DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sragen Nomor 6 Tahun 2026

Nomor: 6
Tahun: 2026
Ditetapkan: 23 April 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang penghapusan Pasal 1 angka 7, perubahan Pasal 2, penambahan huruf i pada Pasal 2, perubahan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 4, perubahan Pasal 6, perubahan Pasal 7 huruf c, perubahan Pasal 9.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kabupaten Sragen masih menghadapi hambatan besar dalam mengakses permodalan lembaga perbankan konvensional akibat persyaratan yang ketat dan tingginya suku bunga, sehingga rentan terjebak pada praktik pinjaman tidak resmi;
c.bahwa untuk meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi lokal, diperlukan intervensi kebijakan berupa subsidi bunga atau pola kredit pembiayaan daerah yang spesifik sesuai dengan karakteristik dan kearifan lokal pelaku usaha di daerah;
d.bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan, maka Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kredit Usaha Rakyat Daerah Di Kabupaten Sragen perlu diubah dan disesuaikan;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kredit Usaha Rakyat Daerah di Kabupaten Sragen; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN SALINAN

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4.Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kredit Usaha Rakyat Daerah di Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2023 Nomor 10); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KREDIT USAHA RAKYAT DAERAH DI KABUPATEN SRAGEN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kredit Usaha Rakyat Daerah di Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2023 Nomor 10) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 angka 7 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sragen.
4.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5.Kredit Usaha Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat KURDA adalah kredit modal kerja kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak yang menjalankan usahanya di daerah dan memiliki agunan yang sesuai dengan kebijakan perbankan.
6.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
7.Lembaga Keuangan Penyalur Kredit adalah Lembaga Penyalur Program Kredit Pemerintah, perbankan, dan perusahaan pembiayaan yang menyalurkan kredit kepada debitur.
8.Debitur adalah Pelaku Usaha individu/perseorangan baik sendiri maupun dalam kelompok usaha atau badan usaha yang sedang menerima kredit/pembiayaan dari Penyalur Kredit/ Pembiayaan.
9.Penerima KURDA adalah individu/perseorangan baik sendiri sendiri maupun dalam kelompok usaha atau badan usaha yang melakukan usaha yang produktif.
10.Suku Bunga adalah tingkat bunga yang dikenakan dalam pemberian KURDA.
11.Margin adalah kesetaraan tingkat keuntungan yang diinginkan oleh pihak Bank Syariah penyalur KURDA, berdasarkan akad jual beli.
12.Bagi hasil adalah kesetaraan tingkat keuntungan yang diinginkan oleh pihak Bank Syariah penyalur KURDA, berdasarkan akad bagi hasil.
13.Subsidi Bunga, Margin, dan Bagi hasil adalah bagian bunga, margin, dan bagi hasil yang menjadi beban Pemerintah Daerah sebesar selisih antara tingkat bunga, margin, dan bagi hasil yang diterima oleh Penyalur Kredit/Pembiayaan dengan tingkat bunga, margin, dan bagi hasil yang dibebankan kepada Debitur.
14.Kelompok Usaha adalah kumpulan pelaku usaha yang dibentuk berdasarkan kesamaan kepentingan, kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya, tempat) dan/ atau keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
15.Sektor Produksi adalah sektor ekonomi yang menghasilkan barang dan/atau jasa.
16.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen.
2.Ketentuan Pasal 2 diubah dan ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf i sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Penyaluran KURDA bertujuan untuk:

