DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sragen Nomor 39 Tahun 2025

Nomor: 39
Tahun: 2025
Ditetapkan: 16 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pengembangan Dan Pengelolaan Infrastruktur Jaringan Komunikasi Dan Data Pemerintah Daerah Yang Meliputi 1. prinsip pengembangan dan pengelolaan infrastruktur; jasa 2. jaringan komunikasi dan data; 3. arsitektur infrastruktur dalam pengembangan dan pengelolaan infrastruktur jaringan; 4. standar operasional prosedur pengembangan dan pengelolaan infrastruktur 5. pembiayaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen serta diperlukan adanya pengembangan dan pengelolaan infrastruktur jaringan Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Cerdas;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur Jaringan Komunikasi dan Data Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- SALINAN -z Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor I Tahurr 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Cerdas (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2022 Nomor 1); MEMUTUSKAN: : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR JARINGAN KOMUNIKASI DAN DATA PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yarrg memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sragen.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten Sragen dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen.
7.Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Kepala Diskominfo adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen.
8.Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, membuat laporan, menganalisis, memindahkan informasi dan/ atau menyebarkan informasi antar media.
9.Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada Pengguna Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. 3
10.Arsitektur Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk menghasilkan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terintegrasi. 1 1. Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Layanan SPBE adalah fungsi dari sistem aplikasi SPBE yang memberikan manfaat kepada pengguna SPBE.
12.Pengguna Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut pengguna SPBE adalah semua pemangku kepentingan yang memanfaatkan layanal SPBE, antara lain Pemerintah, Masyarakat dan Pelaku Usaha.
13.Aplikasi adalah perangkat lunak yalg menggabungkan beberapa litur tertentu dengan cara yang dapat diakses oleh pengguna.
14.Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yarrg mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan TIK secara elektronik ataupun non elektronik.
15.Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, Electronic Data Interclwnge (EDI), surat elektronik (electronic maitl, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah, memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
16.Infrastruktur Teknologi yang selanjutnya disebut Infrastruktur adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
17.Internet adalah jaringan komputer yang saling terhubung dan memiliki kemampuan membaca dan menguraikan Internet Protocol (IP) dan Transmission Control Protocol (TCP).
18.Internet Protocol atau Protokol Internet yang selaljutnya disingkat IP adalah protokol lapisan jaringan atau protokol lapisan internetwork yang digunakan oleh protokol IP untuk melakukan pengalamatan dan routing paket data antar host to host di jaringan computer berbasis IP. 4- lg.lP Public adalah IP yang bisa diakses langsung oleh internet.
20.Block IP Public adalah kelompok IP yang bisa diakses oleh internet.
21.Jaringan Lokal atau Lacal Area Network yang selanjutnya disebut I-AN adalah sekelompok komputer dengan perangkat pendukungnya yarrg terhubung dan dapat berkomunikasi dalam area kerja tertentu.
22.Wide Area Network yang selanjutnya disebut WAN adalah dua atau lebih LAN yang terhubung dan dapat berkomunikasi.
23.Konektor adalah alat yang menghubungkan kabel dengan network adapter.
24.Terminasi WAN adalah ujung atau pusat dari jaringan WAN.
25.Netutork Interface adalah sebuah antarmuka dalam jaringan telekomunikasi yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antar sebuah host ke host lain ataupun ke network.
26.Router adalah sebuah alat yalg mengirimkan paket data melalui sebuah jaringan atau internet menuju tujuannya melalui sebuah proses yang dikenal sebagai routing.
27.Router Intranet adalah sebuah alat yang mengirimkan paket data melalui sebuah jaringan intranet menuju tujuannya melalui sebuah proses yang dikenal sebagai routing.
28.Gateu.tag Rozler adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk menghubungkan satu jaringan komputer dengan satu atau lebih jaringan komputer dengan menggunakan komunikasi yang berbeda sehingga informasi dari satu jaringan komputer dapat dialirhantarkan ke jaringan komputer yang dengan kaidah jaringan yang berbeda.
