DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2025

Nomor: 11
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Bentuk Pelanggaran Pemanfaatan Ruang, Dasar Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang, Jenis, Kriteria dan Klasifikasi Pengenaan Sanksi Administratif, Tahapan Pengenaan Sanksi Administrarif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang, Kewenangan, Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengenaan Sanksi Administratif, Upaya Administratif terhadap Pengenaan Sanksi Administratif, Basis Data Pengenaan Sanksi Administratif dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Ruang; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757); SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 262); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 3
5.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat DPUPR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo.
6.Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo.
7.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas PM dan PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo.
8.Forum Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat FPR adalah Forum Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo.
9.Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
10.Tata Ruang adalah wujud struktur Ruang dan pola Ruang.
11.Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
12.Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
13.Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan Tata Ruang.
14.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil Perencanaan Tata Ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
15.Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
16.Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
17.Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar Penyelenggaraan Penataan Ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 4
18.Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
19.Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah koefisien perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dengan luas persil/kaveling.
20.Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah koefisien perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas persil/kaveling
21.Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas persil/kaveling.
22.Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/ perintah dan/atau paksaan pemerintah yang dikenakan kepada Orang atas dasar ketidaktaatan atau ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang penataan Ruang untuk memberikan efek jera kepada pelanggar Pemanfaatan Ruang.
23.Perubahan Fungsi Ruang adalah suatu kondisi yang mengakibatkan menurunnya kualitas Ruang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan.
24.Audit Tata Ruang adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan dan evaluasi terhadap data dan informasi spasial serta dokumen pendukung untuk mengevaluasi suatu laporan atau temuan yang diduga sebagai indikasi pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
25.Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
26.Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi. 5

BAB II

BENTUK PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 2

Pengenaan Sanksi Administratif dilakukan terhadap setiap Orang yang melakukan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.

Pasal 3

(1)Bentuk pelanggaran Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
1. a.tidak menaati RTR yang telah ditetapkan yang mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang;
2. b.tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTR; dan
3. c.menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
(2)Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan Sanksi Administratif.
(3)Pemeriksaan Perubahan Fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui Audit Tata Ruang.
(4)Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Tim Audit Tata Ruang Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(5)Tim Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat langsung dikenakan Sanksi Administratif tanpa melalui proses Audit Tata Ruang.

Pasal 4

(1)Perbuatan tidak menaati RTR yang telah ditetapkan yang mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.Pemanfaatan Ruang yang tidak memiliki KKPR; dan/atau
2. b.Pemanfaatan Ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan KKPR.
(2)Pemanfaatan Ruang yang tidak memiliki KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.memanfaatkan Ruang tanpa memiliki KKPR di lokasi yang sesuai peruntukannya; dan/atau 6
2. b.memanfaatkan Ruang tanpa memiliki KKPR di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya.
(3)Pemanfaatan Ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.tidak menindaklanjuti KKPR yang diterbitkan;
2. b.memanfaatkan Ruang tidak sesuai dengan fungsi Ruang yang tercantum dalam KKPR;
3. c.pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan KKPR yang diterbitkan;
4. d.melanggar batas sempadan yang telah ditentukan;
5. e.melanggar ketentuan KLB yang telah ditentukan;
6. f.melanggar ketentuan KDB dan KDH;
7. g.melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi bangunan;
8. h.melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi lahan;
9. i.tidak menyediakan fasilitas sosial atau fasilitas umum sesuai dengan persyaratan dalam KKPR; dan/atau
10. j.tidak memenuhi ketentuan lainnya yang dipersyaratkan dalam KKPR.

Pasal 5

Ketentuan mengenai perbuatan tidak menaati RTR yang telah ditetapkan yang mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perbuatan tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTR.

Pasal 6

(1)Perbuatan menghalangi akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c berupa penutupan akses secara sementara maupun permanen.
(2)Menghalangi akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.menutup akses ke sungai, waduk, embung, dan sumber daya alam serta prasarana publik;
2. b.menutup akses terhadap sumber air;
3. c.menutup akses terhadap taman dan ruang terbuka hijau;
4. d.menutup akses terhadap fasilitas pejalan kaki;
5. e.menutup akses terhadap lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan/atau 7
6. f.menutup akses terhadap jalan umum tanpa izin pejabat yang berwenang.

BAB III

DASAR PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 7

(1)Pengenaan Sanksi Administratif dilakukan berdasarkan:
1. a.hasil penilaian pelaksanaan KKPR;
2. b.hasil Pengawasan Penataan Ruang;
3. c.hasil Audit Tata Ruang;
4. d.pengaduan atau pelaporan masyarakat;
5. e.hasil temuan atau pengamatan langsung di lapangan; dan/atau
6. f.rekomendasi FPR.
(2)Hasil penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat informasi ketidaksesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan ketentuan dalam KKPR.
(3)Hasil Pengawasan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan hasil Pengawasan Penataan Ruang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Hasil Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c memuat informasi pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang.
(5)Pengaduan atau pelaporan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
1. a.pengaduan atau pelaporan secara langsung; atau
2. b.pengaduan atau pelaporan secara tidak langsung melalui media daring yang disediakan sebagai sarana pengaduan atau laporan oleh pejabat yang berwenang dan/atau media jurnalistik.
(6)Hasil temuan atau pengamatan langsung di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan hasil temuan langsung atau pengamatan di lapangan oleh petugas yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang. 8
(7)Rekomendasi FPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan hasil penetapan tindakan sanksi oleh FPR atas pelanggaran Pemanfaatan Ruang dan/atau kerusakan fungsi lingkungan.

BAB IV

JENIS, KRITERIA DAN KLASIFIKASI PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 8

Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Ruang berupa:

a.peringatan tertulis;
b.denda administratif;
c.penghentian sementara kegiatan;
d.penghentian sementara pelayanan umum;
e.penutupan lokasi;
f.pencabutan KKPR;
g.pembatalan KKPR;
h.pembongkaran bangunan; dan/atau
i.pemulihan fungsi Ruang.

Pasal 9

Pengenaan Sanksi Administratif dikenakan berdasarkan kriteria besar atau kecilnya:

a.dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
b.nilai manfaat pengenaan Sanksi Administratif yang diberikan terhadap Pemanfaatan Ruang; dan/atau
c.kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang.

Pasal 10

Besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dapat dihitung dengan memperhatikan:

a.besar atau kecilnya jumlah penduduk yang terkena dampak minimal 500 (lima ratus) jiwa dan/atau radius dampak minimal 500 (lima ratus) meter; dan/atau 9
b.luas wilayah penyebaran dampak.

Pasal 11

Besar atau kecilnya nilai manfaat pengenaan Sanksi Administratif yang diberikan terhadap Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dinilai dengan memperhatikan:

a.manfaat untuk kepentingan umum yang ditetapkan dalam RTR;
b.manfaat keberlanjutan fungsi kawasan; dan/atau
c.manfaat selain yang dimaksud pada huruf a dan huruf b.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…