DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2025

Nomor: 16
Tahun: 2025
Ditetapkan: 1 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Perauran Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penerima Penghargaan Olahraga, Bentuk dan Standar Pemberian Penghargaan Olahraga, Pelaksanaan Penghargaan Olahraga, Pendanaan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Olahraga; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 320); SALINAN 2 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4.Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo.
6.Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.
7.Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan Olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, peningkatan, pengawasan, dan evaluasi.
8.Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan Olahraga yang meliputi peolahraga, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan.
9.Olahragawan adalah Peolahraga yang mengikuti pelatihan dan kejuaraan Olahraga secara teratur, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan untuk mencapai prestasi.
10.Peolahraga adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.
11.Pembina Olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan Olahraga. 3
12.Tenaga Keolahragaan adalah orang perseorangan yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang Olahraga.
13.Prestasi adalah hasil yang dicapai Olahragawan atau kelompok dalam kegiatan Olahraga.
14.Penghargaan Olahraga adalah pengakuan atas Prestasi di bidang Olahraga yang diwujudkan dalam bentuk materiel dan/atau non materiel.
15.Kejuaraan Olahraga adalah kejuaraan olahraga Tingkat nasional/internasional yang penanggung jawab penyelenggaraannya adalah induk organisasi cabang Olahraga nasional/internasional.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan Penghargaan Olahraga.

Pasal 3

Pemberian Penghargaan Olahraga bertujuan untuk:

a.memberikan motivasi dan/atau apresiasi kepada orang yang berjasa dibidang Olahraga; dan
b.menumbuhkembangkan semangat dalam memajukan dan mengembangan Olahraga.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

a.penerima penghargaan Olahraga;
b.bentuk dan standar pemberian penghargaan Olahraga;
c.pelaksanaan penghargaan Olahraga; dan
d.pendanaan.

BAB II

PENERIMA PENGHARGAAN OLAHRAGA

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah memberikan Penghargaan Olahraga kepada:
1. a.Olahragawan;
2. b.Pelaku Olahraga;
3. c.organisasi Olahraga;
4. d.lembaga pemerintah;
5. e.swasta; 4
6. f.badan usaha; dan
7. g.perseorangan, yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga diberi Penghargaan Olahraga.
(2)Penerima Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

(1)Olahragawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a merupakan Peolahraga yang mencapai Prestasi pada kejuaraan Olahraga.
(2)Pelaku Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.Tenaga Keolahragaan yang berhasil mendukung Olahragawan untuk meraih Prestasi dalam Kejuaraan Olahraga; dan
2. b.Pembina Olahraga yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga.
(3)Organisasi Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c merupakan organisasi Olahraga yang mempunyai Prestasi dibidang Olahraga di Daerah.
(4)Lembaga pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d merupakan lembaga pemerintah yang berjasa dibidang Olahraga di Daerah.
(5)Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e merupakan swasta yang berjasa dibidang Olahraga di Daerah.
(6)Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f merupakan badan usaha yang berjasa dibidang Olahraga di Daerah.
(7)Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g merupakan orang yang berjasa dibidang Olahraga di Daerah.

Pasal 7

(1)Kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri atas:
1. a.tingkat internasional;
2. b.tingkat nasional;
3. c.tingkat provinsi; dan
4. d.tingkat Daerah. 5
(2)Tingkat internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.tingkat dunia;
2. b.tingkat asia; dan
3. c.tingkat asia tenggara.

Pasal 8

(1)Kriteria Olahragawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a yang menerima Penghargaan Olahraga meliputi:
1. a.juara 1, juara 2, dan/atau juara 3 pada Kejuaraan Olahraga dan diketahui Pemerintah Daerah;
2. b.penduduk Daerah; dan
3. c.khusus Olahragawan pelajar merupakan pelajar di Daerah.
(2)Kriteria Pelaku Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b yang menerima Penghargaan Olahraga meliputi:
1. a.Olahragawan yang didukung meraih juara1, juara 2, dan/atau juara 3 pada Kejuaraan Olahraga dan diketahui Pemerintah Daerah; dan
2. b.berjasa dalam memajukan Prestasi Olahraga di Daerah.
(3)Kriteria organisasi Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c yang menerima Penghargaan Olahraga meliputi:
1. a.berkedudukan di Daerah; dan
2. b.Olahragawan yang dibina meraih juara 1, juara 2, dan/atau juara 3 pada Kejuaraan Olahraga dan diketahui Pemerintah Daerah.
(4)Kriteria lembaga pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d yang menerima Penghargaan Olahraga meliputi:
1. a.berkedudukan di Daerah; dan
2. b.berjasa dalam memajukan Prestasi Olahraga di Daerah.
(5)Kriteria swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e yang menerima Penghargaan Olahraga meliputi:
1. a.berkedudukan di Daerah; dan
2. b.berjasa dalam memajukan Prestasi Olahraga di Daerah. 6
(6)Kriteria badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f yang menerima Penghargaan Olahraga meliputi:
1. a.berkedudukan di Daerah; dan
2. b.berjasa dalam memajukan Prestasi Olahraga di Daerah.
(7)Kriteria perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g yang menerima Penghargaan Olahraga meliputi:
1. a.penduduk Daerah; dan
2. b.berjasa dalam memajukan Prestasi Olahraga di Daerah.

BAB III

BENTUK DAN STANDAR PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA

Pasal 9

Pemerintah Daerah memberikan Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berupa:

a.pemberian kemudahan, beasiswa, kenaikan pangkat luar biasa, tanda kehormatan, bonus berupa uang, dan/atau piagam atau sertifikat bagi Olahragawan;
b.pemberian kemudahan, pekerjaan, kenaikan pangkat luar biasa, tanda kehormatan, bonus berupa uang, dan/atau piagam atau sertifikat bagi Pelaku Olahraga;
c.pemberian kemudahan, bonus berupa uang, dan/atau piagam atau sertifikat bagi organisasi Olahraga;
d.piagam atau sertifikat bagi lembaga pemerintah;
e.pemberian kemudahan, dan/atau piagam atau sertifikat bagi swasta;
f.pemberian kemudahan, dan/atau piagam atau sertifikat bagi badan usaha; dan/atau
g.pemberian kemudahan, beasiswa, kenaikan pangkat luar biasa, tanda kehormatan, bonus berupa uang, dan/atau piagam atau sertifikat bagi perseorangan.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah memberikan Penghargaan Olahraga berupa uang berdasarkan standar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2)Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
(3)Besaran Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada perorangan atau tim/regu. 7

Pasal 11

(1)Tata cara pembayaran pemberian Penghargaan Olahraga dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
(2)Pengenaan pajak atas biaya Penghargaan Olahraga dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…