DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Subang Nomor 28 Tahun 2025

Nomor: 28
Tahun: 2025
Ditetapkan: 9 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini menetapkan Standar Harga Satuan (SHS) di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2026. SHS meliputi Standar Biaya Umum dan Standar Satuan Harga.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Tahun 2026; BUPATISUBANG, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA STANDARHARGASATUAN PEMERINTAHDAERAHKABUPATENSUBANGTAHUN2026 TENTANG BUPATISUBANO PROVINS!JAWABARAT PERATURANBUPATISUBANG NOMOR28. TAHUN2025 I SALINANI Mengingat Menimbang

3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 84);
17.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1133);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22.Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Daerah Kabupaten/Kota dan Desa (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 96 seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 03 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 66 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dan Desa (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 03);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Subang Nomor 5); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Subang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Subang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Subang.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7.Standar Harga Satuan adalah harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan keputusan Bupati dengan mempertimbangkan standar harga satuan regional.
8.Standar Biaya Umum yang selanjutnya disingkat SBU adalah harga satuan setiap unit non barang/jasa seperti honorarium, jasa pemeliharaan, dan perjalanan dinas yang berlaku di suatu daerah.
9.Standar Satuan Harga yang selanjutnya disingkat SSH adalah harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah.
10.Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah merupakan harga komponen kegiatan fisik/non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan SSH sebagai elemen penyusunannya.
11.Analisa Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
12.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, selaku pengguna anggaran/barang.
13.Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang berisi Program dan Kegiatan Perangkat Daerah serta Anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
14.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
15.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
16.Pengguna Barang adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan Barang Milik Daerah.
17.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
18.Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat Kebijakan Bidang Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
19.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
20.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

RUANG LINGKUP, MANFAAT, DAN TUJUAN STANDAR HARGA SATUAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan SHS di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2026.
(2)SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.SBU; dan
2. b.SSH.

Pasal 3

(1)SBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, merupakan standar harga satuan komponen belanja yang dipergunakan Perangkat Daerah dalam melaksanakan sebuah kegiatan non barang/jasa seperti honorarium, jasa pemeliharaan, dan perjalanan dinas yang berlaku di Daerah.
(2)SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan satu kesatuan dengan yang tercantum dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

Pasal 4

SSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, merupakan standar harga satuan komponen belanja yang dipergunakan Perangkat Daerah dalam melaksanakan sebuah kegiatan Barang Habis Pakai dan Aset Tetap yang berlaku di Daerah.

Pasal 5

Kebutuhan Komponen SHS dapat diajukan oleh masing- masing Perangkat Daerah pengusul sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan disampaikan kepada Admin Komponen SBU SIPD secara elektronik.

Pasal 6

SHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(1)SHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai kegunaan sebagai berikut:
1. a.sebagai standar bagi TAPD untuk mengevaluasi kewajaran biaya dan menentukan tingkat efisiensi dan ekonomi dari RKA Perangkat Daerah yang diusulkan;
2. b.sebagai SHS setiap unit non barang/jasa seperti honorarium, jasa pemeliharaan dan perjalanan dinas yang berlaku di Daerah;
3. c.sebagai SHS setiap unit Barang pakai Habis dan Aset Tetap yang berlaku di Daerah; dan
4. d.sebagai standar pada fungsi penyusunan RKA Perangkat Daerah dalam SIPD.
(2)SHS sebagai standar penyusunan Plafon Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, maka fungsi perencanaan Pemerintah Daerah dapat menggunakan SBU dan SSH sebagai salah satu cara untuk memperkirakan jumlah rupiah plafon untuk tiap kegiatan yang tercantum pada Dokumen RKPD, KUA dan PPAS.

Pasal 8

SHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bertujuan untuk pengendalian anggaran dalam rangka menjamin bahwa anggaran yang ditetapkan merupakan anggaran yang efisien dan ekonomis.

BAB III

MUATAN SHS

Pasal 9

SHS yang merupakan SBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, meliputi:

