DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2025

Nomor: 20
Tahun: 2025
Ditetapkan: 5 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Jenis ASB, ASB Non Fisik, ASB Fisik, Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka tertib administrasi dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran dalam penggunaan anggaran yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu

Menetapkan

menetapkan analisis standar belanja;

c.bahwa untuk memberikan landasan bagi Pemerintah Daerah dan kepastian hukum, diperlukan penetapan analisis standar biaya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757); 2
2. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah untuk 1 (satu) tahun anggaran.
6.Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan satuan kerja Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
7.Kegiatan adalah aktivitas tertentu Perangkat Daerah yang kebutuhan jumlah anggarannya diformulasikan dalam ASB. 3
8.ASB Non Fisik adalah ASB yang memuat standarisasi biaya Kegiatan non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk jenis komponen Kegiatan dengan menggunakan standar barang, harga satuan barang dan honorarium/upah/jasa sebagai komponen penyusunnya.
9.ASB Fisik adalah ASB yang memuat standarisasi biaya Kegiatan fisik melalui analisis yang distandarkan untuk jenis komponen Kegiatan dengan menggunakan standar barang, harga satuan barang dan honorarium/upah/jasa sebagai komponen penyusunnya.
10.Tim Anggaran Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, yang anggotanya terdiri dari Pejabat perencana Daerah, pejabat pengelola keuangan Daerah dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 2

(1)ASB dalam Peraturan Bupati ini mengatur standar dalam penilaian kewajaran belanja atas anggaran yang diajukan Perangkat Daerah dalam melaksanakan sebuah Kegiatan.
(2)ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengatur standar dalam penilaian kewajaran beban kerja terhadap suatu Kegiatan yang dianggarkan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 3

(1)ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai kegunaan sebagai berikut:
1. a.sebagai standar penyusunan plafon anggaran Kegiatan Perangkat Daerah;
2. b.sebagai standar pada fungsi penyusunan anggaran; dan
3. c.sebagai dasar untuk mengevaluasi kewajaran biaya dan menentukan tingkat efisiensi dan ekonomi dari RKA- SKPD yang diusulkan.
(2)Sebagai standar penyusunan plafon anggaran Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka fungsi perencanaan Pemerintah Daerah dapat mengunakan ASB sebagai salah satu cara untuk memperkirakan jumlah plafon anggaran untuk tiap sub Kegiatan yang tercantum pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
(3)Sebagai standar pada fungsi penyusunan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka dokumen ASB berguna sebagai pedoman dalam penyusunan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara dan RKA-SKPD sehingga Perangkat Daerah mempunyai kepastian dan aturan berkaitan dengan jenis belanja dan jumlah anggaran yang diperkenankan untuk setiap Kegiatan. 4

Pasal 4

ASB bertujuan untuk mengendalikan anggaran dalam rangka mengukur anggaran yang ditetapkan merupakan anggaran yang efisien dan ekonomis.

BAB II

JENIS ASB

Pasal 5

(1)ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:
1. a.ASB Non Fisik; dan
2. b.ASB Fisik.
(2)Perhitungan jenis ASB sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

ASB NON FISIK

Pasal 6

ASB Non Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas:

a.deskripsi Kegiatan;
b.rumusan Kegiatan;
c.jumlah total aktivitas; dan
d.harga satuan aktivitas.

Pasal 7

(1)Deskripsi Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, merupakan pengertian, penjelasan dan batasan dari kelompok atau grup Kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.
(2)Rumusan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, merupakan metode yang digunakan untuk menghitung total belanja dari Kegiatan yang termasuk dalam kelompok Kegiatan yang mempunyai karakteristik sama.
(3)Jumlah total aktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, merupakan jumlah total anggaran yang digunakan dalam melaksanakan aktivitas. 5
(4)Jumlah total aktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dianggarkan untuk Kegiatan yang termasuk dalam satu kelompok yang mempunyai karakteristik sama dan tidak boleh melebihi dari total belanja yang dihasilkan dari rumusan Kegiatan.
(5)Harga satuan aktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, merupakan harga yang diperlukan dalam melaksanakan output aktivitas per satuan.

Pasal 8

(1)Kegiatan Non Fisik tertentu yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah mengacu pada ASB Non Fisik.
(2)Kegiatan Non Fisik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.ASB 01 : sosialisasi/rapat kerja full bord;
2. b.ASB 02 : sosialisasi/rapat kerja full day;
3. c.ASB 03 : sosialisasi/rapat kerja half day;
4. d.ASB 04 : sosialisasi/rapat kerja residen; e. d. ASB 05 ASB 06 : : bimbingan teknis; dan bimbingan teknis tertentu.
(3)Dalam hal terdapat alasan tertentu, suatu Kegiatan/objek belanja diperkenankan tidak mengikuti formula ASB Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Alasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas:
1. a.objek belanja bersangkutan mengikuti harga pasar, sehingga kemungkinan melebihi yang tercantum dalam formula ASB Non Fisik;
2. b.pengendali belanja Kegiatan bersangkutan kurang atau melampaui formula ASB Non Fisik;
3. c.Kegiatan bersangkutan termasuk dalam urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar; dan
4. d.alasan lain yang mengakibatkan suatu Kegiatan tidak mengikuti formula ASB Non Fisik.
(5)Alasan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, dikonsultasikan terlebih dahulu kepada tim peneliti RKA- SKPD untuk dimintakan permohonan persetujuan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.
(6)Surat permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat oleh Perangkat Daerah untuk disetujui/ditolak Ketua TAPD.
(7)Persetujuan/penolakan atas surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dari Ketua TAPD dituangkan dalam bentuk disposisi atas surat permohonan yang dibuat oleh Perangkat Daerah. 6
(8)Format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