29.Switch adalah suatu komponen jaringan komputer yalg berfungsi untuk menghubungkan beberapa perangkat komputer agar dapat melakukan pertukaran paket, menerima, memproses dan meneruskan data ke perangkat yang dituju.
30.Stuttch Manageable adaJah sruitchyang dapat dikonhgurasi karena memiliki sistem operasi di dalamnya.
31.Switch Non Manageable adalalt sruitch yang tidak dapat dikonfigurasi dan hanya berfungsi sebagai penghubung.
32.Ethernet Switch adalah interkoneksi perangkat yang beke{a di lapisan data-link (lapisan dua) dari model referensi OSI (Open System,s Interconnectionl.
33.Pouer Supplg adalah suatu komponen komputer yang mempunyai fungsi sebagai pemberi tegangan serta arus listrik kepada komponen-komponen komputer lainnya.
34.Terminal pouer supplg adalah soket atau jack koneksi yang berada di luar unit pouer supplg.
35.Port Stritch adalah soket atau jack koneksi yang berada di luar unit stuitctt-
36.Loop adalah rangkaian tertutup.
37.Wireless Acces Point adilaJl perangkat keras yang memungkinkan perangkat uireless lain untuk terhubung ke jaringan kabel menggunakan wifi.
38.Karhr Jaringan atau Netuork Adapter adaJah sebuah kartu yang berfungsi sebagai jembatan dari komputer ke sebuah jaringan komputer.
39.Kabel Unshield Tutisted Pair yang selanjutnya disingkat UTP adalah kabel yang khusus untuk transmisi data, yang terdiri dari 4 pasang (biru, oranye, hijau, dan coklat) kabel yang
40.dipilih menurut aturan tertentu dan digunakan untuk mentransfer/ menerima data. 4 1. Kabel Shielded Twisted Pairyang selanjutnya disingkat STP adalah sebuah bagian dari kabel yang terbuat dari tembaga dengan adanya 2 pembungkus, yang setiap bagiannya memiliki pelindung yang terbuat dari timah yang setiap pasangnya pasti dilapisi oleh pelindung.
42.Kartu jaringan UTP adalah karfu jaringan yang digunakan untuk menghubungkan jaringan dengan media kabel UTP.
43.Kartu jaringan uireless adalah kartu jaringan yang digunakan untuk menghubungkan jaringan dengan media tanpa kabel atau wih.
44.Rak Wallmount adalah rak khusus yang digunakan untuk melindungi peralatan jaringan.
45.Trag adalah sebuah pelindung kabel jaringan.
46.Area Hotspot adalah area dimana seorang client dapat terhubung dengan jaringan internet secara urireless.
47.Conuerter Optic adalah perangkat jaringan yang memungkinkan untuk menghubungkan dua jenis media yang berbeda seperti twisted pair dengan kabel serat optik.
48.Urintemtptible Pouer Supplg yang selanjutnya disingkat UPS adalah perangkat yang menggunakan baterai backtp sebagai catuan daya alternatif untuk dapat memberikan suplai daya yang tidak terganggu untuk perangkat elektronik yang terpasang.
49.Hak akses adalah izin atau hak istimewa yang diberikan kepada pengguna, program atau uorkstation untttk membuat, megubah, menghapus atau melihat data dan file dalam sebuah sistem.
50.Fireutall adalah sistem keamanan untuk mengelola dan memantau trarfrc masuk dan keluar berdasarkan aturan keamanan yang sudah ditentukan.
51.Seruer adalah sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu dalam sebuah jaringan komputer.
52.Seruer Gateuag adalah suatu perangkat yang menghubungkan jaringan komputer yarrg satu atau lebih -6 jaringan komputer dengan media komunikasi yang berbeda sehingga informasi pada saat jaringan komputer dialihkan akan berbeda dengan media jaringan yang berbeda.
53.Seruer Public adalah seruer yarrg melayani akses publik dan bisa diakses langsung oleh publik.
54.Seruer Proxg adalah sebua-h perantara (sistem komputer atau aplikasi) yang bertindak sebagai perantara permintaan dari klien mencari sumber daya dari server lain.
55.Proxg Caclw Seruer adalah sebuah seruer yang berfungsi untuk menyimpan data dari situs yang pernah dikunjungi dalam bentuk caclrc sehingga situs dapat dibuka lebih cepat ketika diakses kembali.
56.Network Virus Wall adalah alat yang digunakan untuk memfilter seluruh tralfic janngan.
57.Vendor adalah pihak (lembaga atau perorangan) yang menyediakan/menjual bahan baku, bahan penolong, jasa atau produk yang diolah atau dijual kembali oleh perusahaan lain untuk menunjang kinerja perusahaan tersebut.
58.Lisensi adalah pemberian izrn dai pemilik barang/jasa kepada pihak yang menerima lisensi untuk menggunakan barang/jasa yang dilisensikan.
59.Parental Guard adaJah sebuah fitur keamanan untuk memfilter konten yang tidak layak.
60.Administrasi Jaringan adalah sebuah peke{aan dari para administrator jaringan yang bertugas untuk mengatur sebuah jaringan komputer baik dalam skala kecil maupun skala besar. 6L. Passu-nrd adalah kumpulan karalrter atau string yang digunakan oleh pengguna jaringan atau sebuah sistem yang mendukung banyak pengguna untuk memverilikasi identitas dirinya kepada sistem keamanan yElng dimiliki oleh jaringan atau sistem tersebut.
62.Internet Seruice Prouider yang selanjutnya disingkat ISP adalah perusahaan atau badan yang menyediakan jasa sambungan internet dan jasa lainnya yang berhubungan.

