencana dan kondisi terkini penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Sragen. Panduan dijabarkan dalam visi, misi, kebijakan program, dan berbagai kegiatan, serta alokasi anggaran yang menjadi mandat Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana selama 5 (lima) tahun kedepan. RPB ini ditujukan pada kondisi pra bencana, pada saat bencana dan pasca bencana. Selain itu, dokumen ini juga menjabarkan mekanisme yang mampu menjamin penerapan pemantauan dan evaluasi dari implementasi rencana penanggulangan bencana di Kabupaten Sragen. Ruang lingkup RPB Kabupaten Sragen terbagi atas ruang lingkup, geografis, ruang lingkup tahap bencana, ruang lingkup tipe bencana dan pola umum penyelenggaraan penanggulangan bencana. Ruang lingkup geografis dokumen RPB ini meliputi seluruh wilayah administratif yang ada di Kabupaten Sragen. Berdasarkan lingkup tahap bencana, dokumen RPB Kabupaten ini mencakup penyelenggaraan penanggulangan bencana pada 3 tahap, yaitu pra bencana, saat bencana (tanggap darurat), pasca bencana. Ruang lingkup tipe bencana di dalam RPB ini disesuaikan dengan tipe bencana yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Hasil identifikasi kajian risiko bencana menunjukkan bahwa Kabupaten Sragen berpotensi terkena 7 jenis bencana, yaitu: Banjir, Cuaca Ekstrem, Epidemi dan Wabah Penyakit, Kekeringan, Tanah Longsor, Gempa Bumi, Kebakaran Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 15 Hutan dan Lahan. Dari tujuh jenis bahaya bencana yang ada tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen memprioritaskan perencanaannya berdasarkan skala prioritas bencana yang dituangkan di dalam dokumen kajian risiko bencana. Berdasarkan lingkup pola umum penyelenggaraan penanggulangan bencana, tiga upaya yang tercantum di dalam RPB ini adalah pengurangan tingkat bahaya, pengurangan tingkat kerentanan dan peningkatan kapasitas. Prioritas penanggulangan bencana di Kabupaten Sragen disesuaikan dengan bahaya, kerentanan dan kapasitas daerah berdasarkan hasil kajian risiko serta masukan dari para pemangku kepentingan yang terlibat di dalam penyusunan RPB ini. Secara umum, keberadaan RPB Kabupaten Sragen diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam menurunkan risiko bencana yang ada. Secara khusus, RPB memiliki peranan yang penting sebagai acuan penyusunan dokumen rencana turunan seperti: rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana, rencana kontingensi, rencana operasi darurat, rencana rehabilitasi dan rekonstruksi, serta perencanaan terkait lainnya. Ruang lingkup rencana aksi daerah meliputi kegiatan pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan, penanganan darurat, dan pemulihan pasca bencana. Rencana aksi ini disusun untuk jangka waktu 5 tahun dan disesuaikan dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Sragen. Rencana aksi juga mencakup para pelaksana yang merepresentasikan unsur pentahelix yang meliputi pemerintah, dunia usaha, masyarakat, akademisi, dan media. Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 16 2.1 Gambaran Umum Secara geografis, Kabupaten Sragen terletak diantara 110 o 45’ – 111 o 10’ BT dan 7 o 15’ - 7 o 30’ LS. Kabupaten Sragen yang mempunyai luas wilayah 994,57 km 2 yang terdiri dari 20 kecamatan, 12 kelurahan, 196 desa, dan 5.480 RT. Kabupaten Sragen sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Boyolali, sebelah utara dengan Kabupaten Grobogan, sebelah timur dengan Kabupaten Ngawi (Jawa Timur) dan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar. Berikut merupakan luas wilayah per kecamatan di Kabupaten Sragen. Tabel 2.1 Luas Wilayah per Kecamatan di Kabupaten Sragen Kecamatan Ibukota Kecamatan Luas Wilayah (km 2 ) Kalijambe Banaran 48,47 Plupuh Sambirejo 50,41 Masaran Masaran 46,84 Kedawung Bendungan 53,06 Sambirejo Sambirejo 45,82 Gondang Gondang 46,83 Sambungmacan Banaran 43,81 Ngrampal Pilangsari 39,84 Karangmalang Puro 46,01 Sragen Sragen Tengah 27,64 Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 17 Kecamatan Ibukota Kecamatan Luas Wilayah (km 2 ) Sidoharjo Jetak 49,03 Tanon Gabungan 52,69 Gemolong Gemolong 39,91 Miri Girimargo 56,86 Sumberlawang Ngandul 79,43 Mondokan Kedawung 50,73 Sukodono Majenang 47,48 Gesi Gesi 40,81 Tangen Katelan 56,92 Jenar Dawung 71,98 Sumber: Sragen Dalam Angka 2024 Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 18 Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Sragen Sumber: Kajian Risiko Bencana Kab. Sragen 2023-2027 Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 19 2.2 Karakteristik Kebencanaan Daerah
36. 1.Kondisi Geologi Kondisi geologi Kabupaten Sragen ditandai oleh keberadaan struktur geologi yang kompleks, termasuk lipatan dan patahan, yang merupakan bagian dari deformasi Zona Kendeng. Di daerah ini terdapat struktur lipatan seperti Sinklin Ngrandu dan Antiklin Jambangan, serta beberapa sesar, termasuk Sesar Naik Karang Anom dan Sesar Mendatar Gesi. Stratigrafi wilayah ini menunjukkan urutan batuan dari yang tertua hingga termuda, dengan formasi seperti Batupasir Tufan, Batulanau Tufan, dan Batugamping yang terbentuk dalam lingkungan neritik. Ketinggian wilayah bervariasi antara 71 m hingga 500 m di atas permukaan laut, dengan dataran tinggi berada di bagian utara dan tenggara, sedangkan bagian tengahnya didominasi oleh lembah yang dilalui oleh Sungai Bengawan Solo. Keberagaman litologi dan struktur geologi ini memberikan pengaruh signifikan terhadap penggunaan lahan dan potensi sumber daya alam di Kabupaten Sragen.
37. 2.Kondisi Topografi Kabupaten Sragen memiliki topografi yang cukup bervariasi dan dibagi menjadi tiga kelompok, yakni daerah dataran rendah, daerah perbukitan, dan daerah Kaki Gunung Lawu dengan ketinggian berkisar 86-190 mdpl. Daerah Dataran Rendah, berada pada rentang ketinggian 84-93 mdpl dengan kemiringan lereng antara 0-8%, yang meliputi 7 kecamatan yakni Kecamatan Masaran, Karangmalang, Sidoharjo, Sragen, Ngrampal, Gondang dan Sambungmacan di bagian tengah. Daerah Perbukitan, berada pada rentang ketinggian 97-128 mdpl dengan kemiringan lereng 8- 15% meliputi 11 kecamatan yakni Kecamatan Kalijambe, Plupuh, Gemolong, Miri, Tanon, Sumberlawang, Mondokan, Sukodono, Gesi, Tangen dan Jenar. Daerah Kaki Gunung Lawu berada pada rentang ketinggian 116-190 mdpl dengan rata-rata kelerengan >15%, meliputi dua kecamatan yaitu Kecamatan Kedawung dan Sambirejo. Berdasarkan letak geografis dan kondisi topografinya, Kabupaten Sragen memanfaatkan pertanian sebagai penyangga perekonomian. Sehingga kebutuhan akan air menjadi cukup urgen. Pada saat yang sama wilayah ini cenderung mengalami Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 20 kesulitan memeperoleh suplai air. Upaya mitigasi bencana kekeringan pun sudah dilakukan, namun dirasa masih belum memberikan dampak yang signifikan. Dibutuhkan upaya yang lebih komprehensif dalam ke depan untuk mengurai persoalan risiko bencana kekeringan, termasuk risiko bencana akibat kondisi hidrometeorologi yang lain.
38. 3.Kondisi Iklim Kondisi iklim yang berubah secara signifikan memiliki dampak besar terhadap lingkungan dan potensi bencana. Peningkatan suhu global akibat emisi gas rumah kaca menyebabkan perubahan pola curah hujan, yang dapat mengakibatkan kekeringan di beberapa daerah dan banjir di daerah lain. Perubahan ini tidak hanya memengaruhi ketersediaan air bersih, tetapi juga mengganggu ekosistem alami, seperti hutan dan lahan pertanian, yang berujung pada penurunan produksi pangan. Selain itu, cuaca ekstrem yang lebih sering terjadi, seperti badai dan gelombang panas, meningkatkan risiko bencana alam yang dapat merusak infrastruktur dan mengancam keselamatan manusia. Kondisi iklim suatu wilayah dapat ditinjau dari beberapa variabel diantaranya jumlah curah hujan, suhu udara, kelembaban, dan kecepatan angin. Tabel 2.2 Rata-Rata Curah Hujan dan Hari Hujan di Stasiun Meteorologi Sragen Tahun 2023 Bulan Curah Hujan (mm) Rata-Rata Hari Hujan Januari 206,06 13,89 Februari 353,50 19,33 Maret 420,06 16,89 April 233,39 10,50 Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 21 Mei 107,72 5,22 Juni 12,86 2,57 Juli 8,17 1 Agustus - - September 9,75 1 Oktober 36,65 2,41 November 173,61 9,39 Desember 173,50 9,78 Rata-rata 142,72 7,37 Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sragen, 2024 Tabel 2.2 menunjukkan curah hujan bulanan dan rata-rata hari hujan dari seluruh kecamatan/stasiun pengamat di Kabupaten Sragen. Data menunjukkan bahwa rata-rata curah hujan tertinggi terdapat pada bulan Maret sebesar 420,05 mm dan terendah pada bulan Agustus sebesar 0 mm. Sementara itu, Gambar 2.2 menunjukkan grafik rata-rata curah hujan tahunan di Kabupaten Sragen dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Grafik menunjukkan bahwa rata-rata curah hujan cenderung mengalami penurunan. Meskipun demikian, kondisi curah hujan di Kabupaten Sragen berpengaruh signifikan terhadap bencana hidrometeorologi, terutama banjir. Kabupaten Sragen mengalami intensitas curah hujan yang cukup tinggi, terutama pada puncak musim hujan antara bulan Oktober hingga Maret. Hujan yang terjadi terus menerus dalam durasi waktu yang lama dapat Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 22 menyebabkan sungai-sungai di daerah tesebut, seperti Sungai Bengawan Solo dan Sungai Natan meluap dan berpotensi menimbulkan banjir di beberapa kecamatan. Gambar 2.2 Grafik Rata-rata Curah Hujan Tahunan Kab. Sragen 2014-2023 Sumber: Kabupaten Sragen Dalam Angka, 2024
39. 4.Kondisi Hidrologi Kondisi hidrologi di Kabupaten Sragen sangat dipengaruhi oleh aliran sungai Bengawan Solo yang melintasi wilayah tersebut. Saat musim hujan, curah hujan yang tinggi dapat meningkatkan risiko banjir, terutama di daerah yang berdekatan dengan sungai. Banjir ini berpotensi merendam permukiman, lahan pertanian, dan bangunan lainnya yang dapat mengganggu aktivitas ekonomi dan kehidupan masyarakat. Selain itu, wilayah yang memiliki topografi berupa perbukitan berisiko mengalami tanah longsor apabila terjadi hujan lebat, terutama di daerah yang minim vegetasi.
40. 5.Kondisi Ekonomi Kabupaten Sragen mengalami laju pertumbuhan yang signifikan sebesar 5,23% pada tahun 2023 (BPS Sragen, 2024). Perekonomian Sragen didominasi oleh sektor pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan. Pendapatan Domestik Regional Bruto 0 50 100 150 200 250 300 350 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Curah Hujan (mm) Tahun Rata-Rata Curah Hujan Tahunan Kabupaten Sragen 2014-2023 Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 23 (PDRB) pada tahun 2023 mencapai Rp48,57 triliun. Pada tahun 2024, perekonomian Sragen diproyeksikan akan terus tumbuh dengan fokus pemberdayaan UMKM, peningkatan infrastruktur, dan penguatan sektor pertanian sebagai lumbung pangan Jawa Tengah. Meskipun demikian, potensi bencana seperti banjir dan kekeringan dapat mempengaruhi ketahanan ekonomi, terutama sektor pertanian yang rentan terhadap perubahan cuaca ekstrem. Oleh karena itu, diperlukan pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan mitigasi bencana untuk menjaga stabilitas ekonomi Sragen.
41. 6.Sejarah Kejadian Bencana Kabupaten Sragen memiliki sejarah kejadian bencana banjir; angin puting beliung; cuaca ekstrem; tanah longsor; kebakaran hutan dan lahan; dan kekeringan. Diketahui dalam kurun waktu 7 tahun dari tahun 2014 hingga 2023, bencana yang memiliki peningkatan kejadian adalah tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, serta kekeringan. Sedangkan bencana banjir dan angin puting belung mengalami kejadian bencana yang menetap jumlah kejadiannya. Secara rinci, jumlah kejadian bencana pada Kabupaten Sragen ditampilkan pada tabel berikut: Tabel 2.3 Sejarah Kejadian Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2014 – 2023 Tahun Kebakaran Hutan dan Lahan Banjir Tanah Longsor Kekeringan Cuaca Ekstrem Total 2017 4 3 40 0 4 51 2018 21 30 69 3 23 146 2019 14 14 4 11 28 71 2020 16 11 1 23 15 66 2021 10 19 4 28 15 76 Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 24 Tahun Kebakaran Hutan dan Lahan Banjir Tanah Longsor Kekeringan Cuaca Ekstrem Total 2022 26 24 2 26 26 104 2023 15 27 84 61 2 189 Total 106 128 194 152 113 Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sragen, 2023 Gambar 2.3 Grafik Kecenderungan Bencana Banjir, Tanah Longsor, Cuaca Ekstrem dan Karhutrla Sumber: Tim Penyusun, 2024 Hasil analisis kecenderungan bencana diketahui bahwa setiap bencana memiliki tingkat kecenderungan yang berbeda-beda pada setiap jenis bencana dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun. Bencana banjir, kekeringan, dan cuaca ekstrem memiliki kecenderungan 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Grafik Kecenderungan Bencana Kabupaten Sragen Kebakaran Hutan dan Lahan Banjir Tanah Longsor Kekeringan Cuaca Ekstrem Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 25 meningkat setiap tahunnya, bencana tanah longsor mengalami kecenderungan tetap, dan bencana kebakaran hutan dan lahan mengalami kecenderungan menurun. 2.3 Risiko Bencana Daerah Dokumen RPB Kabupaten Sragen disusun berdasarkan kajian risiko bencana yang dimuat dalam dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Sragen tahun 2023. Pengkajian risiko ini akan mwnjadi dasar dalam pengambilan keputusan terkait penanggulangan bencana di Kabupaten Sragen. Pengambilan keputusan melalui seniaj proses. Proses tersebut meliputi indentifikasi, klasifikasi, dan evaluasi risiko yang digukan dalam kajian risiko:
42. 1.Tingkat Bahaya Bahaya merupakan situasi, kondisi, atau karakteristik biologis, klimatologis, geografis, geologis, sosial, ekonomi, politik, budaya dan teknologi yang berpotensi menimbulkan korban dan kerusakan. Hal ini akan sangat berisiko jika berada pada daerah yang tidak memiliki kemampuan dalam menghadapi bencana. Oleh sebab itu, perlu dilakukan analisis tingkat bahaya yang berpotensi di daerah tersebut. Untuk menganalisa tingkat bahaya, digunakan Matriks Tingkat bahaya yang memadukan indeks bahaya dengan indeks penduduk terpapar. Titik pertemuan antara indeks bahaya dengan indeks penduduk terpapar akan menghasilkan tingkat bahaya. Skala indeks bahaya dibagi dalam 3 kategori yaitu: rendah (0,0 - 0,3), sedang (>0,3 - 0,6) dan tinggi (>0,6 - 1,0). Tabel 2.4 Luas Dan Kelas Bahaya Di Kabupaten Sragen Jenis Bahaya Luas Bahaya (ha) Kelas Rendah Sedang Tinggi Banjir 7.980,79 20.001,52 12.424,27 Sedang Banjir Bandang 1.639,03 1.141,78 763,39 Rendah Cuaca Ekstrem 10.923,99 9.516,95 78.937,11 Tinggi Epidemi dan Wabah Penyakit 60.828,12 15.549,88 23.000,05 Rendah Gempa Bumi 98.178,87 1.199,19 0 Rendah Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 26 Kebakaran Hutan dan Lahan 0 12.284,02 6.174,50 Sedang Kekeringan 11.621,87 38.058,60 46.376,87 Tinggi Tanah Longsor 39.996,82 21.026,81 3.522,50 Sedang Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Sragen, 2023-2027
43. 2.Tingkat Kerentanan Kabupaten Sragen memiliki sejarah bencana yang cukup intens, beberapa jenis bencana tersebut berpotensi terjadi kembali. Bencana-bencana yang pernah terjadi dapat menimbulkan kerugian yang berbeda untuk setiap jenis bencana. Kerugian tersebut dianalisis dengan tingkat kerentanan. Dimana tingkat kerentanan dapat ditinjau dari kerentanan fisik (infrastruktur), sosial kependudukan, ekonomi, dan kerentanan lingkungan. Tingkat kerugian masing-masing bencana ditentukan dengan matriks tingkat kerugian dengan memadukan antara tingkat bahaya bencana dan indeks kerugian. Tabel 2.5 Kerentanan Penduduk di Kabupaten Sragen Bencana Penduduk Terpapar (Jiwa) Kelompok Rentan (jiwa) Manula Balita Disabilitas Jenis Kelamin Banjir 121.104 11.183 2.401 948 60.831 Banjir Bandang 11.654 1.151 188 92 5.865 Cuaca Ekstrem 1.004.229 104.980 19.702 7.730 502.768 Epidemi dan Wabah Penyakit 1.004.229 104.980 19.702 7.730 502.768 Gempa Bumi 1.004.229 104.980 19.702 7.730 502.768 Kebakaran Hutan dan Lahan - - - - - Kekeringan 1.004.229 104.980 19.702 7.730 502.768 Tanah Longsor 115.629 13.267 2.157 917 57.704 Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Sragen, 2023-2027 Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 27 Tabel 2.6 Potensi Kerugian Akibat Bencana di Kabupaten Sragen Bencana Kerugian (Juta Rupiah) Kerugian Lingkungan (ha) Fisik Ekonomi Total Banjir 157.008 16.750 173.758 2.260 Banjir Bandang 72.488 11.520 84.008 519 Cuaca Ekstrem 457.252 27.810 485.062 - Epidemi dan Wabah Penyakit 254.193 - 254.193 - Gempa Bumi 159.573 10.245 169.818 - Kebakaran Hutan dan Lahan 223.124 13.055 236.179 23.045 Kekeringan 368.161 - 368.161 29.856 Tanah Longsor 49.995 13.055 63.050 23.045 Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Sragen, 2023-2027
44. 3.Tingkat Kapasitas Kapasitas atau kemampuan memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pengurangn risiko bencana baik secara individu maupun kelompok. Hal ini dapat diwujudkan dengan cara penetapan kebijakan, peningkatan kesiapsiagaan, dan partisipasi masyarakat dalam menghadapi bencana. Penilaian kapasitas suatu daerah terhadap bencana dilakukan dengan menilai ketahanan daerah dengan kerangka penilaian 71 indikator Indeks Ketahanan Daerah (IKD) yang terangkum dalam Dokumen RENAS PB 2020-2024. Tujuh puluh satu indikator tersebut dikelompokkan ke dalam 7 (tujuh) kegiatan penanggulangan bencana. Pencapaian level untuk Kabupaten Sragen berdasarkan IKD dapat dilihat pada tabel berikut. Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 28 Tabel 2.7 Indeks Kapasitas Daerah di Kabupaten Sragen No Prioritas Indeks Prioritas Indeks Ketahanan Daerah Indeks Ketahanan Daerah Transformasi Tingkat Ketahanan Daerah 1 Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan 0,94 0,64 0,53 SEDANG 2 Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu 0,6 3 Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik 0,48 4 Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana 0,8 5 Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana 0,4 Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 29 No Prioritas Indeks Prioritas Indeks Ketahanan Daerah Indeks Ketahanan Daerah Transformasi Tingkat Ketahanan Daerah 6 Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana 0,64 7 Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana 0,86 Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Sragen, 2023-2027
45. 4.Tingkat Risiko Risiko atau risk bencana merupakan potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. Kajian risiko bencana digunakan untuk menilai banyaknya kerugian akibat bahaya yang ada. Analisis tingkat risiko bencana dilakukan dengan mengacu dokumen Kajian Risiko Bencana di Kabupaten Sragen Tahun 2023, dimana proses penyusunannya mengacu pada Peraturan Kepala BNPB Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Kajian Risiko Bencana. Tingkat risiko dihitung dengan menggabungkan tingkat kerugian dan tingkat kapasitas. Gabungan tingkat risiko dengan tingkat kerugian akan diperoleh tingkat risiko untuk masing- masing bencana. Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 30 Tabel 2.8 Tingkat Risiko Kabupaten Sragen No Jenis Bencana Tingkat Bahaya Tingkat Kerentanan Tingkat Kapasitas Tingkat Risiko 1 Banjir Sedang Sedang Sedang Tinggi 2 Banjir Bandang Rendah Tinggi Sedang Tinggi 3 Cuaca Ekstrem Tinggi Tinggi Sedang Tinggi 4 Epidemi dan Wabah Penyakit Rendah Tinggi Sedang Tinggi 5 Gempa Bumi Rendah Tinggi Sedang Rendah 6 Kebakaran Hutan dan Lahan Sedang Sedang Sedang Tinggi 7 Kekeringan Tinggi Tinggi Sedang Tinggi 8 Tanah Longsor Sedang Sedang Sedang Tinggi Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Sragen, 2023-2027
46. 5.Baseline Indeks Risiko Bencana (IRBI) Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) merupakan komponen yang digunakan untuk mengukur dan memetakan tingkat kerentanan bencana. IRBI digunakan untuk membantu pemerintah daerah dalam merencanakan dan mengambil langkah mitigasi bencana yang lebih efektif dan tepat sasaran. IRBI dihitung dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti potensi bahaya, kerentanan sosial, kerentanan ekonomi, serta kapasitas adaptasi masyarakat dan pemerintah setempat. Pada tahun 2023, Provinsi Jawa Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 31 Tengah memiliki nilai IRBI sebesar 109,01 yang termasuk kategori sedang dengan ancaman berupa gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, banjir, tanah longsor, kekeringan, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem/abrasi, serta kebakaran hutan dan lahan. Berikut merupakan IRBI Kabupaten Sragen dari tahun 2015-2023. IRBI Kabupaten Sragen tergolong dalam kategori sedang. Tabel 2.9 IRBI Kabupaten Sragen 2015-2029 Indeks Risiko Bencana Sragen Kategori IRBI 20232015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 142 142 142 142 142 142 133,75 126,18 114,91 Sedang Sumber: Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2023 Sumber: Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2023 (diolah)
