Besarnya biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:
a.sampai dengan Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) paling rendah Rp125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen);
diatas Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) paling rendah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen); diatas Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) paling rendah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 1,50% (satu koma lima nol persen); diatas Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) paling rendah Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,80% (nol koma delapan nol persen); diatas Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar rupiah) paling rendah Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,40% (nol koma empat nol persen); dan (1) (2) (3) (4) (5) (6)
(7)diatas Rp150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar rupiah) paling rendah Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan paling tinggi 0,15% (nol koma satu lima persen).