DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sragen Nomor 6 Tahun 2025

Nomor: 6
Tahun: 2025
Ditetapkan: 10 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Arah Kebijakan, Pengembangan Anak Usia DIni Holistik-Integratif, Strategi dan Sasaran, Tugas dan Tanggung Jawab, Penyediaan layanan Paud HI pada Satuan Pendidikan, Gugus Tunas, Peran Serta Masyarakat, Pendanaan, Penghargaan, Pembinaan dan Pengawasan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sragen.
4.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
5.Anak Usia Dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun.
6.Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif yang selanjutnya disingkat PAUD-HI adatah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam darr saling terkait secara stimulan, sistematis, dan terintegrasi.
7.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pengembangan PAUD-HI.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan arahan kebijakan terselenggaranya layanan PAUD-HI menuju terwujudnya anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria dan berakhlak mulia.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi:

a.PAUD-HI;
b.strategi dan sasaran;
c.tugas dan tanggung jawab;
d.penyediaan layanan PAUD-HI di Satuan Pendidikan;
e.gugus tugas;
f.peran serta masyarakat;
g.pendanaan;
h.penghargaan; dan
i.pembinaan dan pengawasan.

BAB II

ARAH KEBIJAKAN

Pasal 5

(1)Arah kebijakan pengembangan Anak Usia Dini dilakukan secara holistik integratif. 4
(1)(2t
(2)fuah kebijakan pengembangan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
1. a.peningkatan akses pemerataan dan berkesinambungan serta kelengkapan jenis pelayanan PAUD-HI;
2. b.peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan PAUD-HI;
3. c.peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas sektor kemitraan antar institusi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dan organisasi terkait baik lokal, nasional, maupun internasional; dan
4. d.penguatan kelembagaan dan dasar hukum serta pelibatan masyarakat termasuk dunia usaha dan media massa dalam penyelenggaraan PAUD- HI.

BAB III

PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK.INTEGRATIF

Pasal 6

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanal PAUD-HL Penyelenggaraan pelayanan PAUD-HI sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)dengan cara:
1. a.melaksanakan pelayanan pengembangan Anak Usia Dini;
2. b.melakukan pembinaan teknis kepada penyelenggaraan pelayanan:
3. c.melakukan supervisi atas kegiatan pengembangan Anak Usia Dini;
4. d.melakukan advokasi;
5. e.memberikan pelatihan kepada penyelenggaraan dan/atau tenaga pelayanan; dan
6. f.melakukan evaluasi dan pelaporan. Dalam penyelenggaraan pelayanan PAUD-HI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah memberi layanan berupa:
7. a.pendidikan;
8. b.kesehatan, gSzi dan perawatan;
9. c.kesejahteraan;
10. d.pengasuhan; dan
11. e.perlindungal. Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
12. a.layanan pengembangan anak sesuai standar pencapaian perkembangan anak;
13. b.pendidikan karakter dan penerapan disiplin positif; dan
14. c.Nomor pokok satuan pendidikan nasional dan data pokok peserta didik pada Pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat. Layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
15. a.memberikan fasilitasi untuk melakukan deteksi dini tumbuh kembang; dan
16. b.pemberian gizi dan pemberian vitamin A. Layanan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dalam bentuk:
17. a.perlindungal;
18. b.rehabilitasi untuk anak yang mengalami kasus kekerasan, atau penelantaran; dan
19. c.penyuluhan kepada orang tua.
(3)
(4)(s)
(6)l7l Layanan pengasuhan sebagairrrana dimaksud pada ayat (3) huruf d dalam bentuk penyuluhan kepada orang tua dan pemerintah desa tentang hak anak untuk mendapatkan pengasuhan anak.
(8)Layanan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dalam bentuk:
1. a.penyuluhan tentang jaminan keamanan; dan
2. b.perlindungan hukum dari tidak penelantaran dal kekerasan terhadap anak di dalam keluarga.

