DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Subang Nomor 15 Tahun 2025

Nomor: 15
Tahun: 2025
Ditetapkan: 21 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Perbup ini diatur tentang Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. Hal pokok yang diatur: 1. Kriteria Pemberi Bantuan Hukum 2. Tata Cara Penunjukan Mitra Kerjasama Penyediaan Bantuan Hukum 3. Kriteria Penerima Bantuan Hukum 4. Tata Cara Permohonan Bantuan Hukum 5. Prosedur Pelaksanaan Bantuan Hukum 6. Tata Cara Penganggaran Dana Bantuan Hukum 7. Tata Cara Penyaluran Dana Bantuan Hukum 8. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Hukum 9. Sanksi Administratif 10. Pengawasan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin, perlu diatur prosedur pelaksanaan pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum bagi masyarakat miskin;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimaana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); SALINAN

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Bantuan Hukum atau Lembaga Organisasi Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 222);
6.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 5 Tahun 2022 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Subang Nomor 5);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2024, Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Subang Nomor 1); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM DAN PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Subang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Subang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Subang.
6.Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
7.Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang memiliki identitas sah sebagai penduduk Daerah yang sedang menghadapi masalah hukum di wilayah hukum Daerah yang tidak mampu menanggung biaya operasional beracara.
8.Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
9.Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
10.Non litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
11.Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan setiap tahun oleh Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat miskin.
12.Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi Advokat yang berlaku bagi Advokat.
13.Standar Bantuan Hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14.Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
15.Akreditasi adalah pengakuan terhadap pemberi bantuan hukum yang diberikan oleh panitia verifikasi dan akreditasi setelah dinilai bahwa pemberi bantuan hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
16.Anggaran Bantuan Hukum adalah alokasi anggaran bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum yang lulus verifikasi dan akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
17.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

PEMBERI BANTUAN HUKUM

Pasal 2

(1)Dalam penyelenggaraan bantuan hukum, Bupati menjalin kerja sama dengan lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Persyaratan lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.berbadan hukum;
2. b.terakreditasi berdasarkan Peraturan Perundang- undangan;
3. c.memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
4. d.memiliki pengurus;
5. e.memiliki program Bantuan Hukum;
6. f.memiliki Advokat yang terdaftar pada Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan; dan
7. g.memiliki kantor/kantor cabang di wilayah daerah.
(3)Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, tidak terpenuhi maka calon Pemberi Bantuan Hukum dapat berasal dari Kabupaten/Kota terdekat.

Pasal 3

Bagi Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang berada dalam struktur lembaga pendidikan atau Organisasi yang sudah berstatus badan hukum, maka Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan dimaksud sudah berstatus badan hukum sesuai dengan status Badan Hukum lembaga pendidikan atau Organisasi.

Pasal 4

Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan, mengajukan permohonan sebagai calon Pemberi Bantuan Hukum kepada Bupati dengan melampirkan dokumen persyaratan, meliputi:

a.salinan akta pendirian Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan;
b.salinan akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan;
c.salinan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
d.salinan akta pengurus lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan;
e.salinan surat penunjukan sebagai Advokat pada LembagaBantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan;
f.salinan surat izin beracara sebagai Advokat pada LembagaBantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan;
g.salinan dokumen mengenai status kantor/kantor cabang Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan;
h.salinan Nomor Pokok Wajib Pajak Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan;
i.salinan laporan pengelolaan keuangan 1 (satu) tahun terakhir; dan
j.salinan rencana program bantuan hukum.

Pasal 5

(1)Bupati melakukan verifikasi terhadap permohonan Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan sebagai Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(2)Untuk melaksanakan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas, meliputi:
1. a.melakukan penyusunan daftar Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang mengajukan permohonan sebagai Pemberi Bantuan Hukum di Daerah;
2. b.melakukan pemeriksaan dokumen administrasi dan pemeriksaan faktual persyaratan yang diajukan oleh Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan;
3. c.melakukan koordinasi dengan Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang mengajukan permohonan sebagai Pemberi Bantuan Hukum di Daerah; dan
4. d.mengusulkan kepada Bupati untuk menetapkan Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan sebagai Pemberi Bantuan Hukum di Daerah dengan melampirkan:
  1. 1.daftar Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang telah diverifikasi;
  2. 2.daftar Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan; dan
  3. 3.rekomendasi penetapan sebagai Pemberi Bantuan Hukum.
(4)Pemeriksaan dokumen administrasi dan dokumen faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan cara:
1. a.pencocokan identitas Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan;
2. b.pencocokan dokumen pendirian dan akta pendirian Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan;
3. c.pengecekan program pemberian bantuan hukum paling singkat 1 (satu) tahun sejak akta pendirian diterbitkan dengan melampirkan bukti penanganan perkara baik Litigasi maupun Non Litigasi;
4. d.pengecekan dokumen akreditasi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. e.pengecekan Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan telah terdaftar pada Instansi Pemerintah;
6. f.pengecekan keberadaan kantor atau kesekretariatan Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan;
7. g.pengecekan kepengurusan Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan; dan
8. h.pengecekan izin atau lisensi beracara bagi advokat.

Pasal 6

Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi permohonan Mitra Kerjasama Penyediaan Bantuan Hukum berupa rekomendasi kepada Bupati.

Pasal 7

Bupati menetapkan Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan sebagai Mitra Kerjasama Pemberian Bantuan Hukum di Daerah dengan Keputusan Bupati dan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENERIMA BANTUAN HUKUM

Pasal 8

(1)Penerima Bantuan Hukum adalah setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
(2)Masyarakat yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masyarakat yang tidak dapat memenuhi kebutuhan sandang dan papan, pangan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pekerjaan, berusaha dan atau perumahan.
(3)Kriteria orang miskin atau kelompok orang miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
1. a.tidak memiliki penghasilan tetap atau berpenghasilan kurang dari upah minimal Kabupaten;
2. b.peserta program perlindungan sosial; atau
3. c.peserta Jaminan Kesehatan yang ditanggung oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah.

Pasal 9

(1)Untuk memperoleh bantuan hukum, calon Penerima bantuan hukum harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan Mitra Kerjasama Pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dengan melampirkan:
1. a.identitas pemohon bantuan hukum, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga atau surat keterangan KTP masih dalam proses yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
2. b.uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
3. c.surat kuasa, jika permohonan diajukan oleh keluarga atau kuasanya;
4. d.surat keterangan miskin dari Lurah/Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum; dan
5. e.surat pernyataan tidak mengikuti program bantuan hukum yang disediakan oleh Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan/ atau Pemerintah Provinsi.
(2)Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak dapat melampirkan surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, maka dapat melampirkan :
1. a.kartu beras miskin;
2. b.kartu keluarga sejahtera;
3. c.kartu program keluarga harapan;
4. d.kartu Jaminan Kesehatan Daerah;
5. e.kartu Indonesia Sehat; dan
6. f.kartu Indonesia Pintar dan sejenisnya.
(3)Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak memiliki identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka pemberi bantuan hukum membantu memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lainnya dari instansi yang berwenang sesui domisili pemberi bantuan hukum.
(4)Surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diketahui oleh lurah, kepala desa atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 10

(1)Pemohon bantuan hukum yang tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat mengajukan permohonan secara lisan.
(2)Dalam hal permohonan bantuan hukum diajukan secara lisan, pemberi bantuan hukum menuangkan dalam bentuk tertulis.
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani atau dicap jempol oleh pemohon bantuan hukum.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…