ASB FISIK

Pasal 9

Fungsi ASB Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(1)huruf b meliputi:
1. a.pembakuan biaya Kegiatan fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen Kegiatan dengan menggunakan standar barang, harga satuan barang, dan upah/honorarium sebagai elemen penyusunannya;
2. b.salah satu acuan dalam penyusunan RKA-SKPD dan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
3. c.standar tertinggi yang di dalamnya termasuk pajak pertambahan nilai dan dapat dinegosiasikan kembali untuk memperoleh harga yang lebih menguntungkan bagi Pemerintah Daerah;
4. d.standar biaya yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam penyusunan anggaran yang dalam pelaksanaanya mengacu pada kondisi nyata di lapangan;
5. e.standar penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu Kegiatan Pemerintah Daerah;
6. f.menilai kewajaran perhitungan biaya Perencanaan dan merupakan perhitungan satuan pokok pekerjaan;
7. g.salah satu pedoman untuk menentukan dan menetapkan harga perkiraan sendiri; dan
8. h.salah satu pedoman untuk mengevaluasi harga penawaran calon penyedia barang/jasa.

Pasal 10

(1)Kegiatan fisik tertentu yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah mengacu pada ASB Fisik. 7
(2)Kegiatan fisik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.ASB 01 : pembuatan talud pasangan batu kali dengan tinggi 0,5 (nol koma lima) meter;
2. b.ASB 02 : pembuatan talud pasangan batu kali dengan tinggi 1 (satu) meter;
3. c.ASB 03 : pembuatan talud pasangan batu kali dengan tinggi 1,5 (satu koma lima) meter;
4. d.ASB 04 : pembuatan talud pasangan batu kali dengan tinggi 2 (dua) meter;
5. e.ASB 05 : pembuatan talud pasangan batu kali dengan tinggi 2,5 (dua koma lima) meter;
6. f.ASB 06 : pembuatan talud pasangan batu kali dengan tinggi 3 (tiga) meter;
7. g.ASB 07 : pembangunan saluran terbuka pasangan batu kali dengan lebar 0,5 (nol koma lima) meter dan kedalaman 0,5 (nol koma lima) meter;
8. h.ASB 08 : pembangunan saluran terbuka pasangan batu kali dengan lebar 1 (satu) meter dan kedalamam 1 (satu) meter;
9. i.ASB 09 : pembangunan saluran terbuka pasangan batu kali dengan lebar 1 (satu) meter dan kedalamam 1,5 (satu koma lima) meter;
10. j.ASB 10 : pembangunan saluran tertutup pasangan batu kali dengan lebar 0,5 (nol koma lima) meter dan kedalaman 0,5 (nol koma lima) meter;
11. k.ASB 11 : pembangunan saluran tertutup pasangan batu kali dengan lebar 1 (satu) meter dan kedalamam 1 (satu) meter;
12. l.ASB 12 : pembangunan saluran tertutup pasangan batu kali dengan lebar 1,5 (satu koma lima) meter dan kedalamam 1,5 (satu koma lima) meter;
13. m.ASB 13 : pembangunan gorong-gorong pasangan batu kali dengan lebar 1 (satu) meter dan kedalaman 1 (satu) meter;
14. n.ASB 14 : pembangunan gorong-gorong pasangan batu kali dengan lebar 1,5 (satu koma lima) meter dan kedalaman 1,5 (satu koma lima) meter;
15. o.ASB 15 : pembangunan saluran pracetak box culvert beton dengan dimensi Lebar 1 (satu) meter dan kedalaman 1 (satu) meter; 8
16. p.ASB 16 : pembangunan jalan lingkungan (jalan poros desa/jalan Kelurahan) dengan aspal hotmix (HRS-WC) tebal 3 (tiga) sentimeter dengan Lebar Jalan 3 (tiga) meter;
