DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Subang Nomor 48 Tahun 2025

Nomor: 48
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang diberikan kepada PNS setiap bulan sesuai kelas jabatan dari masing-masing nama jabatan pada Perangkat Daerah. Di dalam Peraturan ini mengatur Komponen TPP; Perhitungan Kinerja terhadap Komponen TPP; Penilaian TPP; Pengurangan TPP; Pembayaran TPP dan Klaim TPP.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan kinerja pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, diperlukan peningkatan kesejahteraan dalam bentuk pemberian tambahan penghasilan pegawai;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di tetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
c.bahwa pemberian penghasilan bagi pegawai negeri sipil di Kabupaten Subang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Subang Nomor 79 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, sudah tidak sesuai dan perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah; Menimbang BUPATISUBANG, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PEMBERIANTAMBAHANPENGHASILANBAGIPEGAWAINEGERI SIPIL DI LINGKUNGANPEMERINTAHDAERAH TENTANG BUPATISUBANG PROVINS!JAWABARAT PERATURANBUPATISUBANG NOMOR 48 TAHUN2025 I SALINAN I

1.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan, Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan, Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Mengingat Nomor 119, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ten tang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718};

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Subang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati Subang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom. PERATURANBUPATITENTANGPEMBERIANTAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGANPEMERINTAHDAERAH. MEMUTUSKAN:
12.Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penghasilan Pejabat Administrasi yang terdampak penataan birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 84);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomen.klatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
16.Peraturan Bupati Subang Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan dan Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah (Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Tahun 2025 Nomor 14); Menetapkan
3.Bupati adalah Bupati Subang.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah kabupaten Su bang.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Dae rah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7.Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu dan belum diangkat sebagai pegawai secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian.
8.Jabatan adalah Kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang pegawai dalam suatu organisasi.
9.Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
10.Jabatan Administrasi adalah kelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembagnunan.
11.Jabatan Fungsional adalah kelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
12.Pejabat Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt adalah pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif berhalangan tetap.
13.Pejabat Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh adalah Pejabat yang ditunjuk atas untuk tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara.
14.lntruksi Khusus Pimpinan yang selanjutnya disingkat IKP adalah perintah tertulis atau lisan serta pesan-pesan dari Bupati yang harus dilaksanakan dan diselesaikan dalamjangka waktu yang ditentukan.
15.Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokkan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.

(3)TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan beberapa ketentuan meliputi:
1. a.beban kerja;
2. b.prestasi kerja;
3. c.kondisi kerja;
4. d.kelangkaan profesi; dan/ atau
5. e.pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 2

( 1) TPP diberi.kan kepada PNS setiap bulan sesuai kelas jabatan dari masing-masing nama jabatan pada Perangkat Daerah.

(2)TPP diberi.kan kepada PNS sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) yang namanya tercantum dalam daftar gaji pegawai dan/ atau melaksanakan tugas dilingkungan Pemerintah Daerah.

16.Kehadiran adalah kesanggupan pegawai untuk masuk kerja dan menaati jam kerja sesuai kewajiban pegawai.
17.Hulruman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pegawai karena melanggar peraturan disiplin pegawai.
18.Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
19.Tambahan Penghasilan pegawai atau disingkat TPP adalah Penghasilan tambahan selain gaji yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dengan kualifikasi tertentu dengan tujuan sebagai peningkatan kesejahteraan pegawai, meningkatkan kinerja pegawai, juga sebagai peningkatan kedisiplinan.
20.Produktivitas Kerja yang selanjutnya disingkat PK adalah penilaian terhadap kinerja PNS dalam 1 (satu) hari kerja.
21.Disiplin Kerja yang selanjutnya disingkat DK adalah penilaian tehadap kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban masuk kantor.