Pasal 2

Maksud dan tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pengembangan dan pengelolaan infrastruktur jaringan di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

1.prinsip pengembangan dan pengelolaan infrastruktur; 7
2.jaringan komunikasi dan data;
3.arsitektur infrastruktur dalam pengembangan dan pengelolaan infrastruktur jaringan;
4.standar operasional prosedur pengembangan dan pengelolaan infrastruktur jaringan; dan
5.pembiayaan.

BAB II

PRINSIP PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR JARINGAN KOMUNIKASI DAN DATA

Pasal 4

(1)Pengembangan dan pengelolaan infrastruktur jaringan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:
1. a.efrsiensi;
2. b.efektilitas;
3. c.keterpaduan;
4. d.kesinambungan;
5. e.interoperabilitas;
6. f.akuntabilitas; dan
7. g.keamanan.
(2)Prinsip efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pengembangan dan pengelolaan infrastrulrtur jaringan komunikasi dal data Pemerintah Daerah agar tepat guna sesuai dengan kebutuhan.
(3)Prinsip efektifrtas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakart optimalisasi pengembaagan dan pengelolaan infrastruktur jaringan komunikasi dan data Pemerintah Daerah agar berhasil guna sesuai dengan kebutuhan. (a) Prinsip keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengintegrasian pengembangan dan pengelolaan infrastruktur jaringan komunikasi dan data Pemerintah Daerah.
(5)Prinsip kesinambungan sebagaimana dimaksud ayat (l) huruf d merupalan pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan infrastruktur jaringan komunikasi dan data Pemerintah Daerah secara terencana, bertahap, dan terus menerlls sesuai dengan perkembangannya.
(6)Prinsip interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf e merupalan koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem da-lam rangka pertukaran data dan informasi.
(7)Prinsip akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungiawaban dari pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan infrastruktur jaringan komunikasi dan data Pemerintah Daera-l.-
(8)Prinsip keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan perlindungan data terhadap kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data dan informasi pada saat pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan infrastruktur jaringan komunikasi dan data Pemerintah Daera-h. BAII NI ARSITEKTUR INFRASTRUKTUR DAI.AM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR JARINGAN

