DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Subang Nomor 10 Tahun 2025

Nomor: 10
Tahun: 2025
Ditetapkan: 21 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini bertujuan untuk mengintegrasikan pelayanan untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan, serta meningkatkan daya kemudahan berusaha. Ruang lingkup Peraturan Bupati adalah ketentuan tentang penyelenggaraan MPP; pengintegrasian dan lingkup pelayanan; monitoring dan evaluasi; dan pembiayaan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Daerah;

1.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); BUPATI SUBANG, DENG AN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang PENYELENGGARAANMAL PELAYANANPUBLIK DI DAERAH TENTANG BUPATI SUBANG PROVINSI JAWA BARAT PERATURANBUPATI SUBANG NOMOR 10 TAHUN 2025 lsALINANI
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
6.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7.Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 ten tang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 ten tang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Repu blik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
9.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1573);
10.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 93 Tahun 2021 tentang Standarisasi Proses Bisnis Sektor Pelayanan Strategis Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1574);

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Subang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Subang.
4.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas adalah unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi di bidang Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecildan Menengah.
6.Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan pu blik.
7.Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah pengintegrasian pelayanan publik yang diberikan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, serta swasta secara terpadu pada 1 (satu) tempat sebagai upaya meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan. Menetapkan : PERATURANBUPATITENTANGPENYELENGGARAANMAL PELAYANANPUBLIKDI DAERAH. MEMUTUSKAN: memberikan

BAB II

TUJUANDANRUANOLINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan MPPbertujuan untuk :

a.mengintegrasikan pelayanan untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan; dan
b.meningkatkan daya saing dan kemudahan berusaha.
1. 8.Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
2. 9.Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan Pelayanan Publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan Pelayanan Publik.
3. 10.Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja Penyelenggara Pelayanan Publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan Pelayanan Publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-rnata untuk kegiatan Pelayanan Publik.
4. 11.Pelaksana Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam Organisasi Penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan a tau serangkaian tindakan Pelayanan Publik.
5. 12.Gerai Pelayanan adalah tempat pemberian pelayanan dari Organisasi Penyelenggara di MPP.

Pasal 4

( 1) Penyelenggara MPPyaitu Dinas secara ex-officio.

(2)Penyelenggara MPPmempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pelayanan dan penyediaan fasilitas pada Gerai Pelayanan.
(3)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyelenggara MPPmenyelenggarakan fungsi:
1. a.penyediaan sarana, tempat, dan/ atau ruang pelayanan;
2. b.penataan dan pengaturan pola pelayanan dalam penyelenggaraan MPP;
3. c.pengoordinasian ketersediaan Standar Pelayanan bagi keseluruhan pelayanan dalam MPP;
4. d.penjaminan kualitas pelayanan dalam MPP sesuai dengan Standar Pelayanan;
5. e.penyediaan tata tertib;
6. f.penyediaan mekanisme, pengelolaan, dan penyelesaian pengaduan masyarakat yang terintegrasi atau terhubung dengan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional dalam penyelenggaraan MPP; dan
7. g.pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan MPP.

BAB III

PENYELENGGARAANMPP

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah :

a.penyelenggaraan MPP;
b.pengintegrasian dan lingkup pelayanan;
c.monitoring dan evaluasi; dan
d.pembiayaan.

Pasal 6

(1)Penyediaan sarana, tempat, dan/atau ruang pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(3)huruf a, berupa gedung dan sarana prasarana/fasilitas.
(2)Penataan dan pengaturan pola pelayanan dalam penyelenggaraan MPPsebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, penataannya disesuaikan dengan kondisi ruangan, sedangkan pengaturan pola layanan sesuai dengan masing-masing Organisasi Penyelenggara.
(3)Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c dan huruf d serta standar operasional prosedur ditetapkan oleh masing-masing Organisasi Penyelenggara.
(4)Penyediaan tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf e, ditetapkan oleh Kepala DPMPI'SP yang harus dipatuhi oleh Organisasi Penyelenggara.
(5)Penyediaan mekanisme, pengelolaan, dan penyelesaian pengaduan masyarakat yang terintegrasi dalam penyelenggaraan MPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f melalui sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional (SP4N).
(6)Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan MPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf g dilaksanakan oleh penyelenggara MPP.

Pasal 5

( 1) Koordinasi penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) antara Dinas dengan organisasi penyelenggara dilaksanakan minimal 1 (satu) bulan sekali.

(2)Penyediaan fasilitas pada gerai pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sesuai dengan kemampuan Daerah.

Pasal 8

{ 1) Organisasi Penyelenggara dan penyelenggaraan layanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dapat dilakukan peru bahan atas usulan dari Kepala Dinas dan disepakati oleh Organisasi Penyelenggara.

(2)Organisasi Penyelenggara dan penyelenggaraan layanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat ( 1), tercan tum dalam Lampiran yang meru pakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

( 1) Organisasi penyelenggara pada MPP terdiri dari

a.Perangkat Daerah Kabupaten Subang;
b.Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
c.Instansi Pemerintah Pusat di Daerah;
d.Badan Usaha Milik Negara;
e.Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Subang;
f.Badan Usaha Swasta; dan
g.Unit layanan pendukung lainnya.

(2)Organisasi Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan layanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Organisasi Penyelenggara dan penyelenggaraan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2), memberikan pelayanan berdasarkan perjanjian penempatan pelayanan pada MPP dalam bentuk :
1. a.kesepakatan bersama, jika perjanjian dilakukan antar pemerintah daerah;
2. b.perjanjian kerja sama, jika perjanjian dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga; atau
3. c.sinergi perencanaan dan pelaksanaan pernbangunan, jika perjanjian dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan kementerian/ lembaga. Mekanisme pelayanan dalam penyenggaraan MPP dilaksanakan sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan masing-rnasing Organisasi Penyelenggara.

Pasal 10

(2)Penyelenggaraan pelayanan dalam MPPterdiri atas:
1. a.pelayanan langsung;
2. b.pelayanan secara elektronik;
3. c.pelayanan mandiri; dan/ atau
4. d.pelayanan bergerak.
(3)Pelayanan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pelayanan yang diberikan dalam bentuk interaktif antara Pelaksana Pelayanan Publik dengan penerima pelayanan secara tatap muka.
(4)Pelayanan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pelayanan yang diberikan dalam bentuk interaktif antara Pelaksana Pelayanan Publik dengan penerima pelayanan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
(5)Pelayanan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf c merupakan pelayanan yang dilakukan sendiri oleh penerima pelayanan dengan menggunakan fasilitas perangkat yang tersedia.
(6)Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan pelayanan yang disediakan oleh Penyelenggara MPP dan/atau Gerai Pelayanan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sarana transportasi.
(1)Penyelenggaraan MPP didasarkan pada mekanisme dan prosedur yang dikoordinasikan oleh PenyelenggaraMPP.

Pasal 9

BAB IV PENGINTEGRASIANDAN LINGKUPPELAYANAN

BAB IV

PENGINTEGRASIANDAN LINGKUPPELAYANAN

Pasal 13

( 1) Pengin tegrasian pelayanan meru pakan u pay a menempatkan berbagai pelayanan dalam MPP.

(2)Penempatan penyelenggaraan Pelayanan Publik dalam MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara elektronik untuk keseluruhan pelayanan.
(3)Penyelenggaraan Pelayanan Pu blik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui 1 (satu) Gerai Pelayanan.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…