DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Subang Nomor 14 Tahun 2025

Nomor: 14
Tahun: 2025
Ditetapkan: 16 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Perbup ini diatur tentang Pengelolaan Investasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Subang. Hal pokok yang diatur: 1. Maksud dan Tujuan 2. Investasi Jangka Pendek 3. Tata Cara Pelaksanaan Investasi 4. Pemantauan dan Evaluasi

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Investasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Subang;

1.Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, . Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik I[ndonesia Nomor 6856); . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun 2019 Nomor 42,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); . Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385); . Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952); . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah | (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Inonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 'w' MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN INVESTASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUBANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Subang.. . Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Subang.
4.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah rumah sakit milik Pemerintah Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus dalam penyelenggaraan layanan kesehatan secara profesional yang ditetapkan sebagai BLUD. . Pemimpin BLUD adalah Direktur RSUD yang diangkat oleh Bupati dan bertindak sebagai Pemimpin BLUD RSUD Subang. . Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD. Pejabat Keuangan adalah Pejabat Pengelola BLUD yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan BLUD. i o
9.Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disingkat RBA BLUD adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah. 10.Investasi adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. 11.Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 1 (satu) tahun atau kurang dalam bentuk deposito. 12.Deposito adalah produk simpanan berjangka yang hanya dapat dicairkan pada masa waktu tertentu. 13.Surplus adalah aliran dana masuk lebih besar daripada aliran dana keluar selama periode tertentu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dan acuan bagi BLUD RSUD Subang dalam melakukan Investasi.
(2)Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur pelaksanaan Investasi pada BLUD RSUD Subang secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab.

BAB III

INVESTASI JANGKA PENDEK

Pasal 3

Investasi yang diatur di dalam Peraturan Bupati ini adalah Investasi Jangka Pendek.

Pasal 4

A1) Investasijangka pendek sebagaimana dimaksud dalamPasal3,merupakanInvestasi yang dapat

(2)
(1)
(2)
(3)
(2). segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat dilaksanakan sepanjang:
1. a.memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat; dan
2. b.tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD RSUD.

Pasal 5

Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat dilakukan dengan mengoptimalkan surplus kas jangka pendek dengan memperhatikan rencana pengeluaran. Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a.dapat segera dicairkan/diperjualbelikan;
b.ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan
c.instrument keuangan dengan risiko rendah. Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a.deposito pada bank umum/pemerintah dapat berupa Deposito On Call, Deposito dengan jangka waktu 1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan, sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis; dan
b.surat berharga negara jangka pendek.

Pasal 6

Untuk memastikan ketersediaan kas pada saat diperlukan, BLUD RSUD Subang harus mengelola portofolio investasi dengan memperhatikan bauran instrumen investasi. Bauran instrumen investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan kredibilitas bank, jatuh tempo, nominal, dan ketentuan penalti.

BAB IV

TATA CARA PELAKSANAAN INVESTASI

Pasal 7

(1)Pemimpin BLUD menyusun kebijakan investasi jangka pendek yang ditetapkan oleh Pemimpin RSUD Subang.
(2)Kebijakan investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.batas maksimum proporsi kas BLUD yang dapat ditempatkan pada satu pihak;
2. b.sistem pengawasan dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan investasi jangka pendek; dan
3. c.pembatasan wewenang transaksi investasi jangka pendek.

Pasal 8

(1)Pemimpin BLUD menyusun rencana Investasi jangka pendek tahunan.
(2)Rencana investasi jangka pendek tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.data histori saldo kas BLUD;
2. b.proyeksi penerimaan dan pengeluaran kas BLUD; dan
3. c.sasaran tingkat hasil investasi yang diharapkan, termasuk tolak ukur hasil investasi (benchmark) dengan rata-rata bunga/imbal hasil deposito over the counter bank.

Pasal 9

(1)Berdasarkan rencana Investasi jangka pendek tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pejabat Keuangan mengajukan usulan Investasi secara tertulis kepada Pemimpin BLUD dengan melampirkan dokumen meliputi: a.dokumenyangmemuatposisi kasBLUD; dan b.dokumenanalisis/kajianInvestasi,yang memuat:
(2)@)
(4)
(1)
(2)
(1)
(2)
(3)-

1.usulan besaran Investasi; dan
2.usulan bentuk dan/atau bank umum untuk penempatan Investasi. Pemimpin BLUD melakukan pengkajian terhadap usulan Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Dalam hal usulan Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh Pemimpin BLUD, diterbitkan surat persetujuan yang digunakan Pejabat Pengelola BLUD sebagai dasar dalam melaksanakan Investasi. Pemimpin BLUD melalui Dewan Pengawas melaporkan kepada Bupati, atas pelaksanaan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 10

Pejabat Keuangan melaksanakan pengelolaan Investasi. Dalam mengelola Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Keuangan harus melakukan:

a.analisis terhadap risiko dan kajian yang memadai serta terdokumentasi dalam menempatkan, mempertahankan, dan melepaskan Investasi; dan
b.penyusunan, pendokumentasian, dan pemeliharaan catatan dan/atau kertas kerja terkait pengelolaan Investasi.

Pasal 11

Hasil Investasi merupakan pendapatan BLUD RSUD. Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai dengan RBA BLUD. Pengelolaan hasil Investasi dilaksanakan melalui rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…