47. 6.Baseline Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Penurunan indeks risiko bencana didukung dengan peningkatan ketahanan daerah dalam menghadapi ancaman bencana. IKD merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk mengukur kapasitas daerah dengan asumsi bahwa bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan di suatu wilayah memiliki kondisi yang tetap. Selain itu, IKD juga 0 20 40 60 80 100 120 140 160 2015 2016 2017 2019 2020 2021 2022 2023 IRBI Kabupaten Sragen 2015-2023 Gambar 2.4 IRBI Kabupaten Sragen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 32 merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana daerah dengan memperkuat kelembagaan penanggulangan bencana di daerah. Berikut merupakan perkembangan IKD Kabupaten Sragen. Tabel 2.10 Indeks Ketahanan Daerah Sragen Indeks Ketahanan Daerah Kategori IKD 20232019 2020 2021 2022 2023 0,20 0,20 0,20 0,45 0,64 Sedang Sumber: Tim Penyusun, 2024 IKD terdiri atas 7 prioritas dan 71 indikator yang diterjemahkan ke dalam 284 pertanyaan. Kabupaten Sragen memiliki IKD yang meningkat dari tahun 2019-2023. Peningkatan yang terjadi termasuk dalam kategori sedang dan menunjukkan bahwa upaya peningkatan ketahanan daerah Kabupaten Sragen masih perlu diperkuat secara terus- menerus. 2.4 Prioritas Risiko Bencana yang Ditangani Penentuan bencana prioritas dilakukan berdasarkan Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana. Bencana prioritas di Kabupaten Sragen dianalisa dengan mengkombinasikan dua aspek, yaitu tingkat risiko bencana dan kecenderungan kejadian bencana. Bencana dengan tingkat risiko tinggi dan kecenderungan kejadian bencana yang meningkat akan menjadi bencana prioritas yang ditangani. Aspek kecenderungan kejadian bencana diketahui dari sejarah kejadian bencana yang terjadi di Kabupaten Sragen selama 7 tahun terakhir. Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 33 Tabel 2.11 Jenis Bencana dan Kecenderungan Bencana Jenis Bencana Gambaran Kecenderungan Tingkat Kecenderungan: Menurun/ Tetap/ Meningkat Sumber Data/ Informasi atau Rujukan Banjir Diagram kejadian bencana banjir cenderung meningkat Menurun BPBD Sragen Cuaca Ekstrem Diagram kejadian bencana banjir cenderung meningkat Meningkat BPBD Sragen Epidemi dan Wabah Penyakit Data kejadian bencana Covid-19 hanya terdapat 2 tahun sehingga tidak dapat dilakukan analisis - BPBD Sragen Kekeringan Diagram kejadian bencana banjir cenderung meningkat Meningkat BPBD Sragen Tanah Longsor Peningkatan dan penurunan kejadian tanah longsor tidak signifikan dan cenderung tetap Tetap BPBD Sragen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 34 Jenis Bencana Gambaran Kecenderungan Tingkat Kecenderungan: Menurun/ Tetap/ Meningkat Sumber Data/ Informasi atau Rujukan Gempabumi Tidak terdapat catatan kejadian gempabumi Tetap BPBD Sragen Kebakaran Hutan dan Lahan Diagram kejadian bencana banjir cenderung menurun Meningkat BPBD Sragen Sumber: Kajian Risiko Bencana Kab. Sragen Tahun 2023-2027 Tabel 2.12 Jenis Bencana, Risiko Bencana dan Tingkat Kecenderungan Jenis Bencana Tingkat Risiko Tingkat Kecenderungan Argumentasi Tingkat Kecenderungan Banjir Tinggi Meningkat - Cuaca Ekstrem Tinggi Meningkat - Epidemi dan Wabah Penyakit Tinggi - Jumlah tahun kejadian kurang Kekeringan Tinggi Meningkat - Tanah Longsor Tinggi Tetap - Gempabumi Rendah Tetap - Kebakaran Hutan dan Lahan Tinggi Menurun - Sumber: Kajian Risiko Bencana Kab. Sragen Tahun 2023-2027 Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 35 Tabel 2.13 Prioritas Risiko Bencana yang Ditangani Prioritas Risiko Bencana yang Ditangani Tingkat Risiko Bencana Rendah Sedang Tinggi Kecenderungan Kejadian Bencana Meningkat Kekeringan, Banjir, dan Cuaca Ekstrem Tetap Tanah Longsor Menurun Kebakaran Hutan dan Lahan Sumber: Tim Penyusun, 2024 Prioritas penentuan bencana yang ditangani berdasarkan tingkat risiko dan kecenderungan kejadian bencana. Berdasarkan dua hal tersebut dituangkan dalam bentuk matriks ini, untuk menganalisa tingkat risiko disandingkan dengan kecenderungan terjadinya bencana. Tahap ini dilakukan secara partisipatif, dan dapat ditarik kesimpulan bahwa prioritas risiko bencana yang akan ditangani adalah kekeringan, banjir, cuaca ekstrem, dan tanah longsor. Terhadap bencana prioritas ini maka akan dilakukan treatmen pada aksi penanggulangan bencana meliputi pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan. Sementara risiko bencana kebakaran hutan dan lahan tidak menjadi prioritas, tetapi tetap direncanakan dalam aksi penanggulangan bencana dengan fokus di pencegahan dan mitigasi. Berikut peta risiko bencana kekeringan, banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem berdasarkan KRB Kab. Sragen tahun 2023-2027: Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 37 Gambar 2.5 Peta Risiko Cuaca Ekstrem Sumber: Kajian Risiko Bencana Sragen 2023-2027 Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 38 Gambar 2.6 Peta Risiko Kekeringan Sumber: Kajian Risiko Bencana Sragen 2023-2027 Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 39 Gambar 2.7 Peta Risiko Banjir Sumber: Kajian Risiko Bencana Sragen 2023-2027 Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 40 Gambar 2.8 Peta Risiko Tanah Longsor Sumber: Kajian Risiko Bencana Sragen 2023-2027 Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 44 2.5 Masalah Pokok Masalah pokok diidentifikasi untuk mengetahui faktor pemicu tingginya risiko di daerah. Analisis masalah pokok dilakukan berdasarkan 3 komponen, yaitu (1) faktor keterpaparan (kerawanan) dan kerentanan yang membangun risiko bencana yang menjadi prioritas; (2) kesenjangan pencapaian kapasitas penanggulangan bencana; dan (3) kesenjangan terhadap pencapaian isu strategis atau visi/misi kepala daerah. Berdasarkan komponen pertama didapatkan masalah pokok terkait keterpaparan dan kerentanan di Kabupaten Sragen antara lain: Tabel 2.14 Akar Masalah Setiap Jenis Bencana No Jenis Bencana Masalah Pokok Akar Masalah
48. 1.Banjir 1. Curah hujan yang tinggi diperparah dengan kondisi topografi yang berupa dataran rendah
49. 2.Penebangan hutan secara illegal sehingga resapan air berkurang
50. 3.Banyaknya Kawasan permukiman di tepi sungai,
51. 4.DAS/Sub DAS belum dikelola secara integratif antara hulu DAS, tengah DAS, dan hilir DAS
52. 5.Kesadaran masyarakat dalam melestarikan lingkungan di daerah hulu, sehingga mengakibatkan berkurangnya daerah tangkapan air.
53. 6.Perilaku masyarakat dalam mengelola sampah yang belum baik, sehingga masih didapati membuang sampah sembarangan, sehingga memicu terjadinya banjir.
54. 1.Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melestarikan lingkungan, sehingga terjadi penebangan hutan yang menyebabkan berkurangnya daerah tangkapan air.
55. 2.Pengendalian penataan ruang belum optimal, sehingga masih dijumpai kawasan rawan bencana banjir dimanfaatkan untuk permukiman.
56. 3.Pengelolaan DAS/Sub DAS belum optimal, sehingga upaya pengurangan risiko bencana banjir juga belum optimal
57. 4.Meluasnya keterpaparan berpotensi menurunkan kapasitas sumber daya masyarakat dan kelembagaan ekonomi Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 45 No Jenis Bencana Masalah Pokok Akar Masalah
58. 7.Tingkat keterpaparan jumlah penduduk sebesar 12.4 % yang memicu kerugian ekonomi, fisik, dan lingkungan.
59. 2.Kekeringan 1. Kurangnya kapasitas multipihak dalam pencegahan dan pengendalian bencana kekeringan
60. 2.Minimnya ketersediaan penampung air
61. 3.Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan
62. 4.Berkurangnya sumber air bersih sehingga sangat berpengaruh pada kehidupan sehari-hari warga, terutama untuk kebutuhan minum, mencuci, dan pertanian.
63. 5.Pengelolaan hulu DAS yang belum optimal, sehingga kemampuan daerah tangkapan air berkurang.
64. 6.Kesadaran masyarakat dalam melestarikan lingkungan di daerah hulu, sehingga mengakibatkan berkurangnya daerah tangkapan air.
65. 7.Faktor – faktor wilayah dalam penggunaan lahan berdasarkan teknik irigasi dan solum tanah merupakan faktor wilayah yang dominan mempengaruhi tingkat rawan kekeringan lahan sawah.
66. 1.Upaya pencegahan dan pengendalian bencana kekeringan belum dilakukan secara integratif, adaptif dan berkelanjutan.
67. 2.Upaya menjaga kelestarian lingkungan di daerah tangkapan air belum optimal.
68. 3.Perlunya meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana kekeringan.
69. 4.Meluasnya keterpaparan yang berakibat meningkatnya kerugian ekonomi fisik dan lingkungan. Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 46 No Jenis Bencana Masalah Pokok Akar Masalah
70. 8.Tingkat keterpaparan sosial dan ekonomi yang memunculkan risiko kerugian ekonomi, fisik dan lingkungan akibat bencana kekeringan.
71. 3.Tanah Longsor 1. Pembangunan infrastruktur yang tidak mempertimbangkan kondisi geologi dan topografi
72. 2.Kapasitas Masyarakat di daerah rawan longsor masih rendah.
73. 3.Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan air limbah dan Pembangunan rumah tinggal di daerah rawan bencana longsor.
74. 4.Adanya pemanfaatan ruang di sempadan Sungai, sehingga ketika ada erosi aliran Sungai yang berakibat longsor pada tebing Sungai
75. 5.Upaya mitigasi, kesiapsiagaan dan pencegahan bencana tanah longsor belum optimal
76. 6.Rendahnya stabilitas lereng akibat aktivitas pertanian.
77. 7.Adanya aktivitas di lahan dengan Tingkat kelerengan tinggi
78. 1.Belum adanya upaya penanggulangan bencana tanah longsor yang lebih komprehensif, sehingga kejadian bencana tanah longsor bisa dideteksi sejak dini.
79. 2.Perlunya meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana tanah longsor.
80. 3.Meluasnya keterpaparan yang berakibat meningkatnya kerugian ekonomi fisik dan lingkungan. 4 Cuaca Ekstrem 1. Keterbukaan lahan dan keberadaan pohon di area ini meningkatkan tingkat kerawanan akibat suaca ekstrem (angin puting beliung)
81. 1.Belum optimalnya kolaborasi antar pihak dalam penanggulangan bencana cuaca ekstrem.
82. 2.Perlunya meningkatkan kesadaran dan partisipasi Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 47 No Jenis Bencana Masalah Pokok Akar Masalah
83. 2.Terbatasnya pengetahuan masyarakat dalam mengantisipasi dan bersiap siaga menghadapi bencana angin puting beliung.
84. 3.Keradaan pohon ayoman yang sudah tua semakin meningkatkan risiko bencana cuaca ekstrem.
85. 4.Konstruksi bangunan sebagian masyarakat yang belum standar, sehingga belum adapaptif dalam penanggulangan bencana.
86. 5.Peran Pemerintah desa dan para pihak dalam melakukan uupaya-upaya pencegahan belum optimal. masyarakat dalam pencegahan bencana cuaca ekstrem. 5 Kebakaran Hutan dan Lahan
87. 1.Rendahnya kesadaran Masyarakat dalam menghilangkan sampah dengan pembakaran.
88. 2.Minimnya pengetahuan masyarakat seningga membuka lahan tanpa memperhatikan dampak lingkungan
89. 3.Kapasitas Masyarakat di daerah rawan karhutla masih rendah.
90. 4.Kolaborasi antar pihak dalam pencegahan, peringatan dini, dan mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan masih kurang
91. 5.Luasnya tingkat keterpaparan bencana karhutla berpotensi meningkatkan
92. 1.Belum optimalnya kolaborasi antar pihak dalam penanggulangan bencana .kebakaran hutan.
93. 2.Perlunya meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan bencana kebakaran hutan.
94. 3.Luasan keterpaparan bencana berpotensi meningkatkan kerugian fisik ekonomi dan lingkungan yang berimbas pada potensi peningkatan angka kemiskinan dan pengangguran. Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 48 No Jenis Bencana Masalah Pokok Akar Masalah kemiskinan dan pengangguran. Sumber: Tim Penyusun, 2024 Berdasarkan permasalahan di atas, maka disimpulkan permasalahan keterpaparan dan kerentanan sebagai berikut.
95. 1.Menurunnya kemampuan ekonomi masyarakat di wilayah pasca bencana
96. 2.Alih fungsi lahan dari pertanian ke lahan non pertanian yang cukup masif menyebabkan berkurangnya daerah resapan air
97. 3.Minimnya pengetahuan masyarakat tentang mitigasi bencana yang berpotensi merusak lingkungan dan memicu terjadinya bencana Komponen kedua berupa kesenjangan pencapaian kapasitas penanggulangan bencana didasarkan pada evaluasi (penilaian) kapasitas penanggulangan bencana (Indeks Ketangguhan Daerah/IKD). Berikut merupakan Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Sragen. Tabel 2.15 Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Sragen No Prioritas Indeks Prioritas Indeks Ketahanan Daerah Tingkat Ketahanan Daerah 1 Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan 0,94 0,64 SEDANG 2 Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu 0,6 3 Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik 0,48 Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 49 No Prioritas Indeks Prioritas Indeks Ketahanan Daerah Tingkat Ketahanan Daerah 4 Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana 0,8 5 Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana 0,4 6 Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana 0,64 7 Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana 0,86 Sumber: Kajian Risiko Bencana Kab. Sragen Tahun 2023-2027 Berdasarkan hasil penilaian IKD pada tabel di atas, terdapat beberapa prioritas yang perlu diutamakan dibandingkan prioritas penilaian lainnya, yaitu Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu (0,60); Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana (0,64); Pengembangan Sistem Informasi, Diklat, dan Logistik (0,48); Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana (0,4). Berikut merupakan permasalahan pokok setiap prioritas. Tabel 2.16 Indeks Ketahanan Daerah Prioritas di Kabupaten Sragen Prioritas Indeks Prioritas Masalah Pokok Prioritas 2 : Pengkajian dan Perencanaan Terpadu 0,60 Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang disusun berdasarkan hasil Kajian Risiko Bencana belum disusun Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 50 Prioritas Indeks Prioritas Masalah Pokok Prioritas 3 : Pengembangan Sistem Informasi, Diklat, dan Logistik 0,48 1. Pengaturan tentang penyebaran data dan informasi tentang kejadian kebencanaan daerah belum tersedia dan tersampaikan kepada masyarakat
98. 2.Informasi kebencanaan belum diperbarui secara periodik
99. 3.Informasi kebencanaan belum diolah untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan dan disampaikan ke multi stakeholder
100. 4.Informasi kebencanaan belum terintegrasi antar sektor dan belum dimanfaatkan masyarakat sebagai acuan dalam membentuk skenario operasi kebencanaan yang berpotensi terjadi Prioritas 5 : Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana 0,4 1. Keterlibatan kota/kab.dalam pengembangkan sistem pengelolan dan pemantauan area hulu DAS (pendekatan landskap, lintas administratif kota/kab. belum ada
101. 2.Kebijakan yang mendukung inisiatif atau keterlibatan kota/kab. dalam pengembangkan sistem pengelolan dan pemantauan area hulu DAS (pendekatan landskap, lintas administratif kota/kab. belum disusun
102. 3.Kebijakan kerjasama parapihak dalam pengembangkan sistem pengelolan dan pemantauan terpadu area hulu DAS berbasis
103. 4.Pendekatan landskap belum disusun Prioritas 6 : Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana 0,64 1. Dokumen rencana kontijensi bencana prioritas belum disusun
104. 2.Sistem komando operasi darurat belum diterapkan
105. 3.Uji sistem peringatan dini belum dilakukan
106. 4.Rencana evakuasi bencana belum disusun Sumber: Tim Penyusun, 2024 Berdasarkan penilaian IKD tahun 2023, terdapat 3 masalah pokok yang menjadi kesenjangan pencapaian kapasitas di Kabupaten Sragen yaitu: Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 51
107. 1.Sistem informasi kebencanaan belum terbangun secara memadai
108. 2.Belum optimalnya perlindungan dan pengelolaan DAS secara terpadu
109. 3.Dokumen kesiapsiagaan belum tersedia seluruhnya Komponen ketiga, kesenjangan terhadap pencapaian isu strategis atau visi/misi kepala daerah didapatkan pada dokumen RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026. Merujuk pada RPJMD Tahun 2021-2026, terdapat beberapa permasalahan penanggulangan bencana yang menjadi perhatian, yaitu:
110. 1.Penanggulangan Bencana belum menjadi permasalahan dalam penyusunan Isu Strategis RPJMD
111. 2.Melambatnya penurunan angka kemiskinan dan pengangguran
112. 3.Koordinasi dan kolaborasi pengelolaan lingkungan/ DAS antar wilayah belum sepenuhnya optimal.
113. 4.Kolaborasi antar OPD dalam penanggulangan bencana perlu ditingkatkan.
114. 5.Kualitas Lingkungan Hidup dan infrastruktur perlu ditingkatkan dalam rangka mewujudkan pemerataan Pembangunan yang berwawasan lingkungan
115. 6.Kenaikan kesejahteraan masyarakat mengalami pelambatan. Berdasarkan permasalahan di atas, maka disimpulkan permasalahan kesenjangan pencapaian pembangunan sebagai berikut.
116. 1.Melambatnya kenaikan kesejahteraan masyarakat
117. 2.Melambatnya penurunan angka kemiskinan dan pengangguran
118. 3.Kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup perlu ditingkatkan 2.2 Rumusan Isu Strategis Isu Strategis didapat dari proses merumuskan pilihan masalah yang dianggap sangat penting untuk diselesaikan oleh capaian Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029. Pilihan ini didapat melalui proses identifikasi masalah pokok. Isu strategis memiliki urgensi sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena:  Memiliki dampak yang signifikan bagi daerah;  Memiliki karakteristik yang bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang; dan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 52  Menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah di masa yang akan datang. Peringkat isu strategis ditentukan melalui analisis masalah pokok dengan menggunakan 5 (lima) kriteria berupa:
119. 1.Apabila tidak segera diselesaikan akan memberikan dampak ekonomi terhadap daerah, termasuk infrastruktur.
120. 2.Apabila ditangani maka beberapa masalah ikut terselesaikan atau memberikan kontribusi terhadap sasaran pembangunan lain.
121. 3.Tingkat keberhasilan penanganan tuntas masalah pokok, ini cukup tinggi.
122. 4.Apabila tidak segera diselesaikan akan memberikan dampak penderitaan atau hilangnya rasa aman masyarakat.
123. 5.Apabila tidak ditangani berpotensi menimbulkan masalah baru khususnya terhadap lingkungan hidup, atau menjadi bahaya bencana Hasil pembobotan berdasarkan kriteria tersebut menghasilkan rumusan isu strategis yang dapat dilihat melalui Tabel 2.15. Tabel 2.17 Pembobotan Isu Strategis No Masalah Pokok Pembobotan Berdasarkan Kriteria Strategis Total Skor (A) (B) (C) (D) (E) 1 Menurunnya kemampuan ekonomi masyarakat di wilayah pasca bencana 5 5 2 2 2 16 2 Alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian cukup masif menyebabkan berkurangnya daerah resapan air 2 2 2 2 5 13 3 Rendahnya kesadaran masyarakat dalam berperilaku sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan dan berpotensi bencana 4 4 4 2 4 18 4 Sistem informasi kebencanaan belum terbangun secara memadai 2 2 5 2 2 13 Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 53 No Masalah Pokok Pembobotan Berdasarkan Kriteria Strategis Total Skor (A) (B) (C) (D) (E) 5 Belum optimalnya perlindungan dan pengelolaan DAS secara terpadu. 2 4 4 4 5 17 6 Dokumen kesiapsiagaan belum tersedia seluruhnya 2 2 5 2 2 13 7 Melambatnya kenaikan kesejahteraan masyarakat 2 4 2 2 2 12 8 Melambatnya penurunan angka kemiskinan dan pengangguran 4 5 2 2 2 15 9 Pembangunan infrastruktur belum mempetimbangkan kelestarian lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana 4 4 2 4 5 19 Sumber: Tim Penyusun, 2024 Hasil pemboboton masalah pokok diperoleh empat masalah pokok sebagai berikut:
124. 1.Pembangunan infrastruktur belum mempetimbangkan kelestarian lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana
125. 2.Menurunnya kemampuan ekonomi masyarakat di wilayah pasca bencana
126. 3.Rendahnya kesadaran masyarakat dalam berperilaku sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan dan berpotensi bencana
127. 4.Belum optimalnya perlindungan dan pengelolaan DAS secara terpadu. Secara substansi dari 9 masalah pokok yang dinilai ada beberapa yang menyerupai, yaitu : Masalah pokok 1, 7 dan 8, masalah pokok 3 dan 4. Berangkat dari hal ini isu isu strategis dirumuskan sebagai berikut :
128. 1.Optimalisasi kelestarian lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana dalam pembangunan daerah .
129. 2.Meningkatkan kapasitas sumber daya masyarakat dan kelembagaan ekonomi di wilayah pasca bencana.
