DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Subang Nomor 20 Tahun 2025

Nomor: 20
Tahun: 2025
Ditetapkan: 27 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Perbup ini diatur tentang Rekayasa Lalu Lintas Kawasan Dalam Kota Sistem Satu Arah. Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi: a. penyelenggaraan sistem satu arah; b. lokasi rekayasa lalu lintas satu arah; dan c. pembinaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rekayasa Lalu Lintas Kawasan Dalam Kota Sistem Satu Arah; Mengingat :

1.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); SALINAN
2.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
8.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 514);
9.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 834);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pehubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Subang Niomor 10); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG REKAYASA LALU LINTAS KAWASAN DALAM KOTA SISTEM SATU ARAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Subang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Subang.
4.Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
5.Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, angkutan jalan, Jaringan Lalu Lintas dan angkutan jalan, Prasarana Lalu Lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.
6.Jaringan Lalu Lintas dan angkutan jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubungkan untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan angkutan jalan.
7.Prasarana Lalu Lintas dan angkutan jalan adalah ruang Lalu Lintas, terminal, dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

a.penyelenggaraan sistem satu arah;
b.lokasi rekayasa lalu lintas satu arah; dan
c.pembinaan.

BAB III

PENYELENGGARAAN SISTEM SATU ARAH

Pasal 3

Persyaratan dalam penyelenggaraan sistem satu arah, meliputi:

a.terdapat jalan yang sejajar dengan tingkat pelayanan yang setara dengan jalan yang dilakukan pengaturan satu arah yang dapat dipergunakan pengguna jalan untuk arah yang berlawanan; dan
b.kondisi lalu lintas pada jalan tersebut memiliki nisbah volume per kapasitas > 0,85 (lebih dari nol koma delapan puluh lima).

Pasal 4

Pertimbangan dalam penyelenggaraan sistem satu arah, meliputi:

a.melihat pengaruh sistem satu arah (one way) terhadap pelayanan angkutan umum di daerah;
b.melihat pengaruh sistem satu arah (one way) terhadap distribusi barang di daerah; dan
c.melihat pengaruhnya sistem satu arah (one way) terhadap pusat-pusat kegiatan sebagai pembangkit lalu lintas sekitar jalan satu arah.

Pasal 5

(1)Cara penerapan sistem satu arah yaitu:
1. a.menerapkan sistem satu arah pada suatu ruas jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.menerapkan sistem satu arah sementara pada suatu ruas jalan; dan
3. c.menerapkan desain sistem satu arah.
(2)Penetapan lokasi satu arah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Cara menerapkan sistem satu arah sementara pada suatu ruas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, berupa jalan yang pada kondisi bukan jam sibuk merupakan jalan dua arah, pada jam sibuk pagi dibuat searah dan sebaliknya pada jam sibuk sore dibuat searah yang berlawanan.

Pasal 7

Desain sistem satu arah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi:

a.desain segi jalan; dan
b.desain ujung jalan searah.

Pasal 8

(1)Desain segi jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, merupakan kapasitas jalan pada salah satu arah harus seimbang dengan kapasitas pada jalan yang berlawanan arah dan sepasang jalan searah yang paling disarankan adalah yang saling berdekatan.
(2)Desain ujung jalan searah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, merupakan pola jaringan jalan tertentu biasanya sangat cocok untuk dioperasikan sebagai sistem jalan searah.

BAB IV

LOKASI REKAYASA LALU LINTAS SISTEM SATU ARAH

Pasal 9

(1)Lokasi rekayasa lalu lintas khusus dengan sistem satu arah (one way), diberlakukan pada ruas jalan tertentu.
(2)Lokasi rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

(1)Penetapan lokasi Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilengkapi dengan penyediaan perlengkapan jalan berupa perintah larangan, peringatan, petunjuk, harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas, marka jalan, dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas.
(2)Penyediaan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…