DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sragen Nomor 31 Tahun 2025

Nomor: 31
Tahun: 2025
Ditetapkan: 15 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Pengorganisasian, Jenis Pemeriksaan Kesehatan, Tata Laksana Pemeriksaan Kesehatan, Sumber Daya Manusia, Pembiayaan, Fasilitas, Sarana dan Prasarana, Pencatatan dan Pelaporan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen sebagai rumah sakit milik pemerintah daerah memiliki kewenangan dan kapasitas untuk menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan kesehatan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia perlu adanya penyelenggaraan pelayanan pemeriksaan kesehatan bagi Calon Pekerja Migran;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemeriksaan Kesehatan (Medical Check Up) Bagi Calon Pekerja Migran Indonesia di RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 SALINAN Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMERIKSAAN KESEHATAN (MEDICAL CHECK UP) BAGI CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr.SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2.Bupati adalah Bupati Sragen.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro Kabupaten Sragen yang selanjutnya disingkat RSUD adalah unit organisasi yang bersifat khusus dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
6.Direktur RSUD yang selanjutnya disebut Direktur adalah Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah RSUD.
7.Calon Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disingkat CPMI adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di Instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
8.Pemeriksaan Kesehatan adalah pemeriksaan dan penilaian terhadap kesehatan CPMI berupa pemeriksaan fisik, pemeriksaan jiwa sederhana, laboratorium, radiologi dan pemeriksaan penunjang lainnya oleh dokter penanggung jawab sarana kesehatan yang menyelenggarakan pemeriksaan Kesehatan.
9.Sarana pelayanan pemeriksaan kesehatan adalah tempat pelaksanaan pelayanan pemeriksaan kesehatan yang memenuhi pedoman pelayanan sarana pemeriksaan kesehatan CPMI atau pekerja migran serta persyaratan yang ditentukan dan ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
10.Dokter penanggung jawab sarana kesehatan yang menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan adalah dokter yang memiliki wewenang dan tanggung jawab penuh atas seluruh kegiatan pelayanan pemeriksaan kesehatan di fasilitas Kesehatan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan (medical check up) CPMI di RSUD.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam peningkatan kualitas Pemeriksaan Kesehatan (medical check up) CPMI bagi RSUD.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.pengorganisasian;
b.jenis Pemeriksaan Kesehatan;
c.tata laksana Pemeriksaan Kesehatan;
d.sumber daya manusia;
e.pembiayaan;
f.fasilitas, sarana dan prasarana; dan
g.pencatatan dan pelaporan.

BAB III

PENGORGANISASIAN

Pasal 5

(1)Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan CPMI dilaksanakan oleh RSUD melalui Klinik pelayanan CPMI yang ditunjuk oleh Direktur.
(2)Untuk menjamin mutu dan keterpaduan penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan bagi CPMI, Direktur RSUD membentuk Tim Pelaksana Pemeriksaan Kesehatan CPMI yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur.
(3)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.unsur tenaga medis;
2. b.tenaga perawat;
3. c.tenaga laboratorium;
4. d.tenaga radiologi;
5. e.tenaga psikologi/psikiatri;
6. f.tenaga rekam medis;
7. g.tenaga elektromedis;
8. h.tenaga teknologi informasi; dan
9. i.tenaga administrasi serta keuangan

Pasal 6

(1)Tim Pelaksana Pemeriksaan Kesehatan CPMI mempunyai peran sebagai pelaksana teknis dalam menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan secara profesional, terstandar, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan CPMI di RSUD.
(2)Tim Pelaksana Pemeriksaan Kesehatan CPMI mempunyai fungsi:
1. a.merencanakan dan menjadwalkan Pemeriksaan Kesehatan bagi CPMI sesuai standar pelayanan yang berlaku;
2. b.melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan secara menyeluruh, meliputi pemeriksaan fisik, laboratorium, radiologi, psikologis, dan pemeriksaan penunjang lainnya;
3. c.mencatat dan mendokumentasikan hasil pemeriksaan dalam sistem informasi rumah sakit;
4. d.menyusun dan menerbitkan surat keterangan hasil pemeriksaan sebagai salah satu syarat keberangkatan CPMI;
5. e.menjaga kerahasiaan dan keamanan data CPMI sesuai dengan ketentuan etika profesi dan peraturan perundang- undangan; dan
6. f.melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal verifikasi data, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

BAB IV

JENIS PEMERIKSAAN KESEHATAN

Pasal 7

(1)Pemeriksaan kesehatan CPMI mencakup:
1. a.pemeriksaan fisik umum;
2. b.pemeriksaan laboratorium;
3. c.pemeriksaan radiologi;
4. d.pemeriksaan psikologi; dan/atau
5. e.kejiwaan.
(2)Standar pelayanan Pemeriksaan Kesehatan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

BAB V

TATA LAKSANA PEMERIKSAAN KESEHATAN

Pasal 8

(1)Tata laksana Pemeriksaan Kesehatan bagi CPMI di RSUD diselenggarakan sesuai dengan standar operasional prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Tata laksana Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan:
1. a.pendaftaran dan verifikasi identitas CPMI serta pengambilan sidik jari dan foto;
2. b.pelaksanaan pemeriksaan oleh tim yang berwenang;
3. c.dokumentasi dan pencatatan hasil pemeriksaan;
4. d.penerbitan sertifikat Kesehatan dan buku kesehatan; dan
5. e.pelaporan hasil kepada instansi terkait.
(3)Proses pemeriksaan dilakukan sesuai dengan standar pelayanan dan prinsip keselamatan pasien.
(4)Dalam hal hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa CPMI tidak memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan, RSUD memberikan informasi dan rujukan tindak lanjut kepada yang bersangkutan.

BAB VI

SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 9

(1)Pemeriksaan Kesehatan CPMI dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan sesuai dengan bidangnya.
(2)RSUD menyediakan tenaga medis, tenaga perawat, tenaga laboratorium, tenaga radiologi, tenaga rekam medis, tenaga elektromedis, psikolog, dan petugas administrasi.
(3)Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjaga kerahasiaan dan integritas hasil pemeriksaan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 10

(1)Pemeriksaan Kesehatan CPMI dikenakan biaya yang dibebankan kepada CPMI atau pihak yang mengirim.
(2)Biaya dalam Pemeriksaan Kesehatan CPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan tarif retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…