Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pedoman Pengelolaan Media Sosial Di Lingkungan Pemerintah Daerah Yang Meliputi a. media sosial Pemerintah Daerah; b. asas dan prinsip; c. manfaat dan sasaran; d. pengelolaan media sosial; e. sarana prasarana laporan dan evaluasi; dan f. biaya.
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Pemerintah Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud sebagai pedoman bagi PD dalam mengelola media sosial Pemerintah agar dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat luas.
Pedoman pengelolaan media sosial bertujuan untuk:
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
BAB II
BAB III
Pengelolaan media sosial dilaksanakan berdasarkan asas:
Pengelolaan Media Sosial menggunakan prinsip:
BAB IV
Pedoman Pengelolaan Media Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bermanfaat untuk menciptakan pengertian dan pemahaman pengelola media sosial pada PD dalam hal:
Sasaran dari pedoman pengelolaan media sosial meliputi:
BAB V
Dalam menyusun perenc€uraan pengelolaan media sosial, harus didasarkan pada prinsip pelayanan publik yang meliputi:
Membuka PDF…