Peraturan ini merupakan acuan dalam rangka menegakkan disiplin dan pedoman perilaku bagi Sumber Daya Manusia di UKPBJ.
Memuat teks peraturan…
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Subang. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Subang. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 5. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh pemerintah kabupaten yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaraa Pendapatan dan Belanja Daerah yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. 6. Kode Etik Pegawai Unit Ke{a Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut kode etik adalah norna, sikap dan perilaku yang harus dipahami dan dilaksanakan oleh Sumber Daya Manusia di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, serta dalam menggunakan hak dan kewenangannya baik sebagai individu, individu profesional maupun sebagai bagian dari Pemerintah/ Pemerintah Daerah. 7. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah adalah Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa di Daerah. 8. Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa. 9. Sumber Daya Manusia di UKPBJ adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, tanggungiawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang/j asa. 10. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah Sumber Daya Manusia yang ditetapkan oleh Pimpinan UKPBJ untuk mengelola Pemilihan Penyedia. 11. Kewajiban adalah perbuatan yang harus dilaksanakan oleh Sumber Daya Manusia di UKPBJ danlatau Pelaku Pengadaan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten yang memiiiki hubungan dalam proses Pengadaan Barangl Jasa dengan UKPBJ dalam menerapkan Kode Etik. 12. Larangan adalah perbuatan yang tidak boieh dilakukan oleh Sumber Daya Manusia di UKPBJ dan/atau Pelaku Pengadaan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten yang memiliki hubungan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa dengan UKPB.I. 13. Sanksi adalah sanksi administrasi yang dikenakan kepada Sumber Daya Manusia di UKPBJ dan/atau Pelaku Pengadaan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten yang memiliki hubungan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa dengan UKPBJ yang terbukti melakukan pelanggalan. 14. Pelanggaran adalah segala bentuk tindakan berupa ucapan, tulisan dan/ atau tindakan yang dilakukan oleh Sumber Daya Manusia di UKPBJ yang bertentangan dengan kode etik. i5. Mejelis pertimbangan kode etik adalah majelis yang memiliki tugas melakukan Penegakan, pelaksanaan dan penyelesaian pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Sumber Daya Manusia di UKPB.I. 16. Putusan Majelis Pertimbangan Kode Etik adalah peml-ataan Majelis Pertimbangan Kode Etik yang diucapkan dalam sidang kode etik, yang dapat berupa penjatuhan sanksi atau pemyataan tidak bersalah dalam hal serta menurLlt cara yang diatur dalam Peraturan Bupati ini. 17. Terlapor adalah Sumber Daya Manusia di UKPBJ yang diduga melakukan pelanggaran kode etik. 18. Pelapor adalah setiap orang yang karena hak atau kewajibannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus memberitahukan kepada yang berwenang telah atau sedang terjadinya peristiwa pelanggaran kode etik. 19. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan dan peradilan tentang pelanggaran kode etik yang didengar sendiri, diiihat sendiri dan dialami sendiri. 6- 20. Laporan adalah pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Sumber Daya Manusia di UKPB]. 21. Keterangan Saksi adalah salah satu alat bukti dalam pelanggaran kode etik yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa te{adinya pelanggaran kode etik yang dia dengar sendiri, dia lihat sendiri dan dia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. 22. Prinsip dasar kode etik adalah untuk menegakkan integritas, kehormatan dan martabat UKPBJ secara institusional dan profesi pengelola pengadaan barang/jasa.
Kode Etik dimaksudkan sebagai acuan dalam rangka menegakkan disiplin dan pedoman perilaku legi Sumber Daya Manusia di UI(pB.J.
Kode Etik bertujuan untuk menciptakan kepastian dan kesepahaman dalam penerapan Kode Etik. BAB II PRINSIP PENGADAAN
Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip: a. efisien; b. efektif; c. transparan; d. terbuka; e. bersaing; f. adil/tidak diskriminatif; dan g. akuntabel. 7- BAB III KODE ETIK Bagian Kesatu Prinsip Dasar
Prinsip dasar kode etik dilakukan dengan upaya, meliputi: a. menggunakan pengetahuan dan keterampilal untuk meningkatkan kemampuan, profesionalisme dan kredibilitas sumber daYa manusia; b. bersikap jujur dan adil serta tidak memihak dalam melayani pemberi tugas, mitra kerja, klien dan masyarakat secara taat asas; dan c. berusaha untuk meningkatkan kompetensi dan kehormatan sebagai Aparatur Sipil Negara yang profesional. Bagian Kedua Etika Pengadaan
(1) Etika bagi Sumber Daya Manusia di UKPBJ, meliputi: a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa; b. beke{a secara profesional, mandiri dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan BarangTJasa; c. tidal< saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat; d. menerima dan bertanggung jawab atas sega-la keputusan yang ditetapkan sesuai dengaa kesepakatan tertulis pihak yang terkait; e. menghindari dan mencegah te{adinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa; f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara; g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan $/ewenang dan/ atau kolusi; dan h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan apa saja dari atau kepada siapa pun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa. (2) Pertentangan kepentingan pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dalam hal: a. direksi, dewan komisaris atau personel inti pada suatu badan usaha, merangkap sebagai Dteksi, Dewan Komisaris atau personel inti pada badan usaha lain yang mengikuti tender/ seleksi yang sama; b. konsultan perencana/pengawas dalam pekerjaan konstruksi bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang direncanakannya/ diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan terintegrasi; c. konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai konsultan perencana; d. pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen / Pokja Pemilihan/ Pejabat Pengadaan pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian/ Lembaga / Perangkat Daerah; e. Pejabat Pembuat Komitmen / Pokj a Pemilihan / Pej abat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha Penyedia; dan/ atau f. beberapa badan usaha yang mengikuti tender/ seleksi yang sama, dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak y€rng s€rma dan/ atau kepemilikan sahamnya lebih dari 50 % (lima puluh persen) dikuasai oleh pemegang saham yang sErma. Bagian Ketiga Kewajiban dan Larangan
Setiap Sumber Daya Manusia di UKPRI memiliki kewajiban, meliputi: a. menggunakan pengetahuan dan keterampilan dalam menjalankan tugasnya; b. memberi pendapat dan mengeluarkan pernyataan secara objektif, jujur, akuntabel dan kredibel; c. membangun reputasi proftsional Sumber Daya Manusia di UKPBJ berdasarkan prestasi serta bersaing secara adil dan sehat; d. menegakan kehormatan, integritas dal martabat profesi sebagai Aparatur Sipil Negara serta tidak kompromi terhadap korupsi, kolusi dan nepotisme; e. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa; f. melal<sanakan peke{aan profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/j asa; g. menerirna dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis; h. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/ jasa; i. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa; j. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikal negara; k. mematuhi perintah atasan yang sah dan wajar; dan 1. menjalankan tugas secara terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan.
