DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2025

Nomor: 18
Tahun: 2025
Ditetapkan: 4 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Sistematika dan Fungsi Renja Perangkat Daerah, Pengendalian dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah, Perangkat Daerah Penyusun dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjawab dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, perlu dilakukan perubahan terhadap rencana kerja perangkat daerah guna meningkatkan pelayanan publik dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang responsif dan inklusif;
c.bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 sampai dengan triwulan I menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap kegiatan dan sub kegiatan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025;
d.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah setelah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025; SALINAN 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 3
5.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Perubahan RKPD dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I tahun berkenaan.

Pasal 3

Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

BAB II

SISTEMATIKA DAN FUNGSI RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

(1)Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.bab I berisi pendahuluan;
2. b.bab II berisi evaluasi rencana kerja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan;
3. c.bab III berisi rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
4. d.bab IV berisi penutup.
(2)Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 4

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

(1)Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah.
(2)Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Perubahan Renja Perangkat Daerah kepada Bupati melalui kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

BAB IV

PERANGKAT DAERAH PENYUSUN

Pasal 6

Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun oleh Perangkat Daerah sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah;
b.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c.Inspektorat Daerah;
d.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
e.Dinas Kesehatan;
f.Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
g.Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman;
h.Satuan Polisi Pamong Praja;
i.Dinas Sosial;
j.Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
k.Dinas Pangan;
l.Dinas Lingkungan Hidup;
m.Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
n.Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
o.Dinas Perhubungan;
p.Dinas Komunikasi Dan Informatika;
q.Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
r.Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
s.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
t.Dinas Pertanian dan Perikanan; 5
u.Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Perdagangan;
v.Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
w.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
x.Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
y.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
z.Badan Penanggulangan Bencana Daerah; aa. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; bb. Kecamatan Weru; cc. Kecamatan Bulu; dd. Kecamatan Tawangsari; ee. Kecamatan Sukoharjo; ff. Kecamatan Nguter; gg. Kecamatan Bendosari; hh. Kecamatan Polokarto; ii. Kecamatan Mojolaban; jj. Kecamatan Grogol; kk. Kecamatan Baki; ll. Kecamatan Gatak; dan mm. Kecamatan Kartasura. 6

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo. Ditetapkan di Sukoharjo pada tanggal 4 Juli 2025 BUPATI SUKOHARJO, ttd. ETIK SURYANI Diundangkan di Sukoharjo pada tanggal 4 Juli 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO, ttd. SUYAMTO BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2025 NOMOR 18 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, TEGUH PRAMONO,SH,MH Pembina Tingkat I NIP. 19710429 199803 1 003 7 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2025 PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 terdiri atas:

1.Sekretariat Daerah;
2.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3.Inspektorat Daerah;
4.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
5.Dinas Kesehatan;
6.Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
7.Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman;
8.Satuan Polisi Pamong Praja;
9.Dinas Sosial;
10.Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
11.Dinas Pangan;
12.Dinas Lingkungan Hidup;
13.Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
14.Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
15.Dinas Perhubungan;
16.Dinas Komunikasi Dan Informatika;
17.Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
18.Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
19.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
20.Dinas Pertanian dan Perikanan;
21.Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Perdagangan;
22.Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
23.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
24.Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
25.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
26.Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
27.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
28.Kecamatan Weru;
29.Kecamatan Bulu;
30.Kecamatan Tawangsari;
31.Kecamatan Sukoharjo;
32.Kecamatan Nguter; 8
33.Kecamatan Bendosari;
34.Kecamatan Polokarto;
35.Kecamatan Mojolaban;
36.Kecamatan Grogol;
37.Kecamatan Baki;
38.Kecamatan Gatak; dan
39.Kecamatan Kartasura. BUPATI SUKOHARJO, ttd. ETIK SURYANI ttd

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…