DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sragen Nomor 22 Tahun 2025

Nomor: 22
Tahun: 2025
Ditetapkan: 26 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati diatur tentang Ketentuan Umum, Obyek dan Subyek, Pembangunan Sumur Resapan, Pemilihan Lokasi, Persyaratan Teknis Pembangunan Sumur Resapan, Pelaksanaan Pembangunan Sumur Resapan, Pembinaan dan Pengawasan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa untuk melaksanakan pembangunan Sumur Resapan sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pemanfaatan Air Hujan perlu disusun arahan teknis pembangunan Sumur Resapan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Sumur Resapan; Mengingat : 1. 2. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
7.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6981);
10.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
11.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pemanfaatan Air Hujan;
12.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 97);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUMUR RESAPAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sragen.
4.Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, tidak termasuk dalam pengertian ini air yang terdapat di laut.
5.Air Permukaan adalah semua Air yang terdapat pada permukaan tanah.
6.Air Tanah adalah Air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
7.Sumur Resapan adalah sumur atau lubang di dalam tanah yang dibuat untuk menampung dan meresapkan kembali air ke dalam tanah.
8.Bangunan adalah struktur fisik permanen berupa gedung, atap, lapisan semen, dan/atau permukaan aspal yang dibangun di atas tanah sebagai bagian dari kegiatan dan/atau usaha.
9.Tim Teknis Sumur Resapan dan Konservasi Sumber Daya Air yang selanjutmya disebut Tim teknis adalah tim yang dibentuk oleh Bupati yang berwenang untuk melaksanakan perencanaan, pengaturan, pembinaan, pengembangan, pengawasan, koordinasi dan pelaporan.

Pasal 2

(1)Maksud Peraturan Bupati ini disusun sebagai pedoman pembangunan Sumur Resapan dan konservasi sumber daya Air untuk perlindungan dan pengelolaan sumber daya Air, dalam menjamin ketersediaan cadangan sumber daya Air yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Daerah.
(2)Tujuan Peraturan Bupati ini sebagai petunjuk teknis dalam pelaksanaan pembangunan Sumur Resapan dan konservasi sumber daya Air dan lahan, sebagai upaya untuk menampung, menyimpan dan menambah cadangan Air tanah serta untuk mengendalikan aliran permukaan (run-off) .

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.obyek dan subyek;
b.pembangunan Sumur Resapan;
c.pemilihan lokasi;
d.persyaratan teknis pembangunan Sumur Resapan;
e.pelaksanaan pembangunan Sumur Resapan;
f.pembinaan dan pengawasan.

BAB II

OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 4

(1)Obyek meliputi Sumur Resapan yang dibangun di kawasan hutan produksi, kawasan hutan rakyat, kawasan pertanian, kawasan peruntukan industri dan kawasan permukiman.
(2)Subyek meliputi setiap pemilik atau penanggung jawab Bangunan dan/atau pengusahaan Air tanah.
(3)Subyek sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi:
1. a.perorangan dan/atau swasta yang mendirikan Bangunan dengan luas minimal 55 m2 diwajibkan membuat satu Sumur Resapan dengan kapasitas 1m3 dan berlaku kelipatannya.
2. b.perorangan dan/atau swasta yang mengambil Air Tanah minimal 250m3/hari (2,89 liter/detik) dari kapasitas sumur (sumber Air baku) wajib membangun 1 (satu) Sumur Resapan dengan volume ± 0,5 m3 dan berlaku kelipatannya.

BAB III

PEMBANGUNAN SUMUR RESAPAN

Pasal 5

(1)Sumur Resapan dibangun oleh subyek sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4 ayat (2).
(2)Setiap subyek yang tidak dapat melakukan konservasi dilokasinya melakukan konservasi di lokasi lainnya di Daerah.
(3)Setiap pemilik atau penanggung jawab Bangunan dan/atau pengusahaan Air Tanah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) huruf b, dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB IV

PEMILIHAN LOKASI

Pasal 6

Sumur Resapan dibuat pada wilayah jatuhan Air hujan meliputi alur aliran Air Permukaan.

Pasal 7

(1)Pemilihan Lokasi pembuatan Sumur Resapan harus di tempat yang aman dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(2)Jarak minimal Sumur Resapan terhadap:
1. a.bidang resapan/sumur tangki septik: 5 (lima) meter;
2. b.Sumur Resapan/ Air hujan/ sumur Air bersih 3 (tiga) meter; dan
3. c.terhadap pondasi bangunan: 1 (satu) meter.
(3)Jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diukur dari tepi ke tepi.

Pasal 8

(1)Sumur Resapan dapat dibuat di luar areal Bangunan yang bersangkutan.
(2)Sumur Resapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat pada lahan yang lulus Air dan tahan longsor.
(3)Sumur Resapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat pada lahan yang relatif datar, dan tidak boleh dibangun pada lereng curam.
(4)Sumur Resapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibangun pada daerah dataran dan/atau tinggian/perbukitan, tergantung maksud dan tujuan.
(5)Sumur Resapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bebas dari kontaminasi/ pencemaran.

BAB V

PERSYARATAN TEKNIS PEMBANGUNAN SUMUR RESAPAN

Pasal 9

Ketentuan mengenai bentuk dan ukuran Sumur Resapan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

(1)( 1 ) Pembangunan Sumur Resapan berbentuk segi empat atau lingkaran dengan ukuran volume sesuai Pasal 4 ayat (3).
(2)( 2 Sumber Air resapan diupayakan berasal dari Air hujan yang dialirkan dari tangkapan atap Bangunan.
(3)( 3 ) Saluran inlet dibangun sebagai tempat masuknya aliran Air dari area penangkap Air hujan menuju Sumur Resapan dan saluran outlet yang dibangun dengan fungsi untuk mengalirkan Air dari dalam sumur apabila Air yang masuk ke dalam Sumur Resapan tidak tertampung semuanya.
(4)( 4 ) Dinding Sumur Resapan pada bagian bawah atau pada lapisan atau tanah batuan yang meluluskan Air disusun dari pasangan batu bata, batako, atau material lainnya tanpa diplester atau disemen, sehingga terdapat rongga untuk meresapkan Air.
(5)Bagian atas atau pada lapisan tanah atau batuan yang kurang meluluskan Air dipasang dinding yang diplester semen untuk menahan tanah permukaan supaya tidak runtuh
(6)( 5 Sumur Resapan pada bagian dasar diisi material lepas berupa kerikil/batu pecah dengan ketebalan 15-20 cm.
(7)( 6 Tutup Sumur Resapan dibuat dengan pelat beton dan rangka tulangan dengan ketebalan minimal 10 cm.
(8)Penutup beton sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilengkapi lubang kontrol dengan dimensi 30 cm x 30 cm yang berfungsi sebagai akses dalam proses pemeliharaan Sumur Resapan dan ditutup dengan pelat baja.
(9)( 7 ) Pembuatan kolam pengendapan material atau sedimen yang terletak dan tersambung dengan lubang inlet, dengan dimensi panjang, lebar, dan dalam masing- masing 50 cm atau menyesuaikan dengan debit aliran Air hujan yang berasal dari area tangkapan Air hujan.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…