Pengelola Pengadaan Barangl Jasa memiliki kewajiban, metputi: a. melal<sanakan pekedaal secara cefinat dan teliti; b. melaksanakan tugas dengan tanggap dan responsif; c. melaksanalan proses pengadaan barang/jasa sesuai norma, kaidah, standar operasional prosedur, kompetensi dan kewenangan; d. menyampaikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Pimpinan; e. memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu; f. menghindari tindakan-tindakan yang berindikasi gratifikasi, korupsi, kolusi, nepotisme dan/ atau konflik kepentingan dalam proses pengadaan barang/jasa; g. memiliki tanggung jawab dan menjunjung tinggi kehormatan serta martabat profesi; h. menghormati hak-hak dan menjaga kepercayaan rekan seprofesi dan mitra kerja; i. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang pengadaan barang/jasa; j. bekeda untuk Pemerintah Daerah, pemberi tugas, klien dal masyarakat secara profesional, patuh dan taat asas serta menghindari konfl ik kepentingan; k. bersedia untuk berbagi pengalaman dal wawasan pengadaan barang/jasa kepada rekan seprofesi dan/ atau rekan sejawat; l. bersedia untuk memberikan dukungan kepada rekarr seprofesi dalam pengembangan dan peningkatan kompetensi; m. berperan dalam mengembangkan organisasi profesi; dan n. berperan serta dalam mewujudkan ekosistem pengadaan barang/jasa yang berorientasi pada praktek yang baik dalam proses pengadaan. Bagran Keempat l,arangan
Setiap Sumber Daya Manusia di UKPRJ dilalang untuk: a. melakukan manipulatif hasil baik langsung maupun tidak langsung yalg berakibat tedadinya persaingan tidak sehat; b. menerima, menawarkan atau menjanjikaa untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa; c. membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakaa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; d. menyimpang dari prosedur; e. menyalahgunaka:r informasi, jabatan danf ata,u kewenangan yang dimiliki; f. memberikan data dan informasi yang tidak benar dan/ atau segala sesuatu yang belum pasti atau belum diputuskan; g. mengucapkan perkataan dan/atau menuliskan kalimat yang tidak etis dan bersifat melecehkan atau melanggar kesusilaan kepada mitra kerja dan/atau masyarakat yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas atau pekerjaan; dan h. menggunakan fasilitas / sarana kantor untuk kepentingan pribadi, dan/ atau kelompok, dan/atau pihak lain tanpa seijin Pimpinan.
Pengelola Pengadaan Baralg/Jasa dilarang untuk: a. melakukan pengaturan tender/seleksi dengan calon Penyedia barang/ jasa, kuasa atau v/akilnya baik langsung maupun tidak langsung atau perusahaan yang mempunyai affiasi dengan calon Penyedia barang/jasa di luar kantor, baik dalam jam kerja maupun di luar jam ke{a; b. melaksanakan proses pemilihan Penyedia barang/jasa yang diskriminatif; c. melakukan pertemuan dengan calon Penyedia barang/jasa yang sedang mengikuti proses tender/seleksi di luar proses tender/ seleksi; d. meminta dan/ atau menerima imbalan dalam bentuk apapun dari Penyedia atau calon Penyedia barang/jasa, kuasa atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan Penyedia barang/ jasa; dan e. mengucapkan perkataan dan/atau menuliskan kalimat yang tidak etis dan bersifat melecehkan atau melanggar kesusilaan kepada calon Penyedia atau Penyedia barang/jasa, kuasa atau wakilnya baik langsung maupun tidak largsung atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan Penyedia barang/ jasa. BAB IV MAJELIS PERTIMBANGAN KODE ETIK Bagran Kesatu Kedudukan, Struktur dan Keanggotaan
(1) Dalam rangka pengawasan pelaksaDaan kode etik pegawai UKPBJ, dibentuk Majelis Pertimbangan Kode Etik. (2) Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat ad tnc yang melaksanakan tugas dan kewenangannya apabila terdapat indikasi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Sumber Daya Manusia di UKPBJ.
Keanggotaan Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berjumlah gasal terdiri atas: a. lrctua merangkap anggota; b. sekretaris merangkap anggota; dan c. anggota
Membuka PDF…