a.mendorong percepatan pelaksanaan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja;
b.meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan bagi usaha produktif;
c.meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro dan kecil;
d.memfasilitasi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil guna mendapatkan akses permodalan dari Lembaga Keuangan Penyalur Kredit yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah;
e.inklusi Keuangan kepada Pelaku Usaha Mikro untuk dapat mengakses permodalan kepada Lembaga Keuangan Penyalur Kredit yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah;
f.menyediakan permodalan bagi Usaha Mikro dengan suku bunga rendah pada Lembaga Keuangan Penyalur Kredit yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah;
g.membantu melepaskan Usaha Mikro dari rentenir;
h.meningkatkan perekonomian Usaha Mikro; dan
i.membantu permodalan bagi masyarakat miskin yang melakukan usaha.
1. 3.Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Penerima KURDA adalah individu/perseorangan baik sendiri-sendiri maupun dalam kelompok usaha atau badan usaha yang melakukan usaha yang produktif meliputi Usaha Mikro dan/atau yang masuk pada data tunggal sosial ekonomi nasional desil 1 sampai dengan desil 5.
(2)Penerima KURDA sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.memiliki usaha produktif dan layak;
2. b.penduduk Kabupaten Sragen yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk elektronik;
3. c.bertempat usaha di Kabupaten Sragen;
4. d.menyerahkan jaminan bagi Penerima KURDA dengan plafon di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
5. e.tidak sedang menerima kredit usaha rakyat dari penyalur kredit usaha rakyat lain dan/atau dana bergulir;
6. f.tidak memiliki histori pada informasi Debitur dengan kolektibilitas 3 (tiga) ke atas; dan
7. g.memiliki nomor induk berusaha bagi plafon minimal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sedangkan plafon dibawah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) menggunakan surat keterangan usaha yang diterbitkan oleh kelurahan setempat atau dari instansi terkait.
(3)Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima KURDA juga harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Lembaga Keuangan Penyalur Kredit yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan memiliki surat keterangan tidak mampu dari kelurahan bagi penerima KURDA dengan bunga 0% (nol persen).

4.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)KURDA diberikan kepada Penerima KURDA dengan rincian sebagai barikut:
1. a.plafon paling sedikit sebesar Rp2.000.000,00;
2. b.plafon paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 per debitur; dan
3. c.plafon paling banyak sebesar Rp2.000.000,00 untuk penerima KURDA kategori masyarakat miskin.
(2)Debitur Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang:
1. a.pertanian meliputi tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan;
2. b.industri rumah tangga;
3. c.perdagangan; dan/atau
4. d.jasa.
(3)Suku Bunga, margin, dan bagi hasil KURDA sebesar 12 % (dua belas persen) flat rate per tahun dengan rincian sebagai berikut:
1. a.suku bunga, margin, dan bagi hasil sebesar 3 % (tiga persen) per tahun dibebankan kepada debitur;
2. b.suku bunga, margin, dan bagi hasil sebesar 9 % (sembilan persen) per tahun dibebankan kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk subsidi bunga, margin, dan bagi hasil; dan
3. c.suku bunga, margin dan bagi hasil KURDA sebesar 12% (dua belas persen) yang keseluruhan dibebankan kepada Pemerintah
  1. 5.Ketentuan Pasal 7 huruf c diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Agunan KURDA dapat berupa:

a.sertifikat hak atas tanah, sawah/bangunan;
b.buku pemilik kendaraan bermotor; dan/atau
c.usaha yang dimiliki.
1. 6.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Besaran subsidi bunga, margin, dan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b dan huruf c ditetapkan oleh Lembaga Keuangan Penyalur Kredit yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.
(2)Dana subsidi bunga, margin, dan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD setiap tahun anggaran berdasarkan kemampuan keuangan Daerah. Daerah dalam bentuk subsidi bunga sehingga beban penerima 0% (nol persen) khusus bagi masyarakat miskin.
(4)Jangka waktu KURDA sebagai berikut:
1. a.paling lama 1 (satu) tahun bagi penerima KURDA dengan pola musiman (pokok dibayar pada saat jatuh tempo); dan
2. b.paling lama 3 (tiga) tahun bagi penerima KURDA dengan pola angsuran (pokok dan bunga).
(5)Skema pembayaran angsuran KURDA dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yakni:
1. a.pembayaran angsuran pokok dan bunga, margin, dan bagi hasil setiap bulan sampai dengan kredit lunas; dan
2. b.pembayaran seluruh bunga, margin di awal penyaluran kredit dan pembayaran pokok pinjaman pada saat jatuh tempo.
(6)Skema pembayaran angsuran KURDA sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kredit antara Penerima KURDA dan BUMD yang menangani dalam kegiatan perbankan dengan memperhatikan kebutuhan pembiayaan. 7 Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen. BUPATI SRAGEN, SIGIT PAMUNGKAS ttd Diundangkan di Sragen pada tanggal 23 April 2026 SEKRE"TARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN, ttd HARGIYANTO BERITA DAERAH KABUPATEN TAHUN 2026 NOMOR 6 sesual dengan aslinya DAERAH Dr SRAGEN Hukum , s.Pd., s.H., M.si. I 199803 1007 { t Ditetapkan di Sragen pada tanggal 23 April 2026

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sragen Nomor 6 Tahun 2026

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2023