DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2025

Nomor: 7
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang pemberian tunjangan hari Raya dan Gaji Ketiga Belas diberikan kepada PNS dan CPNS; Bupati dan Wakil Bupati; Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD; Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah; Pegawai non-Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah; dan PPPK.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025; BUPATI SUBANG, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025 TENT ANG PROVINS! JAWA BARAT PERATURANBUPATI SUBANG NOMOR 7 TAHUN 2025 BUPATISUBANG I SALINAN I

7.Peraturan Bupati Subang Nomor 53 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2024 Nomor 53);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Subang Nomor 7);
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7099);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Subang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupti Subang.
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Subang.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Pejabat Negara adalah Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, dan Anggota DPRD.
7.Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.

Pasal 1

BABI KETENTUANUMUM PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHTAHUN 2025. MEMUTUSKAN: Menetapkan

c.pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan pengawas;
d.fungsional utama;

(2)PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi PNS dalam jabatan :
1. a.pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara jabatan pimpinan tinggi;
2. b.administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan administrator;

Pasal 2

( 1) Pemberian tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas diberikan kepada:

a.PNS dan CPNS;
b.Bupati dan Wakil Bupati;
c.Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD;
d.Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah;
e.Pegawai non-Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah; dan
f.PPPK.
1. 9.Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS, adalah Pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama dan Calon Pegawai Negeri Sipil belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 100 °/o.
2. 10.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
3. 11.Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARi RAYA DANGAJI KETIGA BELAS

Pasal 3

( 1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1) terdiri atas:

a.gaji pokok;
b.tunjangan keluarga;
c.tunjangan pangan;
d.tunjangan jabatan atau tunjangan um um; dan/ atau
e.tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan bagi instansi Pemerintah Daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah, dan diberikan sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau keias jabatannya, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)Dalam hal guru yang gaji pokoknya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak menerima tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat diberikan paling banyak sebesar tunjangan profesi guru atau paling banyak sebesar tambahan penghasilan guru Aparatur Sipil Negara yang diterima dalam 1 (satu) bulan.
(3)Tunjangan Hari Raya tidak diberikan kepada PNS:
1. a.sedang cuti di luar tanggungan negara; dan/ atau
2. b.sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.
3. e.fungsional ahli madya;
4. f.fungsional ahli muda;
5. g.fungsi ahli pertama;
6. h.fungsional penyelia;
7. i.fungsional mahir;
8. j.fungsional terampil;
9. k.fungsional pemula;dan
  1. 1.pelaksana.
(3)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi Pimpinan DPRDdan AnggotaDPRD,paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan Pimpinan DPRDdan Anggota DPRDsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan DPRD dan AnggotaDPRD.
(4)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi:
1. a.pimpinan Badan Layanan Umum Daerah; dan
2. b.pegawai non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah,paling banyak sebesar tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang diberikan kepada PNSpada Badan Layanan Umum Daerah terse but yang pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya setara.
(5)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi PPPKberlaku ketentuan:
1. a.PPPKdengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun diberikan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas secara proporsional sesuai bulan bekerja yang mengacu pada besaran penghasilan 1 (satu) bulan yang diterima;
2. b.PPPKdengan masa kerja kurang dari 1 ( satu) bulan kalender sebelum Hari Raya Tahun 2025, tidak diberikan tunjangan Hari Raya; dan
3. c.PPPKdengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum tanggal 1 Juni Tahun 2025, tidak diberikan gaji ketiga belas.
(6)Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan tunjangan Hari Raya.

Pasal 5

(1)Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1), dibayarkan paling cepat 15 (lima belas) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
(2)Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
(3)Besaran tunjangan Hari Raya yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Februari Tahun 2025.
(4)Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dibayarkan paling cepat pada bulan Juni Tahun 2025.
(5)Dalam hal gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dapat dibayarkan, gaji ketiga belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2025.

BAB III

PEMBAYARAN TUNJANGAN HARi RAYADAN GAJI KETIGABELAS

Pasal 4

Besaran pemberian gaji ketiga belas berlaku secara mutatis mutandis terhadap besaran pemberian tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

(7)Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada CPNS yang terdiri atas:
1. a.80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan;
4. d.tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan/ atau
5. e.tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2024 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belaja Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2024 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Pembiayaan pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas dapat bersumber dari:

a.anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
b.sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 8

BAB IV PEMBIAYAAN Proses pembayaran tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB IV

PEMBIAYAAN Proses pembayaran tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 6

Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak dikenakan potongan iuran dan/ a tau potongan lain sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.

(6)Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 besarannya yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Mei Tahun 2025. ina Tk. I (IV/b) l P. I 96 04 l 6 200212 I 003 alinan esuai dengan a linya B GIAN 11 .K ·M, ASEP NURONI BERITA DAERAH KABUPATENSUBANG TAHUN 2025 NOMOR 9 ttd. Diundangkan di Subang pada tanggal _ 14 Naret 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATENSUBANG, REYNALDY PUTRA ANDITA BUDI RAEMI ttd. Ditetapkan di Subang pada tanggal 14 Maret 2025 BUPATI SUBANG, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…