Pasal 5

(1)Pengembangan dan pengelolaan infrastruktur jaringan Pemerintah Daerah mengacu pada Arsitelrtur SPBE.
(2)Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur jaringan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Diskominfo.
(3)Pengembangan dan pemeliharaan infrastrulrtur jaringan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilalsanakan seca.ra terpusat di Diskominfo.
(4)Pengembangan infrastruktur jaringan pada Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait dan melibatkan Diskominfo.
(5)Pengembangan infrastruktur jaringan meliputi kegiatan membangun koneksi jaringan baru dan/atau pengembangan koneksi jaringan yang sudah ada.
(6)Pengembangan infrastrulrtur jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan memperhatikan aspek:
1. a.keamanan infrastruktur jaringan
2. b.kestabilan koneksivitas infrastruktur jaringan
3. c.meningkatkan kesadaran pengguna al<an pentingnya keamanan dalam menggunakan teknologi informasi, dan
4. d.menjamin ketersediaan layanan koneksi dan akses infrastrulrhrr jaringan bagi Perangkat Daerah.

BAB IV

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR JARINGAN

Pasal 6

(1)Prosedur pengembangan infrastruktur jaringan baru untuk gedung dan sarana prasarana publik yang telah terbangun sebagai berikut:
1. a.perangkat daerah mengajukan permohonan pengembangan infrastrulrhrr jaringan baru disertai dengan tujuan dan lokasi penambahannya kepada Kepala Diskominfo; dan I
2. b.pengembangan infrastruktur jaringan baru dilaksanakan berdasarkan hasil koordinasi antara Diskominfo dengan Perangkat Daerah yang bersangkutan.
(2)Prosedur pengembangan infrastruktur jaringan baru untuk gedung dan sarana prasarana publik yang akan dibangun adalah sebagai berikut:
1. a.perangkat Daerah mengajukan permohonan pengembangan infrastruktur jaringan baru disertai dengan tujuan dan lokasi penambahannya kepada Kepala Diskominfo pada saat pen,'usunan Detail Engineering Design; dan
2. b.pengembangan infrastruktur jaringan baru dilaksanakan berdasarkan hasil koordinasi antara Diskominfo dengan Perangkat Daerah yang bersangkutan.
(3)Pengembangan infrastrulrtur jaringan menggunalan standar instalasi jaringan sebagai berikut:
1. a.untuk keamanan Instalasi kabel UTP dalam gedung harus menggunakan trau;
2. b.terminasi WAN termasuk seluruh perangkat pendukungnya dipasang di tempat tersendiri, yang aman, mudah diakses dan tidak bercampur dengan peralatan lain;
3. c.seluruh perangkat terminasi LAN atau WAN dipasang dengan rapi dengan topologi y€rng seragam sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan;
4. d.sutitch dipasang di tempat yang aman, kemudahan instalasi dan dijangkau untuk pemeliharaan jaringan;
5. e.dalam insta-lasi jaringan, tidak diperbolehkan tedadi loop atau perulangan jalur data, yaitu kondisi di mana paket data berputar-putar tanpa henti dalam jaringan; f . terminal pouer supplq untuk seluruh perangkat jaringan LAN dan/atau WAN tidak boleh digunakan untuk perangkat elektronik lainnya; dan
6. g.setiap perangkat yang terpasang di badan tower disambungkan ke sistem pentanahan (grounding sgsteml.

