DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Subang Nomor 67 Tahun 2025

Nomor: 67
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang Persyaratan Umum Pariwisata Sehat; Persyaratan Teknis; Prasarana Penunjang; Pembiayaan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk menjamin rasa aman dan nyaman kepada setiap orang yang berwisata di Kabupaten Subang, perlu dukungan kualitas lingkungan fisik, sosial, perubahan perilaku masyarakat melalui peran aktif masyarakat swasta serta Pemerintah Daerah secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan melalui penyelenggaraan pariwisata sehat;
b.bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan pariwisata menuju pariwisata yang sehat, perlu ditetapkan pedoman yang mengatur mengenai penyelenggaraan kegiatan pariwisata sehat di Kabupaten Subang;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati ten tang Penyelenggaraan Pariwisata Sehat;

1.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana BUPATISUBANG, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PENYELENGGARAANPARIWISATASEHAT TENTANG NOMOR 6 7 TAHUN 2025 BUPATISUBANG PROVINS!JAWABARAT PERATURANBUPATISUBANG I SALINAN I Mengingat Menimbang
4.Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 3 Tahun 2022 ten tang Rencana lnduk Pembangunan Kepariwisataan Kabu paten Subang Tahun 2022-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Subang Nomor 3); telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Subang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Subang.
4.Pariwisata Sehat adalah kondisi pariwisata yang bersih, nyaman, aman, dan sehat melalui pemenuhan Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan, persyaratan kesehatan, serta sarana dan prasarana penunjang.
5.Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
6.Kawasan Sehat adalah suatu kondisi wilayah yang bersih, nyaman, aman dan sehat bagi pekerja dan masyarakat, melalui peningkatan kawasan potensial dengan kegiatan yang terintegrasi disepakati masyarakat, kelompok usaha dan Pemerintah Daerah.
7.Tatanan Pariwisata Sehat adalah sasaran dari Pariwisata Sehat yang sesuai dengan potensi dan permasalahan pada masing-masing Destinasi Pariwisata dan lndustri Pariwisata.
8.Kesehatan Lingkungan adalah upaya pencegahan penyakit dan/atau gangguan kesehatan dari faktor risiko lingkungan untuk mewujudkan Menetapkan MEMUTUSKAN :

BAB I

KETENTUANUMUM PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAANPARIWISATASEHAT.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

a.untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan destinasi pariwisata yang bersih, aman, nyaman, dan sehat bagi setiap wisatawan guna mewujudkan pariwisata sehat, berkelanjutan, ramah wisatawan; dan
b.untuk mewujudkan pariwisata yang memenuhi unsur sapta pesona meliputi aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan.

Pasal 2

Mak.sud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Pariwisata Sehat di Daerah.

9.Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan adalah spesifikasi teknis atau nilai yang di bakukan pada media lingkungan yang berhubungan atau berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat. 1 O. Persyaratan Kesehatan adalah kriteria dan ketentuan teknis kesehatan pada media lingkungan.
11.Sertifikat Laik Higiene Sanitasi adalah bukti tertulis keamanan pangan untuk pemenuhan standar baku mutu dan persyaratan kesehatan pangan olahan siap saji.
12.Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/ atau mempromosikan Produk Tembakau. Keamanan dan kenyamanan di kawasan pariwisata sebagai daya tarik pariwisata harus memenuhi persyaratan, meliputi:

a.terdapat petugas keamanan di kawasan pariwisata;
b.tersedia alat pemadam dan pos keamanan; dan
c.bahan bangunan berupa bahan yang memudahkan perawatan.

BAB II

MAKSUDDANTUJUAN kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi,maupun sosial.

Pasal 5

Kebersihan dan kesehatan di kawasan pariwisata sebagai daya tarik wisata harus memenuhi persyaratan, meliputi:

a.standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan;
b.bebas dari binatang penular penyakit dan tempat perindukannya (tempat berkembang biak) seperti: lalat, kecoa, tikus, dan nyamuk, tidak berdebu, tidak bau, dan tidak pengap;
c.memperlihatkan sifat bersih dan higienis baik keadaan lingkungan, sarana pariwisata, alat perlengkapan pelayanan maupun manusia yang memberikan pelayanan;
d.sajian makanan dan minuman bersih dan sehat; dan
e.penggunaan dan penyediaan alat perlengkapan yang bersih.

