DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 7 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Perbup ini diatur tentang Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Bentuk Sinergi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Hal pokok yang diatur yaitu dasar pengenaan, penghitungan, pembayaran, dan pelaporan, pengembalian kelebihan pembayaran, sinergi pemungutan, dan rekonsiliasi pajak.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkanPeraturanBupati tentangPemungutanOpsen PajakMineralBukan LogamdanBatuan,danBentukSinergi PemungutanPajakMineralBukan LogamdanBatuan,Dan OpsenPajakMineralBukan LogamdanBatuan; ikUndang-UndangNomor14Tahun1950tentang PembentukanDaerah-DaerahKabupaten Dalam LingkunganPropinsiDjawaBarat(BeritaNegara Republik IndonesiaTahun1950),sebagaimanatelah diubah denganUndang-UndangNomor4Tahun1968 tentangPembentukanKabupaten Purwakartadan KabupatenSubang, denganMengubah Undang-Undang Nomor14Tahun1950 tentangPembentukanDaerah- Daerah Kabupaten Dalam LingkunganProvinsiJawa Barat(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun1968 Nomor31,Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor2851); Undang-Undang Nomor12Tahun2011 tentang PembentukanPeraturanPerundang-Undangan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801): Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang 10. Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Subang Nomor 12). MEMUTUSKAN : PERATURANBUPATITENTANGPEMUNGUTANOPSEN PAJAKMINERAL BUKANLOGAMDANBATUAN,BENTUK SINERGIPEMUNGUTANPAJAKMINERAL BUKANLOGAM DAN BATUAN, DANOPSENPAJAKMINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

DalamPeraturanBupatiiniyangdimaksuddengan: 1.Pemerintah DaerahProvinsiadalahPemerintah Daerah ProvinsiJawaBarat. GubernuradalahGubernur JawaBarat. DaerahKabupatenyang selanjutnyadisebutDaerah adalahDaerahKabupatenSubang. Pemerintah Daerahadalah Bupati sebagaiunsur penyelenggara pemerintahandaerah yangmemimpin pelaksanaan urusan pemerintahanyang menjadi kewenangandaerah otonom. Bupati adalah Bupati Subang. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsurpembantuBupati danDewanPerwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangandaerahotonom. 10. b 12. 13. 14. 15. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan. MineralBukan LogamdanBatuanyang selanjutnya disingkatMBLBadalah mineralbukanlogamdanbatuan sebagaimana dimaksuddidalam peraturanperundang- undangandibidangmineral danbatubara. OpsenadalahpungutantambahanPajakmenurut persentasetertentu. OpsenPajakMineralBukan LogamdanBatuanyang selanjutnyadisebutOpsenPajakMBLBadalahOpsen yangdikenakanolehprovinsiataspokokPajakMBLB sesuaidengan ketentuan peraturanperundang- undangan. Penagihanadalahserangkaian tindakanagarPenanggung Pajakmelunasi utangPajak dan biayaPenagihanPajak denganmenegurataumemperingatkan, melaksanakan Penagihanseketika dan sekaligus,memberitahukansurat paksa,mengusulkanpencegahan,melaksanakan penyitaan,melaksanakan penyanderaan,danmenjual barang yangtelah disita. 16. 17.

(1)@)
(3)
(4)
(5)
(1)
(2)Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

BAB II

DASAR PENGENAAN

Pasal 2

Dasar pengenaan opsen Pajak MBLB merupakan Pajak MBLB terutang. Saat terutangnya Opsen Pajak MBLB ditetapkan pada saat terutangnya Pajak MBLB. Wilayah Pemungutan Opsen Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB. Besaran pokok Opsen Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pemungutan Opsen yang terutang dilaksanakan atas pokok Pajak terutang bersamaan dengan Pemungutan Pajak MBLB terutang.

BAB III

PENGHITUNGAN, PEMBAYARAN, DAN PELAPORAN

Pasal 3

Penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Opsen Pajak MBLB terutang dilakukan bersamaan dengan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Pajak MBLB. Pembayaran Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke kas Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dilakukan bersamaan dengan pembayaran Pajak MBLB ke kas Daerah kabupaten dalam Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak MBLB.

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(1)
(2)
(3)
(1)Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)tidak dilakukan oleh Wajib Pajak, Bupati melakukan Penagihan. Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), termasuk Penagihan sanksi administratif atas Opsen Pajak MBLB. Dalam hal bupati telah menerima pembayaran atas Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bupati menyetorkan bagian Opsen Pajak MBLB ke kas daerah Provinsi paling lama 3 (tiga) hari kerja. Penagihan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah. Pelaporan Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam SPTPD Pajak MBLB. Pelaksanaan penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai penagihan pajak daerah.

BAB IV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 4

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan kelebihan pembayaran Pajak MBLB kepada Bupati, pengembalian kelebihan pembayaran pajak MBLB termasuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen Pajak MBLB. Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Bupati menerbitkan SKPDLB Pajak MBLB. Salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan.

BAB V

SINERGI PEMUNGUTAN

Pasal 5

Dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB, Pemerintah Daerah bersinergi dengan Pemerintah Daerah Provinsi. @)

(3)
(4)
(1)@) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk kerja sama. Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/ atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
4. d.pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan; dan
5. e.peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan. Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam perjanjian kerja sama dan ditindaklanjuti dalam rencana kerja yang disepakati bersama sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB VI

REKONSILIASI PAJAK

Pasal 6

Bupati bersama-sama dengan Gubernur dan bank tempat pembayaran Pajak MBLB melakukan rekonsiliasi data penerimaanPajakMBLBsertaOpsenPajakMBLBsetiap triwulan. Rekonsiliasidatasebagaimana dimaksudpadaayat(1) palingsedikitmencocokkan: a.suratpemberitahuanpajak daerah; b.suratsetoran pajak daerah; c.rekening koran bank; dan d.dokumenpenyelesaiankekurangan pembayaran Pajak danpengembaliankelebihanpembayaran Pajak. Hasil rekonsiliasisebagaimana dimaksudpadaayat(1) ditindaklanjuti sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang. Ditetapkan di Subang Pada tanggal 7 Maret 2025 BUPATI SUBANG, ttd. REYNALDY PUTRA ANDITA BUDI RAEMI Diundangkan di Subang pada tanggal 7 Maret 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG, ttd. ASEP NURONI BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2025 NOMOR 6 Salinan sesuai dengan aslinya PALA BAGIAN HUKUM, Pmma Tk. l(lV/b) NIP. 19680416 200212 1 003

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…