17. q.ASB 17 : pembangunan Jalan Lingkungan (Jalan Poros Desa/Jalan Kelurahan) dengan Beton Mutu K-300 tebal 12 (dua belas) sentimeter dengan lebar Jalan 3 (tiga) meter; r. s. t. u. v. w. x. y. z. aa. ASB 18 ASB 19 ASB 20 ASB 21 ASB 22 ASB 23 ASB 24 ASB 25 ASB 26 ASB 27 : : : : : : : : : : rehabilitasi Jalan Lingkungan (Jalan Poros Desa/Jalan Kelurahan) dengan Aspal Hotmix (HRS-WC) tebal 3 (tiga) sentimeter dengan lebar jalan 3 (tiga) meter; rehabilitasi Jalan Lingkungan (Jalan Poros Desa/Jalan Kelurahan) dengan Aspal Sheet (manual) tebal 2,5 (dua koma lima) sentimeter dengan lebar jalan 3 (tiga) meter; pembangunan rumah/gedung; rehabilitasi atau pemeliharaan bangunan rumah atau gedung; rehabilitasi jalan kabupaten dengan aspal hotmix (ac-wc) tebal 4 (empat) sentimeter dengan lebar jalan 4 (empat) meter; rehabilitasi jalan Kabupaten dengan beton K-300 tebal 20 (dua puluh) sentimeter dengan lebar jalan 4 (empat) meter; pelebaran jalan Kabupaten dengan aspal Hotmix (AC-WC) tebal 4 (empat) sentimeter dengan lebar jalan 5,5 (lima koma lima) meter; pelebaran jalan Kabupaten dengan rekonstruksi jalan Kabupaten dengan Beton K-300 tebal 20 (dua puluh) sentimeter dengan lebar jalan 6 (enam) meter; pelebaran jalan Kabupaten dengan rekonstruksi jalan Kabupaten dengan Beton K-300 tebal 20 (dua puluh) sentimeter dengan Lebar Jalan 4 (empat) meter; rekonstruksi/peningkatan jalan Kabupaten dengan aspal hotmix (AC-WC) tebal 4 (empat) sentimeter dengan Lebar Jalan 5,5 (lima koma lima) meter - tanpa pelengkap; 9 ab. ac. ad. ASB 28 ASB 29 ASB 30 : : : pembangunan rehabilitasi jembatan Kabupaten dengan struktur komposit baja I Wf dengan lebar 4 (empat) meter; pembangunan jalan Kabupaten dengan beton semen dengan anyaman tunggal Tebal 25 (dua puluh lima) sentimeter dengan Lebar Jalan 11 (sebelas) meter; pembangunan jembatan Kabupaten dengan struktur komposit baja I/WF dengan lebar 2,7 (dua koma tujuh) meter; ae. af. ag. ah. ai. aj. ak. al. am. an. ao. ap. aq. ASB 31 ASB 32 ASB 33 ASB 34 ASB 35 ASB 36 ASB 37 ASB 38 ASB 39 ASB 40 ASB 41 ASB 42 ASB 43 : : : : : : : : : : : : : rekonstruksi/peningkatan jalan Kabupaten dengan aspal hotmix (ac-wc) tebal 4 (empat) centimer dengan lebar jalan 5,5 (lima koma lima) meter - tanpa pelengkap; pembangunan/rehabilitasi jembatan kabupaten dengan struktur komposit baja i/wf dengan lebar 4 (empat) meter dengan bangunan pelengkap; pembangunan jembatan kabupaten dengan struktur jembatan gantung dengan lebar 3,4 (tiga koma) meter; pembangunan gedung pertemuan khusus; pembangunan atap lapangan tenis; pembangunan sistem penyediaan air minum berupa sumur dalam dan reservoir; pembangunan sistem penyediaan air minum berupa sumur dalam, reservoir, menara, perpipaan, dan sambungan rumah; pembangunan jembatan desa dengan lebar 3,5 (tiga koma lima) meter; normalisasi sungai dengan tinggi tebing 2 (dua) meter; pengadaan pompa air dan pembangunan rumah pompa air banjir untuk desa; rehabilitasi rumah dinas bupati; pembangunan gudang aset; dan pembangunan pagar tanah.
(3)Dalam hal terdapat alasan tertentu, suatu Kegiatan/objek belanja diperkenankan tidak mengikuti formula ASB Fisik. 10
(4)Alasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara lain:
1. a.objek belanja bersangkutan mengikuti harga pasar, sehingga kemungkinan melebihi yang tercantum dalam formula ASB Fisik;
2. b.pengendali belanja Kegiatan bersangkutan kurang atau melampaui formula ASB Fisik;
3. c.Kegiatan bersangkutan termasuk dalam urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar; dan/atau
4. d.alasan lain yang mengakibatkan suatu Kegiatan tidak mengikuti formula ASB Fisik.
(5)Alasan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, dikonsultasikan terlebih dahulu kepada tim peneliti RKA- SKPD untuk dimintakan permohonan persetujuan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.
(6)Surat Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat oleh Perangkat Daerah untuk disetujui/ditolak Ketua TAPD.
(7)Persetujuan/ditolak atas surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dari Ketua TAPD dituangkan dalam bentuk disposisi atas surat permohonan yang dibuat oleh Perangkat Daerah.
(8)Format surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (5) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…