Pasal 7

Ketentuan mengenai pengembangan Infrastruktur LAN Perangkat Daerah disesuaikan dengan standar topologi LAN Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Ketentuan mengenai pengembangan infrastrulrhrr jaringan antar Perangkat Daerah yang disesuaikan dengan standar topologi jaringan WAN Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagran tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Pengembangan infrastruktur jaringan antar Perangkat Daerah dapat memanfaatkan tiang penopang jaringan telekomunikasi dan penopang jaringan listrik serta penerangan jalan yang berada di Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Peralatan yang dibutuhkan dalam membangun infrastruktur jaringan paling sedikit meliputi:
1. a.routen
2. b.switch:
3. c.tuireless access point;
4. d.kartu jaringan;
5. e.rak wallmount,
6. f.trag; g- kabeL fiber optic,
7. h.kabel UTP/STP; dan
8. i.konektor.
(2)Peratatan berupa router sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf a minimal memiliki 2 (dua) netuork intedace.
(3)Peralatan berupa sr.uifch sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menggunakan switch manageable dan/atau stttitch non manageable gigabit.
(4)Peralatan berupa uireless access point sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c menggunakan standar Institute of Eledrbal and Electrics Engineers (IEEE) 802.11, mendukung metode peng€rm€mErn minimal WPA dan mendukung manajemen satu dashboard, kecuali untuk area hotspot.
(5)Peralatan berupa kartu jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d menggunakan kartu jaringan UTP dengan standar sistem Ethernet IEEE dan/atau kartu jaringan wireless dengan standar sistem minimal IEEE ao2.llg/n, frekuensi 2.4 GHz, 5.8 GHz dan transmisi minimal 54 Mbit/s dan mendukung metode pengamanan minimal WPA.
(6)Peralatan berupa rak uallmount sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e memiliki kipas pendingin dan fentilasi yang cukup dan perawatan rak uallmount dilakukan secara berkala.
(7)Peralatan benrpa tray sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terbuat dari bahan PVC (Poli Vinil Cloridal.
(8)Peralatan berupa kabel fiber optic sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g minimal berjumlah 2 (dua) core.
(9)Peralatan berupa kabel UTP/ STP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufh bertipe CAT-6.
(10)Peralatan berupa konektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i bertipe modular SPBC/RJ4S CAT-6. Pasal 1 1 [lJ Standar tata ruang dan perangkat infrastruktur jaringan terdiri atas:
1. a.standar tata ruang dan perangkat router
2. b.standar tata ruang dan perangkat fireuall;
3. c.standar tata ruang dan perangkat switclq
4. d.standar tata ruang dan perangkat uireless access point;
5. e.starrdar tata ruang dan perangkat conuerter optrq dan
6. f.standar tata ruang dan perangkat kabel infrastruktur jaringan.
(2)Standar tata m€rng dan perangkat router sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu peletakan router pada posisi yang aman, mudah pengelolaannya, mempunyai baclatp daya listrik melalui UPS.
(3)Standar tata ruang dan perangkat firewatl sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu peletakan fireu-tall pada rak di ruang server yang dilengkapi dengal pendingin udara dan mempunyai backup daya listrik melalui UPS.
(4)Standar tata ruang dan perangkat su,,itch sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu peletakan suitch pada posisi yang aman dan mudah pengelolaannya, pengkabelan switch rapi, tertutup dan dilengkapi dengan label.
(5)Standar tata ruang dan perangkat wireless access point sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu pemasangan ruireless dengan memperhatikan keamanan, luas jangkauan dan mudah pengelolaannya serta terhubung dengan infrastruktur jaringan yang dikoordinasikan dan menggunakal pengaturan hak akses dari Diskominfo. [6J Standar tata ruang dan perangkat conuerter opttc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu penempatan conuerter optic pada rak tuallmount yang dilengkapi fan dengan posisi yang aman dari gangguan dan mudah pengelolaannya dan terhubung dengan infrastruktur Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh Diskominfo. [7J Standar tata ruang dan perangkat kabel infrastruktur jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu instalasi kabel infrastruktur jaringan di dalam ruangan kabel dengan memasukkannya ke dalam trag yang sesuai dengan kapasitas kabel, aman dari gang;uan, tidak mengganggu kegiatan dan terhindar dari aliran interfensi listrik tegangan tinggi atau instalasi kabel infrastruktur jaringan di luar ruang ya,ng menempel pada dinding, kabel dimasukan dalam pipa paralon, pemasangan dengan posisi menggantung menggunakan kawat penggantung dan terhubung dengan infrastruktur jaringan Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen yang dikoordinasikan oleh Diskominfo.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…