DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sragen Nomor 34 Tahun 2025

Nomor: 34
Tahun: 2025
Ditetapkan: 26 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfatan Insentif Pemungutan Pajak Dan Retribusi Daerah Yang Meliputi Ketentuan ayat (1) Pasal 2 diubah, Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah, Ketentuan Pasal 7 diubah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa seiring dengan meningkatnya kebutuhan pelayanan publik dan pelaksanaan kebijakan fiskal baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pemerintah Kabupaten Sragen menerima hasil pajak dalam bentuk opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang memerlukan pengaturan mengenai insentif bagi aparatur pelaksana agar pelaksanaannya efektif, transparan, dan akuntabel;
c.bahwa Peraturan Bupati Sragen Nomor 13 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah belum mencakup ketentuan mengenai insentif untuk pemungutan opsen PKB dan opsen BBNKB, sehingga perlu dilakukan perubahan guna menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah; SALINAN SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9);
5.Peraturan Bupati Sragen Nomor 35 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2024 Nomor 35);
6.Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2024 Nomor 13); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2024 Nomor 13) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan ayat (1) Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)BPKPD bertindak sebagai instansi pelaksana pemungutan Pajak Daerah yang meliputi:
1. a.PBB-P2;
2. b.BPHTB;
3. c.PBJT atas; 3-
  1. 1.makanan dan/atau minuman;
  2. 2.tenaga listrik;
  3. 3.jasa perhotelan;
  4. 4.jasa parkir; dan
  5. 5.jasa kesenian dan hiburan;
4. d.Pajak Reklame;
5. e.PAT;
6. f.Pajak MBLB;
7. g.Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan
8. h.Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
(2)Perangkat Daerah pelaksana pemungutan retribusi meliputi:
1. a.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan, pertanian dan perikanan untuk retribusi: I . penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah;
  1. 2.pelayanan persampahan;
  2. 3.pelataran;
  3. 4.harian los;
  4. 5.pelayanan penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan;
  5. 6.pelayananan rumah potong hewan ternak; dan
  6. 7.penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
2. b.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urLlsan pemerintahan bidang perhubungan untuk retribusi:
  1. 1.pelayanan parkir di tepi ja-lan umum; dan
  2. 2.penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalarr.
3. c.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi usaha kecil dan menegal, perindustrian dan perdagangan untuk retribusi:
  1. 1.pelayanan persampahan;
  2. 2.pelataran;
  3. 3.los;
  4. 4.kios;
  5. 5.pelayanan tempat khusus parkir;
  6. 6.penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
  7. 7.pernanfaatan aset Daerah.
4. d.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum untuk retribusi:
  1. 1.penyediaan dan/atau penyedotan kakus;
  2. 2.pemanfaatan aset Daerah; dan
  3. 3.Persetujuan Bangu.nan Gedung.
5. e.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup untuk retribusi:
  1. 1.pelayanan persampahan; dan
  2. 2.penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan.
6. f.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat, permukiman, pertanahan dan tata ruang untuk retribusi:
  1. 1.penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah;
  2. 2.pemanfaatan aset Daerah; dan
  3. 3.penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan.
7. g.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemuda olah raga dan pariwisata untuk retribusi:
  1. 1.penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan;
  2. 2.pelayanan tempat rekreasi pariwisata;
  3. 3.pelayanan tempat olah raga; dan
  4. 4.pemanfaatan aset Daerah.
