DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sukoharjo Nomor 17 Tahun 2025

Nomor: 17
Tahun: 2025
Ditetapkan: 1 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pakaian DInas ASN, Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas, Pendanaan, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Panutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Pakaian Dinas merupakan salah satu penanda identitas serta wibawa Aparatur Sipil Negara yang diatur secara lengkap demi mewujudkan kesatuan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila;
b.bahwa untuk menunjukkan identitas pegawai dan mewujudkan keseragaman serta ketertiban penggunaan Pakaian Dinas, perlu adanya pedoman Pakaian Dinas bagi pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah;
c.bahwa Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, sudah tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Mengingat: SALINAN 2
2.Undang-Undang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 251); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sukoharjo. 3
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6.Camat adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kecamatan.
7.Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kelurahan.
8.Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas ASN dalam melaksanakan tugas kedinasan.
9.Pakaian Dinas Harian adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
10.Pakaian Sipil Lengkap adalah Pakaian Dinas bagi ASN yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan pelantikan pejabat fungsional serta penerimaan penghargaan satya lencana karya satya.
11.Pakaian Dinas Lapangan adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
12.Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi Pakaian Dinas.
13.Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang digunakan ASN sesuai jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.

Pasal 2

Penggunaan Pakaian bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN. 4

BAB II

PAKAIAN DINAS ASN

Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas ASN di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri dari:

a.Pakaian Dinas Harian;
b.Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah tertentu;
c.Pakaian Sipil Lengkap;
d.Pakaian Dinas Lapangan;
e.Pakaian Dinas Lapangan dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu;
f.Pakaian Dinas upacara Perangkat Daerah tertentu;
g.Pakaian Dinas upacara Camat dan Lurah;
h.pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia; dan
i.pakaian olahraga.

Pasal 4

Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri dari:

a.Pakaian Dinas Harian khaki;
b.Pakaian Dinas Harian kemeja putih dan, celana/rok hitam;
c.Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik; dan
d.pakaian khas Daerah.

Pasal 5

(1)Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
1. a.Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
2. b.Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek digunakan untuk pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana dan pejabat fungsional.
(2)Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Senin dan Selasa. 5
(3)Penggunaan Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek bagi ASN pria pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional baju dimasukkan ke dalam celana.
(4)Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

(1)Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b menggunakan celana/ rok hitam terdiri atas:
1. a.Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang atau kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
2. b.Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
(2)Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.
(3)Penggunaan Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek bagi ASN pria baju dimasukkan ke dalam celana.
(4)Pakaian Dinas Harian kemeja putih digunakan pada hari Rabu.
(5)Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(1)Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas:
1. a.Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik motif bebas;
2. b.Pakaian Dinas Harian batik sukoharjo makmur 1; dan
3. c.Pakaian Dinas Harian batik sukoharjo makmur 2.
(2)Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik motif bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan pada:
1. a.hari Kamis;
2. b.hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober; dan 6
3. c.hari Sabtu bagi Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja.
(3)Pakaian Dinas Harian batik sukoharjo makmur 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan ASN Pemerintah Daerah pada hari Jum’at minggu kesatu dan minggu kedua dengan celana panjang/rok berwarna hitam dan warna jilbab hitam tanpa motif bagi yang menggunakan jilbab.
(4)Pakaian Dinas Harian batik sukoharjo makmur 2 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c digunakan ASN Pemerintah Daerah pada hari Jum’at minggu ketiga dan minggu keempat dengan celana panjang/rok berwarna hitam dan warna jilbab merah marun tanpa motif bagi yang menggunakan jilbab.
(5)Pejabat pimpinan tinggi pratama dapat menggunakan Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik lengan panjang atau pendek.
(6)Pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional menggunakan Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik lengan pendek.
(7)Motif dan warna batik sukoharjo makmur 1 dan batik sukoharjo makmur 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Pakaian khas Daerah

(1)Pakaian khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d merupakan pakaian adat Daerah.
(2)Pakaian khas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat digunakan pada peringatan hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dan peringatan hari lahir Daerah.

Pasal 9

(1)Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b digunakan oleh ASN pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7
(2)Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pakaian Dinas Harian pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran.
(3)Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan pada saat melaksanakan tugas harian lapangan.
(4)Bagi ASN pada Perangkat Daerah tertentu yang sedang tidak melaksanakan tugas harian lapangan maka wajib menggunakan Pakaian Harian sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
(5)ASN yang tidak mematuhi kewajiban dimaksud pada ayat
(4)dikenai sanksi disiplin ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c digunakan oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah pada:
1. a.acara kenegaraan;
2. b.acara resmi;
3. c.perjalanan dinas ke luar negeri;
4. d.acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
5. e.pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional; dan
6. f.penerimaan penghargaan satya lencana karya satya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN laki-laki berupa:
1. a.jas berwarna gelap;
2. b.kemeja lengan panjang putih;
3. c.celana panjang yang berwarna sama dengan jas;
4. d.dasi; dan
5. e.sepatu hitam.
(3)Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN perempuan berupa:
1. a.jas berwarna gelap;
2. b.kemeja putih;
3. c.rok atau celana panjang yang berwarna sama dengan jas; dan
4. d.sepatu hitam. 8
(4)Jenis dan model Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…