(4)Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memberikan TPP kepada PNS, meliputi:
1. a.TPP berdasarkan tugas dan fungsi dalam jabatan serta hasil pengukuran kinerja sesuai dengan penilaian Produktivitas Kinerja dan Disiplin Kinerja dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
2. b.TPP ketiga belas; dan
3. c.TPP hari raya.
(5)Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan
(4)diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-undangan.
(6)Bagi PNS yang berstatus pindahan antar Perangkat daerah dalam tahun anggaran berjalan yang nama/ kelas jabatannya belum tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah yang dituju dapat diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai setelah nama atau kelas jabatannya tercantum dan dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)perangkat daerah yang dituju.
(7)Bagi PNS yang berstatus pindahan dari Kabupaten/ Kota/ Provinsi/ Pusat ke daerah Kabupaten Subang dalam tahun anggaran berjalan yang nama/ kelas jabatannya belum tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah yang dituju dapat diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai setelah nama atau kelas jabatannya tercantum dan dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) perangkat daerah yang dituju.
(8)PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7), diberikan TPP PNS setelah nama/ kelas jabatannya tercantum dan dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)Perangkat Daerah terhitung sejak PNS tersebut ditetapkan sebagai pegawai pada perangkat daerah tersebut.
(9)PNS yang sebelumnya menjabat sebagai Pejabat Administrasi yang dialihkan menjadi pejabat fungsional dalam rangka pelaksanaan kebijakan pemerintah mengenai penataan birokrasi diberikan TPP yang besarannya tidak mengalami penurunan dibandingkan dengan TPP sebelumnya saat menduduki jabatan administrasi.

BAB LI

TAMBAHANPENGHASILANPEGAWAI

Pasal 5

(1)TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, diberikan kepada PNS dengan jabatan sebagai berikut:

Pasal 4

Komponen TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

(1)Komponen TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a diberikan kepada pegawai yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam per bulan atau batas waktu normal minimal 170 (seratus tujuh puluh) jam per bulan.
(2)Komponen TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi PNS yang sedang melaksanakan Cuti serta Pendidikan dan pelatihan.
(3)Komponen TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, diberikan sesuai Nilai Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
(4)Komponen TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c diberikan kepada PNSyang melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(5)Komponen TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d diberikan kepada Pejabat Pimpinan Tertinggidilingkungan Pemerintah Daerah.
(6)Komponen TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e merupakan penilaian berdasarkan pertimbangan objektif dengan memperhatikan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
(10)Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

(1)TPP berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b diberikan kepada PNS dengan jabatan meliputi:
1. a.pejabat pimpinan tinggi pratama;
2. b.pejabat administrator;
3. c.pejabat pengawas;
4. d.jabatan fungsional; dan
5. e.jabatan pelaksana.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi :
1. a.PNSpada Rumah Sakit Umum Daerah;

Pasal 6

Komponen TPP Berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a diberikan kepada Perangkat Daerah berdasarkan urusan Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Tidak diberikan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

a.pejabat pimpinan tinggi pratama;
b.pejabat administrator;
c.pejabat pengawas;
d.jabatan fungsional; dan
e.jabatan pelaksana.

(2)TPP berdasarkan beban kerja yang diberikan untuk:
1. a.PNS pada Rumah Sakit Umum Daerah;
2. b.PNS pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
3. c.PNS yang berprofesi sebagai guru yang belum mendapatkan tunjangan sertifikasi; dan
4. d.CPNS.

Pasal 10

PNS hanya diberikan 1 (satu) jenis Komponen TPP berdasarkan kondisi kerja selaku pejabat pengelola keuangan dan PNS dengan tugas tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dengan memilih nilai TPP yang memiliki besaran tertinggi.

Pasal 9

PNS yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

( 1) TPP berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c dapat diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas dengan kriteria, meliputi:

a.PNS yang beresiko dengan keselamatan kerja;
b.PNS yang berkaitan langsung dengan penyakit menular; dan
c.PNS yang melaksanakan tugas pada kriteria pekerjaan beresiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum.

(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi:
1. a.PNS Rumah Sakit Umum Daerah;
2. b.PNS pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas); dan
3. c.PNS yang berprofesi sebagai guru yang belum mendapatkan tunjangan sertifikasi.
4. b.PNS pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
5. c.PNS yang berprofesi sebagai guru yang belum mendapatkan tunjangan sertifikasi; dan
6. d.PNS pada Badan Pendapatan Daerah.
(4)Tata cara perhitungan TPP bagi pegawai pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi urusan pemerintahan bidang pengelolaan pendapatan daerah berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…