130. 3.Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menjaga alam berbasis pengurangan risiko bencana
131. 4.Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan DAS secara terpadu. Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 54 Kerangka kebijakan meliputi kebijakan penanggulangan bencana nasional, kebijakan penanggulangan bencana provinsi, dan kebijakan penanggulangan bencana daerah/kabupaten. Kebijakan penanggulangan bencana nasional hingga daerah/kabupaten tersebut yang dijadikan seabgai rujukan dan ditetapkan sebagai kerangka kebijakan RPB. Kerangka kerja penanggulangan bencana meliputi kerangka kerja pra bencana, kerangka kerja saat bencana, dan kerangka kerja pasca bencana yang dirumuskan dan ditetapkan. 3.1 Kebijakan Penanggulangan Bencana Nasional
a.Rencana Induk Penanggulangan Bencana Indonesia (RIPB 2020-2044) Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) Tahun 2020-2044 merupakan pedoman nasional untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana. RIPB terdiri dari 5 (lima) tahap dengan jangka waktu 5 (lima) tahunan, untuk penyusunan RPB Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 akan disesuaikan dengan rencana pelaksaaan RIPB pada periode kedua, yaitu tahun 2025-2029 yang disusun dengan mempertimbangkan RPJMN 2025-2045. Adapun kebijakan penanggulangan bencana memiki kebijakan, strategi, dan fokus capaian RIPB pada periode pertama terlampir pada tabel sebagai berikut: Tabel 3.1 Peta Jalan Pelaksanaan RIPB Tahun 2025-2029 No Kebijakan Strategi Fokus Capaian 1 Penguatan peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien.
1. 1.Meningkatkan kualitas perangkat peraturan perundang- undangan dan implementasi dalam penanggulangan bencana yang adaptif dan berkelanjutan.
2. 1.Terwujudnya peraturan perundang- undangan yang harmonis di bidang Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 55 No Kebijakan Strategi Fokus Capaian
3. 2.Meningkatkan kualitas norma, standar, prosedur, dan kriteria penanggulangan bencana. penanggulangan bencana. 2 Peningkatan sinergi antar kementerian/ lembaga dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana.
4. 1.Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, akademisi, lembaga usaha, masyarakat, media, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan bencana.
5. 2.Mewujudkan dan meningkatkan sistem peringatan dini, data, dan layanan informasi kebencanaan yang terpadu dan berkesinambungan berdasarkan prinsip-prinsip kebijakan satu peta dan satu data.
6. 1.Terwujudnya kemandirian teknologi dan industrialisasi kebencanaan;
7. 2.Terwujudnya kemudahan akses layanan peringatan dini terpadu multi ancaman. 3 Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko
8. 1.Melaksanakan dan mengembangkan program kesiapsiagaan dan pengelolaan risiko bencana dengan
9. 1.Terwujudnya investasi yang memadai dalam pengurangan risiko Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 56 No Kebijakan Strategi Fokus Capaian bencana dengan memperhatikan tata ruang dan penataan kawasan. memperhatikan tata ruang dan penataan kawasan.
10. 2.Meningkatkan investasi dan pemanfaatan berbagai skema pendanaan inovatif termasuk transfer risiko untuk penanggulangan bencana.
11. 3.Mengoptimalkan pendanaan secara terpadu untuk penanggulangan bencana. bencana untuk ketangguhan
12. 2.Terwujudnya tata kelola risiko bencana yang sinergis antara pusat dan daerah 4 Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel.
13. 1.Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme para penyelenggara dan pelaku penanggulangan bencana.
14. 2.Mengoptimalkan pelaksanaan standar pelayanan minimal penanggulangan bencana.
15. 3.Meningkatkan keterbukaan informasi dan komunikasi, kualitas sistem perencanaan, serta pemantauan dan evaluasi dalam penanggulangan bencana.
16. 4.Mendorong pelibatan pemangku kepentingan dalam tata kelola penanggulangan
17. 1.Terwujudnya pemahaman terhadap risiko bencana, bentang alam, dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat.
18. 2.Terwujudnya penanganan darurat bencana secara cepat, efektif dan terkoordinasi.
19. 3.Terwujudnya penataan ruang dan permukiman serta Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 57 No Kebijakan Strategi Fokus Capaian bencana untuk meningkatkan akuntabilitas.
20. 5.Mewujudkan kabupaten/kota, desa/kelurahan, dan masyarakat tangguh bencana.
21. 6.Mewujudkan sarana dan prasarana yang tangguh terhadap bencana.
22. 7.Meningkatkan edukasi kebencanaan dan pengelolaan pengetahuan penanggulangan bencana kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. perencanaan perkotaan yang terpadu terhadap ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan ssosial dan ketahanan Kesehatan massyarakat.
23. 4.Terwujudnya pelindungan ekosistem laut dan pesisir yang berisiko bencana. 5 Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal.
24. 1.Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam penanganan darurat bencana.
25. 2.Meningkatkan kesiapan dan keandalan logistik dan peralatan penanganan darurat bencana.
26. 3.Mengoptimalkan pengelolaan bantuan masyarakat dalam penanganan darurat bencana.
27. 4.Menguatkan kualitas kelembagaan dan penggunaan
28. 1.Tersedianya sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan profesional di bidang kebencanaan. Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 58 No Kebijakan Strategi Fokus Capaian ilmu pengetahuan dan teknologi.
29. 5.Mempercepat pemulihan sarana dan prasarana vital. 6 Percepatan pemulihan pasca bencana pada daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik.
30. 1.Mengoptimalkan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana berdasarkan tata ruang yang peka risiko bencana.
31. 2.Meningkatkan kualitas penghidupan masyarakat terdampak bencana yang lebih baik.
32. 3.Mewujudkan infrastruktur, perumahan, dan permukiman berketahanan bencana.
33. 4.Meningkatkan kualitas pemulihan sosial ekonomi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.
34. 1.Terwujudnya pemulihan daerah terdampak bencana yang lebih baik, aman, dan berkelanjutan dengan memperhatikan pengurangan risiko bencana.
35. 2.Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas, andal, serta berkelanjutan dan Tangguh bencana.
b.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2029 RPJPN Tahun 2025-2029 merupakan salah satu segmen menuju pencapaian Visi Indonesia Emas 2045. Visi Indonesia Emas 2045 diwujudkan melalui 8 (delapan) Misi Pembangunan dalam bentuk agenda Pembangunan Nasional. Misi Pembangunan terdiri dari 3 (tiga) transformasi Indonesia, 2 (dua) landasan transformasi, dan 3 (tiga) kerangka implementasi tansformasi. Kedelapan agenda tersebut dilaksanakan melalui 17 (tujuh belas) Arah Pembangunan yang diukur melalui 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan. Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 59 Penanggulangan Bencana berada pada Misi Pembangunan Landasan Transformasi Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi dengan Arah Pembangunan Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim. Arah kebijakan penanggulangan bencana didasarkan pada karateristik dan kondisi bencana berbasis pulau. Arah kebijakan meliputi: 1) Identifikasi karakteristik dan potensi kebencanaan di seluruh wilayah pulau untuk penyusunan profil risiko dan program mitigasi bencana; 2) Penerapan pertimbangan aspek pengurangan risiko bencana dalam menyusun rencana taa ruang wilayah di setiap tingkatan; 3) Pengembangan pusat logisitk dan jaringan kebencanaan melalui konektivitas antar pulau termasuk dampak bencana dan perubahan iklim dalam pembangunan infrastruktur melalui pelibatan kolaboratif klaster logistik penanggulangan bencana dan kemitraan sektor publik dan swasta (public-private partnerships); 4) Pembangunan grey infrastructure (sea wall, breakwater, spillway, dan lain-lain) dan nature-based solution (pembangunan green belt) untuk wilayah pesisir rentan tsunami dan kenaikan muka air laut; 5) Pembangunan sistem peringatan dini multi-ancaman bencana terpadu dan inklusif melalui penerapan teknologi yang andal dan terintegrasi; 6) Pembangunan kesiapsiagaan bencana dimulai dari tingkatan individu, keluarga, dan komunitas; 7) Pengembangan modul pengetahuan kebencanaan dalam kurikulum di level pendidikan dasar dan menengah; 8) Peningkatan kemandirian pemerintah daerah dalam pengelolaan penanggulangan bencana; 9) Pembangunan infrastruktur terintegrasi yang bersifat multifungsi (penyediaan layanan dasar, infrastruktur sosial, dan tanggap darurat bencana); serta 10) Pembangunan sarana dan prasarana yang memperhatikan kerawanan bencana dan perubahan iklim.
c.Rancangan Teknokratik Arah Kebijakan Agenda Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi memiliki lima dari tujuh belas sasaran pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 60 Panjang Negara (RPJN). Penanggulangan Bencana masuk dalam sasaran pembangunan kelima pada Agenda Pembangunan, di bawah sasaran Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim. Terdapat tiga arah kebijakan utama pada sasaran ini, meliputi: 1) Pengelolaan risiko bencana yang efisien dan tepat guna, 2) Pembangunan rendah karbon, dan 3) Pembangunan berketahanan iklim Dengan potensi risiko bencana di Indonesia yang semakin meningkat, diperlukan upaya pengelolaan risiko bencana yang efektif dan efisien. Upaya yang dapat dilakukan meliputi: 1) Peningkatan upaya pencegahan dan mitigasi bencana, 2) Peningkatan layanan peringatan dini dan penanganan kedaruratan bencana, 3) Pemenuhan kebutuhan pemulihan pascabencana, rehabilitasi, dan rekonstruksi, 4) Peningkatan yang mendukung resiliensi masyarakat terhadap bencana, peningkatan infrastruktur berketahanan bencana. Pembangunan rendah karbon mencakup beberapa sektor prioritas, yakni energi, transportasi, hutan dan lahan, pertanian, pesisir dan laut, industri, limbah, dan ekonomi sirkular, hungga tata kelola dan kegiatan pendukung pencapaian target penurunan emisi GRK. Pembangunan berketahanan iklim diimplementasikan pada empat sektor prioritas, yakni pesisir dan laut, pertanian, sumber daya air, dan kesehatan.
d.Rancangan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (RENAS PB) Tahun 2025-2029 Fokus prioritas rancangan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (RENAS PB) Tahun 2025-2029 sebagai berikut: 1) Penguatan tata kelola kolaboratif dalam penanggulangan bencana untuk peningkatan sinergitas antar pemangku kepentingan. 2) Penguatan kerangka regulasi untuk mewujudkan sistem penanggulangan bencana yang efisien dan efektif. 3) Peningkatan investasi pengurangan risiko bencana berbasis karakteristik wilayah 4) Peningkatan kapasitas dalam penanganan kedaruratan dan pemulihan pascabencana. Arah program rancangan RENAS PB 2025-2029 untuk pemerintah daerah adalah sebagai berikut: Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 61 1) Pengembangan pendidikan kebencanaan di satuan pendidikan formal (dasar, menengah, dan khusus). 2) Peningkatan ketangguhan masyarakat untuk pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim. 3) Peningkatan layanan pemerintah dalam peringatan dini, kesiapsiagaan, penyelamatan dan evakuasi korban bencana. 4) Peningkatan kuaitas dan ketersediaan sarana dan prasarana berketahanan bencana. 5) Perencanaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang serta perencanaan pembangunan berbasis mitigasi bencana. 6) Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah di bidang kebencanaan. 3.2 Kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah 3.2.1 Tingkat Provinsi Kebijakan Penanggulangan Bencana dibangun berdasarkan prinspir-prinsip dasar Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Tengah yang juga selaras dengan prinsip-prinsip dasar Penanggulangan Bencana di tingkat Nasional, yaitu: 1) Cepat dan Tepat 2) Prioritas 3) Koordinasi dan Keterpaduan 4) Berdaya guna dan Berhasil guna 5) Transparansi dan Akuntabilitas 6) Kemitraan 7) Pemberdayaan 8) Nondiskriminatif 9) Nonproletisi Kebijakan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Tengah diregulasikan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaran Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan peraturan tersebut, penanggulangan bencana bertujuan untuk: 1) memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana; 2) menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada; Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 62 3) menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara rencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh; 4) menghargai budaya lokal; 5) membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta; 6) mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; 7) menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keterlibatan multisektor merupakan kunci keberhasilan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi dan pengarusutamaan program dan kegiatan dalam peraturan daerah yang ada. Regulasi penanggulangan bencana di Provinsi Jawa Tengah digunakan sebagai dasar untuk regulasi penanggulangan bencana di kabupaten/kota yang ada di Jawa Tengah, salah satunya Kabupaten Sragen. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2023 tentang Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana bertujuan untuk menetapkan RPKB dalam meningkatkan efektivitas penanggulangan bencana, termasuk antisipasi, mobilisasi, dan koordinasi dalam situasi darurat. RPKB menjadi acuan dasar dalam pelaksanaan penanggulangan bencana pada situasi darurat. RPKB berlaku selama 5 (lima) tahun dan harus dilakukan evaluasi berkala untuk memastikan efektivitasnya dalam menghadapi bencana. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 28 tahun 2023 bertujuan untuk Menyusun rencana kontingensi dalam menghadapi situasi darurat bencana di Provinsi Jawa Tengah. Penyusunan rencana kontingensi merupakan bagian dari upaya pencegahan dan kesiapsiagaan. Peraturan ini bertujuan untuk memperkuat kesiapsiagaan dan respons terhadap bencan di Provinsi Jawa Tengah, melindungi masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh bencana. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 bertujuan untuk mengintegrasikan penanggulangan bencana dalam pembangunan daerah dalam meningkatkan kesiapsiagaan dan mengurangi risiko bencana di Provinsi Jawa Tengah. Penanggulangan bencana menjadi salah satu isu strategis yang diidentifikasi dalam rencana Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 63 pembangunan dengan focus pada peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi bencana. Terdapat 3 (tiga) program dan kegiatan yang dilakukan dalam upaya penanggulangan bencana, yaitu: a) Pengembangan infrastruktur yang tahan bencana. b) Penyusunan rencana kontingensi dan sistem peringatan dini untuk meningkatkan respons terhadap bencana. c) Pelatihan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai mitigasi dan penanggulangan bencana. 3.2.2 Tingkat Kabupaten Kebijakan Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen menjadi dasar pengambilan tindakan oleh pemangku kepentingan untuk mengurangi risiko bencana yang terjadi di Kabupaten Sragen. Terdapat fokus kegiatan yang disusun berdasarkan kajian risiko bencana daerah, tingkat ketahanan daerah, pembelajaran dari daerah lain, dan masukan dari pemangku kepentingan Kabupaten Sragen. Kebijakan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Sragen diregulasikan dalam Peraturan Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana. Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan sistem penanggulangan bencana yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di Kabupaten Sragen. Selain itu, peraturan ini memuat mengenai sasaran penanggulangan bencana, yaitu: a) Memberikan perlindungan masyarakat dari bencana alam, non-alam, dan sosial b) Menyelaraskan produk hukum daerah yang ada dengan kebijakan penanggulangan bencana c) Menghargai budaya local dan membangun partisipasi public serta swasta dalam penanggulangan bencana Adapun regulasi lain yang mengatur Penanggulangan Bencana di Kabupaten Sragen yaitu Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2023 tentang Kajian Risiko Bencana Daerah Tahun 2023-2027. Peraturan ini bertujuan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Sragen. Kajian risiko bencana dilakukan dalam upaya memperkecil kawasan bahaya, mengurangi kerentanan, dan meningkatkan kapasitas daerah. Kajian ini menjadi dasar dalam perencanaan mitigasi dan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 64 tanggap darurat, juga dalam penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana di Kabupaten Sragen. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 bertujuan untuk menetapkan arah dan strategi pembangunan daerah selama periode 2021-2026, termasuk penanggulangan bencana sebagai salah satu focus utama. RPJMD mengintegrasikan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan untuk mengurangi risiko dan dampak bencana di Kabupaten Sragen. Penanggulangan Bencana menjadi bagian dari program pembangunan yang lebih luas dengan tujuan meningkatkan kesiapsiagaan dan respons terhadap bencana. Terdapat 3 (tiga) strategi dan program terkait bencana yang tertuang dalam RPJMD, yaitu: a) Pengembangan kapasitas masyarakat dan pemerintah daerah dalam mitigasi bencana b) Penyusunan rencana aksi yang mencakup deteksi dini, pemetaan risiko, dan penguatan infrastruktur untuk menghadapi bencana c) Pembentukan desa tanggap bencana (Destana) untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi situasi darurat. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031 bertujuan untuk meningkatkan penataan ruang di Kabupaten Sragen dengan memperhatikan aspek penanggulangan bencana. Penataan ruang mempertimbangkan risiko bencana dalam perencanaan tata ruang, termasuk identifikasi kawasan rawan bencana. Selain itu, juga agar menciptakan lingkungan yang lebih aman dan 64angguh terhadap bencana melalui pengelolaan ruang yang tepat di Kabupaten Sragen. 3.3 Kerangka Kerja Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 3.3.1 Kerangka Kerja Pra Bencana Fase pra-bencana merupakan fase paling penting dalam proses manajemen bencana. Pada fase ini, segala upaya dilakukan untuk mengurangi/menghilangkan paparan terhadap bahaya serta dampaknya pada masyarakat, lingkungan, sosial ekonomi, dan infrastruktur. Pada prinsipnya, lokasi, waktu, instensitas, dan dampak sebuah bencana dapat diprediksi sejak awal sehingga berbagai langkah mitigasi dapat diambil, terutama dalam penilaian Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 65 risiko, pencegahan, kesiapsiagaan bencana, dan pengurangan risiko. Terdapat hubungan erat antara pengurangan risiko dan kesiapsiagaan. Mitigasi dan kesiapsiagaan dilakukan sebagai langkah antisipasi untuk mengelola bencana. Kesiapsiagaan dan mitigasi di suatu daerah akan sangat menentukan seberapa besar dampak bencana yang terjadi. Semakin baik persiapannya, semakin kecil dampaknya. Berikut kerangka kerja pra-bencana yang perlu diterapkan di Kabupaten Sragen. Tabel 3.2 Kerangka Kerja Saat Pra Bencana Lingkup Kerja Kerangka Kerja Koordinasi  Penyusunan regulasi untuk penguatan penanggulangan bencana daerah  Penerapan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana  Penyusunan dokumen KRB dan RPB, Rencana Kedaruratan bencana (RPKB) dan rencana Kontinjensi untuk Potensi bencana prioritas Kabupaten Sragen  Pelatihan kesiapsiagaan bencana bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), lembaga pendidikan formal & non formal, serta masyarakat.  Pengorganisasian, pelatihan, dan simulasi tentang mekanisme tanggap darurat bencana  Pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini dengan memperhatikan kearifan lokal Komando  Memberikan arahan untuk menyusun kebijakan dan strategi mitigasi serta kesiapsiagaan yang terintegrasi  Menentukan prioritas wilayah dan jenis risiko bencana yang perlu mendapat perhatian khusus  Memastikan struktur organisasi penanggulangan bencana terbentuk dan berfungsi dengan baik  Mengawasi koordinasi multi pihak untuk memastikan sistem Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 66 Lingkup Kerja Kerangka Kerja peringatan dini berfungsi optimal Implementasi  Identifikasi dan pemetaan wilayah rawan bencana  Pengembangan Sistem Informasi kebencanaan  Penguatan sistem peringatan dini (early warning system).  Penyediaan jalur dan rambu evakuasi di daerah rawan.  Penyimpanan logistik dan peralatan darurat di lokasi strategis  Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang berbasis pengurangan risiko bencana Sumber: Tim Penyusun, 2024. 3.3.2 Kerangka Kerja Saat Tanggap Darurat Tannggap darurat bertujuan memberikan bantuan segera untuk mempertahankan hidup, meningkatkan kesehatan, dan mendukung moral penduduk yang terkena dampak. Bantuan tersebut dapat berupa membantu pengungsi dengan transportasi, tempat tinggal sementara, makanan, hingga mendirikan permukiman semi permanen di kamp-kamp. Fase tanggap darurat berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat hingga ditemukan solusi yang lebih permanen dan berkelanjutan. Secara umum, fase ini membangun koordinasi lintas sektor dan multipihak untuk mendukung percepatan penanganan bencana dan pengurangan korban susulan. Berikut kerangka kerja saat tanggap darurat bencana yang perlu diterapkan di Kabupaten Sragen. Tabel 3.3 Kerangka Saat Tanggap Darurat Bencana Lingkup Kerja Kerangka Kerja Koordinasi  Melakukan kerja sama dengan lembaga / organisasi dan pihak-pihak lain yang terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku  Kerjasama melibatkan peran serta lembaga non pemerintah  Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 67 penanganan pengungsi, dan dukungan logistik  Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana Komando  Pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat  Memerintahkan sektor/lembaga meliputi penyelamatan, pengerahan sumber daya manusia, dan pengerahan peralatan dan logistik Implementasi  Pengerahan sumber daya manusia serta pengerahan peralatan dan logistik untuk memenuhi kebutuhan dasar dan memulihkan fungsi prasarana dan sarana vital yang rusak akibat bencana.  pengadaan barang/jasa untuk pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan psikososial, penampungan serta tempat hunian sementara  Pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang  Melakukan upaya Penyelamatan dan evakuasi bagi masyarakat terdampak bencana  Pemenuhan kebutuan dasar untuk masyarakat terdampak bencana  Perlindungan terhadap kelompok rentan  Pemulihan Segera Prasarana dan Sarana Vital  Penilaian kebutuhan pascabencana  Penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi  Monitoring, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 68 bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, dan dukungan logistik  Pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan  Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati Sumber: Tim Penyusun, 2024. 3.3.3 Kerangka Kerja Pasca Bencana Kerangka kerja pada fase pasca bencana meliputi kegiatan dalam rehabilitasi, pemulihan, dan rekonstruksi. Fase ini berkaitan dengan identifikasi kebutuhan pemulihan masyarakat. Fokus pengkajian bergeser ke hal-hal yang dibutuhkan masyarakat seperti perbaikan sarana dan prasarana fisik, perbaikan bidang ekonomi, sosial, dan budaya, serta perbaikan kondisi lingkungan agar mereka mampu melakukan kegiatan sehari-hari secara normal. Pemulihan dampak bencana juga dapat dilakukan dengan membentuk budaya mandiri pada masyarakat agar memiliki kesadaran untuk membangun kembali wilayahnya. Berikut merupakan kerangka kerja pasca bencana. Tabel 3.4 Kerangka Kerja Pasca Bencana Lingkup Kerja Kerangka Kerja Koordinasi  Melakukan kerjasama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lembaga dan pihak-pihak lain yang terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku  Penyusunan JITUPASNA dan R3P  Pelaksanaan Rehabilitasi dan rekonstruksi untuk Sarana Prasarana kehidupan dan penghidupan masyarakat.  