DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Subang Nomor 55 Tahun 2025

Nomor: 55
Tahun: 2025
Ditetapkan: 26 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini berisi ketentuan dalam penyelenggaraan perlindungan pohon di tepai jalan Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk menjamin kepastian perlindungan dan kelestarian lingkungan hidup khususunya kelestarian pohon yang berada di tepi jalan Daerah;
b.bahwa untuk menjamin keselamatan umum, perlu diatur tata cara pemindahan dan penebangan pohon yang berada di tepi jalan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemindahan dan Penebangan Pohon di Tepi Jalan; BUPATI SUBANG, DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA PEMINDAHANDAN PENEBANGANPOHON DI TEPI JALAN KABUPATENSUBANG TENTANG BUPATI SUBANG PROVINS!JAWA BARAT PERATURANBUPATI SUBANG NOMOR 55 TAHUN 2025 ISALINANI Mengingat Menimbang

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Subang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Subang.
4.Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang
6.Pohon adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 (sepuluh) sentimeter/lebih yang diukur pada ketinggian 1,50 (satu koma lima puluh) meter diatas permukaan tanah.
7.Penebangan Pohon adalah perbuatan menebang/memotong pohon dengan cara tertentu, dan/perbuatan memotong atau memangkas dahan atau cabang, termasuk dalam pengertian penebangan Pohon adalah kegiatan membakar, melukai, memberikan zat-zat tertentu, yang dapat menyebabkan Pohon menjadi rusak/mati.
8.Pemindahan Pohon adalah upaya untuk tetap melestarikan pohon dengan cara memindahkannya ke tempat lain dengan cara dan teknik yang benar. BABI KETENTUAN UMUM PENEBANGAN POHON TEPI JALAN. DANPEMINDAHANTENT ANGBUPATIPERATURAN MEMUTUSKAN : Menetapkan

Pasal 3

(1)Penyelenggaraan perlindungan Pohon di tepi jalan Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
(2)Pemerintah Daerah menyelenggarakan perlindungan Pohon di Daerah, kecuali terhadap area yang menjadi milik/ dikuasai selain oleh Pemerintah Daerah.
(3)Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan Pohon pada area yang menjadi milik/dikuasai oleh masyarakat dan area yang dimiliki/ dikuasai oleh Pemerintah Daerah. BABII PENYELENGGARA PERLINDUNGAN POHON Tujuan disusunnya peraturan Bupati ini adalah :
1. a.memberikan perlindungan kepada Pohon dengan cara mencegah dan membatasi kerusakan Pohon yang disebabkan oleh perbuatan manusia, bencana alam, serta sebab lainnya yang dapat mengakibatkan kerusakan/kematian Pohon;
2. b.menjaga keberadaan dan kelestarian Pohon pelindung jalan Daerah;
3. c.menciptakan keselamatan bagi kepentingan umum; dan
4. d.pedoman bagi orang atau badan yang melakukan penebangan atau pemindahan Pohon.

Pasal 2

9.Analisis Dampak Lalu Lintas adalah studi/kajian mengenai dampak lalu lintas dari suatu kegiatan dan/usaha tertentu yang hasilnya di tuangkan dalam bentuk dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas Perencanaan Pengaturan Lalu Lintas. Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan Pohon, dapat dilakukan melalui kegiatan meliputi:

a.penanaman Pohon;
b.pemeliharaan Pohon;
c.perlindungan Pohon; dan/ a tau
d.pengawasan pelaksanaan pemeliharaan dan perlindungan Pohon dengan cara melaporkan kepada Dinas dalarn hal adanya Pohon yang dapat membahayakan/mengancarn keselarnatan kepentingan umum, dan adanya tindakan yang menurutnya patut diduga bersifat melanggar hukum yang dapat mengakibatkan Pohon menjadi rusak atau mati.

Pasal 5

Kriteria Pohon yang dapat dilakukan Penebangan adalah sebagai berikut:

a.kondisi Pohon mati, kering, atau dalarn kondisi sudah lapuk;
b.Pohon atau bagian dari Pohon yang berpotensi membahayakan keselarnatan umum;
c.Pohon yang keberadaannya mengganggu jaringan utilitas wilayah; dan/ a tau
d.Pohon yang berada di area pembangunan infrastruktur;

Pasal 4

( 1) Dalarn rangka penyelenggaraan perlindungan Pohon, Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pendataan jumlah dan jenis Pohon yang ada di tepi jalan Daerah.

