DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sukabumi Nomor 32 Tahun 2025

Nomor: 32
Tahun: 2025
Ditetapkan: 7 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Perbup ini diatur tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, meliputi: a.kewenangan Pemerintah Daerah; b. Pemberdayaan KDKMP; c. satuan tugas; d. Pelindungan KDKMP; e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; f. pembinaan dan pengawasan; dan g. pembiayaan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan kebijakan untuk mendorong Koperasi dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 ‘Nomor 116), sebagaimana telah beberapa kali diubah ... e/ a B kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); . Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 99 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sukabumi Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 285, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7036); Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara ... o Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9.Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 641);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Koperasi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 1); MEMUTUSKAN: Menetapkan:PERATURANBUPATITENTANG PENYELENGGARAAN KOPERASIDESA/KELURAHANMERAHPUTIH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1% 2. M D Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sukabumi. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat. Bupati adalah Bupati Sukabumi. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Desa atau sebutan lainnya adalah Desa dan Desa adat atau ... 10. l. 12. 13. 14. 15. 16. 17, 18. atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat PMD adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan adalah sebuah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah kelurahan untuk menampung dan mewujudkan aspirasi masyarakat di bidang pembangunan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan pelayanan. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang selanjutnya disingkat KDKMP adalah Koperasi yang beranggotakan warga yang berdomisili di Desa atau Kelurahan yang sama dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk. Pendiri adalah orang-orang atau beberapa Koperasi yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan menyatakan diri menjadi anggota serta hadir dalam rapat pendirian Koperasi. Pengurus adalah anggota KDKMP yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengurus organisasi dan usaha KDKMP. Pengawas adalah anggota KDKMP yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan KDKMP.

19.Pengelola ... 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

(1)
(2)Pengelola adalah anggota KDKMP dan/atau pihak ketiga yang diangkat oleh Pengurus dan diberi wewenang untuk mengelola usaha KDKMP. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Koperasi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Pelindungan adalah upaya menjaga dan melindungi Koperasi dari hal-hal yang berpotensi menghambat dan merugikan pertumbuhan dan perkembangan Koperasi. Musyawarah Desa Khusus adalah musyawarah antara badan permusyawaratan desa, pemerintah desa, dan sebanyak mungkin partisipasi masyarakat desa untuk menyepakati pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Musyawarah Kelurahan Khusus adalah musyawarah antara lembaga musyawarah kelurahan atau nama lain yang sejenis, pemerintah kelurahan, dan sebanyak mungkin partisipasi masyarakat kelurahan untuk menyepakati pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih. Revitalisasi adalah proses menghidupkan kembali nilai suatu entitas agar lebih bermanfaat, efisien, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Revitalisasi Koperasi adalah upaya untuk menghidupkan kembali, memperkuat, dan memodernisasi Koperasi yang mengalami stagnasi atau tidak berfungsi optimal. Inkubasi adalah proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan kepada Koperasi, baik yang baru berdiri maupun yang sudah berjalan, yang dilakukan oleh sebuah lembaga inkubator untuk meningkatkan kapasitas, daya saing dan keberlanjutan Koperasi. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap koperasi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Pelindungan adalah upaya menjaga dan melindungi koperasi dari hal-hal yang berpotensi menghambat dan merugikan pertumbuhan dan perkembangan koperasi.

Pasal 2

Maksud pengaturan penyelenggaraan KDKMP dalam Peraturan Bupati ini untuk menjadi pedoman bagi penyelenggaraan KDKMP di Daerah. Tujuan pengaturan penyelenggaraan KDKMP dalam Peraturan Bupati ini untuk:

a.mengoptimalkan dan mendorong pembentukan KDKMP untuk pemerataan ekonomi; dan
b.memajukan perekonomian Daerah. -

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, meliputi: kewenangan Pemerintah Daerah; Pemberdayaan KDKMP; satuan tugas; Pelindungan KDKMP; pemantauan, evaluasi dan pelaporan; pembinaan dan pengawasan; dan pembiayaan.momopoop

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Dalam pelaksanaan kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan KDKMP, Pemerintah Daerah berwenang:

a.berkoordinasi dengan Gubernur dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dalam hal pelaksanaan teknis pembentukan dan pengelolaan KDKMP;
b.menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi untuk berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam pembentukan KDKMP melalui pendirian, pengembangan, atau Revitalisasi;
c.menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang PMD untuk berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, dalam pemberian fasilitasi dan pendampingan kepada Pemerintah Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa bersama unsur masyarakat dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait untuk menyelenggarakan musyawarah Desa dalam menentukan model pembentukan KDKMP;
d.menugaskan Perangkat Daerah yang melaksanakan unsur pendukung bagian tata pemerintahan untuk berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, Camat serta melibatkan Perangkat Daerah terkait dalam pemberian fasilitasi dan pendampingan kepada Kelurahan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan bersama unsur masyarakat dengan melibatkan perangkat Kelurahan untuk menyelenggarakan musyawarah Kelurahan dalam menentukan model pembentukan KDKMP;
e.menyelaraskan serta mencantumkan program kegiatan dan subkegiatan yang mendukung KDKMP pada dokumen perencanaan pembangunan Daerah dan dokumen perencanaan Perangkat Daerah; $ menyediakan anggaran yang diperlukan dalam pembentukan KDKMP sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang- ...

(1)2)
(3)(@)
(5)
(6)(@) perundang-undangan, termasuk pemberian bantuan pembuatan akta Notaris KDKMP, dan melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Desa/Kelurahan dalam pelaksanaan pembentukan, pengelolaan, Pelindungan, dan Pemberdayaan KDKMP.