Memerintahkan sektor / lembaga untuk melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan segera Komando  Menentukan prioritas dalam pemulihan berdasarkan tingkat kerusakan dan kebutuhan masyarakat.  Mengidentifikasi sektor-sektor utama yang membutuhkan perhatian segera, seperti perumahan, kesehatan, Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 69 pendidikan, dan ekonomi.  Menetapkan target waktu dan langkah strategis untuk tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Implementasi Pelaksanaan rehabilitasi meliputi :  Perbaikan lingkungan daerah bencana  Perbaikan Sarana dan prasarana Umum  Perbaikan rumah Masyarakat  Pemulihan Sosial dan Psikologi Masyarakat  Pemuihan Sosial , ekonomi dan Budaya  Pemulihan keamanan dan ketertiban  Pemulihan Fungsi Pemerintahan  Pemulihan fungsi Pelayanan Publik  Pelayanan Kesehatan dan Rekonsiliasi dan Resolusi Konflik Pelaksanaan Rekonstruksi di wilayah terdampak bencana meliputi :  Pembangunan kembali sarana dan Prasarana Sosial Masyarakat  Membangkitkan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat  Penerapan rancang bangun  Peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat  Peningkatan fungsi pelayanan publik  Peningkatan Pelayanan utama dalam masyarakat Sumber: Tim Penyusun, 2024. Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 70 Tabel 3.5 Kerangka Kerja Pra Bencana, Saat Tanggap Darurat, dan Pasca Bencana Nama Organisasi Peran Pra Bencana Peran Saat Tanggap Darurat Peran Pasca Bencana Perangkat Daerah Bappeda  Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah  Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan daerah  Pengintegrasian pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan  Akselerasi program dan kegiatan Organisasi PD  Koordinasi antar Organisasi PD dalam penyelarasan kebijakan pembangunan daerah yang berbasis pengurangan risiko bencana  Koordinasi antar OPD terkait data dan informasi terkait keadaan darurat bencana  Koordinasi antar OPD terkait data dan informasi kerusakan dan korban terdampak bencana BPBD  Merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana di tingkat  Menjalankan fungsi komando dalam penangan darurat  Mendukung kegiatan pemulihan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 71 Nama Organisasi Peran Pra Bencana Peran Saat Tanggap Darurat Peran Pasca Bencana kabupaten (KRB, RPB, RKPD, Renkon, dan dokumen kebencanaan lainnya)  Mengkoordinir dan menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh Mengerahkan semua sumber daya yang ada  Mengkoordinir rehabilitasi dan rekonstruksi Dinas Sosial  Mitigasi bencana  Sosialisasi pengurangan risiko bencana  Pembentukan Kelompok Siaga Bencana (KSB) dan Lumbung Sosial  Penguatan Tagana KSB dan Sahabat Tagana  Sosial penanganan kelompok rentan  Pemetaan daerah rawan bencana  Pendataan pengungsi  Penanganan shelter, dapur umum lapangan, dan Layangan Dukungan Psikosial (LDP)  Penanganan logistik Mengkaji cepat dan melaporkan pada bidang perlinsos  Pendampingan pengungsi  Layanan Dukungan Psikososial (LDP)  Pendampingan advokasi sosial Dinas Pekerjaan Umum  Mengolah kegiatan pembangunan serta pemeliharaan  Berkolaborasi melakukan assesment  Berkolaborasi dalam kegiatan pemulihan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 72 Nama Organisasi Peran Pra Bencana Peran Saat Tanggap Darurat Peran Pasca Bencana infrastruktur yang dapat mengakomodir mitigasi bencana  Merencanakan penataan ruang yang mitigatif terhadap pengurangan risiko bencana infrastruktur yang terdampak serta memberikan pertimbangan teknis penangan sementara/darurat Melakukan asesmen terkait wilayah terdampak bencana terkait penataan ruang selama ini infrastruktur pasca bencana  Melakukan upaya kuratif dalam hal ditemukan pelanggaran penataan ruang yang memicu terjadinya bencana Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan  Memastikan kesiapan ketahanan pangan daerah dalam menghadapi bencana  Merumuskan perencanaan pengendalian sebagai upaya mitigasi bencana terkait produk pangan  Pendataan dan pemetaan populasi ternak (termasuk ikan) di Kawasan Rawan Bencana  Pendataan dan  Mensupport kebutuhan pangan pada saat operasi tanggap darurat  Mengupayakan alternatif bahan pangan dalam tahap operasi darurat bencana  Evakuasi dan penanganan ternak dan ikan saat bencana Mendukung upaya operasi  Memulihkan fungsi ketahanan daerah terdampak bencana  Mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi di kawasan lahan pangan terdampak bencana  Pemantauan dan penanganan ternak dan ikan terdampak Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 73 Nama Organisasi Peran Pra Bencana Peran Saat Tanggap Darurat Peran Pasca Bencana pemetaan potensi area perkebunan rawan bencana  Melakukan mitigasi bencana kepada para pekebun di daerah rawan bencana tanggap darurat di wilayah perkebunan  Mendukung upaya pemulihan di area perkebunan terdampak bencana Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman  Sosialisasi bangunan tahan gempa  Tidak memberikan izin bangunan yang berlokasi di kawasan rawan bencana  Menghimbau rumah yang berada di lokasi rawan bencana untuk pindah  Pendataan kerusakan rumah, sanitasi, dan air bersih  Rehabilitasi rumah terdampak bencana  Relokasi rumah yang berada di kawasan zona merah  Memperbaiki saluran air bersih yang terdampak bencana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  Melakukan sosialisasi dan pendataan lokasi yang rawan bencana  Melakukan program sekolah aman bencana  Melakukan tindak lanjut akan hasil dari pendataan kawasan rawan bencana  Menyiapkan penyelenggaraan proses belajar pada satuan pendidikan/ponpes  Mencari anggaran atau menyediakan anggaran dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat  Mendukung upaya pemulihan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 74 Nama Organisasi Peran Pra Bencana Peran Saat Tanggap Darurat Peran Pasca Bencana yang terdampak bencana Dukungan logistik pembelajaran bagi sekolah terdampak pasca bencana pada satuan pendidikan terdampak Dinas Lingkungan Hidup  Pelatihan dan sosialisasi tentang pengelolaan lingkungan hidup dan pengelolaan sampah  Merumuskan dan menetapkan kebijakan LH dalam rangka mitigasi bencana  Mendukung operasi darurat bencana terutama terkait dampak terhadap lingkungan hidup (Misal ada unsur limbah B3, Kerusakan alam dll)  Melakukan pembersihan sampah di lokasi terdampak bencana dan sampah pengungsian  Membantu upaya pemulihan pasca bencana sesuai tugas fungsi di daerah terdampak Dinas Kesehatan  Pembentukan klaster kesehatan Dinkes P2KB  Pembentukan Tim Rapid Health Assesment  Bimtek Manajemen Krisis Kesehatan dalam  Melakukan assesment cepat bidang kesehatan  Pemberian pelayanan kesehatan  Distribusi logistik kesehatan  Pendataan kelompok rentan korban  Pemantauan penyakit pasca bencana  Rehabilitasi pelayanan kesehatan terdampak bencana  Koordinasi lintas Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 75 Nama Organisasi Peran Pra Bencana Peran Saat Tanggap Darurat Peran Pasca Bencana Penanggulangan Bencana  Pembuatan Rencana Kontijensi Penanggulangan Krisis Kesehatan akibat bencana, meliputi persiapan pengadaan sarpras dan logistik kesehatan akibat bencana; peningkatan kapasitas petugas Disaster Medical Team; pendataan kelompok rentan; pembuatan peta risiko bencana; dan pembuatan peta respon bencana  Merencanakan ketersediaan sumber daya kesehatan (obat, alat, dan sdm) terdampak bencana  Pemberian layanan kesehatan reproduksi dan kesehatan jiwa  Kegiatan penyehatan lingkungan dan surveylance kesehatan Screening gizi klinis kelompok rentan bencana sektor terkait rehabilitasi pelayanan kesehatan  Evaluasi kegiatan penanganan krisis kesehatan akibat bencana Rumah Sakit dan Puskesmas  Menyusun HOPE (Hospital Plan Energy/HDP/Hospital Disaster Plan)  Pelatihan dan  Penyiapan petugas, peralatan, dan obat- obatan  Pelayanan kesehatan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 76 Nama Organisasi Peran Pra Bencana Peran Saat Tanggap Darurat Peran Pasca Bencana pemantapan tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya untuk kesiapsiagaan bencana  Menyiapkan tempat pengungsian pasien apabila rumah sakit masuk dalam ring bahaya  Pembuatan jalur evakuasi pasien di rumah sakit Kominfo  Memfasilitasi command center dalam menerima aduan masyarakat terkait kebencanaan  Memberikan dukungan teknis dan operasional pelaksanaan tugas membangun kemitraan dengan media dalam penyebarluasan informasi  Membangun komunikasi darurat bencana di daerah serta memberikan dukungan pelaksanaan tugas penanggulangan bencana dalam menyiapkan jaringan dan infrastruktur komunikasi maupun informasi Menjaga keseimbangan  Melakukan pemantauan dan pengawasan atas informasi bohong (hoaks) yang berkembang di media sosial Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 77 Nama Organisasi Peran Pra Bencana Peran Saat Tanggap Darurat Peran Pasca Bencana  Memfasilitasi edukasi kebencanaan melalui sosial media yang ada koonten berita akibat bencana yang terjadi Satpol PP dan Damkar  Penegakan ketentuan pendirian bangunan aman  Edukasi kebakaran permukiman, hutan, dan lahan  Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana  Kesiapsiagaan personil dan peralatan  Penyiapan peralatan dan personil untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan dan permukiman  Melaksanakan pencarian dan pertolongan korban bencana  Pemadaman kebakaran  Penanganan korban bencana dan pengungsi  Mengoptimalkan pengamanan aset Pengamanan aset pemerintah Organisasi Masyarakat/Lembaga Vertikal BMKG  Penyediaan informasi peringatan dini bencana hidrometeorologi dan bencana lainnya  Menyebarluaskan informasi EWS  Desomiasi data  Pemutakhiran data  Pembaharuan area kerentanan  Analisis peluang kejadian Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 78 Nama Organisasi Peran Pra Bencana Peran Saat Tanggap Darurat Peran Pasca Bencana  Penyebarluasan informasi iklim  Zonasi area aman serta koodinasi dengan stakeholder terkati  Zonasi area rentan serta memasang alat pemantau, koordinasi, rambu evakuasi, dan sosialisasi  Melakukan pemantauan potensi bencana terkait dengan meteorologi, klimatologi, dan geofisika  Assesment kelayakan TNI dan Polri  Sosialisasi kerawanan/ risiko bencana  Pelatihan personil untuk kesiapsiagaan bencana  Penyiapan personil dan peralatan  Mendukung operasi penanganan darurat bencana  Pengamanan aset milik pemerintah  Penyiapan personil dan peralatan BBWS Bengawan Solo  Merumuskan dan menetapkan kebijakan pengelolaan Wilayah Sungai yang menjadi kewenangannya  Melakukan perbaikan sementara di wilayah terdampak bencana  Rehabilitasi sungai  Perbaikan tanggul sungai, alur sungai, dll. Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 79 Nama Organisasi Peran Pra Bencana Peran Saat Tanggap Darurat Peran Pasca Bencana  Melakukan upaya mitigasi di wilayah sungai  Perencanaan survei daerah rawan bencana banjir dan tanah longsor di wilayah sungai  Melakukan pemantauan di wilayah Daerah Aliran Sungai PMI dan Pramuka  Melakukan sosialisasi dan pelatihan serta memberikan informasi kepada masyarakat terkait potensi bencana  Pelatihan relawan penanggulangan bencana  Edukasi pengelolaan risiko bencana pada masyarakat di kawasan rawan bencana  Penyiapan petugas, peralatan, dan logistik  Mendirikan posko siaga bencana  Respon Tanggap Darurat Bencana (Rapid Assesment, Evakuasi dan Pertolongan Pertama serta Ambulan, Dapur Umum, Yankes, Air Bersih, relief Distribusi)  Menjadi relawan tanggap darurat di daerah rawan bencana (misal MPA dll)  Pemulihan ekonomi masyarakat  Peningkatan perekonomian Akademisi Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 80 Nama Organisasi Peran Pra Bencana Peran Saat Tanggap Darurat Peran Pasca Bencana Universitas Sragen  Melakukan riset sesuai dengan kompetensinya yang bisa disumbangkan dalam rangka Penanggulangan Bencana  Pelibatan sivitas akadmeika dalam Penanganan Darurat Bencana  Memberikan kontribusi dalam kajian kebutuhan pasca bencana pada sektor ekonomi, yang sesuai dengan prodi yang ada Sumber: Tim Penyusun, 2024. 3.4 Pendanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Penanggulangan Bencana (PB) erat kaitannya dengan pendanaan bencana agar penyelenggaraan kegiatan PB dapat terlaksana. Dana penanggulangan bencana didefinisikan sebagai dana yang digunakan untuk penyelenggaraan PB mulai dari pra bencana, saat tanggap bencana, hingga pasca bencana. Pada tahun 2018, Kementrian Keuangan c.q. Badan Kebijakan Fiskal (BKF) telah menyusun Strategi Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana (PARB) atau Disaster Risk Financing and Insurance (DFRI) Strategy. Strategi PARB merupakan kombinasi dari isntrumen keuangan untuk mendapatkan skema pendanaan risiko bencana yang memadai, tepat waktu dan sasaran yang efektif, berkelanjutan, serta transparan. Strategi PARB dibagi ke dalam dua kelompok besar. Pertama adalah kelompok pembiayaan yang ditanggung oleh Pemerintah (retain) melalui pembiayaan yang bersumber dari APBN/APBD, pooling fund, dan pinjaman kontijensi. Kedua adalah skema pemindahan (transfer) risiko kerugian kepada pihak lain melalui asuransi. Strategi ini juga mengakomodasi pembiayaan berupa bantuan dari luar pemerintah, khususnya ketiga terjadi bencana dengan skala yang sangat besar (risiko residual). Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 81 Gambar 3.1 Strategi Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana Sumber: https://fiskal.kemenkeu.go.id Pemerintah juga telah membangun alternatif dan inovasi pendananaan berkelanjutan dengan melibatkan sumber pendanaan diluar APBN dan APBD yaitu dengan instrumentasi investasi berupa Dana Bersama Penanggulangan Bencana (Pooling Fund Bencana). Dana Bersama merupakan skema mengumpulkan, mengakumulasikan, dan menyalurkan dana khusus bencana oleh sebuah lembaga pengelola dana. Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2021 tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana, dana bersama merupakan dana yang berasal dari berbagai sumber dan digunakan untuk mendukung dan melengkapi dana penanggulangan bencana agar memadai dan berkelanjutan. Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 82 Gambar 3.2 Skema Pooling Fund Sumber: https://fiskal.kemenkeu.go.id 3.4.1 Sumber Pendanaan Penanggulangan Bencana Merujuk Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, dana PB menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah yang terdiri dari:
a.Dana penanggulangan bencana yang menjadi tanggung jawab bersama dan berasal dari APBD dan APBN digunakan untuk tahap pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana;
b.Dana kontijensi bencana yang disediakan dalam APBD untuk kegiatan kesiapsiagaan pada tahap prabencana;
c.Dana siap pakai yang disediakan dalam APBD untuk kegiatan pada saat tanggap darurat yang harus selalu tersedia dan ditempatkan dalam anggaran BPBD;
d.Dana bantuan sosial berpola hibah yang disediakan dalam APBD untuk kegiatan pada tahap pasca bencana Pemerintah juga menyiapkan Belanja Tak Terduga (BTT) melalui APBD. BTT merupakan penyelenggaraan anggaran pemerintah daerah untuk keperluan darurat, seperti bencana alam, non alam, sosial, ataupun kejadian luar biasa sebagaimana diatur dalam Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 83 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemerintah Daerah juga mendorong partisipasi masyarakat (perseorangan, badan usaha, lembaga swadaya masyarakat dalam negeri dan luar negeri) dalam penyediaan dana, barang, dan atau jasa yang bersumber dari masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana PB yang berasal dari APBN dari APBD di setiap siklus bencana harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, ketentuan mengenai bantuan asing (luar negeri) diatur dalam Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2008. Berikut merupakan tiga sumber pendanaan penanggulangan bencana lainnya berdasarkan peraturan-perundang-undangan.
a.Dana Desa Menurut UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dana desa merupakan bagian dari Transfer ke Daerah (TKD) yang bertujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Berdasarkan Permendes PDTT No. 7 Tahun 2023, dana desa untuk prioritas penggunaan anggaran dana desa tahun 20024 tertuang di bidang 5 yaitu anggaran kebencanaan, yang meliputi: 1) untuk penanggulangan bencana; 2) keadaan darurat; 3) kebutuhan mendesak.
b.Asuransi Perlindungan Barang Milik Daerah (BMD) dapat dilakukan dengan pendekatan transfer risiko melalui asuransi. Asuransi sebagai salah satu bentuk pengendalian risiko yang dilakukan dengan cara mengalihkan/transfer risiko dari satu pihak ke pihak lain, dalam hal ini adalah perusahaan asuransi. Skema ini akan melibatkan swasta dalam menciptakan produk asuransi bencana yang optimal dan efisien, baik pemerintah menuju perusahaan asuransi. Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 84 Asuransi mikro juga penting dilakukan untuk menjamin kebangkitan ekonomi daerah yang dilanda bencana. Asuransi mikro diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau usaha mikro, kecil, dan menegah dengan fitur dan administrasi yang sederhana, mudah diperoleh, ekonomis, dan cepat dalam penyelesaian pembayaran klaim atau santunan. Selain itu, saat ini terdapat pula pembiayaan pemerintah pusat untuk transfer risiko utamanya bagi pelaku usaha di bidang pertanian dan perikanan sebagai berikut: - Asuransi Usaha Tandi Padi (AUTP) - Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) - Asuransi Nelayan Tangkap - Asuransi Budidaya Ikan Kecil
c.Communitiy Social Responsibility (CSR) Perseroan/perusahaan memiliki kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai salah satu bentuk tanggung jawab dari perusahaannya (CSR) yang pelaksanaannya mengacu pada ISO 26000. Pada tahap pra bencana, CSR dapat berkolaborasi dengan Perangkat Daerah, LSM, ataupun masyarakat lokal untuk melakukan program edukasi dan sosialisasi, membentu terbentuknya desa tangguh bencana, dan pengelolaan lingkungan hidup (biasanya melalui kegiatan reboisasi). Saat tanggap bencana, CSR dapat berupa tim rescue, tim medis, dan personil yang membantu tahap evakuasi korban bencana. Saat pasca bencana, CSR dapat membantu UMKM yang terdampak bencana untuk mendapatkan modal sehingga dapat pulih dari keterpurukan yang timbul akibat bencana. 3.4.2 Alokasi Pendanaan Terdapat tiga kategori alokasi pendanaan dalam penanggulangan bencana yang selaras dengan tahapan bencana, yaitu:
a.Tahap Pra Bencana, yaitu dana kontijeni yang dialokasikan untuk tahapan pra bencana dimana bencana belum terjadi.
b.Tahap Tanggap Darurat, yaitu dana penanggulangan bencana yang digunakan pada saat tanggap darurat, meliputi: Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 85 1) dana penanggulangan bencana yang telah dialokasikan dalam APBN dan APBD untuk masalah terkait; 2) dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 3 huruf b, 4 PP No 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana yang dialokasikan dalam anggaran BNPB; 3) dana siap pakai yang telah dialokasikan pemerintah daerah dalam anggaran BPBD Terdapat regulasi yang mengatur terkait penggunaan dana siap pakai, yaitu Perka BNPB No 4 Tahun 2020. Regulasi tersebut menjelaskan bahwa pemberian bantuan dana siap pakai dalam negeri didasarkan atas: a) Adanya penetapan status darurat bencana yang ditetapkan oleh bupati/walikota, gubernur, dan presiden; b) Adanya penetapan status keadaan tertentu; c) Pertimbangan adanya risiko bencana terdampak luasan yang ditetapkan oleh Kepala BNPB Penggunaan dana siap pakai terbatas pada pengadaan barang dan jasa untuk: a) pencarian dan penyelamatan korban bencana; b) pertolongan darurat; c) evakuasi korban bencana; d) kebutuhan air bersih dan sanitasi; e) pangan; f) sandang; g) pelayanan kesehatan; h) penampungan serta tempat hunian sementara. Saat tanggap darurat, dilakukan pula pengalokasian anggaran melalui Belanja Tidak Terduka (BTT) yang proses pengealokasiannya lebih komplek dari pada dana siap pakai. Dana BTT diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Tata cara penggunaan BTT untuk mendanai keadaan darurat dilakukan sebagai tahapan berikut: Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 86 1) Kepala Daerah menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai peraturan perundang undangan; 2) Berdasarkan penetapan status kepala daerah dan atau dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kepala perangkat daerah yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan rencana kebutuhan belanja kepada PPKD selaku BUD; 3) Berdasarkan rencana kebutuhan belanja, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala PD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi, paling lambat 1 hari kerja terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja. Dalam kondisi tanggap darurat, daerah menyediakan dan memberikan bantuan bencana kepada korban bencana yang terdiri dari : - Santunan duka cita; - Santunan penyandang disabilitas; - Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar
c.Tahap Pasca Bencana Dana bantuan sosial berpola hibah diberikan pada saat pasca bencana terjadi. Pendanaan tahap pasca bencana diatur dalam Perka BNPB Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana. Regulasi lain yang membahas besaran, mekanisme, dan jenis penggunaan dana hibah bencana yaitu Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 82/PMK.07/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomo 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah juga dapat memberikan bantuan bencana berupa pinjaman lunak untuk usaha yang produktif pada fase pasca bencana sebagaimana diatur dalam PP No. 22 Tahun 2008. Mekanisme pelaksanaan penanggulangan bencana dalam tiga tahap sebagaimana tersebut di atas merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 105/PMK.05/2013. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 87 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, pengelolaan dana dalam penyelenggaraan kegiatan penanggulangan bencana adalah sebagai berikut:
a.Penggunaan Dana Pra Bencana Penggunaan dana pra bencana dialokasikan untuk kegiatan dalam situasti tidak terjadi bencana dan situasi terdapan potensi terjadinya bencana. Penggunaan dana penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana meliputi: 1) fasilitasi penyusunan rencana penanggulangan bencana; 2) program pengurangan risiko bencana; 3) program pencegahan bencana; 4) pemaduan perencanaan pembangunan dengan perencanaan penanggulangan bencana; 5) penyusunan analisis risiko bencana; 6) fasilitasi pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang; 7) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana; dan 8) penyusunan standar teknis penanggulangan bencana. Sedangkan untuk penggunaan dana penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana meliputi : 1) kegiatan kesiapsiagaan; 2) pembangunan sistem peringatan dini; dan 3) kegiatan mitigasi bencana.
