DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sragen Nomor 47 Tahun 2025

Nomor: 47
Tahun: 2025
Ditetapkan: 23 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2027 Yang Meliputi 1. penyusunan HSPK; 2. HSPK; 3. pemanfaatan HSPK; dan 4. tata cara perubahan HSPK.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka efektif dan efisien pembangunan fisik harus berpedoman dengan Harga Satuan Pokok Kegiatan tersebut;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2027; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- SALINAN SALINAN Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2027.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kabupaten Sragen.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
5.Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah harga komponen kegiatan fisik/non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan standar harga satuan sebagai elemen penyusunannya.
6.Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
7.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini berfungsi sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun anggaran biaya pelaksanaan kegiatan konstruksi Tahun Anggaran 2027.

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai:

a.pedoman dalam perencanaan anggaran; dan
b.pedoman dalam melaksanakan belanja.

Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini agar dalam pelaksanaan belanja Daerah dapat optimal dengan menerapkan prinsip efektifitas dan efisiensi.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

1.penyusunan HSPK;
2.HSPK;
3.pemanfaatan HSPK; dan
4.tata cara perubahan HSPK.

BAB II

PENYUSUNAN HSPK

Pasal 6

(1)Nilai HSPK dihitung berdasarkan:
1. a.standar harga satuan yang sudah ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
2. b.harga pasar yang berlaku.
(2)Nilai HSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan.
(3)Dalam penyusunan HSPK dibentuk tim penyusun yang dikoordinasikan oleh perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

Pasal 7

(1)HSPK Tahun 2027 terdiri atas:
1. a.HSPK pekerjaan bina marga;
2. b.HSPK pekerjaan sumber daya air; dan
3. c.HSPK pekerjaan cipta karya.
(2)Ketentuan mengenai perhitungan rincian Harga Satuan Pokok Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PEMANFAATAN HSPK

Pasal 8

HSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) merupakan:

a.pedoman batas tertinggi untuk perencanaan biaya pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD;
b.batas tertinggi untuk setiap jenis biaya pelaksanaan kegiatan; dan
c.standar penilaian kewajaran atas beban dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.

Pasal 9

(1)Dalam hal perhitungan rincian HSPK lebih tinggi maka dasar pelaksanaan menggunakan survei harga pasar.
(2)Dalam hal standar harga satuan yang digunakan dalam perhitungan HSPK telah terdaftar dalam E-Katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa, harga yang dipakai merupakan harga sebagaimana tercantum pada E-Katalog sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB V

TATA CARA PERUBAHAN HSPK

Pasal 10

(1)Penambahan dan perubahan jenis kegiatan dapat dilakukan dengan persetujuan Bupati.
(2)Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala SKPD kepada Bupati.
(3)Tata cara dan prosedur perubahan HSPK dilakukan sesuai dengan ketentuan tentang tata cara dan prosedur penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. KETENTUAN PENUTUP Peraturan Bupati diundangkan.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…