BAB III

PEMBERDAYAAN KDKMP

Pasal 5

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi melakukan tahapan persiapan pembentukan KDKMP. Tahapan persiapan pembentukan KDKMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.sosialisasi program pembentukan KDKMP;
b.pendampingan pembentukan KDKMP; dan
c.pendataan dan penilaian kinerja Koperasi. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi melakukan sosialisasi program pembentukan KDKMP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi memberikan pendampingan dalam pendirian KDKMP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi melakukan pendataan dan penilaian kinerja Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c untuk mendapatkan informasi Koperasi yang telah dibentuk oleh Pemerintah Desa dan Kelurahan dan hasil kinerja Koperasi. Dalam hal hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sehat, KDKMP dapat diintegrasikan melalui pengembangan Koperasi sebagai bagian dari program KDKMP dengan penyesuaian anggaran dasar. Dalam hal hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan kurang aktif atau lemah, KDKMP dapat ... pe AB dapat masuk dalam skema Revitalisasi. 2 Model Pembentukan KDKMP

Pasal 6

(1)Model pembentukan KDKMP didahului pelaksanaan Musyawarah Desa Khusus atau Musyawarah Kelurahan Khusus dengan memperhatikan karakteristik Desa/Kelurahan, potensi Desa/Kelurahan, dan lembaga ekonomi yang telah ada di Desa/Kelurahan.
(2)Model pembentukan KDKMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 3 (tiga) model pendekatan, yaitu:
1. a.pendirian KDKMP;
2. b.pengembangan Koperasi yang sudah ada, dilaksanakan pada Desa/Kelurahan yang telah memiliki Koperasi aktif dengan kinerja minimal cukup baik guna meningkatkan kapasitas dan capaian cakupan usaha; dan
3. c.Revitalisasi Koperasi, dilaksanakan pada Koperasi Desa/Kelurahan yang sudah ada namun kinerjanya tidak aktif/lemah yang dilakukan melalui restrukturisasi manajemen dan/atau penggabungan Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perKoperasian.

Pasal 7

(1)Setiap Desa/Kelurahan yang telah ditargetkan membentuk KDKMP, menyelenggarakan Musyawarah Desa Khusus atau Musyawarah Kelurahan Khusus untuk pembentukan KDKMP.
(2)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang PMD bersama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi memfasilitasi dan mendampingi Pemerintah Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain bersama unsur masyarakat dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait untuk menyelenggarakan Musyawarah Desa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Perangkat Daerah yang melaksanakan unsur pendukung bagian tata pemerintahan untuk berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, Camat serta melibatkan Perangkat Daerah terkait memfasilitasi dan mendampingi Kelurahan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain bersama unsur masyarakat dengan melibatkan perangkat Kelurahan ...
(5)aa Kelurahan terkait untuk menyelenggarakan Musyawarah Kelurahan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Dalam forum Musyawarah Desa Khusus atau Musyawarah Kelurahan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati:
1. a.pembentukan KDKMP;
2. b.anggaran dasar awal, paling sedikit meliputi nama, jenis bidang dan kegiatan usaha, modal dasar, keanggotaan awal; dan
3. c.pemilihan calon Pengurus dan Pengawas KDKMP. Hasil Musyawarah Desa Khusus atau Musyawarah Kelurahan Khusus untuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi acuan pelaksanaan rapat pendirian KDKMP.
(1)@
(1)@
(3)
(4)
(1)Kegiatan Usaha KDKMP

Pasal 8

Penamaan KDKMP harus memuat nama Desa/Kelurahan setempat dengan format:

a.diawali dengan kata “Koperasi”;
b.dilanjutkan dengan frasa “Desa Merah Putih” atau “Kelurahan Merah Putih”; dan
c.diakhiri dengan nama Desa/Kelurahan setempat. Dalam hal terdapat kesamaan nama Desa/Kelurahan, maka ditambahkan nama Kecamatan/Kabupaten.

Pasal 9

Pengurus dan Pengawas KDKMP yang baru berdiri dipilih dari Pendiri KDKMP yang dihasilkan dari rapat Musyawarah Desa Khusus atau Musyawarah Kelurahan Khusus. Pengurus KDKMP berdasarkan pengembangan dan Revitalisasi Koperasi, ditentukan berdasarkan hasil rapat anggota dengan melibatkan Musyawarah Desa Khusus atau Musyawarah Kelurahan Khusus. Ketua Pengawas KDKMP dijabat oleh kepala Desa atau Lurah sebagai ex-officio. Pengurus dan Pengawas KDKMP dilarang memiliki hubungan keluarga sedarah dan hubungan semenda sampai derajat kesatu dengan sesama anggota koperasi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 10

Pembentukan KDKMP dapat melakukan usaha atau kegiatan berupa:

a.gerai penyediaan sembako;
b.gerai penyediaan obat murah;
c.penyediaan ... . (o penyediaan kantor KDKMP; unit simpan pinjam KDKMP; gerai klinik Desa; penyediaan gudang; logistik/distribusi; dan/atau lain-lain sesuai penugasan dan kebutuhan usaha, kearifan lokal, kebutuhan masyarakat Desa/Kelurahan setempat serta karakteristik wilayah.

(2)KDKMP dapat bekerjasama dengan Perangkat Daerah terkait sesuai jenis usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yang di atur dalam perjanjian kerja sama dengan berpedoman pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan ketentuan peraturan perundang-undangan. SR e

Pasal 11

Pembentukan KDKMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembentukan KDKMP yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…