b.Penggunaan Dana Saat Tanggap Darurat Bencana Dana penanggulangan bencana yang digunakan pada saat tanggap darurat meliputi: 1) dana penanggulangan bencana yang telah dialokasikan dalam APBN atau APBD untuk masingmasing instansi/lembaga terkait; 2) dana siap pakai yang dialokasikan pemerintah melalui APBN dalam anggaran BNPB; dan 3) dana siap pakai yang telah dialokasikan pemerintah daerah dalam anggaran BPBD. Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 88 Penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana di atas meliputi: 1) pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya; 2) kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana; 3) pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana; 4) pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan; dan 5) kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana. Disamping itu, BPBD pada saat tanggap darurat juga dapat melaksanakan pengadaan barang dan atau jasa sesuai kebutuhan, kondisi, dan karakteristik wilayah bencana secara langsung yang efisien dan efektif.
c.Penggunaan Dana Pasca Bencana Dana penanggulangan bencana dalam tahap pasca bencana digunakan untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai berikut. 1) Kegiatan Rehabilitasi, meliputi: a) Perbaikan lingkungan wilayah bencana; b) Perbaikan prasarana dan sarana umum; c) Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat; d) Pemulihan sosial psikologis; e) Pelayanan kesehatan; f) Rekonsiliasi dan resolusi konflik; g) Pemulihan social, ekonomi dan budaya; h) Pemulihan keamanan dan ketertiban; i) Pemulihan fungsi pemerintahan; dan/atau j) Pemulihan pelayanan publik. 2) Kegiatan Rekonstruksi, meliputi: a) Pembangunan kembali prasarana dan sarana; b) Pembangunan kembali sarana sosial dan masyarakat; c) Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat; Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 89 d) Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana; e) Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat; f) Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya; g) Peningkatan fungsi pelayanan publik; dan/atau h) Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat. Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 90 Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Penanggulangan Bencana Isu Strategis Tujuan / Sasaran Indikator Tujuan / Sasaran Terwujudnya pembangunan daerah, kapasitas dan kesadaran sumber daya manusia, serta pengelolaan DAS berbasis pengurangan risiko bencana. Meningkatkan Indeks Ketahanan Daerah Isu Strategis 1: Optimalisasi kelestarian lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana dalam pembangunan daerah Sasaran 1.1: Meningkatkan kemampuan daerah dalam penanggulangan bencana Indikator 1.1: Meningkatnya Layanan Penangulangan Bencana Isu Strategis 2: Meningkatkan kapasitas sumber daya masyarakat dan kelembagaan ekonomi di wilayah pasca bencana Sasaran 2.1: Meningkatkan daya lenting masyarakat untuk dapat pulih pasca bencana Indikator 2.1: Meningkatnya Indeks Ketahanan Masyarakat Sasaran 2.2: Memperkuat adaptasi masyarakat dalam menghadapi bencana Indikator 2.2: Persentase masyarakat terdampak bencana yang mampu beradaptasi untuk segera pulih Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 91 Isu Strategis Tujuan / Sasaran Indikator Tujuan / Sasaran Sasaran 2.3: Memperkuat dukungan mekanisme pasca bencana yang terkoordinasi Indikator 2.3: Persentase pencapaian dokumen pasca bencana (Dokumen Jitupasna dan R3P) Sasaran 2.4: Meningkatkan sektor unggulan Indikator 2.4.1: Persentase pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor Indikator 2.4.2: Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan Sasaran 2.5: Memulihkan perekonomian masyarakat Indikator 2.5: Persentase masyarakat yang kondisi perekonomiannya pulih Sasaran 2.6: Memulihkan bencana pertanian Indikator 2.6: Persentase bencana pertanian yang teratasi Sasaran 2.7: Mengantisipasi terjadinya kerawanan pangan Indikator 2.7: Persentase desa yang ditangani akibat rawan pangan Isu Strategis 3: Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat Sasaran 3.1: Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang mitigasi bencana Indikator 3.1: Meningkatnya Indeks Ketahanan Masyarakat Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 92 Isu Strategis Tujuan / Sasaran Indikator Tujuan / Sasaran dalam menjaga alam berbasis pengurangan risiko bencana Sasaran 3.2: Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan lingkungan hidup Indikator 3.2: Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Isu Strategis 4: Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan DAS secara terpadu. Sasaran 4.1: Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan di kawasan DAS Indikator 4.1: Meningkatnya kualitas hasil kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di kawasan DAS Sasaran 4.2: Meningkatkan koordinasi dan komunikasi pengelolaan DAS Indikator 4.2: Meningkatnya koordinasi dan kolaborasi dalam perlindungan dan pengelolaan kawasan DAS Sasaran 4.3: Meningkatkan fungsi DAS dalam mengendalikan bencana hidrometeorologi Indikator 4.3: Meningkatnya pengelolaan DAS sesuai dengan fungsinya Sasaran 4.4: Mengoptimalkan fungsi DAS dalam konservasi air Indikator 4.4: Persentase embung atau penampung air yang dibangun Sasaran 4.5: Mengoptimalkan fungsi DAS sebagai pengatur aliran air Indikator 4.5: Panjang sungai yang dinormalisasi dan tanggul yang dibangun Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 83 4.2 Strategi dan Arah Kebijakan Rumusan pernyataan srategi dan arah kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam jangka 5 tahun. Pernyataan strategi dan arahan kebijakan berdasarkan isu strategis Kabupaten Sragen disajikan pada tabel berikut: Tabel 4.2 Strategi dan Arahan Kebijakan Penanggulangan Bencana Isu Srategis Tujuan Sasaran Indikator Sasaran (Dampak) Strategi Arah Kebijakan Isu Strategis 1: Optimalisasi kelestarian lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana dalam pembangunan daerah Terwujudnya Pembangunan daerah, kapasitas dan kesadaran sumber daya manusia, serta pengelolaan DAS berbasis pengurangan risiko bencana. Sasaran 1.1: Meningkatkan kemampuan daerah dalam penanggulangan bencana Indikator 1.1: Meningkatnya Layanan Penangulangan Bencana Strategi 1.1.1: Meningkatkan kapasitas ketahanan bencana melalui penyediaan informasi kebencanaan Arah Kebijakan 1.1.1 Pemenuhan kebutuhan informasi kebencanaan masyarakat Strategi 1.1.2: Penguatan kapasitas para pihak dalam pengurangan risiko bencana Arah Kebijakan 1.1.2 Peningkatkan kapasitas para pihak dalam perngurangan risikobencana Strategi 1.1.3: Meningkatkan layanan penanggulangan bencana sesuai SPM Arah Kebijakan 1.1.3: Pemberian layanan dalam penanggulangan bencana sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Isu Strategis 2: Meningkatkan kapasitas sumber daya masyarakat dan kelembagaan Sasaran 2.1: Meningkatkan daya lenting masyarakat untuk dapat pulih pasca bencana Indikator 2.1: Meningkatnya Indeks Ketahanan Masyarakat Strategi 2.1: Menumbuhkan perekonomian melalui pemberdayaan UMKM dan penguatan di sektor Arah Kebijakan 2.1: Pengembangan sektor unggulan dan potensial daerah rawan bencana Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 84 Isu Srategis Tujuan Sasaran Indikator Sasaran (Dampak) Strategi Arah Kebijakan ekonomi di wilayah pasca bencana unggulan khususnya di daerah rawan bencana Sasaran 2.2: Memperkuat adaptasi masyarakat dalam menghadapi bencana Indikator 2.2: Persentase masyarakat terdampak bencana yang mampu beradaptasi untuk segera pulih Strategi 2.2: Meningkatkan kapasitas masyarakat di daerah rawan bencana Arah Kebijakan 2.2 Penerapan SPM tentang Pencegahan dan Mitigasi Bencana Sasaran 2.3: Memperkuat dukungan mekanisme pasca bencana yang terkoordinasi Indikator 2.3: Meningkatnya percepatan dukungan pemulihan pasca bencana (Dokumen Jitupasna dan R3P) Strategi 2.3: Melakukan optimalisasi mekanisme pemulihan pasca bencana dengan melibatkan multi pihak yang didukung dengan kajian yang memadai Arah Kebijakan 2.3: Penerapan kebijakan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana, khususnya di sektor ekonomi Sasaran 2.4: Meningkatkan sektor unggulan Indikator 2.4.1: Persentase pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor Strategi 2.4.1: Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur perdagangan Arah Kebijakan 2..4.1: Penentuan priroritas pembangunan yang inklusif Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 85 Isu Srategis Tujuan Sasaran Indikator Sasaran (Dampak) Strategi Arah Kebijakan Indikator 2.4.2: Persentase ptumbuhan PDRB sektor industri pengolahan Strategi 2.4.2: Meningkatkan promosi penggunaan produk dalam negeri Arah Kebijakan 2.4.2: Penentuan priroritas pembangunan yang inklusif Sasaran 2.5: Memulihkan perekonomian masyarakat Indikator 2.5: Persentase masyarakat yang kondisi perekonomiannya pulih Strategi 2.5: Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pemulihan ekonomi Arah Kebijakan 2.5: Peningkatan kapasitas masyarakat terdampak bencana di sektor ekonomi sesuai potensi ekonomi setempat Sasaran 2.6: Memulihkan bencana pertanian Indikator 2.6: Persentase bencana pertanian yang teratasi Strategi 2.6 Memperkuat kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Arah Kebijakan 2.6 : Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan bencana pertanian Sasaran 2.7: Mengantisipasi terjadinya kerawanan pangan Indikator 2.7: Persentase desa rawan pangan yang ditangani Strategi 2.7: Meningkatkan kapasitas desa dalam menghadapai kerawanan pangan Arah Kebijakan 2.7: Peningkatan kapasitas dan kapabilitas desa dalam mitigasi kerawanan pangan Isu Strategis 3: Meningkatkan Sasaran 3.1: Meningkatkan Indikator 3.1: Meningkatnya Strategi 3.1: Meningkatkan Arah Kebijakan 3.1: Peningkatan wawasan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 86 Isu Srategis Tujuan Sasaran Indikator Sasaran (Dampak) Strategi Arah Kebijakan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menjaga alam berbasis pengurangan risiko bencana pengetahuan masyarakat tentang mitigasi bencana Indeks Ketahanan Masyarakat kesadaran masyarakat tentang mitigasi bencana masyarakat tentang mitigasi bencana Sasaran 3.2: Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan lingkungan hidup Indikator 3.2: Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Strategi 3.2: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan lingkungan hidup Arah Kebijakan 3.2: Peningkatan wawasan masyarakat tentang pengelolaan lingkungan hidup Isu Strategis 4: Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan DAS secara terpadu. Sasaran 4.1: Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan di kawasan DAS Indikator 4.1: Meningkatnya kualitas hasil kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di kawasan DAS Strategi 4.1: Kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di kawasan DAS menjadi salah acuan dalam pengelolaan DAS Arah Kebijakan 4.1: Pembuatan dokumen Kajian terkait Lingkungan Hidup di kawasan DAS Sasaran 4.2: Meningkatkan koordinasi dan komunikasi pengelolaan DAS Indikator 4.2: Meningkatnya koordinasi dan kolaborasi dalam perlindungan dan pengelolaan kawasan DAS Strategi 4.2.1: Terbentuknya forum DAS lintas wilayah kabupaten/kota/provinsi Arah Kebijakan 4.2.1: Pembentukan forum DAS lintas wilayah kabupaten/kota/provin si Strategi 4.2.2: Optimalisasi forum DAS Arah Kebijakan 4.2.2: Pengoptimalan forum DAS dalam pengelolaan DAS Sasaran 4.3: Indikator 4.3 Strategi 4.3: Arah Kebijakan 4.3: Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 87 Isu Srategis Tujuan Sasaran Indikator Sasaran (Dampak) Strategi Arah Kebijakan Meningkatkan fungsi DAS dalam mengendalikan bencana hidrometeorologi Meningkatnya pengelolaan DAS sesuai dengan fungsinya Optimalisasi pengelolaan DAS sesuai dengan fungsinya Pengoptimalan pengelolaan DAS sesuai dengan fungsinya Sasaran 4.4: Mengoptimalkan fungsi DAS dalam konservasi air Indikator 4.4: Persentase embung atau penampung air yang dibangun Strategi 4.4 Pembangunan embung sesuai kapasitas dan kebutuhan Arah Kebijakan 4..4: Pengoptimalan fungsi DAS Sasaran 4.5: Mengoptimalkan fungsi DAS sebagai pengatur aliran air Indikator 4.5: Panjang sungai yang dinormalisasi dan tanggul yang dibangun Strategi 4.5 Optimalisasi fungsi sungai melalui normaslisasi dan pembangunan tanggul Arah Kebijakan 4.5: Pengoptimalan fungsi DAS Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 88 4.3 Program Penanggulangan Bencana Rumusan program penanggulangan bencana dan indikator pencapaian penyelenggaraan penanggulangan bencana. Program dan indikator disajikan dengan matriks tabel berikut. Tabel 4.3 Program dan Indikator Capaian Hasil Tujuan/ Sasaran Strategi Arah Kebijakan Program Indikator Program (Outcome) Tujuan : Terwujudnya Pembangunan daerah, kapasitas dan kesadaran sumber daya manusia, serta pengelolaan DAS berbasis pengurangan risiko bencana. Sasaran 1.1: Meningkatkan kemampuan daerah dalam penanggulangan bencana Strategi 1.1: Meningkatkan kapasitas ketahanan bencana melalui penyediaan informasi kebencanaan Arah Kebijakan 1.1: Pemenuhan kebutuhan informasi kebencanaan masyarakat Program 1.1.1: Program Penanggulangan Bencana Indikator 1.1.1.1: Persentase masyarakat yang memperoleh informasi rawan bencana Strategi 1.2: Penguatan kapasitas para pihak dalam pengurangan risiko bencana Arah Kebijakan 1.2: Peningkatkan kapasitas para pihak dalam perngurangan risikobencana Indikator 1.1.1.2: Persentase masyarakat yang mengikuti pencegahan dan mitigasi bencana Strategi 1.3: Meningkatkan layanan penanggulangan bencana sesuai SPM Arah Kebijakan 1.3: Pemberian layanan dalam penanggulangan bencana sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Indikator 1.1.1.3: Pembinaan dan Pengawasan Penerapan SPM Bencana Sasaran 2.1: Meningkatkan daya lenting masyarakat untuk dapat pulih pasca Strategi 2.1: Menumbuhkan perekonomian melalui pemberdayaan UMKM dan penguatan di Arah Kebijakan 2.1: Pengembangan sektor unggulan dan potensial daerah rawan bencana Program 2.1 : Pengembangan UMKM Indikator 2.1: Persentase pelaku usaha UMKM yang diberdayakan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 89 Tujuan/ Sasaran Strategi Arah Kebijakan Program Indikator Program (Outcome) bencana sektor unggulan khususnya di daerah rawan bencana Sasaran 2.2: Memperkuat adaptasi masyarakat dalam menghadapi bencana Strategi 2.2 Meningkatkan kapasitas masyarakat di daerah rawan bencana Arah Kebijakan 2.2 Pemberdayaan dan peningkatan produktivitas masyarakat di daerah rawan bencana Program 2.2: Pemberdayaan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Indikator 2.2: Persentase pertumbuhan omset koperasi Sasaran 2.3: Memperkuat dukungan mekanisme pasca bencana yang terkoordinasi Strategi 2.3: Melakukan optimalisasi mekanisme pemulihan pasca bencana dengan melibatkan multi pihak yang didukung dengan kajian yang memadai Arah Kebijakan 2.3: Penerapan kebijakan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana, khususnya di sektor ekonomi Program 2.3: Penanggulangan Bencana Indikator 2.3: Jumlah dokumen pasca bencana yang disusun Sasaran 2.4: Meningkatkan sektor unggulan Strategi 2.4.1: Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur perdagangan Arah Kebijakan 2.4.1: Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur perdagangan Program 2.4.1: Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Indikator 2.4.1: Persentase Pasar yang memenuhi persyaratan teknis pasar Strategi 2.4.2: Meningkatkan promosi penggunaan produk Arah Kebijakan 2.4.2: Peningkatan promosi penggunaan produk Program 2.4.2: Penggunaan dan Pemasaran Produk Indikator 2.4.2: Persentase pelaku usaha binaan yang Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 90 Tujuan/ Sasaran Strategi Arah Kebijakan Program Indikator Program (Outcome) dalam negeri dalam negeri Dalam Negeri difasilitasi promosi produk Strategi 2.4.3: Membangun kawasan industri Arah Kebijakan 2.4.3: Penentuan priroritas pembangunan yang inklusif Program 2.4.3: Perencanaan dan Pembangunan Industri Indikator 2.4.3: Dokumen perencanaan dan pembangunan kawasan industri Sasaran 2.5: Memulihkan perekonomian masyarakat Strategi 2.5 Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pemulihan ekonomi Arah Kebijakan 2.5: Peningkatan kapasitas masyarakat terdampak bencana di sektor ekonomi sesuai potensi ekonomi setempat Program 2.5: Perlindungan dan Jaminan Sosial Indikator 2.5: Jumlah masyarakat yang mendapat bantuan ekonomi Sasaran 2.6: Memulihkan bencana pertanian Strategi 2.6: Memperkuat kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Arah Kebijakan 2.6: Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan bencana pertanian Program 2.6: Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Indikator 2.6: Peresentase bencana pertanian yang tertangani Sasaran 2.7: Mengantisipasi terjadinya kerawanan pangan Strategi 2.6 Meningkatkan kapasitas Desa dalam menghadapai kerawanan pangan Arah Kebijakan 2.1.7 Peningkatan kapasitas dan kapabilitas Desa dalam mitigasi kerawanan pangan Program 2.1.7: Program Penanganan Kerawanan Pangan Indikator 2.1.7: Persentase penurunan desa rentan pangan (Prioritas I dan II) naik tingkat Sasaran 3.1: Strategi 3.1: Arah Kebijakan 3.1: Program 3.1: Indikator 3.1: Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 91 Tujuan/ Sasaran Strategi Arah Kebijakan Program Indikator Program (Outcome) Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang mitigasi bencana Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang mitigasi bencana Peningkatan wawasan masyarakat tentang mitigasi bencana Program Penanggulangan Bencana Persentase masyarakat yang memiliki wawasan mitigasi bencana Sasaran 3.2: Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan lingkungan hidup Strategi 3.2: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan lingkungan hidup Arah Kebijakan 3.2: Peningkatan wawasan masyarakat tentang pengelolaan lingkungan hidup Program 3.2.1 Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Indikator 3.2.1: Jumlah keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup Indikator 3.2.2: Jumlah dokumen terkait pemulihan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup Sasaran 4.1: Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan di kawasan DAS Strategi 4.1: Kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di kawasan DAS menjadi salah acuan dalam pengelolaan DAS Arah Kebijakan 4.1: Pembuatan dokumen Kajian terkait Lingkungan Hidup di kawasan DAS Program 4.1-4.5: Program Pengelolaan Sumber Daya Air Indikator 4.1: Dokumen Kajian terkait Lingkungan Hidup di kawasan DAS Sasaran 4.2: Meningkatkan koordinasi dan komunikasi Strategi 4.2.1: Terbentuknya forum DAS lintas wilayah kabupaten/kota/provins Arah Kebijakan 4.2.1: Pembentukan forum DAS lintas wilayah kabupaten/kota/provinsi Indikator 4.2.1: Terbentuknya Forum DAS Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 92 Tujuan/ Sasaran Strategi Arah Kebijakan Program Indikator Program (Outcome) pengelolaan DAS i Strategi 4.2.2: Optimalisasi forum DAS Arah Kebijakan 4.2.2: Pengoptimalan forum DAS dalam pengelolaan DAS Indikator 4.2.2: Meningkatnya Kinerja forum DAS Sasaran 4.3: Meningkatkan fungsi DAS dalam mengendalikan bencana hidrometeorologi Strategi 4.3: Optimalisasi pengelolaan DAS Arah Kebijakan 4.3: Pengoptimalan pengelolaan DAS sesuai dengan fungsinya Indikator 4.3: Persentase luasan DAS yang ditingkatkan kualitas pengelolaannya Sasaran 4.4: Mengoptimalkan fungsi DAS dalam konservasi air Strategi 4.4: Optimalisasi pengelolaan DAS Arah Kebijakan 4.4.1: Pembangunan embung untuk mengatasi kekeringan Indikator 4.4 & 4..5: Persentase daerah bebas banjir Arah Kebijakan 4.4.2: Pengoptimalan fungsi embung dalam menampung dan mengelola air Arah Kebijakan 4.4.3 Pembangunan bangunan perkuatan tebing pada tebing sungai, saluran irigasi, dan daerah aliran air lainnya Sasaran 4.5: Arah Kebijakan 4.5.1: Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 93 Tujuan/ Sasaran Strategi Arah Kebijakan Program Indikator Program (Outcome) Mengoptimalkan fungsi DAS sebagai pengatur aliran air Normalisasi sungai untuk menata aliran sungai dan mengurangi risiko banjir Arah Kebijakan 4.5.2: Pengoptimalan fungsi tanggul dan tebing sungai untuk mengurangi potensi erosi dan longsor Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 94 Rencana Aksi Daerah disusun sebagai tindak-lanjut atas kesepakatan Kerangka Kerja Aksi Hyogo 2005 - 2015 (HFA) kemudian dilanjutkan dalam Kerangka Kerja Sendai 2015 - 2030 (SFDRR), dan menjabarkan lima prioritas yang tertuang di dalam dokumen tersebut. Sebagai salah satu program yang penting, penanggulangan bencana seharusnya terintegrasi di dalam program besar rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Pada saat yang sama, RAD-PRB juga terkait dengan program perencanaan tata ruang, lingkungan, dan juga pengurangan kemiskinan. Dalam implementasinya, rencana ini disesuaikan dengan rencana pengurangan risiko bencana pada tingkatan provinsi, nasional, regional, hingga internasional. Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 95 Tabel 5.1 Rencana Aksi Daerah Kabupaten Sragen PROGRAM INDIKATOR PROGRAM NOMENKLATUR PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN NOMENKLATUR KEGIATAN SUB KEGIATAN TARGET (TIAP TAHUN) NOMENKLATUR SUB KEGIATAN PAGU (JUTA RUPIAH) LOKASI PELAKSANA SUMBER ANGGARAN KONTRIBUSI 2025 2026 2027 2028 2029 Program Penanggulangan Bencana Persentase masyarakat yang memiliki wawasan tentang informasi kebencanaan 1.05.03 Kegiatan 1.1: Pelayanan Informasi Rawan Bencana Indikator Kegiatan 1.1: Jumlah wilayah/desa di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana 1.05.03.1.01 Sub. Kegiatan 1.1: Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana) 300 orang 1.05.03.01.02 60 66 66 66 66 Kab. Sragen Utama: BPBD Pendukung: APBD RPJMD, RPJMN , RIPB, Renas PB Persentase masyarakat yang memiliki wawasan mitigasi bencana Kegiatan 1.2: Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Indikator Kegiatan 1.2.1: Jumlah masyarakat yang yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana 1.05.03.2.02 Sub. Kegiatan 1.2.1: Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota 70-100 Orang 1.05.03.2.02.02 52 79 79 79 79 Kab. Sragen Utama: BPBD Pendukung: APBD RPJMD, RPJMN , RIPB, Renas PB Jumlah dokumen pasca bencana yang disusun Kegiatan 1.3: Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Indikator Kegiatan 1.3.1: Jumlah dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota 1.05.03.1.04 Sub.Kegiatan 1.3.1: Penanganan Pasca Bencana Dokumen 1.05.03.1.04.07 478 283 283 283 283 Kab. Sragen Utama: BPBD Pendukung: APBD RPJMD, RPJMN , RIPB, Renas PB Penyusunan renaksi penerapan SPM Indikator Kegiatan 1.3.2: Jumlah dokumen rencana aksi penerapan SPM sub urusan bencana kab/kota Sub.Kegiatan 1.3.2: Penyusunan rencana aksi penerapan standar minimal sub urusan bencana Kab/Kota Dokumen 1.05.03.1.04.20 Kab. Sragen Utama: BPBD Pendukung: APBD RPJMD, RPJMN , RIPB, Renas PB Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Cakupan pemantauan kualitas air dan kualitas udara 2.11.03 Kegiatan 2.1: Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Indikator Kegiatan 2.1.1: Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air udara, dan laut 2.11.03.1.01 Sub. Kegiatan 2.1.1: Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air Udara dan Laut Dokumen 2.11.03.1.01.01 65 80 80 80 80 Kab. Sragen Utama: DLH Pendukung: APBD RPJMD, RPJMN , RIPB, Renas PB Indikator Kegiatan 2.1.2: Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sektor lingkungan hidup yang dilaksanakan Sub. Kegiatan 2.1.2: Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Dokumen 2.11.03.1.01.02 340 340 340 340 340 Kab. Sragen Utama: DLH Pendukung: APBD RPJMD, RPJMN , RIPB, Renas PB Indikator Kegiatan 2.1.3: Jumlah pengambilan contoh uji, pengujian parameter kualitas lingkungan dan dokumen mutu yang dilaksanakan Sub. Kegiatan 2.1.3: Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Dokumen 2.11.03.1.01.03 45 0 45 45 45 Kab. Sragen Utama: DLH Pendukung: APBD RPJMD, RPJMN , RIPB, Renas PB Jumlah keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup Kegiatan 2.2: Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/kota Indikator Kegiatan 2.2: Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat 2.11.03.1.02 Sub. Kegiatan 2.2: Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat Laporan 2.11.03.1.02.01 0 0 0 0 0 Kab. Sragen Utama: DLH Pendukung: APBD RPJMD, RPJMN , RIPB, Renas PB Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 96 PROGRAM INDIKATOR PROGRAM NOMENKLATUR PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN NOMENKLATUR KEGIATAN SUB KEGIATAN TARGET (TIAP TAHUN) NOMENKLATUR SUB KEGIATAN PAGU (JUTA RUPIAH) LOKASI PELAKSANA SUMBER ANGGARAN KONTRIBUSI 2025 2026 2027 2028 2029 Jumlah dokumen terkait pemulihan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup Kegiatan 2.3: Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Indikator Kegiatan 2.3: Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan rehabilitasi 2.11.03.1.03 Sub. Kegiatan 2.3: Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Rehabilitasi 1 dokumen 2.11.03.1.03.04 125 140 140 140 140 Kab. Sragen Utama: DLH Pendukung: APBD RPJMD, RPJMN , RIPB, Renas PB Program Pengelolaan Sumber Daya Air Dokumen Kajian terkait Lingkungan Hidup di kawasan DAS 1.03.02 Kegiatan 3.1: Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Kegiatan 3.1.1: Jumlah dokumen rencana teknis dan dokumen pengelolaan lingkungan hidup untuk konstruksi pengendali banjir, lahar,dan pengaman pantai yang disusun 1.03.02.1.01 Sub. Kegiatan 3.1.1: Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai Dokumen 1.03.02.1.01.03 490 540 540 540 540 Kab. Sragen Utama: DPU Pendukung: APBD RPJMD, RPJMN , RIPB, Renas PB Persentase luasan DAS Kegiatan 3.1.2: Jumlah pola dan rencana pengelolaan SDA WS kewenangan kabupaten/kota yang disusun Sub. Kegiatan 3.1.2: Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kebupaten/Kota 1 dokumen 1.03.02.1.01.04 50 50 50 50 50 Kab. Sragen Utama: DPU Pendukung: APBD RPJMD, RPJMN , RIPB, Renas PB Forum DAS Indikator Kegiatan 3.1.3: Jumlah kelembagaan pengelolaan SDA kewenangan kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya Sub. Kegiatan 3.1.3: Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota 1.03.02.1.01.63 Kab. Sragen Utama: DPU Pendukung: APBD RPJMD, RPJMN , RIPB, Renas PB Persentase daerah bebas banjir Indikator Kegiatan 3.1.4: Jumlah embung dan penampung air lainnya yang dibangun Sub. Kegiatan 3.1.4: Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya 1 dokumen 1.03.02.1.01.06 50 50 50 50 50 Kec. Gesi, Kec. Tangen, Kec. Jenar Utama: DPU Pendukung: APBD RPJMD, RPJMN , RIPB, Renas PB Indikator Kegiatan 3.1.5: Panjang bangunan perkuatan tebing yang dibangun Sub. Kegiatan 3.1.5: Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Panjang bangunan 1.03.02.1.01.10 Kec. Sambirejo, Kec. Masaran, Kec. Gondang Utama: DPU Pendukung: APBD RPJMD, RPJMN , RIPB, Renas PB Indikator Kegiatan 3.1.6: Panjang sungai yang dinormalisasi/ direstorasi Sub. Kegiatan 3.1.6: Normalisasi/Restorasi Sungai Panjang sungai 1.03.02.1.01.46 Sungai Natan, Sungai Mungkung, Sungai Garuda Utama: DPU Pendukung: APBD RPJMD, RPJMN , RIPB, Renas PB Indikator Kegiatan 3.1.7: Jumlah embung air baku yang dioperasikan dan dipelihara Sub. Kegiatan 3.1.7: Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku 1 lokasi 1.03.02.1.01.51 50 50 50 50 50 Kec. Gesi, Kec. Tangen, Kec. Jenar Utama: DPU Pendukung: APBD RPJMD, RPJMN , RIPB, Renas PB Indikator Kegiatan 3.1.8: Jumlah tanggul dan tebing sungai yang dipelihara Sub. Kegiatan 3.1.8: Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai 500 m3 1.03.02.1.01.53 100 100 100 100 100 Sungai Natan, Sungai Mungkung, Sungai Garuda Utama: DPU Pendukung: APBD RPJMD, RPJMN , RIPB, Renas PB DED Penanggulangan Banjir Sungai Bengawan Solo Bagian Utara (Plupuh dan Gawan) Dokumen Kab. Sragen Utama: BBWS BS Pendukung: RPJMD, RPJMN , RIPB, Renas PB Dokumen Lingkungan Penanganan Banjir Sungai Bengawan Solo dan Anak Sungainya (Plupuh dan Gawan) Dokumen Kab. Sragen Utama: BBWS BS Pendukung: RPJMD, RPJMN , RIPB, Renas PB Pembangunan Pelindung Tebing Bengawan Solo Hulu di Kab. Sragen, Sukoharjo, dan Kota Surakarta Km Kab. Sragen Utama: BBWS BS Pendukung: RPJMD, RPJMN , RIPB, Renas PB Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 97 PROGRAM INDIKATOR PROGRAM NOMENKLATUR PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN NOMENKLATUR KEGIATAN SUB KEGIATAN TARGET (TIAP TAHUN) NOMENKLATUR SUB KEGIATAN PAGU (JUTA RUPIAH) LOKASI PELAKSANA SUMBER ANGGARAN KONTRIBUSI 2025 2026 2027 2028 2029 Penanganan Banjir Sungai Bengawan Solo dan Anak Sungainya Km Kab. Sragen Utama: BBWS BS Pendukung: RPJMD, RPJMN , RIPB, Renas PB ABSAH pada wilayah kerja BBWS Bengawan Solo Unit Kab. Sragen Utama: BBWS BS Pendukung: RPJMD, RPJMN , RIPB, Renas PB DD Pembangunan Embung Plumbungan Dokumen Kec. Karangmalang Utama: BBWS BS Pendukung: RPJMD, RPJMN , RIPB, Renas PB DED Intake Kedungombo untuk Kawasan Kemukus Dokumen Kab. Sragen Utama: BBWS BS Pendukung: RPJMD, RPJMN , RIPB, Renas PB Program Penanganan Kerawanan Pangan Persentase penurunan desa rentan pangan (Prioritas I dan II) naik tingkat 2.09.04 Kegiatan 4.1: Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Kegiatan 4.1: Peta dan analisis ketahanan dan kerentanan pangan 2.09.04.1.01 Sub. Kegiatan 4.1: Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Unit 2.09.04.1.01.01 Kab. Sragen Utama: DKP3 Pendukung: APBD RPJMD, RPJMN , RIPB, Renas PB Kegiatan 4.2: Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Kegiatan 4.2.1: Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan kabupaten/kota 2.09.04.1.02 Sub. Kegiatan 4.2.1: Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota 2.09.04.1.02.01 Kab. Sragen Utama: DKP3 Pendukung: APBD RPJMD, RPJMN , RIPB, Renas PB Indikator Kegiatan 4.2.2: Jumlah pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup lebih dari 1 (satu) kecamatan dalam 1 (satu) kabupaten/kota Sub. Kegiatan 4.2.2: Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (satu) Kecamatan dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota Unit 2.09.04.1.02.02 Kab. Sragen Utama: DKP3 Pendukung: APBD RPJMD, RPJMN , RIPB, Renas PB Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Peresentase bencana pertanian yang tertangani 3.27.05 Kegiatan 5.1: Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten /Kota Indikator Kegiatan 5.1.1: Jumlah area terdampak perubahan iklim, tanaman pangan, holtikultura, dan perkebunan yang ditangani 3.27.05.1.01 Sub. Kegiatan 5.1.1: Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Ha 3.27.05.1.01.02 Kab. Sragen Utama: DKP3 Pendukung: APBD RPJMD, RPJMN , RIPB, Renas PB Indikator Kegiatan 5.1.2: Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, holtikultura, dan perkebunan Sub. Kegiatan 5.1.2: Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Laporan 3.27.05.1.01.04 Kab. Sragen Utama: DKP3 Pendukung: APBD RPJMD, RPJMN , RIPB, Renas PB Porgram Pengembangan UMKM Persentase pelaku usaha UMKM 2.17.08 Kegiatan 6.1: Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Skala Kecil Indikator Kegiatan 6.1: Jumlah unit usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi 2.17.08.2.01 Sub. Kegiatan 6.1: Fasilitasi Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi Unit 2.17.08.2.01.01 4000 4000 4000 4000 4000 Kab. Sragen Utama: Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan Pendukung: APBD RPJMD, RPJMN , RIPB, Renas PB Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Persentase pertumbuhan omset koperasi yang dibina 2.17.06 Kegiatan 7.1: Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Kegiatan 7.1: Jumlah SDM yang memahami pengetahuan UKM dan kewirausahaan 2.17.06.2.01 Sub. Kegiatan 7.1: Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 40 orang 2.17.06.2.01.01 160 165 165 165 165 Kab. Sragen Utama: Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan Pendukung: APBD RPJMD, RPJMN , RIPB, Renas PB Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 98 PROGRAM INDIKATOR PROGRAM NOMENKLATUR PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN NOMENKLATUR KEGIATAN SUB KEGIATAN TARGET (TIAP TAHUN) NOMENKLATUR SUB KEGIATAN PAGU (JUTA RUPIAH) LOKASI PELAKSANA SUMBER ANGGARAN KONTRIBUSI 2025 2026 2027 2028 2029 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Persentase Pasar yang memenuhi persyaratan teknis pasar 3.30.03 Kegiatan 8.1: Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Indikator Kegiatan 8.1: Jumlah fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan 3.30.03.2.01 Sub. Kegiatan 8.1: Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Unit 3.30.03.2.01.02 3550 3550 3550 3550 3550 Kab. Sragen Utama: Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan Pendukung: APBD RPJMD, RPJMN , RIPB, Renas PB Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Persentase pelaku usaha binaan yang difasilitasi promosi produk 3.30.07 Kegiatan 9.1: Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Indikator Kegiatan 9.1: Jumlah orang yang mengikuti pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan penggunaan dan pemanfaatan sandang produksi dalam negeri 3.30.07.1.03 Sub. Kegiatan 9.1: Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri Orang 3.30.07.1.03.04 350 350 350 350 350 Kab. Sragen Utama: Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan Pendukung: APBD RPJMD, RPJMN , RIPB, Renas PB Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Dokumen perencanaan dan pembangunan kawasan industri 3.31.02 Kegiatan 10.1: Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Indikator Kegiatan 10.1: Jumlah dokumen rencana pembangunan industri 3.31.02.1.01 Sub. Kegiatan 10.1: Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Dokumen 3.31.02.1.01.01 1750 1905 1905 1905 1905 Kab. Sragen Utama: Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan Pendukung: APBD RPJMD, RPJMN , RIPB, Renas PB Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Jumlah masyarakat yang mendapat bantuan ekonomi 1.06.05 Kegiatan 11.1: Pengelolaan Data Fakir Misin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Kegiatan 11.1: Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi 1.06.05.1.02 Sub. Kegiatan 11.1: Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Msyarakat Orang 1.06.05.1.02.03 5 3 3 3 3 Kab. Sragen Utama: Dinas Sosial Pendukung: APBD RPJMD, RPJMN , RIPB, Renas PB Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 99 Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana merupakan tanggung jawab dan wewenang Pemerintah dan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Penjelasan tentang tanggung jawab dan wewenang tersebut tertuang pada Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Bagi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, penanggulangan bencana merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang bersifat kongruen, yang selanjutnya diterjemahkan baku mutunya dalam Permendagri Nomor 101 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Kabupaten/Kota. Pemaduan aksi-aksi penanggulangan bencana RPB diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan daerah (RPJMD) serta perencanaan dan penganggaran di luar pemerintah daerah. Pengintegrasian RPB dalam RPJMD menjadi dasar utama untuk memadukan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) serta Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD). Sedangkan, optimalisasi integrasi integrasi dengan perencanaan non pemerintah difokuskan kepada penguatan peran kelompok akademisi dan pakar, kelompok filantropi dan bisnis, serta kelompok organisasi kemasyarakatan dan media dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana secara bersama-sama. 6.1 Pemaduan Para Pihak Non Pemerintah Pemaduan para pihak bertujuan untuk mengajak dan melibatkan pihak-pihak non pemerintah untuk dapat mewujudkan aksi-aksi yang telah ditetapkan dalam dokumen RPB. Para pihak non-pemerintah yang dapat berpartisipasi dan berkontribusi pada seluruh tahap penyelenggaraan penanggulangan bencana, meliputi organisasi dari unsur dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, dan media. Selain itu, Pemaduan juga bertujuan untuk memastikan bahwa inisiatif para pihak dalam pengembangan ketangguhan dengan mengadopsi atau mendukung tujuan dan sasaran RPB. Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 100 Tabel 6.1 Pemaduan Para Pihak Non-Pemerintah Unsur Instansi Lembaga Mandat Tugas Kepentingan Dunia Usaha PT Tri Usaha Sejahtera Pratama  Berpartisipasi dalam Program Pengurangan Risiko Bencana (RPB) di kawasan usaha maupun di wilayah yang lebih luas.  Memerankan fungsi untuk merespon do lingkungan sekitar sesuai skala usahanya khususnya dalam kegiatan PRB ·Memberikan kontribusi dalam bentuk dana, material maupun kegiatan dalam rangka pengurangan risiko bencana  Mempertahanka n hubungan yang harmonis dan sinergis dengan lingkungan dan pemerintah.  Sebagai bentuk mitigasi bencana dalam upaya pengamanan aset perusahaan dan masyarakat Perguruan Tinggi Universitas Sragen  Melakukan pengembangan pendidikan, Mengaktualisasika n Catur Darma pada bidang kebencanaan.  Mendukung terwujudnya PRB di Indonesia yang dilaksanakan secara profesional dan selaras antara ilmu dan teknologi  Mengembangkan riset dan inovasi sebagai solusi bencana, khususnya  Melakukan penelitian terkait dengan penanggulangan bencana sehingga masyarakat di daerah rawan bencana memiliki daya lenting dan adaptif dalam menghadapi bencana.  Memberikan sumbangan pemikiran dalam merumuskan  Membantu mempersiapkan masyarakat untuk kreatif dengan aktivitas ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan di daerah rawan bencana.  Mendukung aspek metodologis dalam perumusan kebijakan, sehingga menjadikan kebijakan yang Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 101 Unsur Instansi Lembaga Mandat Tugas Kepentingan mitigasi, tanggap darurat, rekonstruksi dan rehabilitasi. kebijakan terkait Penanggulangan Bencana. diambil berbasis bukti. Organisasi Masyarakat Sipil Palang Merah Indonesia Kab. Sragen Melaksanakan tugas atas nama pemerintah dan bertanggung jawab kepada pemerintah dengan tetap berprinsip kepada kemandirian PMI. Dalam hal bencana, PMI mempunyai tugas antara lain sebelum bencana, saat bencana, dan pasca bencana. ((Keppres) No. 25 Tahun 1950 dan Keppres No. 246 Tahun 1963 tentang PMI) ● Memberikan layanan pertolongan pertama pada korban bencana, khususnya dalam hal pemberian donor darah ● Melakukan respon cepat, tepat, dan terkoordinasi untuk membantu masyarakat saat terjadi bencana Memastikan dalam hal kebutuhan donor darah dilakukan sesuai dengan SOP Pramuka Kab. Sragen Memberdayakan potensi pramuka dan elemen masyarakat secara konsisten dalam penanggulangan bencana ● Memberikan dukungan layanan dalam penanggulangan bencana di semua tahap sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya ● Berkolaborasi dengan sekolah dalam kesiapsiagaan bencana, antara lain dengan Dukungan yang diberikan dalam jangkauan kapasitas, kewenangan, serta berkontribusi memberikan kemudahan dalam pelayanan PB Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 102 Unsur Instansi Lembaga Mandat Tugas Kepentingan melakukan simulasi bencana ● Mewujudkan masyarakat yang memiliki kesiapsiagaan dalam pengelolaan Risiko Bencana Berbasis Komunitas Media Media Sragen  Mendiseminasikan informasi atau pengetahuan dan berita kebencanaan.  Menginformasikan penanggulangan bencana kepada masyarakat, untuk mendapatkan hak- haknya atas informasi publik terhadap masalah kebencanaan Berperan dalam memberikan inf ormasi mitigasi bencana kepada masyarakat, sehingga upaya- upaya penanggulangan bencana dapat lebih berdayaguna dan berhasil guna.  Informasi yang tersampaikan ke masyarakat tetap terjaga kaidah jurnalistiknya.  Meminimalisir bias informasi terkait Penanggulangan Bencana  Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam penanggulangan bencana. 6.2 Pemaduan ke Perencanaan Lainnya Uraian tentang keterpaduan atau harmonisasi RPB dengan perencanaan pembangunan dan/atau rencana penanggulangan bencana di tingkat atasnya dan/atau perencanaan lainnya. Harmonisasi kebijakan dan perencanaan pusat, provinsi, dan kabupaten diperlukan unruk mengetahui dukungan-dukungan, pola kerjasama dan sinkronisasi pengangggaran yang dimungkinkan sehingga tidak saling tumpang tindih. Maka dari itu, program-program Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 103 penanggulangan bencana diharapkan dapat merujuk atau berkontribusi pada pencapaian kebijakan yang ditetapkan dalam perencanaan lainnya. Perencanaan tersebut meliputi:
a.RPJMN, RPJM Provinsi, RPJMD Kabupaten;
b.Kerangka Kerja Jangka Panjang Penanggulangan Bencana yang disepakati di levell nasional lainnya (seperti: Rencana Induk Penanggulangan Bencana);
c.Rencana Penanggulangan Bencana level nasional (Rencana Nasional Penanggulangan Bencana/Renas PB);
d.Rencana Aksi Nasional untuk Pengurangan Risiko Bencana (RAN PRB);
e.Reencana Strategis Kementrian/Lembaga Vertikal di daerah;
f.Rencana Tata Ruang Wilayah atau Rencana Detail Tata Ruang;
g.Rencana Strategis Daerah dan Rencana Kerja OPD;
h.Rencana Strategis Lembaga Usaha dan Organisasi Sosial/Organisasi Masyarakat Sipil; dan
i.Rencana perencanaan lain yang mendukung. Penyusunan RPB Kabupaten Sragen disusun saat menjelang suksesi kepemimpinan. RPJMD dan Renstra OPD menyisakan waktu 2 tahun penuntasan periode perencanaan 2021-
1. 2026.Paralel dengan menjelang berakhirnya tahapan perencanaan RPJMD, telah disusun Rancangan Teknokratik RPJMD 2025-2029, untuk menjembatani penyusunan RPJMD yang sesuai dengan visi dan misi Bupati terpilih. Terhadap kondisi ini, maka perlu dilakukan penyelarasan dengan dokumen perencanaan baik RPJMD 2021-2026 maupun Rancangan Teknokratik RPJMD 2025-2029. Penyelarasan ini untuk mengetahui keselarasan dan kemungkinan adanya gap program/kegiatan/sub kegiatan. Jika ditemukan gap program/kegiatan/sub kegiatan maka akan menjadi bahan masukan saat penyusunan RPJMD 2025-2029 pasca pelantikan Bupati terpilih. Sehingga pengarusutamaan PRB dalam perencanaan pembangunan diharapkan semakin menguat. Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 104 Alur penyelarasannya sebagaimana gambar berikut : Gambar 6.1 Penyelarasan Rencana Penanggulangan Bencana dengan RPJMD 2021-2026 dan Rancangan Teknokratik RPJMD 2025-2029 Rincian penyelarasan RPB dengan RPJMD 2021-2026 dan Rancangan Teknokratik RPJMD 2025- 2029 dituangkan dalam tabel berikut : Tabel 6.2 Penyelarasan Rencana Penanggulangan Bencana dengan RPJMD 2021-2026 dan Rancangan Teknokratik RPJMD 2025-2029 PROGRAM RPB Penyelarasan Dengan RPJMD 2021- 2026 dan Rancangan Teknokratik RPJMD 2025-2029 GAP SUB KEGIATAN RPB Program Penanggulangan Bencana Program Pengendalian dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Progran Penyelenggaraan Jalan Program Koodinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Misi 5: Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan serta berwawasan lingkungan dengan semangat gotong royong Tujuan : Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan Sasaran 5.1 : Meningkatnya kualitas infrastruktur dan pengembangan wilayah Program Penyelenggaraan Jalan Sasaran 5.2 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 105 PROGRAM RPB Penyelarasan Dengan RPJMD 2021- 2026 dan Rancangan Teknokratik RPJMD 2025-2029 GAP SUB KEGIATAN RPB Hidup Program Pengembangan UMKM Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Misi 3 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, investasi dan ketahanan pangan Tujuan : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah Sasaran 3.1 : Meningkatkan pendapatan perkapita Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Sasaran 3.2 : Meningkatnya investasi daerah Fasilitasi Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 106 PROGRAM RPB Penyelarasan Dengan RPJMD 2021- 2026 dan Rancangan Teknokratik RPJMD 2025-2029 GAP SUB KEGIATAN RPB Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Program Penanganan Kerawanan Pangan Sasaran 3.3 : Meningkatnya Pola Pangan Harapan Masyarakat Program Penanganan Kerawanan Pangan 6.3 Pengendalian dan Evaluasi Rencana pembangunan di daerah mencakup Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), sehingga RPB perlu mengikuti mekanisme pemantauan/monitoring, evaluasi dan pelaporan (MEP) yang digunakan oleh pemerintah daerah. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan/aksi penanggulangan dilakukan untuk memastikan tercapainya tujuan dan sasaran RPB. Pengendalian dan evaluasi yang dimaksud dalam rencana penanggulangan bencana adalah proses pemantauan dan supervisi dalam pelaksanaan program dan kegiatan/aksi, serta pengukuran dan penilaian hasil dan pencapaian target serta mengidentifikasi pembelajaran. 6.3.1 Pemantauan Pemantauan (monitoring) dalam PB adalah kegiatan mengawasi, mengamati/meninjau kembali, dan mempelajari secara atau terus menerus kegiatan yang dilakukan oleh manajemen agar pelaksanaan kegiatan Perencanaan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Sragen sesuai tujuan yang diharapkan dan hasil yang ditargetkan, serta tindakan lainnya yang diperlukan dapat terlaksana sesuai rencana. Hal ini dilakukan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 107 agar ketika terjadi penyimpangan, kurang koordinasi, dan integrasi dapat segera diketahui. Selain itu, juga untuk memecahkan masalah dan melakukan tindakan penyempurnaan. Evaluasi kinerja RPB menganut regulasi yang mencakup Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Timeline Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi RPB Daerah sebagaimana gambar berikut : Pemantauan (monitoring) merupakan fungsi berkelanjutan yang menggunakan pengumpulan data secara sistematis berdasarkan indikator dengan kemajuan atau hasil yang diraih berdasarkan waktu/jadwal kerja, penggunaan dan pengadaan input, serta dana yang dialokasikan. Pemantauan mengamati perkembangan pelaksanaan RPB Daerah dan menjadi kunci utama dalam pencapaian target dan sasaran yang ditetapkan dalam RPB. Pemantauan dilaksanakan setiap tahun dalam 2 (dua tahap), yaitu:
a.Pra Pelaksanaan Kegiatan (Tahun T-1) 1) Pemantauan sebelum pelaksanaan kegiatan dilakukan pada triwulan ke empat (TW-IV) di tahun T-1 terhadap perencanaan kegiatan dalam rencana RPB Daerah 2) Pemantauan ini dilakukan dengan meninjau Rncana Kerja (Renja) OPD penanggung jawab unutk memetakan rencana pelaksanaan kegiatan dalam Rencana Aksi RPB Daerah. Gambar 6.2 Kerangka Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi RPB Daerah Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 108 3) Luaran dari kegiatan pemantauan di tahap ini adalah peta kegiatan RPB Daerah dalam Renja OPD yang meliputi rencana pelaksanaan kegiatan, target output, alokasi anggaran dan unit pelaksana.
