DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sukabumi Nomor 10 Tahun 2025

Nomor: 10
Tahun: 2025
Ditetapkan: 4 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pemberian Tunjangan Hari Raya kepada pegawai non ASN dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan pembayaran THR

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pemerintah Kabupaten Sukabumi berupaya mempertahankan tingkat daya beli masyarakat, diantaranya melalui pembelanjaan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara di masyarakat sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah;
c.bahwa untuk meningkatkan pembelanjaan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara, Pemerintah Kabupaten Sukabumi memberikan Tunjangan Hari Rava Tahun 2025 sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi Tahun 2025; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Undang-Undang Nomor 99 Tahun 2025 tentang Kabupaten Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7036);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun Tahun 2024 Nomor 3, Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 122);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2022 Nomor 96);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2025 Nomor 9); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sukabumi.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran pada Perangkat Daerah;
6.Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai Non ASN adalah Pegawai Non ASN pada Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi selain pada Badan Layanan Umum Daerah yang pendanaan belanja pegawainya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah BLUD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisien dan produktif.
8.Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 2

Pemerintah Kabupaten Sukabumi memberikan Tunjangan Hari Raya Tahun 2025 kepada Pegawai Non ASN sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 3

Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a.Warga Negara Indonesia;
b.pendanaan belanja pegawainya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
c.telah menandatangani perjanjian kerja dengan Kepala Perangkat Daerah selaku PA dan dalam perjanjian kerja dimaksud telah dinyatakan berhak menerima Tunjangan Hari Raya; dan
d.bukan merupakan Pegawai Non ASN pada BLUD.

BAB III

PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 4

(1)Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat 15 (lima belas) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
(2)Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
(3)Besaran Tunjangan Hari Raya bagi Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebesar 1 (satu) bulan Gaji dengan didasarkan penghasilan yang dibayarkan pada bulan Februari Tahun 2025.

Pasal 5

Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pembayaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD).

Pasal 7

Mckanisme pcmbayaran Tunjangan Hari Raya dilakukan sesuai dengan keteniuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman pengelolaan keuangan daerah. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2024 kepada Pegawai Non Aparatur Sipi! Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2024 Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinva, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannva dalam Berita Daerah Kabupaten Sukabumi BERITA DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN .2*35 NOMOR /£> .

Pasal 8

Ditetapkan di Palabuhanratu pada tanggal \Aotcb 2DZET Diundangkan di Palabuhanratu pada tanggal /.=) Hare*

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…