Pasal 4

BAB III PERSYARATAN UMUM PARIWISATA SEHAT Bagian Kesatu Aksesibiltas

BAB III

PERSYARATAN UMUM PARIWISATA SEHAT

Pasal 6

(1)Aksesibilitas di kawasan pariwisata sebagai daya tarik pariwisata, terdiri dari:
1. a.aksesibilitas informasi; dan
2. b.aksesibilitas jalan.
(2)Aksesibiltas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan, meliputi:
1. a.terdapat tempat informasi wisata berupa ruangan tetap yang dapat berada di area kawasan pariwisata atau di luar kawasan pariwisata;
2. b.terdapat akses jaringan internet;
3. c.sistem jaringan informasi yang dapat di akses wisatawan;
4. d.lokasi yang mudah dicapai oleh pengunjung;
5. e.tersedia Standard Operating Procedures (SOP) yang mendeskripsikan tugas, cara kerja dan alur kerja setiap jabatan yang terdokumentasi dengan baik dan mudah diakses oleh pihak yang berwenang;dan
6. f.sarana komunikasi yang berfungsi sebagai penunjang ketersediaan informasi harus tersedia di kantor pengelola dan kawasan pariwisata seperti pengeras suara, handy talkie, dan media komunikasi lainnya (leaflet, booklet, rambu- rambu, dan poster).
(3)Aksesibilitas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b harus memenuhi persyaratan, meliputi:
1. a.seluruh fasilitas harus bisa diakses dan dimanfaatkan oleh semua orang, termasuk penyandang disabilitas, dan pengunjung lanjut usia;
2. b.akses kendaraan harus berada di lokasi yang tidak menimbulkan kemacetan;
3. a.mempunyai dokumen perizinan berusaha;
4. b.mempunyai Sertifikat Laik Sehat Akomodasi;dan
5. c.sarana dan bangunan yang memenuhi kriteria:
  1. 1.bangunan kuat, aman, mudah dibersihkan, dan mudah pemeliharaannya;
  2. 2.lantai bangunan kedap air, permukaan rata, halus, tidak licin, tidak retak, tidak menyerap debu, dan mudah dibersihkan, serta kemiringan cukup landai untuk memudahkan pembersihan dan tidak terjadi genangan air;
  3. 3.dinding bangunan kedap air, permukaan rata, halus, tidak licin, tidak retak, tidak menyerap debu, dan mudah dibersihkan, serta warna yang terang dan cerah;
  4. 4.atap dan langit-langit bangunan harus kuat, mudah dibersihkan, tidak menyerap debu, permukaan rata, dan mempunyai ketinggian yang memungkinkan adanya pertukaran udara yang cukup;
  5. 5.tersedia kamar dan perlengkapannya dalam keadaan bersih dan tidak berbau;
  6. 6.toilet dalam keadaan bersih;

BAB IV

PERSYARATAN TEKNIS Akomodasi di kawasan pariwisata sehat harus memenuhi persyaratan, meliputi:

Pasal 7

c.pintu masuk dan sirkulasi harus disediakan untuk menjamin ketercapaian semua fasilitas di dalam kawasan pariwisata, baik ruang dagang maupun fasilitas umum, termasuk untuk menanggulangi bahaya kebakaran;
d.tersedia akses keluar masuk barang, orang, dan kendaraan secara terpisah;
e.tersedia akses untuk kursi roda dan jalur evakuasi; dan
f.koridor/lorong memiliki lebar minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan dapat memberikan kemudahan untuk sirkulasi pengunjung termasuk penyandang disabilitas.
1. 7.kondisi ruangan lobby dan ruangan pendukung lain dalarn keadaan nyaman dan bersih;
2. 8.tersedia tempat sarnpah yang cukup di setiap ruangan dan tempat sampah sementara disertai dengan ketersediaan standar operasional prosedur pengelolaan sarnpah; dan
3. 9.tersedia tempat pengolahan limbah yang memadai sebelum air limbah tersebut dibuang ke saluran pembuangan.

Pasal 8

( 1) Penyediaan makanan dan minuman di kawasan pariwisata sehat dapat berupa:

a.restoran/rumah makan; b.bar,
c.cafe;
d.jasa boga; dan/ atau
e.pusat penjualan makanan dan oleh-oleh.

(2)Penyediaan makanan dan minurnan di Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan, meliputi:
1. a.mempunyai Nomor Induk Berusaha resiko rendah dan menengah rendah;
2. b.memenuhi persyaratan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi 1 (satu) tahun sejak Nomor Induk Berusaha diterbitkan;
3. c.mempunyai tempat dan bangunan yang memenuhi persyaratan kesehatan;
4. d.memiliki akses fasilitas sanitasi dasar, meliputi jarnban dan karnar mandi, saluran pembuangan air limbah yang alirannya lancar dan tertutup, dan tempat sarnpah tertutup; dan
5. e.mempunyai sarana penunjang yang dibutuhkan seperti peralatan keselarnatan dan kesehatan kerja, alarm tanda bahaya, alat pemadarn kebakaran, Pertolongan Pertarna Pada Kecelakaan (P3K), Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan sarana penunjang lainnya yang dibutuhkan.
(1)Kawasan pariwisata sehat harus menyediakan ruang untuk merokok yang memenuhi syarat kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Bagian Keenam Area Merokok Kawasan pariwisata sehat harus terdapat area penghijauan atau ruang terbuka hijau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Kelima Area Penghijauan

Pasal 10

c.tersedia Standard Operating Procedures (SOP) yang mendeskripsikan tugas, cara kerja dan alur kerja setiap jabatan serta terdokumentasi dengan baik dan mudah diakses oleh pihak yang berwenang;
d.ventilasi minimal 20% (dua puluh persen) dari luas lantai (alarni], dan/atau AC/kipas angin (buatan);
e.pencahayaan ruangan minimal 100 (seratus) lux;
f.tinggi langit-langit dari lantai sesuai ketentuan yang berlaku; dan
g.tersedia toilet terpisah bagi laki-laki dan perempuan serta tempat cuci tangan yang dilengkapi sabun dan air yang mengalir. Kantor pengelola kawasan pariwisata sehat harus memenuhi persyaratan, meliputi:
a.berupa ruangan tetap yang dapat berada di area kawasan pariwisata atau di luar Kawasan pariwisata;
b.lokasi harus mudah dicapai oleh pengunjung;

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…