b.Saat Pelaksanan Kegiatan (Tahun-T) 1) Pemantauan pada tahap ini dilaksanakan sepanjang tahun berjalan 2) Pmentauan ini dilaksanakan untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan kegiatan rencana aksi RPB Daerah di OPD Penanggungjawab berdasarkan pemetaan kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya. 3) Luaran kegiatan ini meliputi : (a) Penyempurnaan peta kegiatan RPB Daerah dalam Renja OPD (b) Rekapitulasi kemajuan pelaksanaan kegiatan (c) Rekomendasi pelaksanaan kegiatan (d) Untuk mendapatkan hasil luaran yang diharapkan, dilaksanakan forum koordinasi dengan OPD penanggung jawab paling lambat pada Tri Wulan ke dua (TW-II) di tahun berjalan (Tahun–T). Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 109 Berikut matriks yang digunakan dalam Pemantauan Pra Pelaksanaan Kegiatan (Tahun T-1) dan Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan (Tahun T). Tabel 6.3 Pemantauan Pra Pelaksanaan Kegiatan (Tahun T-1) No Kegiatan/ Sub Kegiatan RPB Indikator Keluaran RPB Target (5 th) RPB Nomenklatur Renja OPD Penanggung jawab Target Tahunan Alokasi Anggaran Lokasi Catatan Tabel 6.4 Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan (Tahun T) No Kegiatan/ Sub Kegiatan RPB Indikator Keluaran RPB Target (5 th) RPB Nomenklatur Renja OPD Penanggung jawab Progres Capaian Tahunan (Output dan Anggaran) Lokasi Catatan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 110 6.3.2 Pengendalian
a.Pengendalian dilakukan dengan merujuk hasik pemantauan dan evaluasi. Pengendalian dilakukan dengan tindakan korektif yang bersifat konstruktif maupun preventif, untuk perbaikan dalam rangka pencapaian sasaran program dan target RPB Daerah.
b.Pengendalian pelaksanaan RPB daerah dilaksanakan unutk memastikan pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan.
c.Pengendalian pelaksanaan RPB Daerah dilakukan dengan perumusan dan pemberian rekomendasi tindakan korektif untuk kegiatan yang sedang berjalan dan rencana kegiatan tahun berikutnya.
d.Rekomendasi dapat berupa saran perubahan lokasi, penerima manfaat, volume output, bentuk kegiatan dan yang lain, sesuai hasil pemantauan dan evaluasi. 6.3.3 Evaluasi Evaluasi adalah serangkaian kegiatan manajemen untuk proses menentukan suatu keberhasilan atau mengukur pencapaian suatu tujuan berdasarkan standar atau indikator menggunakan kriteria nilai yang sudah ditentukan dengan didukung oleh data dan informasi yang sahih, relevan, dan peka. Evaluasi juga merupakan cara sistematis untuk belajar dari pengalaman-pengalaman yang dimiliki dalam meningkatkan perencanaan yang baik dengan melakukan seleksi yang cermat terhadap alternatif yang akan diambil. Evaluasi dalam RPB ini adalah proses untuk mengkaji dan menilai capaian hasil dan tujuan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai indikator yang ditetapkan, mengidentifikasi, dan juga mekanisme peninjauan (review) RPB. Secara umum, evaluasi RPB setidaknya mencakup 3 hal, yaitu (a) analisa kesenjangan (gap) antara hasil program dan sasaran RPB yang diharapkan dan yang dicapai, (b) analisa kontribusi capaian keluaran kegiatan terhadap indikator sasaran dan program, dan (c) pembelajaran dari proses pelaksanaan RPB yang menjelaskan proses pencapaian keberhasilan dan ketidakberhasilan. Untuk melaksanakan evaluasi ini, Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Sekretariat Bersama Daerah. Sekretariat ini dapat menggunakan Forum RPB Daerah atau bentuk/mekanisme lain yang sudah ada di Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 111 daerah. Evaluasi dilaksanakan dalam 3 (tiga) waktu, yaitu tahunan, paruh waktu, dan akhir tahun.
a.Evaluasi Tahunan 1) Evaluasi ini dilakukan setelah pelaksanaan Renja OPD untuk menilai ketercapaian target indikator kegiatan (output) di setiap kegiatan dalan rencana aksi RPB Daerah. 2) Evaluasi tahunan juga meliputi analisis permasalahan dan hambatan pelaksanaan dan pencapaian target indikator kegiatan RPB Daerah. 3) Pelaksanaan Evaluasi Tahunan paling lambat minggu terakhior di TW II tahun berikutnya (T+1) dengan luaran sebagai berikut : (a) Peta Kegiatan RPB Daerah dalam Renja OPD (target output kegiatan, alokasi anggaran, OPD lepaksana). (b) Menganalisa adanya gap capaian indikator output kegiatan RPB Daerah. (c) Rekomendasi pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya.
b.Evaluasi Paruh Waktu 1) Evaluasi paruh waktu dilakukan untuk menilai capaian terget indikator kegiatan, sasaran program strategis dan terget indikator sasaran RPB Daerah. 2) Evaluasi ini juga dilakukan untuk menganalisis permealahan dan hambatan pelaksanaan kebijakan, strategi, program dan kegiatan serta pencapaian sasaran RPB Daerah. 3) Pelaksanan evaluasi paruh waktu pada tahun ketiga dan digunakan untuk bahan masukan pelaksanan di tahun ke-4 dan ke-5, bahan pengendalian perbaiakn RPB Daerah, dan bahan masukan penyusunan RPB Daerah periode selanjutnya. 4) Luaran kegiatan evaluasi paruh waktu, diantaranya : (a) Gap analisis capaian indikator sasaran dan indikator kegiatan RPB Daerah; (b) Pencapaian sasaran perogram RPB Daerah (c) Evaluasi pelasksanaan kegiatan dalam rencana aksi RPB Daerah (d) Rekomendasi pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya (e) Rekomendasi perbaikan RPB Daerah (bila perlu) Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 112
c.Evaluasi Akhir 1) Evaluasi akhir dilaksanakan untuk menilai kinerja capaian kegiatan, sasaran program strategis, dan sasaran RPB Daerah di akhor tahun pelaksanaan RPB Daerah. 2) Dalam Evaluasi Akhir RPB Daerah juga dilaksanakan analisis permasalahan dan hambatan pelaksanaan kebijakan, strategi, program, dan kegiatan serta pencapaian sasaran RPB Daerah. 3) Evaluasi ini dilaksanakan pasca pelaksanaan kegiatan di tahun ke-5 RPB Daerah , dan digunakan untuk bahan masukan dan /atau perbaikan perencanaan penanggulangan bencana periode berikutnya 4) Luaran kegaiatan Evaluasi Akhor RPB Daerah, diantaranya : (a) Gap analysis capaian indikator tujuan, sasaran, dan indikator kegiatan RPB Daerah. (b) Pencapaian sasaran program RPB Daerah (c) Evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam rnecana aksi RPB Daerah. (d) Rekomendasi pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya (e) Rekomendasi perbaikan RPB Daerah (bila perlu) Berikut matriks yang digunakan dalam penyajian hasil evaluasi tahunan, evaluasi paruh waktu, dan evaluasi akhir. Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 113 Tabel 6.5 Format Penyajian Hasil Evaluasi Tahunan RPB No Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan Target Capaian Penanggung jawab Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Rencana Tindak Lanjut Keluaran Anggaran Keluaran Anggaran Tabel 6.6 Format Penyajian Hasil Evaluasi Paruh Waktu RPB No Indikator Sasaran Capaian (%) Indikator Program Capaian (%) Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan Capaian (%) Penanggung jawab Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Rencana Tindak Lanjut Tabel 6.7 Format Penyajian Hasil Evaluasi Akhir RPB No Indikator Tujuan Capaian (%) Indikator Sasaran Capaian (%) Indikator Program Capaian (%) Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan Capaian (%) Penanggung jawab Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Rencana Tindak Lanjut Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 114
d.Tim Evaluasi Untuk memastikan evaluasi RPB selain perangkat di atas, juga harus dipastikan pelaksana / evaluatornya. Secara reguler, program dan kegiatan yang dituangkan dalam RPB dievaluasi oleh OPD sesuai dengan tugas, fungsi serta kewenangannya. Sehingga dalam pelaksanaannya evaluasi menjadi satu kesatuan dengan evaluasi reguler yang telah berjalan. Untuk memastikan aspek-aspek PRB tetap mengiringi program dan kegiatan di dalam RPB maka dipandang perlu dibentuk tim evaluasi tersendiri dibawah koordinasi BPBD. Adapun anggota tim ini dari unsur Bappelitbangda, DPPKAD, Bagian Administrasi Pembangunan, dan OPD pelaksana program. Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 115 Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana merupakan salah satu media komunikasi dan konsultasi melalui mekanisme yang mengedepankan prinsip-prinsip partisipatif, sehingga Dokume/n RPB ini bersifat dinamis dan berkembang menyesuaikan perubahan-perubahan yang ada (living document). Pelaksanaan RPB Kabupaten Sragen dapat menjadi mekanisme yang partisipatif dan efektif dengan adanya komitmen kuat secara politis maupun teknokratis. Beberapa strategi advokasi dalam dokumen ini diharapkan dapat membangun komitmen tersebut secara optimal pada seluruh jenjang Kabupaten Sragen hingga terbangun dan terlestarikannya budaya aman terhadap bencana pada masyarakat sesuai dengan Visi dan Misi Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen. Demi kemajuan penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana di Kabupaten Sragen di masa mendatang maka perlu dilakukan evaluasi secara rutin sesuai dengan perkembangan dan perubahan- perubahan lingkungan serta kemajuan di Kabupaten Sragen. Evaluasi ini dapat dijadikan acuan dalam penyusnan RPB periode berikutnya, sehingga dokumen ini perlu diterjemahkan menjadi rencana kerja yang bertujuan untuk Pengurangan Risiko Bencana oleh semua stakeholder terkait yang ada di Kabupaten Sragen, serta terintegrasi dengan Perencanaan Penanggulangan bencana yang dilakukan oleh kabupaten sekitarnya, Provinsi Jawa Tengah, dan tingkat nasional. Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 xv DAFTAR PUSTAKA Badan Kebijakan Fiskal Kementrian Keuangan. 2018. Strategi Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana. Jakarta: Badan Kebijakan Fiskal Kementrian Keuangan. Badan Pusat Statistik Sragen. 2024. Sragen Dalam Angka 2024. Sragen: BPS Sragen. Pemerintah Kabupaten Sragen. 2023. Kajian Risiko Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2023-
1. 2027.Sragen. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4828. Jakarta Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal. Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2 , Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6178. Jakarta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota. Kementerian Dalam Negeri.Jakarta. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Jakarta. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Jakarta. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 261). Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029. Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2014 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2019; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723. Sekretariat Negara. Jakarta. Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 xvi LAMPIRAN Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 xvii Lampiran 1. Peta Lokasi Aksi PB Rencana Aksi Bencana Banjir Lokasi Prioritas: Sungai Natan, Sungai Mungkung, Sungai Garuda Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Pelaksana Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai di Sungai Bengawan Solo Jumlah tanggul dan panjang tebing sungai yang dilakukan operasi dan pemeliharaan DPU Normalisasi/Restorasi Sungai Panjang sungai yang dinormalisasi DPU Pembangunan Pelindung Tebing Bengawan Solo Panjang bangunan pelindung tebing yang dibangun DPU Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 xviii Rencana Aksi Bencana Kekeringan Lokasi Prioritas: Kec. Gesi, Kec. Tangen, Kec. Jenar 6.4 Peta Risiko Tanah Longsor
2. 2.Harmonisasi RPJM, RIPB, dan Renas PB Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Pelaksana Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya Jumlah embung/penampung air yang digbangun DPU Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 xix Rencana Aksi Bencana Tanah Longsor Lokasi Prioritas: Kec. Sambirejo, Kec. Masaran, Kec. Gondang Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Pelaksana Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Panjang bangunan perkuatan tebing yang dibangun DPU Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 xx Lampiran 2. Matriks Rencana Aksi Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 Isu Strategis 1 : Optimalisasi kelestarian lingkungan hidup dan pengurangan riisko bencana dalam pembangunan daerah Tujuan : Terwujudnya Pembangunan daerah, kapasitas dan kesadaran sumber daya manusia, serta pengelolaan DAS berbasis pengurangan risiko bencana Sasaran : Meningkatkan kemampuan daerah dalam penanggulangan bencana PROGRAM INDIKATOR PROGRAM NOMEN KLATUR PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN NOMEN KLATUR KEGIATAN SUB KEGIATAN TARGET (TIAP TAHUN) NOMEN KLATUR SUB KEGIAT AN PAGU (JUTA RUPIAH) LOKASI PELAKS ANA SUMBER ANGGAR AN KONTRIB USI2025 2026 2027 2028 2029 Program Penanggulang an Bencana Persentase masyarakat yang memiliki wawasan tentang informasi kebencanaan 1.05.03 Kegiatan 1.1: Pelayanan Informasi Rawan Bencana Indikator Kegiatan 1.1: Jumlah wilayah/desa di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana 1.05.03.1.01 Sub. Kegiatan 1.1: Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana) 300 orang 1.05.03.01. 02 60 66 66 66 66 Kab. Sragen Utama: BPBD Pendukun g: APBD RPJMD, RPJMN , RIPB, Renas PB Persentase masyarakat yang memiliki wawasan mitigasi bencana Kegiatan 1.2: Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaa n Terhadap Bencana Indikator Kegiatan 1.2.: Jumlah masyarakat yang yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana 1.05.03.2.02 Sub. Kegiatan 1.2.: Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Ko ta 70-100 Orang 1.05.03.2.0 2.02 52 79 79 79 79 Kab. Sragen Utama: BPBD Pendukun g: APBD RPJMD, RPJMN , RIPB, Renas PB Penyusunan renaksi penerapan SPM Kegiatan 1.3: Penataan Sistem Dasar Penanggulang an Bencana Indikator Kegiatan 1.3.: Jumlah dokumen rencana aksi 1.05.03.1.04 Sub.Kegiatan 1.3.: Penyusunan rencana aksi penerapan Dokumen 1.05.03.1.0 4.20 Kab. Sragen Utama: BPBD Pendukun g: APBD RPJMD, RPJMN , RIPB, Renas PB Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 xxi PROGRAM INDIKATOR PROGRAM NOMEN KLATUR PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN NOMEN KLATUR KEGIATAN SUB KEGIATAN TARGET (TIAP TAHUN) NOMEN KLATUR SUB KEGIAT AN PAGU (JUTA RUPIAH) LOKASI PELAKS ANA SUMBER ANGGAR AN KONTRIB USI2025 2026 2027 2028 2029 penerapan SPM sub urusan bencana kab/kota standar minimal sub urusan bencana Kab/Kota Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 xxii Isu Strategis 2 : Meningkatkan kapasitas sumber daya masyarakat dan kelembagaan ekonomi di wilayah paca bencana Tujuan : Terwujudnya Pembangunan daerah, kapasitas dan kesadaran sumber daya manusia, serta pengelolaan DAS berbasis pengurangan risiko bencana Sasaran : 1. Meningkatkan daya lenting masyarakat untuk dapat pulih pasca bencana
3. 2.Memperkuat adaptasi masyarakat dalam menghadapi bencana
4. 3.Memperkuat dukungan mekanisme pasca bencana yang terkoordinasi
5. 4.Meningkatkan sektor unggulan
6. 5.Memulihkan perekonomian masyarakat
7. 6.Memulihkan bencana pertanian
8. 7.Mengantisipasi terjadinya kerawanan pangan PROGRAM INDIKATOR PROGRAM NOMEN KLATUR PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN NOMEN KLATUR KEGIATAN SUB KEGIATAN TARGET (TIAP TAHUN) NOMEN KLATUR SUB KEGIAT AN PAGU (JUTA RUPIAH) LOKASI PELAKS ANA SUMBER ANGGAR AN KONTRIB USI2025 2026 2027 2028 2029 Program Penanggulang an Bencana Jumlah dokumen pasca bencana yang disusun Kegiatan 2.1: Penataan Sistem Dasar Penanggulan gan Bencana Indikator Kegiatan 2.1: Jumlah dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA ) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota 1.05.03.1.04 Sub.Kegiatan 2.1: Penanganan Pasca Bencana Dokumen 1.05.03.1. 