(2)Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat mengasuransikan Pohon secara bertahap sesuai dengan kemarnpuan keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Setiap kegiatan pemindahan dan/atau penebangan Pohon di tepi jalan Daerah yang di lakukan oleh orang/badan wajib di lengkapi dengan persetujuan pemindahan dan/atau penebangan Pohon yang diterbitkan oleh Bupati.
(2)Persetujuan pemindahan dan/ atau penebangan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap pemindahan dan/atau penebangan Pohon yang berada di area yang menjadi milik atau dikuasai orang/badan pribadi.
(3)Bupati melimpahkan kewenangan penerbitan persetujuan sebagaimana di maksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.
(4)Persetujuan pemindahan dan/atau penebangan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.identitas pemohon/pemegang izin;
2. b.jenis Pohon;
3. c.jumlah Pohon; dan
4. d.lokasi dan diameter Pohon yang akan dilakukan pemindahan atau penebangan.
(5)Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya digunakan untuk 1 (satu) kali kegiatan pemindahan dan/atau penebangan Pohon dengan jangka waktu selama 14 (empat belas) hari kerja sejak persetujuan diterbitkan.
(6)Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pemegang persetujuan pemindahan dan/atau penebangan Pohon tidak melakukan pemindahan dan/atau penebangan Pohon, maka persetujuan pemindahan dan/atau penebangan Pohon menjadi kadaluwarsa atau tidak berlaku.
(2)Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di sertai dengan keterangan mengenai:
1. a.lokasi dan jumlah Pohon yang dimohonkan untuk dipindahkan dan/ a tau ditebang;
2. b.alasan penebangan Pohon;
3. c.surat pernyataan pemohon tentang kesediaan pemohon untuk melaksanakan kewajiban setelah diterbitkannya persetujuan penebangan Pohon; dan
4. d.persetujuan arahan teknis dari Kepala Perangkat Daerah terkait, dalam hal alasan penebangan pohon karena di lokasi Pohon akan didirikan suatu bangunan atau akan digunakan untuk keperluan akses jalan oleh pemohon.

BAB III

PERSETUJUAN

Pasal 9

(1)Untuk memperoleh persetujuan pemindahan dan/atau penebangan Pohon di tepi jalan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas.

Pasal 8

Pemindahan dan/ a tau penebangan Pohon di tepi jalan Daerah dapat dilakukan dengan alasan sebagai berikut:

a.keberadaan Pohon mengganggu jaringan utilitas wilayah;
b.keberadaan Pohon mengganggu atau membahayakan bagi keselamatan/kepentingan umum; atau
c.di lokasi sekitar Pohon akan didirikan suatu bangunan atau akan dipergunakan untuk keperluan akses jalan oleh pemohon. Kewajiban pemegang persetujuan pemindahan dan/ a tau penebangan Pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

(1)meliputi:
1. a.melaksanakan penggantian Pohon sesuai dengan yang dipersyaratkan sebelum melaksanakan pemindahan dan/ a tau penebangan Pohon;
2. b.melaksanakan penanaman Pohon hasil penggantian di lokasi yang ditentukan oleh Dinas;
3. c.melakukan penebangan Pohon sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang telah ditentukan dalam surat persetujuan pemindahan dan/ a tau penebangan Pohon;
4. d.dalam melaksanakan pemindahan dan/atau penebangan Pohon, pemegang persetujuan menyediakan pekerja dan menanggung biaya/upah pekerja yang berkenaan dengan pekerjaan penebangan; dan
5. e.memperhatikan keselamatan pekerja dan keamanan lingkungan.

Pasal 11

Bagian Kesatu Urn um BAB IV KEWAJIBAN PEMEGANG PERSETUJUAN

BAB IV

KEWAJIBAN PEMEGANG PERSETUJUAN

Pasal 10

( 1) Terhadap permohonan persetujuan pemindahan Pohon, Kepala Dinas dapat memberikan keterangan untuk pemindahan Pohon yang dimohonkan untuk dilakukan pemindahan Pohon dengan mempertimbangkan jenis, ukuran dan/usia Pohon yang perlu dilestarikan.

(2)Pelaksanaan pemindahan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan oleh pihak pemohon, dan disaksikan oleh perwakilan dari Dinas.
(1)Pemenuhan terhadap kewajiban penggantian Pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a yang dilakukan dengan kegiatan penebangan Pohon, ditetapkan sebagai berikut :
1. a.terhadap setiap Pohon yang dilakukan penebangan Pohon dengan diameter sampai dengan 30 cm (tiga puluh centimeter), jumlah penggantinya sebanyak 35 (tiga puluh lima) Pohon berdiameter paling sedikit 5 cm (lima centimeter);
2. b.terhadap setiap Pohon yang dilakukan penebangan Pohon dengan diameter lebih dari 30 cm (tiga puluh centimeter) sampai dengan 50 cm (lima puluh centimeter), jumlah penggantinya sebanyak SO (lima puluh) Pohon berdiameter paling sedikit 5 cm (lima centimeter); dan
3. c.terhadap setiap Pohon yang yang dilakukan penebangan Pohon dengan diameter lebih dari 50 cm (lima puluh centimeter), jumlah penggantinya sebanyak 80 (delapan puluh) Pohon berdiameter paling sedikit 5 cm (lima centimeter).
(2)Jika yang dilakukan adalah kegiatan pemindahan Pohon, maka jumlah penggantian Pohon adalah sebanyak 1/4 (satu per empat) dari jumlah penggantian Pohon dengan cara ditebang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Jenis Pohon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) ditentukan oleh Dinas.
(4)Pemenuhan kewajiban penggantian Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disediakan sebelum pelaksanaan pemindahan dan/atau penebangan Pohon.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…