  5. 2.Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Target kinerja rencana penerimaan Pajak Daerah PBJT atas Makanan dan/atau minuman, PBJT atas Jasa Perhotelan, PBJT atas Jasa Parkir, PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan, PBB, Pajak BPHTB, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak MBLB, Opsen Pajak PKB dan Opsen Pajak BBNKB yang ditetapkan dalam APBD yang dijabarkan dalam triwulan sebagai berikut:
1. a.sampai dengan triwulan I sebesar 15% (lima belas persen);
2. b.sampai dengan triwulan II sebesar 40% (empat puluh persen);
3. c.sampai dengan triwulan III sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
4. d.sampai dengan triwulan IV sebesar 100% (seratus persen); dan
5. e.pencapaian target kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. 1.apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15% (lima belas perseratus) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan II;
  2. 2.apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15% (lima belas perseratus), insentif tidak diberikan pada awal triwulan II; -5
  3. 3.apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 4O"/o (empat puluh perseratus) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II;
  4. 4.apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 4O%o (empat puluh perseratus), insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III;
  5. 5.apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang darr 7 5o/o (tujuh puluh lima perseratus), insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV;
  6. 6.apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima perseratus) atau lebih, insentif diberikan pada awa-l triwulan IV;
  7. 7.apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 1007o (seratus perseratus) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan;
  8. 8.apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus perseratus) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima perseratus), insentif diberikan untuk triwulan III dan triwrrlan sebelumnya yang belum dibayarkan;dan
  9. 9.Penetapan Target Kinerja penerimaan Pajak Daerah berupa Opsen PKB dan Opsen Pajak BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. (21 Target kinerja renc€ula penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik yang ditetapkan dalam APBD yang dijabarkan da-lam triwulan sebagai berikut:
6. a.sampai dengan triwulan I sebesar 25% (dua puluh lima persen);
7. b.sampai dengan trinulan II sebesar 50% (lima puluh persen);
8. c.sampai dengan triwulan III sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
9. d.sampai dengan triwulan IV sebesar 100%o (seratus persen); dan
10. e.Pencapaian target kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. 1.Apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 25o/o ldua puluh lima persen) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan II;
  2. 2.Apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari, 25o/o (dua puluh lima persen), insentif tidak diberikan pada awal triwulan II;
  3. 3.Apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 50% (lima puluh persen) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulal II;
  4. 4.Apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 50% (lima puluh persen), insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III;
  5. 5.Apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75% (tujuh puluh lima perseratus), insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV;
  6. 6.Apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima perseratus) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan IV;
  7. 7.Apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus perseratus) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan; dan
  8. 8.Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus perseratus) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima perseratus), insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.
(3)Target kinerja rencana penerimaan retribusi Daerah yang ditetapkan dalam APBD yang dijabarkan dalam triwulan sebagai berikut:
1. a.sampai dengan triwulan I sebesar 15% (lima belas persen);
2. b.sampai dengan triwulan II sebesar 40% (empat puluh persen);
3. c.sampai dengan triwulan III sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
4. d.sampai dengan triwulan IV sebesar 100% (seratus persen);
5. e.pencapaian target kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. 1.apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15% (lima belas perseratus) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan II;
  2. 2.apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15% (lima belas perseratus), insentif tidak diberikan pada awal triwulan II;
  3. 3.apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 40% (empat puluh perseratus) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II;
  4. 4.apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 40% (empat puluh perseratus), insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III;
  5. 5.apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75% (tujuh puluh lima perseratus), insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV;
  6. 6.apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima perseratus) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan IV; 7
  7. 7.apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus perseratus) atau lebih, insentif diberikan untuk triwrrlan yang belum dibayarkan; dan B. apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus perseratus) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima perseratus), insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.