04.07 478 283 283 283 283 Kab. Srag en Utama: BPBD Penduku ng: APBD RPJMD, RPJMN , RIPB, Renas PB Kegiatan 1.3: Penataan Sistem Dasar Penanggula ngan Bencana Porgram Pengembanga n UMKM Persentase pelaku usaha UMKM 2.17.08 Kegiatan 2.2: Pengembanga n Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Indikator Kegiatan 2.2: Jumlah unit usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan 2.17.08.2.01 Sub. Kegiatan 2.2: Fasilitasi Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembanga Unit 2.17.08.2.0 1.01 4000 4000 4000 4000 4000 Kab. Sragen Utama: Dinas Koperasi, UMKM, Perindustr ian, dan Perdagan gan APBD RPJMD, RPJMN , RIPB, Renas PB Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 xxiii PROGRAM INDIKATOR PROGRAM NOMEN KLATUR PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN NOMEN KLATUR KEGIATAN SUB KEGIATAN TARGET (TIAP TAHUN) NOMEN KLATUR SUB KEGIAT AN PAGU (JUTA RUPIAH) LOKASI PELAKS ANA SUMBER ANGGAR AN KONTRIB USI2025 2026 2027 2028 2029 Menjadi Skala Kecil produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi n Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi Pendukun g: Program Pemberdayaa n dan Perlindungan Koperasi Persentase pertumbuhan omset koperasi yang dibina 2.17.06 Kegiatan 2.3: Pemberdayaa n dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotany a dalam Daerah Kabupaten/K ota Indikator Kegiatan 2.3: Jumlah SDM yang memahami pengetahuan UKM dan kewirausahaan 2.17.06.2.01 Sub. Kegiatan 2.3: Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Ko ta 40 orang 2.17.06.2.0 1.01 160 165 165 165 165 Kab. Sragen Utama: Dinas Koperasi, UMKM, Perindustr ian, dan Perdagan gan Pendukun g: APBD RPJMD, RPJMN , RIPB, Renas PB Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Persentase Pasar yang memenuhi persyaratan teknis pasar 3.30.03 Kegiatan 2.4: Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Indikator Kegiatan 2.4: Jumlah fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan 3.30.03.2.01 Sub. Kegiatan 2.4: Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 28 pasar 3.30.03.2.0 1.02 3550 3550 3550 3550 3550 Kab. Sragen Utama: Dinas Koperasi, UMKM, Perindustr ian, dan Perdagan gan Pendukun g: APBD RPJMD, RPJMN , RIPB, Renas PB Program Penggunaan dan Persentase pelaku usaha binaan yang 3.30.07 Kegiatan 2.5: Pelaksanaan Peningkatan Indikator Kegiatan 2.5: Jumlah 3.30.07.2.01 Sub. Kegiatan 2.6: Pemberdayaan 1 kali 3.30.07.1.0 3.04 350 350 350 350 350 Kab. Sragen Utama: Dinas Koperasi, APBD RPJMD, RPJMN , Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 xxiv PROGRAM INDIKATOR PROGRAM NOMEN KLATUR PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN NOMEN KLATUR KEGIATAN SUB KEGIATAN TARGET (TIAP TAHUN) NOMEN KLATUR SUB KEGIAT AN PAGU (JUTA RUPIAH) LOKASI PELAKS ANA SUMBER ANGGAR AN KONTRIB USI2025 2026 2027 2028 2029 Pemasaran Produk Dalam Negeri difasilitasi promosi produk Penggunaan Produk Dalam Negeri pameran produk unggulan yang dilaksanakan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri UMKM, Perindustr ian, dan Perdagan gan Pendukun g: RIPB, Renas PB Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Dokumen perencanaan dan pembangunan kawasan industri 3.31.02 Kegiatan 2.6: Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/K ota Indikator Kegiatan 2.6: Jumlah sentra industri 3.31.02.1.01 Sub. Kegiatan 2.6: Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Ko ta 68 unit 3.31.02.1.0 1.01 1750 1905 1905 1905 1905 Kab. Sragen Utama: Dinas Koperasi, UMKM, Perindustr ian, dan Perdagan gan Pendukun g: APBD RPJMD, RPJMN , RIPB, Renas PB Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Jumlah masyarakat yang mendapat bantuan ekonomi 1.06.05 Kegiatan 2.7: Pengelolaan Data Fakir Misin Cakupan Daerah Kabupaten/K ota Indikator Kegiatan 2.7: Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi 1.06.05.1.02 Sub. Kegiatan 2.7: Fasilitasi Bantuan Pengembanga n Ekonomi Msyarakat Orang 1.06.05.1.0 2.03 5 3 3 3 3 Kab. Sragen Utama: Dinas Sosial Pendukun g: APBD RPJMD, RPJMN , RIPB, Renas PB Program Penanganan Kerawanan Pangan Persentase penurunan desa rentan pangan (Prioritas I dan II) naik tingkat 2.09.04 Kegiatan 2.8.1: Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kewenangan Indikator Kegiatan 2.8.1: Peta dan analisis ketahanan dan kerentanan pangan 2.09.04.1.01 Sub. Kegiatan 2.8.1: Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Unit 2.09.04.1.0 1.01 Kab. Sragen Utama: DKP3 Pendukun g: APBD RPJMD, RPJMN , RIPB, Renas PB Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 xxv PROGRAM INDIKATOR PROGRAM NOMEN KLATUR PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN NOMEN KLATUR KEGIATAN SUB KEGIATAN TARGET (TIAP TAHUN) NOMEN KLATUR SUB KEGIAT AN PAGU (JUTA RUPIAH) LOKASI PELAKS ANA SUMBER ANGGAR AN KONTRIB USI2025 2026 2027 2028 2029 Kabupaten/K ota Kegiatan 2.8.2: Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/K ota Indikator Kegiatan 2.8.2.1: Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan kabupaten/kota 2.09.04.1.02 Sub. Kegiatan 2.8.2.1: Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Ko ta 2.09.04.1.0 2.01 Kab. Sragen Utama: DKP3 Pendukun g: APBD RPJMD, RPJMN , RIPB, Renas PB Indikator Kegiatan 2.8.2.2: Jumlah pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup lebih dari 1 (satu) kecamatan dalam 1 (satu) kabupaten/kota Sub. Kegiatan 2.8.2.2: Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (satu) Kecamatan dalam 1 (satu) Kabupaten/Ko ta Unit 2.09.04.1.0 2.02 Kab. Sragen Utama: DKP3 Pendukun g: APBD RPJMD, RPJMN , RIPB, Renas PB Program Pengendalian dan Penanggulang an Bencana Pertanian Peresentase bencana pertanian yang tertangani 3.27.05 Kegiatan 2.9: Pengendalian dan Penanggulang an Bencana Pertanian Kabupaten /Kota Indikator Kegiatan 2.9.1: Jumlah area terdampak perubahan iklim, tanaman pangan, holtikultura, dan perkebunan yang ditangani 3.27.05.1.01 Sub. Kegiatan 2.9.1: Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, Ha 3.27.05.1.0 1.02 Kab. Sragen Utama: DKP3 Pendukun g: APBD RPJMD, RPJMN , RIPB, Renas PB Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 xxvi PROGRAM INDIKATOR PROGRAM NOMEN KLATUR PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN NOMEN KLATUR KEGIATAN SUB KEGIATAN TARGET (TIAP TAHUN) NOMEN KLATUR SUB KEGIAT AN PAGU (JUTA RUPIAH) LOKASI PELAKS ANA SUMBER ANGGAR AN KONTRIB USI2025 2026 2027 2028 2029 dan Perkebunan Indikator Kegiatan 2.9.2: Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, holtikultura, dan perkebunan Sub. Kegiatan 2.9.2: Penanggulang an Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Laporan 3.27.05.1.0 1.04 Kab. Sragen Utama: DKP3 Pendukun g: APBD RPJMD, RPJMN , RIPB, Renas PB Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 xxvii Isu Strategis 3 : Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menjaga alam berbasis pengurangan risiko bencana Tujuan : Terwujudnya pembangunan daerah, kapasitas dan kesadaran sumber daya manusia, serta pengelolaan DAS berbasis pengurangan risiko bencana Sasaran : 1. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang mitigasi bencana
9. 2.Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan lingkungan hidup PROGRAM INDIKATOR PROGRAM NOMEN KLATUR PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN NOMEN KLATUR KEGIATAN SUB KEGIATAN TARGET (TIAP TAHUN) NOMEN KLATUR SUB KEGIAT AN PAGU (JUTA RUPIAH) LOKASI PELAKS ANA SUMBER ANGGAR AN KONTRIB USI2025 2026 2027 2028 2029 Program Penanggulang an Bencana Persentase masyarakat yang memiliki wawasan tentang informasi kebencanaan 1.05.03 Kegiatan 3.1: Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaa n Terhadap Bencana Indikator Kegiatan 3.1: Jumlah masyarakat yang yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana 1.05.03.2.02 Sub. Kegiatan 3.1: Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Ko ta 70-100 Orang 1.05.03.2.0 2.02 52 79 79 79 79 Kab. Sragen Utama: BPBD Pendukun g: APBD RPJMD, RPJMN , RIPB, Renas PB Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Cakupan pemantauan kualitas air dan kualitas udara 2.11.03 Kegiatan 3.2: Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/K ota Indikator Kegiatan 3.2.1: Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air udara, dan laut 2.11.03.1.01 Sub. Kegiatan 3.2.1: Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air Udara dan Laut Dokumen 2.11.03.1.0 1.01 65 80 80 80 80 Kab. Sragen Utama: DLH Pendukun g: APBD RPJMD, RPJMN , RIPB, Renas PB Indikator Kegiatan 3.2.2: Sub. Kegiatan 3.2.2: Dokumen 2.11.03.1.0 1.02 340 340 340 340 340 Kab. Sragen Utama: DLH APBD RPJMD, RPJMN , Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 xxviii PROGRAM INDIKATOR PROGRAM NOMEN KLATUR PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN NOMEN KLATUR KEGIATAN SUB KEGIATAN TARGET (TIAP TAHUN) NOMEN KLATUR SUB KEGIAT AN PAGU (JUTA RUPIAH) LOKASI PELAKS ANA SUMBER ANGGAR AN KONTRIB USI2025 2026 2027 2028 2029 Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sektor lingkungan hidup yang dilaksanakan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Pendukun g: RIPB, Renas PB Indikator Kegiatan 3.2.3: Jumlah pengambilan contoh uji, pengujian parameter kualitas lingkungan dan dokumen mutu yang dilaksanakan Sub. Kegiatan 3.2.3: Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Dokumen 2.11.03.1.0 1.03 45 0 45 45 45 Kab. Sragen Utama: DLH Pendukun g: APBD RPJMD, RPJMN , RIPB, Renas PB Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 xxix Isu Strategis 4 : Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan DAS secara terpadu Tujuan : Terwujudnya pembangunan daerah, kapasitas dan kesadaran sumber daya manusia, serta pengelolaan DAS berbasis pengurangan risiko bencana Sasaran : 1. Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan di kawasan DAS
10. 2.Meningkatkan koordinasi dan komunikasi pengelolaan DAS
11. 3.Meningkatkan fungsi DAS dalam mengendalikan bencana hidrometeorologi
12. 4.Mengoptimalkan fungsi DAS dalam konservasi air
13. 5.Mengoptimalkan fungsi DAS sebagai pengatur aliran air PROGRAM INDIKATOR PROGRAM NOMEN KLATUR PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN NOMEN KLATUR KEGIATAN SUB KEGIATAN TARGET (TIAP TAHUN) NOMEN KLATUR SUB KEGIAT AN PAGU (JUTA RUPIAH) LOKASI PELAKS ANA SUMBER ANGGAR AN KONTRIB USI2025 2026 2027 2028 2029 Program Pengelolaan Sumber Daya Air Dokumen Kajian terkait Lingkungan Hidup di kawasan DAS 1.03.02 Kegiatan 4.1: Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/K ota Indikator Kegiatan 4.1.1: Jumlah dokumen rencana teknis dan dokumen pengelolaan lingkungan hidup untuk konstruksi pengendali banjir, lahar,dan pengaman pantai yang disusun 1.03.02.1.01 Sub. Kegiatan 4.1.1: Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai Dokumen 1.03.02.1.0 1.03 490 540 540 540 540 Kab. Sragen Utama: DPU Pendukun g: APBD RPJMD, RPJMN , RIPB, Renas PB Persentase luasan DAS Kegiatan 4.1.2: Jumlah pola dan rencana pengelolaan SDA WS kewenangan kabupaten/kota yang disusun Sub. Kegiatan 4.1.2: Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kebupaten/Ko ta 1 dokumen 1.03.02.1.0 1.04 50 50 50 50 50 Kab. Sragen Utama: DPU Pendukun g: APBD RPJMD, RPJMN , RIPB, Renas PB Forum DAS Indikator Kegiatan 4.1.3: Sub. Kegiatan 4.1.4: 1.03.02.1.0 1.63 Kab. Sragen Utama: DPU APBD RPJMD, RPJMN , Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 xxx PROGRAM INDIKATOR PROGRAM NOMEN KLATUR PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN NOMEN KLATUR KEGIATAN SUB KEGIATAN TARGET (TIAP TAHUN) NOMEN KLATUR SUB KEGIAT AN PAGU (JUTA RUPIAH) LOKASI PELAKS ANA SUMBER ANGGAR AN KONTRIB USI2025 2026 2027 2028 2029 Jumlah kelembagaan pengelolaan SDA kewenangan kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Ko ta Pendukun g: RIPB, Renas PB Persentase daerah bebas banjir Indikator Kegiatan 4.1.4: Jumlah embung dan penampung air lainnya yang dibangun Sub. Kegiatan 4.1.4: Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya 1 dokumen 1.03.02.1.0 1.06 50 50 50 50 50 Kec. Gesi, Kec. Jenar, Kec. Tangen Utama: DPU Pendukun g: APBD RPJMD, RPJMN , RIPB, Renas PB Indikator Kegiatan 4.1.5: Panjang bangunan perkuatan tebing yang dibangun Sub. Kegiatan 4.1.5: Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Panjang bangunan 1.03.02.1.0 1.10 Kec. Sambirej o, Kec. Masaran, Kec. Gondang Utama: DPU Pendukun g: APBD RPJMD, RPJMN , RIPB, Renas PB Indikator Kegiatan 4.1.6: Panjang sungai yang dinormalisasi/ direstorasi Sub. Kegiatan 4.1.6: Normalisasi/R estorasi Sungai Panjang sungai 1.03.02.1.0 1.46 Sungai Natan, Sungai Mungkun g, Sungai Garuda Utama: DPU Pendukun g: APBD RPJMD, RPJMN , RIPB, Renas PB Indikator Kegiatan 4.1.7: Jumlah embung air baku yang dioperasikan dan dipelihara Sub. Kegiatan 4.1.7: Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku 1 lokasi 1.03.02.1.0 1.51 50 50 50 50 50 Kec. Gesi, Kec. Jenar, Kec. Tangen Utama: DPU Pendukun g: APBD RPJMD, RPJMN , RIPB, Renas PB Indikator Kegiatan 4.1.8: Jumlah tanggul dan tebing Sub. Kegiatan 4.1.8: Operasi dan Pemeliharaan 500 m3 1.03.02.1.0 1.53 100 100 100 100 100 Sungai Natan, Sungai Mungkun Utama: DPU Pendukun g: APBD RPJMD, RPJMN , RIPB, Renas PB Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 xxxi PROGRAM INDIKATOR PROGRAM NOMEN KLATUR PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN NOMEN KLATUR KEGIATAN SUB KEGIATAN TARGET (TIAP TAHUN) NOMEN KLATUR SUB KEGIAT AN PAGU (JUTA RUPIAH) LOKASI PELAKS ANA SUMBER ANGGAR AN KONTRIB USI2025 2026 2027 2028 2029 sungai yang dipelihara Tanggul dan Tebing Sungai g, Sungai Garuda DED Penanggulang an Banjir Sungai Bengawan Solo Bagian Utara (Plupuh dan Gawan) Dokumen Kab. Sragen Utama: BBWS BS Pendukun g: RPJMD, RPJMN , RIPB, Renas PB Dokumen Lingkungan Penanganan Banjir Sungai Bengawan Solo dan Anak Sungainya (Plupuh dan Gawan) Dokumen Kab. Sragen Utama: BBWS BS Pendukun g: RPJMD, RPJMN , RIPB, Renas PB Pembangunan Pelindung Tebing Bengawan Solo Hulu di Kab. Sragen, Sukoharjo, dan Kota Surakarta Km Kab. Sragen Utama: BBWS BS Pendukun g: RPJMD, RPJMN , RIPB, Renas PB Penanganan Banjir Sungai Bengawan Solo dan Anak Sungainya Km Kab. Sragen Utama: BBWS BS Pendukun g: RPJMD, RPJMN , RIPB, Renas PB ABSAH pada wilayah kerja BBWS Bengawan Solo Unit Kab. Sragen Utama: BBWS BS Pendukun g: RPJMD, RPJMN , RIPB, Renas PB DD Pembangunan Dokumen Kab. Sragen Utama: BBWS RPJMD, RPJMN , Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 xxxii PROGRAM INDIKATOR PROGRAM NOMEN KLATUR PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN NOMEN KLATUR KEGIATAN SUB KEGIATAN TARGET (TIAP TAHUN) NOMEN KLATUR SUB KEGIAT AN PAGU (JUTA RUPIAH) LOKASI PELAKS ANA SUMBER ANGGAR AN KONTRIB USI2025 2026 2027 2028 2029 Embung Plumbungan BS Pendukun g: RIPB, Renas PB DED Intake Kedungombo untuk Kawasan Kemukus Dokumen Kab. Sragen Utama: BBWS BS Pendukun g: RPJMD, RPJMN , RIPB, Renas PB Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 xxxiii Lampiran 3. Harmonisasi RPJM, RIPB dan Renas PB No. Sasaran/ Program (Rencana PB) Kontribusi RPB terhadap RPJMN/ RPJMD Kegiatan RPB (RAD RPB) 1 Pembangunan daerah mempertimbangkan kelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana RPJMD Kab. Sragen 2021-2026 ● Meningkatkan kualitas infrastruktur dan pengembangan wilayah ● Meningkatkan kualitas lingkungan hidup ● Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana ● Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota ● Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan ● Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa RPJPN 2025-2045 ● Implementasi pembangunan infrastruktur yang sinergi dengan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk implementasi sistem peringatan dini kualitas air dan udara ● Pembangunan infrastruktur terintegrasi yang bersifat multifungsi (penyediaan layanan dasar, infrastruktur sosial, dan tanggap darurat bencana) ● Pembangunan sarana dan prasarana yang memperhatikan kerawanan bencana dan perubahan iklim ● Penerapan pertimbangan aspek pengurangan risiko bencana dalam menyusun rencana tata ruang wilayah Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 xxxiv No. Sasaran/ Program (Rencana PB) Kontribusi RPB terhadap RPJMN/ RPJMD Kegiatan RPB (RAD RPB) di setiap tingkatan RIPB 2024- 2044 ● Terwujudnya penataan ruang dan permukiman serta perencanaan perkotaan yang terpadu terhadap ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim ● Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan, dan tangguh bencana 2 Meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat di wilayah pasca bencana RPJMD Kab. Sragen 2021-2026 ● Menurunnya angka kemiskinan ● Menurunnya tingkat pengangguran ● Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana ● Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota ● Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Skala Kecil ● Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan RPJMD Teknokratis Jawa Tengah 2025-2029 ● Meningkatkan kemampuan dan pendapaatan masyarakat miskin ● Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil ● Membentuk sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 xxxv No. Sasaran/ Program (Rencana PB) Kontribusi RPB terhadap RPJMN/ RPJMD Kegiatan RPB (RAD RPB) RPJPD Jawa Tengah 2025-2029 ● Terwujudnya perekonomian daerah yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan ● Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negri ● Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembanguanna Industri ● Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah RIPB 2024- 2044 ● Terwujudnya pemulihan daerah terdampak bencana yang lebih baik, aman, berkelanjutan dengan memperhatikan pengurangan risiko bencana Renas PB 2025-2029 ● Penguatan investasi masyarakat dan lembaga usaha dalam menghadapi pengelolaan risiko benncana ● Peningkatan kualitas rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana 3 Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menjaga alam berbasis pengurangan risiko bencana RPJPN 2025-2045 ● Perubahan perilaku masyarakat menuju gaya hidup berkelanjutan ● Peneriapan kebijakan yang mendorong perubahan perilaku masyarakat Indonesia secara luas untuk melaksanakan aktivitas kehidupan yang rendah karbon dan ● Pelayanan Kajian Risiko Bencana ● Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 xxxvi No. Sasaran/ Program (Rencana PB) Kontribusi RPB terhadap RPJMN/ RPJMD Kegiatan RPB (RAD RPB) berkelanjutan RPJPD Jawa Tengah 2025-2029 ● Terwujudnya sumber daya manusia dan berdaya saing yang inklusif ● Terwujudnya masyarakat berkarakter dan berketahanan sosial RIPB 2024- 2044 ● Terwujudnya pemahaman terhadap risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim ● Tersedianya sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan profesional di bidang kebencanaan Renas PB 2025-2029 ● Peningkatan ketangguhan masyarakat dan lembaga usaha dalam menghadapi bencana ● Peningkatan kapasitas dan kapabilitas dalam kesiapsiagaan dan penanganan darurat 4 Meningkatkan perlindungan dan RTRW Kab. ● Perwujudan kawasan hutan lindung Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 xxxvii No. Sasaran/ Program (Rencana PB) Kontribusi RPB terhadap RPJMN/ RPJMD Kegiatan RPB (RAD RPB) pengelolaan DAS secara terpadu Sragen 2011-2031 ❖ Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan kawasan ❖ Peningkatan kesadaran pemerintah daerah, masyarakat, swasta, penegak hukum dalam tata kelola kawasan ❖ Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan pengelolaan lingkungan hidup Pantai pada Wilayah Sungai dalam 1 (satu daerah kabupaten RPJPN 2025-2045 Peningkatan kemandirian pemerintah daerah dalam pengelolaan penanggulangan bencana RPJPD Jawa Tengah 2025-2029 Terwujudnya tata kelola perintahan yang berintegritas dan dinamis RIPB 2024- 2044 ● Terwujudnya tata kelola risiko bencana yang sinergis antara pusat dan daerah ● Terwujudnya pemahaman terhadap risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim Rencana Penanggulangun Kabupaten Srugen Tahnn 2025-2029 -h BUPATI SRAGEN ,r SIGIT PAMUNGKAS ? Renas PB 2025-2029 o Penguatan kelembagaan, pendanaan, dan peningkatan kolaborasi multi-pihak dalam penanggulangan bencana l xxxvl ,/ No. Sasaran/ Program (Rencana PB) Kontribusi RPB terhadap RPJMN/ RPJMD Kegintan RPB (RAD RPB)

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sragen Nomor 20 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA BAB ini menjelaskan dan menguraikan kebijakan dan kerangka kerja penanggulangan bencana, dan pendanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dirumuskan dan ditetapkan sebagai asas, pedoman, dan dasar penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 4

Pasal 5

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2007

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA BAB ini menjelaskan dan menguraikan kebijakan dan kerangka kerja penanggulangan bencana, dan pendanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dirumuskan dan ditetapkan sebagai asas, pedoman, dan dasar penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 4

Pasal 5

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2007