Dalam Perbup ini diatur tentang Standar Operasional Prosedur Pemungutan Retribusi Daerah. Pembuatan SOP Retribusi Daerah meliputi : a. SOP Retribusi Jasa Umum; b. SOP Retribusi Jasa Usaha; dan c. SOP Retribusi Perijinan Tertentu.
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pemungutan Retribusi Daerah; 15 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Subang Nomor 12); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH.
BAB I
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 15 Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Subang. 10. Bupati adalah Bupati Subang. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Tempat Parkir adalah tempat yang ditentukan dan ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat untuk memarkir kendaraan. 11. 12. 13. 14, 15. 16. 17 18. 19. 20. 21. Tempat Parkir Khusus adalah tempat untuk pelayanan khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dikelola oleh Pemerintah Daerah. Retribusi parkir adalah sejumlah uang yang harus dibayar kepada Pemerintah Kabupaten oleh setiap orang yang memarkirkan kendaraan di tempat khusus parkir. Parkir di Tepi Jalan Umum adalah parkir yang dilaksanakan di tepi jalan Umum yang merupakan satu kesatuan dalam Daerah milik dan pengawasan jalan. Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang-barang maupun jasa-jasa yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat berjualan umum atau sebagai tempat memperdagangkan barang atau jasa. Pelayanan Pasar adalah fasilitas pasar tradisional/sederhana yang dibangun diatas tanah milik Pemerintah Daerah khusus disediakan untuk para pedagang. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian. Toko adalah sebuah bangunan tetap yang dibangun dan dipergunakan untuk berjualan yang berada dalam area 200 m? (dua ratus meter persegi) dari lokasi pasar. Rumah Potong Hewan adalah suatu tempat atau bangunan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah serta dipergunakan untuk memotong hewan. Usaha Pemotongan Hewan adalah kegiatan usaha pemotongan yang dilaksanakan oleh orang pribadi atau Badan Hukum untuk memenuhi kebutuhan penyediaan daging. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga Negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing, yang selanjutnya disebut Retribusi PTKA adalah pungutan atas penggunaan Tenaga Kerja Asing kepada pemberi kerja tenaga kerja asing. 22. 23. 24.
BAB II
Maksud dari SOP Retribusi Daerah adalah membuat alur, tujuan, wewenang, dan tanggung jawab dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengelola Retribusi Daerah. Tujuan ditetapkannya SOP Retribusi Daerah adalah untuk memastikan proses pemungutan Retribusi Daerah dikelola secara efisien dan efektif serta dilakukan secara seragam dan transparan agar setiap langkah dalam proses pemungutan Retribusi Daerah berjalan sesuai standar dan tidak menimbulkan penyimpangan, sehingga Pendapatan Daerah dapat ditingkatkan.
BAB III
Pembuatan SOP Retribusi Daerah meliputi :
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang. Ditetapkan di Subang Padatanggal23Juni 2025 BUPATISUBANG, ttd. REYNALDY PUTRA ANDITA BUDI RAEMI Diundangkan di Subang pada tanggal 23 Juni 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG, ttd. ASEP NURONI BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2025 NOMOR 25 Salinan sesuai dengan aslinya PALA BAGIAN HUKUM, NIP. 19680416 200212 1 003
Membuka PDF…