  8. 3.Ketentuan Pasal berikut: 7 diubah sehingga berbunyi sebagai Diundangkan di Sragen pada tanggal 26 November 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN, Dr ttd HARGIYANTO

Pasal 7

Ketentuan mengenai pembagian insentif bagi pejabat dan pegawai perangkat Daerah pelaksana pemungutan pajak Daerah dan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditambah Nomor 6 yang mengatur besaran insentif bagi pejabat dan pegawai perangkat Daerah pelaksana pemungut Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal Ii Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen. Ditetaplsl di Sragen pada tanggal 26 November 2025 BUPATI SRAGEN, ttd SIGIT PAMUNGKAS dengan aslinya DAERAH SRAGEN Hukum , s.Pd., s.H., M.si tI 4G BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2025 NOMOR 34 99803 1007 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 34 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

1.Besaran insentif bagi pejabat dan pegawai perangkat Daerah pelaksana pemungutan PBJT atas Makanan dan/atau minuman, PBJT atas Jasa Perhotelan, PBJT atas Jasa Parkir, PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah dan Pajak MBLB sebesar 5% dari rencana penerimaan pajak Daerah setelah dijadikan 100%. pembagiannya diatur sebagai berikut : Uraian Jabatan Prosentase (%) 1) Pejabat dan Pegawai Perangkat Daerah Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah a) Bupati 15 b) Wakil Bupati 8 c) Aparatur Sipil Negara (ASN) 73 d) Non ASN 4 2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c setelah dibulatkan menjadi 100% (seratus persen) diberikan kepada penerima insentif dengan perincian: a) Sekretaris Daerah 10 b) Kepala BPKPD Kabupaten Sragen 9.5 c) Sekretaris BPKPD Kabupaten Sragen 4 d) Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak BPKPD 4 e) Kepala Bidang Penagihan dan Pelaporan Pendapatan BPKPD 4 f) Kepala Bidang Anggaran BPKPD Kabupaten Sragen 3 g) Kepala Bidang Akuntansi BPKPD Kabupaten Sragen 3 h) Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah BPKPD Kab.Sragen 3 i) Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BPKPD Kabupaten Sragen 3 j) Pejabat struktural eselon IV, fungsional dan Pegawai fungsional umum BPKPD. 56.5 JUMLAH 100
2.Besaran insentif bagi pejabat dan pegawai perangkat Daerah pelaksana pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan atas tenaga listrik yang dihasilkan dijadikan menjadi 100% (seratus persen) pembagiannya diatur sebagai berikut : Uraian Jabatan Prosentase (%) 1) Pejabat dan Pegawai Perangkat Daerah Pelaksana Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik a) Bupati Sragen 15 b) Wakil Bupati Sragen 8.5 c) Aparatur Sipil Negara (ASN) 72.5 d) Non ASN 4 Jumlah 100 2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

c.setelah dibulatkan menjadi 100% (seratus persen) diberikan kepada penerima insentif dengan perincian: a) Sekretaris Daerah 11.5 b) Kepala BPKPD Kabupaten Sragen 10 c) Sekretaris BPKPD Kabupaten Sragen 4.5 d) Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak BPKPD 4.5 e) Kepala Bidang Penagihan dan Pelaporan Pendapatan BPKPD 4.5 f) Kabid Anggaran BPKPD 3.5 g) Kabid Akuntansi BPKPD 3.5 h) Kabid Perbendaharaan dan Pengelolaan Kasda BPKPD 3.5 i) Kabid Pengelolaan Barang Milik Daerah BPKPD 3.5 j) Pejabat Struktural eselon IV, Fungsional dan fungsional umum BPKPD 51 JUMLAH 100
1. 3.Besaran insentif bagi pejabat dan pegawai perangkat Daerah pelaksana pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar 5% dari rencana penerimaan pajak bumi dan bangunan setelah dijadikan 100%. pembagiannya diatur sebagai berikut :
a.Besarnya insentif setelah dibulatkan menjadi 100 % (seratus persen) diberikan kepada penerima insentif dengan perincian: Uraian Jabatan Prosentase (%) 1) Pejabat dan Pegawai Perangkat Daerah Pelaksana Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dengan perincian: a) Bupati 9.5 b) Wakil Bupati 4 c) Aparatur Sipil Negara (ASN) 67.5 d) Non ASN 4 e) Tingkat Kecamatan 5 f) Tingkat Desa/Kelurahan 5 g) Pemungut 5 Jumlah 100 2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
