DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sragen Nomor 23 Tahun 2025

Nomor: 23
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, Pemanfaatan Srikandi, Pengelola Layanan Srikandi, Pengguna Srikandi, Penggunaan Srikandi, Sarana dan Prasarana Srikandi, Pembinaan, Pemantauan, dan Evaluasi Srikandi, Pendanaan, dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pedoman penyelengaraan sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi sangat dibutuhkan dalam upaya memberikan kemudahan, ketertiban, kepastian dan efektifitas atas penyelenggaraan sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi;
c.bahwa berdasarkan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi, Pemerintah Daerah dalam pengelolaan arsip dinamis harus menerapkan sistem kearsipan dinamis terintegrasi;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran SALINAN 2 4 5 Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah teralhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Talrun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan l*mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (l,embaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4). MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN BUPATI PEI.IYELENGGARAAN SISTEM DINAMIS TERINTEGRASI. TENTANG INFORMASI PEDOMAN KEARSIPAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur peyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan uruszrn pemerintahan yang menjadi kewenangal daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sragen.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembaltu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi yang selanjutnya disebut Srikandi adalah aplikasi umum bidang kearsipan dinamis yang dibuat untuk mewujudkan efrsiensi penyelenggaraan administrasi pernerintahan dan penyelenggaraan kearsipan yang terpadu'
6.Kearsipan adalah ha-l- hal yang berkenaan dengan arsip.
7.Pengelola layanan Srikandi adalah pegawai yang ditunjuk pimpinan yang bertugas melengkapi data pada Iitur Srikandi.
8.Pengguna Srikandi adalah pegawai yang telah memiliki akun Srikandi dan berhak untuk mengakses Srikandi untuk membantu dal merespon pengelola dan pengguna Srikandi jika terjadi kendala dengan lebih cepat dan efektif berkedudukan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah. 3
9.Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan teknologi informasi dan komunikasi yarrg dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah Daerah, lembaga pendidikan, pemsahaan, organisasi pol-itik, organisasi kemasyarakatan dan perseorang€rn. BAI} II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimalsudkan sebagai pedoman bagt Perangkat Daerah dalam pelaksanaan Srikandi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

a.mendukung percepatan pelaksanaan Srikandi di lingkungan Pemerintah Daerah;
b.mewujudkan kemudahan, efelrtivitas dan efisiensi serta tertib administrasi penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik; dan
c.menetapkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan kelancaran penyelenggaraan Kearsipan dinamis secara elektronik antar Perangkat Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.pemanfaatan Srikandi;
b.pengelola layanan Srikandi;
c.pengguna Srikandi;
d.penggunaan Srikandi;
e.sarana dan prasarana Srikandi;
f.pembinaan, pemantauan dan evaluasi Srikandi; dan
g.pendanaan.

BAB III

PEMANFAATAN SRIKANDI

Pasal 5

Srikandi digunakan pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah berupa pengintegrasian pengelolaan Kearsipan dinamis untuk mewujudkan keseragaman dan keterpaduan tata kelola Arsip yang berbasis elektronik.

BAB IV

PENGELOLA LAYANAN SRIKANDI

Pasal 6

(1)Pengelola layanan Srikandi terdiri atas: 4
1. a.pengelola layanan tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan keputusan Bupati; dan
2. b.pengelola layanan tilgkat Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah.
(2)Pengelola layanan tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertugas menyiapkan data dan informasi pada Srikaldil berupa tata naskah dinas, klasifikasi, jadwal retensi Arsip dan sistem klasifikasi keamanan dan akses Arsip dinamis.
(3)Pengelola layanan tingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bertugas men]'usun unit kerja, jabatal dan pengguna pada Srikandi.

BAB V

PENGGUNA SRIKANDI

Pasal 7

(1)Srikandi hanya dapat di akses oleh Pengguna Srikandi yang dibekali kode akses masuk.
(2)Pengguna Srikandi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.kepala Perangkat Daerah mempunyai kewenangan menerima surat masuk, memberikan disposisi, menandatangani dan mengirim naska-h dinas;
2. b.pejabat administrator Perangkat Daerah mempunyai kewenangal menerima disposisi pimpinan, meneruskan disposisi ke bawahan, memverifikasi naskah dinas dan membuat naskah dinas;
3. c.aparatur sipil negara yang bertugas sebagai pencatat surat masuk dan keluar Perangkat Daerah mempunyai kewenangan menginput/memonitor surat masuk/keluar, pemberkasan dan pengaturan nomor; dan
4. d.aparatur sipil negara Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan menerima disposisi dan membuat naskah dinas.
(3)Pengguna Srikandi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pelatihan agar dapat menggunakan Srikandi dengan efektif. BAII VI PENGGUNAAN SRIKANDI
(1)Penggunaan dilakukan meliputi:

Pasal 8

Srikandi dalam pengelolaan Arsip dinamis secara elektronik melalui proses bisnis yang

a.penciptaan Arsip;
b.penggunaan Arsip;
c.pemeliharaan Arsip; dan
d.penyusutan Arsip.

(2)Penciptaan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh Pengguna Srikandi berdasarkan ketentuan tata naskah dinas yang sudah diintegrasikan dalam Srikandi.
(3)Penggunaan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan oleh Pengguna Srikandi berdasarkan ketentuan sistem klasifikasi keamanan akses Arsip dinamis yang sudah diintegrasikan dalam Srikandi pada ayat (1) huruf c, dilakukan oleh Pengguna Srikandi berdasarkan ketentuan klasifikasi Arsip yang sudah diintegrasikan dalam Srikandi.
(4)Penyusutan Arsip sebagaimara dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan oleh Pengguna Srikandi berdasarkan ketentuan jadwal retensi Arsip yang sudah diitegrasikan dalam Srikandi.
(5)Proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti alur proses bisnis pengelolaan Arsip dinamis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

SARANA DAN PRASARANA SRIKANDI

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah dalam penerapan Srikandi menyediakan sarana dan prasarana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Sarana dan prasarana Srikandi terdiri atas:
1. a.tanda tangan elektronik;
2. b.jaringan internet/ intranet; dan
3. c.perangkat keras dan perangkat lunak.
(3)Tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan kepada pejabat yang mempunyai kewenangan menandatangani naskah dinas yang telah disertifikasi oleh Badan Siber dan Sandi Negara.
(4)Tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berguna sebagai:
1. a.alat verifikasi dan otentikasi pada Srikandi; dan
2. b.kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Apabila terjadi kendala dan gangguan teknis pada sarana dan prasarana yang tidak bisa dikendalikan, pengelolaan Kearsipan dapat dilaksanakan secara manual serta disediakan Pusat Perbantuan (Helpdesl) melalui group wlnttsapp helpdesk aplikasi Srikandi, yang berisi anggota Admin Srikandi di seluruh Perangkat Daerah.

BAB VIII

PEMBINAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI SRIKANDI

Pasal 10

(l) Kepala Perangkat Daerah dan unit khusus bertanggung jawab terhadap organisasi bersifat pelaksalaan dan 5 5 pengelolaan Srikandi di lingkungan kerja masing-masing.

(2)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Kearsipan bertanggung jawab melakukan pembinaan, pemantauan, dan eva,luasi pelaksanaan dan pengelolaan Srika-ndi lingkungan Pemerintah Daerah.
(3)Pembinaan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan dan pengelolaan Srikandi lingkup Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
(4)Perangkat Daerah yang yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika bertanggung jawab melakukan pembinaan, pemarrtauarr, dan evaluasi terhadap kemudahan akses, keamanan data dan informasi, serta infrastrulrtur Srikandi.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…