1.Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya;
2.Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa;
3.Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH;
4.Beban Pakaian Sipil Harian (PSH);
5.Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL);
6.Beban Pakaian Dinas Harian (PDH);
7.Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL);
8.Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU);
9.Beban Pakaian Penyelamatan;
10.Beban Pakaian Kerja Laboratorium;
11.Beban Pakaian KORPRI;
12.Beban Pakaian Adat Daerah;
13.Beban Pakaian Batik Tradisional;
14.Beban Pakaian Olahraga;
15.Beban Pakaian Paskibraka;
16.Beban Pakaian Jas/Safari;
17.Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia;
18.Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan;
19.Beban Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara;
20.Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan;
21.Beban Honorarium Rohaniwan;
22.Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website;
23.Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan;
24.Beban Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
25.Beban Jasa Tenaga Pendidikan;
26.Beban Jasa Tenaga Kesehatan;
27.Beban Jasa Tenaga Laboratorium;
28.Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum;
29.Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
30.Beban Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
31.Beban Jasa Tenaga Penanganan Bencana;
32.Beban Jasa Tenaga Penanganan Sosial;
33.Beban Jasa Tenaga Perhubungan;
34.Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan;
35.Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan;
36.Beban Jasa Tenaga Administrasi;
37.Beban Jasa Tenaga Operator Komputer;
38.Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum;
39.Beban Jasa Tenaga Ahli;
40.Beban Jasa Tenaga Kebersihan;
41.Beban Jasa Tenaga Keamanan;
42.Beban Jasa Tenaga Supir;
43.Beban Jasa Tenaga Juru Masak;
44.Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik;
45.Beban Jasa Audit/Surveillance ISO;
46.Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan;
47.Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi;
48.Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik;
49.Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi;
50.Beban Jasa Penyelenggaraan Acara;
51.Beban Jasa Kontribusi Asosiasi;
52.Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga;
53.Beban Jasa Kalibrasi;
54.Beban Jasa Pengolahan Sampah;
55.Beban Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi;
56.Beban Jasa Pengukuran Tanah;
57.Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan;
58.Beban Tagihan Telepon;
59.Beban Tagihan Air;
60.Beban Tagihan Listrik;
61.Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan;
62.Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan;
63.Beban Medical Check Up;
64.Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
65.Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3;
66.Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN;
67.Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN;
68.Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN;
69.Beban Asuransi Barang Milik Daerah;
70.Beban Pembayaran Pelayanan Kesehatan di Luar Cakupan Layanan BPJS;
71.Beban Sewa Alat Besar Darat Lainnya;
72.Beban Sewa Electric Generating Set;
73.Beban Sewa Pompa;
74.Beban Sewa Alat Bantu Lainnya;
75.Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang;
76.Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang;
77.Beban Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya;
78.Beban Sewa Peralatan Las;
79.Beban Sewa Alat Ukur Lain-Lain;
80.Beban Sewa Alat Kantor Lainnya;
81.Beban Sewa Peralatan Studio Audio;
82.Beban Sewa Peralatan Umum;
83.Beban Sewa Komputer Unit Lainnya;
84.Beban Sewa Peralatan Komputer Lainnya;
85.Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor;
86.Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan;
87.Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan;
88.Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga;
89.Beban Sewa Hotel;
90.Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya;
91.Beban Sewa Bangunan Menara Telekomunikasi;
92.Beban Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise;
93.Beban Jasa Konsultansi;
94.Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika;
95.Beban Beasiswa Tugas Belajar S2;
96.Beban Beasiswa Tugas Belajar S3;
97.Beban Kursus Singkat/Pelatihan;
98.Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel;
99.Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran;
100.Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan;
101.Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame;
102.Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan;
103.Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir;
104.Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah;
105.Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet;
106.Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
107.Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
108.Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
109.Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja;
110.Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya;
111.Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set;
112.Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan;
113.Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang;
114.Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang;
115.Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga;
116.Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus;
117.Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya;
118.Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang;
119.Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang;
120.Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya;
121.Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi;
122.Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor;
123.Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya;
124.Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya;
125.Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel;
126.Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin;
127.Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use);
128.Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio;
129.Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya;
130.Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan;
131.Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Komputer;
132.Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- Peralatan Jaringan;
133.Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- Peralatan Komputer Lainnya;
134.Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya;
135.Beban Perjalanan Dinas Biasa;
136.Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota;
137.Beban Perjalanan Dinas Biasa–Luar Negeri;
138.Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan;
139.Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi;
140.Beban Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan;
141.Beban Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD);
142.Beban Paket/Pengiriman;
143.Beban Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara;
144.Beban Honorarium Penyelenggara Ujian;
145.Beban Sewa Tanah Perkebunan;
146.Beban Barang dan Jasa Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas;
147.Beban Iuran Peserta BPJS yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah untuk Penyelenggaraan Pemilu; dan
148.Beban Uang yang diberikan kepada Posyandu.

Pasal 10

SHS yang merupakan SSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, meliputi:

a.Standar Belanja Harga Barang Pakai Habis; dan
b.Standar Belanja Aset Tetap.

Pasal 11

(1)SHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, merupakan komponen belanja dengan tarif tertinggi sesuai nilai kewajaran dan rentang harga yang berlaku.
(2)Tarif/nilai SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…