DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2026

Nomor: 8
Tahun: 2026
Ditetapkan: 13 Mei 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Prinsip Kerja Sama, Bentuk Kerja Sama, Kewenangan Penandatanganan Perjanjian dan Tata Cara Kerja Sama, Subjek dan Objek Kerja Sama dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung kelancaran pelayanan, Badan Layanan Umum Daerah dapat mengadakan kerja sama dengan pihak lain;
c.bahwa untuk memberikan arah dan landasan hukum dalam penyelenggaraan kerja sama diperlukan pengaturan tentang Tata Cara Kerja Sama pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Technopark Ganesha Sukowati pada Dinas Tenaga Kerja;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Technopark Ganesha Sukowati Pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara SALINAN Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA SAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH TECHNOPARK GANESHA SUKOWATI PADA DINAS TENAGA KERJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Sragen.
4.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen.
5.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
6.Badan Layanan Umum Daerah UPTD Technopark Ganesha Sukowati yang selanjutnya disebut BLUD UPTD Technopark Ganesha Sukowati adalah Badan Layanan Umum Daerah UPTD Technopark Ganesha Sukowati pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen.
7.Pemimpin adalah Pemimpin BLUD UPTD Technopark Ganesha Sukowati.
8.Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Technopark Ganesha Sukowati.
9.Kerja Sama adalah adalah kesepakatan yang dilakukan oleh kepala BLUD dengan pihak ketiga untuk kepentingan pelayanan BLUD yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban
10.Kerja Sama Operasional adalah kerja sama antara BLUD dengan mitra kerja sama operasional yang dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan tidak menggunakan barang milik daerah.
11.Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi BLUD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
12.Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Pasal 2

(1)Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur tata cara pelaksanaan Kerja Sama BLUD UPTD Technopark Ganesha Sukowati yang telah menerapkan pola fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan/barang dengan pihak lain.
(2)Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menjadi pedoman dalam melakukan Kerja Sama dengan pihak lain dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan BLUD UPTD Technopark Ganesha Sukowati.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.prinsip Kerja Sama;
b.bentuk Kerja Sama;
c.kewenangan pendatanganan perjanjian dan tata cara Kerja Sama; dan
d.subjek dan objek Kerja Sama.

BAB II

PRINSIP KERJA SAMA

Pasal 4

(1)Prinsip Kerja Sama BLUD UPTD Technopark Ganesha Sukowati dengan pihak lain dilaksanakan dengan:
1. a.efisiensi;
2. b.efektifitas;
3. c.ekonomis; dan
4. d.saling menguntungkan.
(2)Prinsip efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menitikberatkan pada penggunaan sumber daya yang meliputi dana, tenaga kerja, dan waktu secara minimal untuk mendapatkan hasil atau output yang maksimal.
(3)Prinsip efektifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menitikberatkan pada pencapaian target atau tujuan yang telah ditetapkan dan mampu memberikan solusi nyata terhadap masalah yang dihadapi oleh pihak yang bekerja sama.
(4)Prinsip ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berfokus pada efisiensi biaya sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan Kerja Sama.
(5)Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memastikan bahwa Kerja Sama memberikan manfaat positif bagi semua pihak yang terlibat, tidak ada pihak yang merasa dirugikan, dan memberikan manfaat berupa keuntungan finansial, peningkatan kualitas pelayanan publik, maupun transfer pengetahuan/teknologi.

BAB III

BENTUK KERJA SAMA

Pasal 5

(1)Bentuk Kerja Sama meliputi:
1. a.Kerja Sama Operasional dan;
2. b.Pemanfaatan Barang Milik Daerah.
(2)Kerja Sama Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra Kerja Sama dengan tidak menggunakan Barang Milik Daerah.
(3)Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendayagunaan Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD.

BAB IV

KEWENANGAN PENDATANGANAN PERJANJIAN DAN TATA CARA KERJA SAMA

Pasal 6

(1)Kewenangan penandatanganan perjanjian Kerja Sama yang menyangkut optimalisasi jasa pelayanan BLUD UPTD Technopark Ganesha Sukowati dengan pihak lain dilaksanakan oleh Kepala UPTD dengan diketahui oleh Kepala Dinas.
(2)Kewenangan penandatanganan perjanjian Kerja Sama yang menyangkut penggunaan/pemakaian aset UPTD Technopark Ganesha Sukowati dengan pihak lain dilaksanakan oleh Kepala UPTD dengan diketahui oleh Kepala Dinas.

Pasal 7

(1)Tahapan Kerja Sama Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a melalui tahapan:
1. a.persiapan;
2. b.penawaran;
3. c.penyusunan perjanjian Kerja Sama;
4. d.pelaksanaan;
5. e.penatausahaan; dan
6. f.pelaporan.
(2)Tata cara Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Persiapan pelaksanaan Kerja Sama Operasional paling sedikit meliputi:
1. a.identifikasi ketersediaan anggaran pada rencana bisnis anggaran BLUD UPTD Technopark Ganesha Sukowati;
2. b.identifikasi kesesuaian kegiatan dengan rencana kerja dan rencana bisnis anggaran BLUD UPTD Technopark Ganesha Sukowati;
3. c.penentuan jangka waktu pelaksanaan Kerja Sama Operasional;
4. d.penentuan objek Kerja Sama Operasional;
5. e.penentuan kriteria/kualifikasi mitra operasional; dan
6. f.jadwal penawaran rencana Kerja Sama dan/atau undangan kepada pihak lain/calon mitra Kerja Sama Operasional, jadwal pemilihan dan penetapan mitra Kerja Sama Operasional, jadwal penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian, serta jadwal pelaksanaan Kerja Sama Operasional dimulai.
(2)Jangka waktu pelaksanaan Kerja Sama Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani perjanjian dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

Pasal 9

(1)Berdasarkan persiapan yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, BLUD UPTD Technopark Ganesha Sukowati melakukan penawaran rencana Kerja Sama atau undangan kepada pihak lain atau calon mitra Kerja Sama Operasional yang dianggap mampu melaksanakan pekerjaan sesuai objek Kerja Sama Operasional.
(2)BLUD UPTD Technopark Ganesha Sukowati dapat melakukan penawaran atau undangan rencana Kerja Sama Operasional kepada pihak lain yang pernah menawarkan rencana Kerja Sama kepada BLUD UPTD Technopark Ganesha Sukowati untuk objek Kerja Sama Operasional yang sama.
(3)Dalam melakukan penawaran atau undangan Kerja Sama Operasional kepada pihak lain, BLUD UPTD Technopark Ganesha Sukowati mempertimbangkan kemampuan pihak lain tersebut dalam melaksanakan Kerja Sama Operasional dengan tetap mengacu pada praktek bisnis yang sehat.

Pasal 10

(1)BLUD UPTD Technopark Ganesha Sukowati bersama dengan pihak lain yang ditetapkan sebagai mitra Kerja Sama Operasional menyusun naskah perjanjian.
(2)Naskah perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.subjek Kerja Sama;
2. b.objek Kerja Sama;
3. c.ruang lingkup Kerja Sama;
4. d.pelaksanaan Kerja Sama;
5. e.hak dan kewajiban;
6. f.jangka waktu Kerja Sama;
7. g.pembiayaan;
8. h.keadaan memaksa/force majeur;
9. i.penyelesaian perselisihan; dan
10. j.pengakhiran Kerja Sama.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…