BAB IV

STRATEGI DAN SASARAN

Pasal 7

(1)Strategi pelaksanaan PAUD-HI pada Satuan Pendidikan dilaksanakan secara terkoordinasi dengan semua lintas sektor sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.
(2)Strategi pelaksaaaan PAUD-HI pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.sosialisasi kepada Satuan Pendidikan masyarakat dan pemangku kepentingan;
2. b.peningkatan advokasi, kemitraan, koordinasi dan kerjasama antar instansi Pemerintah, lembaga penyelenggaraan layanan dunia usaha dan organisasi terkait;
3. c.peningkatan kapasitas dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, masyarakat, penyelenggara, dan tenaga pelayanan;
4. d.penyediaan layanan yang merata dan tedangkau dan berkualitas dengan prioritas kepada anak dari keluarga miskin;
5. e.internalisasi nilai agama dan budaya;
6. f.pemberdayaan per€rn serta dan partisipasi tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat Pada umumnYa;
7. g.kemitraan dengan akademis, dunia usaha, dunia industri, organisasi mitra dan organisasi profesi; dan
8. h.meningkatkan komitmen, koordinasi dan kerjasama antar instansi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dan organisasi terkait.
(3)Strategi PAUD-HI pada Satuan Pendidikan dengan menerapkan:
1. a.standar pelayanan minimal bidang pendidikan anak usia dini sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
2. b.penyediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) desa terdapat 1 (satu) Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini.

Pasal 8

(1)Sasaran PAUD-HI pada Satuan Pendidikan di Daerah yaitu:
1. a.masyarakat, terutama orang tua dan keluarga yang mempunyai Anak Usia Dini;
2. b.Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat; 6
3. c.pendidikan dan tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. d.kader masyarakat seperti posyandu, bina keluarga balita, taman anak sejahtera, pembinaan kesejahteraan keluarga, dan kader- kader masyarakat yang sejenis;
5. e.penyelenggaraan pelayanan;
6. f.Pemerintah Daerah;
7. g.perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi keagamaan;
8. h.media massa; dan
9. i.lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan mitra pembangunan nasional dan internasional.
(2)Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.Satuan Pendidikan Anak Usia Dini berbentuk taman kanak- kanak; radhatul athfal; satuan paud sejenis; kelompok bermain; taman penitipan anak; atau bentuk Satuan Pendidikan anak usia dini jalur nonformal sejenis; dan
2. b.Satuan pendidikan nonformal berbentuk pusat kegiatan belajar masyarakat, sanggar kegiatan belajar atau Satuan Pendidikan nonformal sejenis.
(3)Penyelenggara pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, antara lain:
1. a.penyelenggara pelayanan kesehatan dan gtzi yakni pusat kesehatan masyarakat dengan didukung oleh jaringan pelayanan pusat kesehatan masyarakat dan jejaring fasilitasi pelayanan kesehatan;
2. b.penyelenggara pelayanan peningkatan kapasitas orang tua dan anggota keluarga lainnya dalam mengasuh dan membina tumbuh kembang anak yakni kelompok bina keluarga balita atau sebutan lainnya;
3. c.penyelenggaraan pelayanan pembangunan kesehatan bersumber daya masyarakat yakni pos pelayanan terpadu atau sebutan lainnya; dan
4. d.penyelenggaraan pelayanan keagamaan.
(1)Penyelenggaran PAUD-HI pada satuan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, pemerintah desa dan masyarakat.
(2)Pemerintah Daerah dan pemerintah desa mengupayakan ketersediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) desa/kelurahan terdapat 1 (satu) pendidikan anak usia dini dan pemerintahan desa juga dapat memberikan dukungan melalui alokasi dana desa. 7
(3)Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yakni anak sejak lahir sampai dengan 6 tahun dengan prioritas usia 5 sampai dengan 6 tahun.
(4)Penyelenggaraan pelayanan PAUD-HI pada satuan pendidikan oleh Pemerintah Daerah dilakukan secara terintegrasi, sinergi, dan berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

BAB V

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB Pasa-l 9

Pasal 10

(1)Bupati bertanggung jawab atas penyelenggaraan PAUD-HI di Tingkat Kabupaten.
(2)Camat bertanggung jawab atas penyelenggaraan PAUD-HI di Tingkat Kecamatan.
(3)Kepala Desa/Lurah bertanggung jawab atas penyelenggaraan PAUD- HI di Tingkat Desa/Kelurahan.

Pasal 11

(1)Penyelenggaraan PAUD-HI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilaksanakan oleh:
1. a.perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan;
2. b.perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan;
3. c.perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial,
4. d.perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
5. e.perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
6. f.perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
7. g.perangkat Daerah yang menyelenggaralan urusan pemerintah di bidang komunikasi.
(2)Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab oleh perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 12

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a melaksanakan pelayanal, fasilitasi, bimbingan telcris, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan pendidikan anak usia dini secara holistik integratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (21.

Pasal 13

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urLlsan pemerintah di bidang kesehatan sebagaimana dimalsud dalam Pasal I I ayat (1) huruf b melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan telaris, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan kesehatan B paling sedikit meliputi pemeriksaan kesehatan, gd, imunisasi, pemberian vitamin kepada anak, dan penyuluhan kesehatan untuk orang tua.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…