c.setelah dibulatkan menjadi 100% (seratus persen) diberikan kepada penerima insentif, dengan perincian: Prosentase (%) a) Sekretaris Daerah 5.5 b) Kepala BPKPD Kabupaten Sragen 5 c) Sekretaris BPKPD Kabupaten Sragen 3.5 d) Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan BPKPD 3.5 e) Kepala Bidang Penagihan dan Pelaporan Pajak BPKPD 3.5 f) Kepala Bidang Anggaran BPKPD Kabupaten Sragen 2.5 g) Kepala Bidang Akuntansi BPKPD Kabupaten Sragen 2.5 h) Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah BPKPD Kabupaten Sragen 2.5 i) Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BPKPD Kabupaten Sragen 2.5 j) Pejabat struktural eselon IV, Fungsional dan Pegawai fungsional umum BPKPD 69 Jumlah 100 3) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
e.setelah dibulatkan menjadi 100% (seratus persen) diberikan kepada penerima insentif dengan perincian: a) Camat 45 b) Sekretaris Camat 25 c) Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan 15 d) Kepala Seksi Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Kecamatan 15 Jumlah 100 4) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
f.setelah dibulatkan menjadi 100% (seratus persen) diberikan kepada penerima insentif dengan perincian: a) Kepala Desa/Kelurahan 40 b) Sekretaris Desa/Kelurahan 30 c) Kepala Urusan Umum/Kepala Urusan Keuangan/Kepala Seksi pada Desa/Kelurahan 30 Jumlah 100
1. 4.Besaran insentif bagi pejabat dan pegawai perangkat Daerah pelaksana pemungutan Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Sragen sebesar 5% dari rencana penerimaan setelah dijadikan 100%. pembagiannya diatur sebagai berikut: Uraian Jabatan Prosentas e (%) 1) Pejabat dan Pegawai Perangkat Daerah Pelaksana Pemungutan Pajak BPHTB, dengan perincian: a) Bupati 14 b) Wakil Bupati 7.5 c) Aparatur Sipil Negara (ASN) 69.5 d) Non ASN 4 e) PPAT 5 Jumlah 100 2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c setelah dibulatkan menjadi 100% (seratus persen) diberikan kepada penerima insentif dengan perincian: a) Sekretaris Daerah 10 b) Kepala BPKPD Kabupaten Sragen 9.5 c) Sekretaris BPKPD Kabupaten Sragen 4 d) Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan BPKPD 4 e) Kepala Bidang Penagihan dan Pelaporan Pajak BPKPD 4 f) Kepala Bidang Anggaran BPKPD Kabupaten Sragen 2.5 g) Kepala Bidang Akuntansi BPKPD Kabupaten Sragen 2.5 h) Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah BPKPD Kabupaten Sragen 2.5 i) Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BPKPD Kabupaten Sragen 2.5 j) Pejabat struktural eselon IV, Fungsional dan Pegawai fungsional umum BPKPD. 58,5 JUMLAH 100
2. 5.Besaran insentif bagi pejabat dan pegawai perangkat Daerah pelaksana pemungutan Retribusi Daerah sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan retribusi Daerah dijadikan menjadi 100% (seratus persen) pembagiannya diatur sebagai berikut : No Uraian Jabatan Prosentase (%) 1) Pejabat dan Pegawai Perangkat Daerah Pelaksana Pemungutan Retribusi Daerah
a.Bupati 15
b.Wakil Bupati 8
c.Pegawai Perangkat Daerah Pelaksana Pemungutan Retribusi Daerah 77 Jumlah 100 2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
c.setelah dibulatkan menjadi 100% (seratus persen) diberikan kepada penerima insentif dengan perincian:
a.Sekretaris Daerah 10
b.Kepala SKPD Pengelola Retribusi Daerah 8
c.Pegawai Perangkat Daerah Pelaksana Pemungutan Retribusi Daerah (ASN dan Non ASN) 82 Jumlah 100
1. 6.Besaran insentif bagi pejabat dan pegawai perangkat Daerah pelaksana pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar 5% dari rencana penerimaan pajak Daerah setelah dijadikan 100%. pembagiannya diatur sebagai berikut : Uraian Jabatan Prosentase (%) Pejabat dan Pegawai Perangkat Daerah Pelaksana pemungut Opsen PKB dan Opsen BBNKB, dengan perincian: a) Bupati 9.5 b) Wakil Bupati 4 c) Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN BPKPD 71,5 d) Tingkat Kecamatan 5 e) Tingkat Desa/Kelurahan 5 f) Lainnya 5 BUPATI SRAGEN, ttd SIGIT PAMUNGKAS

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…