DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2025

Nomor: 21
Tahun: 2025
Ditetapkan: 5 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penyelenggaraan FDP, Besaran dan Penetapan Harga, Mekanisme Pendistribusian Komoditas Pangan, Mekanisme Pencairan Biaya FDP, Pengawasan, Pendanaan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menjaga stabilitas harga pangan serta memenuhi kebutuhan pangan pokok sehari-hari bagi masyarakat di Daerah diperlukan peran Pemerintah Daerah melalui fasilitasi distribusi pangan yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
c.bahwa dalam rangka memberikan landasan hukum terhadap penyelenggaraan fasilitasi distribusi pangan, diperlukan pengaturannya dalam Peraturan Bupati;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Fasilitasi Distribusi Pangan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757); SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN FASILITASI DISTRIBUSI PANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2.Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman.
6.Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan yang selanjutnya disingkat SPHP adalah upaya stabilisasi pasokan dan harga Pangan pokok, baik di tingkat produsen untuk melindungi harga jual produksi Pangan dengan harga yang layak dan menguntungkan, maupun di tingkat konsumen untuk menjamin harga pembelian bahan pangan oleh konsumen dengan harga yang wajar. 3
7.Fasilitasi Distribusi Pangan yang selanjutnya disingkat FDP adalah pelaksanaan kegiatan SPHP melalui FDP berupa bantuan biaya distribusi Pangan untuk transportasi dan/atau kemasan/packing, yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pengirim dan/atau penyedia jasa distribusi untuk disalurkan dari produsen ke konsumen dalam rangka SPHP.
8.Gerakan Pangan Murah yang selanjutnya disingkat GPM adalah pelaksanaan SPHP melalui GPM.
9.Kios Pangan Murah yang selanjutnya disingkat KPM adalah usaha berbentuk kedai, kios, toko kecil dengan izin usaha/surat keterangan usaha yang menjual komoditas pangan dimana dalam penyalurannya dibiayai dengan FDP dan harga jual sesuai ketentuan/kesepakatan.
10.Produsen adalah petani/peternak/kelompok tani/gabungan kelompok tani/distributor/importir/pemasok/pelaku usaha pangan yang memproduksi atau menyediakan komoditas Pangan.
11.Konsumen adalah perseorangan atau masyarakat atau pelaku usaha Pangan yang menggunakan bahan Pangan Pokok dan/atau strategis untuk konsumsi dan/atau bahan baku pelaku usaha Pangan.
12.Komoditas Pangan adalah pangan pokok/strategis yang diperjualbelikan pada kegiatan FDP dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan sesuai kondisi Daerah.

Pasal 2

Maksud FDP sebagai upaya Pemerintah Daerah dalam mewujudkan SPHP dengan memberikan biaya distribusi Pangan berupa transportasi dan/atau kemasan untuk Komoditas Pangan.

Pasal 3

Tujuan FDP sebagai berikut:

a.membina dan memberdayakan kegiatan GPM, KPM dan/atau kegiatan lainnya yang mendukung pelaksanaan SPHP yang ada di Daerah;
b.menyalurkan bahan Pangan bagi masyarakat melalui GPM, KPM dan/atau kegiatan lainnya yang mendukung pelaksanaan SPHP;
c.memperpendek rantai distribusi Pangan dari wilayah Produsen ke wilayah Konsumen yang ditunjukkan dengan keseimbangan harga yang menguntungkan di tingkat Produsen, serta harga yang wajar dan terjangkau di tingkat Konsumen;
d.memberikan kemudahan aksesibilitas Pangan kepada Konsumen/masyarakat dengan harga yang terjangkau dan wajar; dan
e.mendukung SPHP baik di tingkat Produsen dan Konsumen. 4

BAB II

PENYELENGGARAAN FDP

Pasal 4

(1)FDP diberikan melalui kegiatan intervensi:
1. a.GPM;
2. b.KPM; dan/atau
3. c.kegiatan lainnya yang mendukung pelaksanaan SPHP.
(2)FDP dilaksanakan dengan cara menjual langsung kepada masyarakat sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan melalui kegiatan intervensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

FDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditujukan untuk jenis Komoditas Pangan berupa:

a.gabah atau beras;
b.jagung;
c.kedelai;
d.bawang merah;
e.bawang putih;
f.cabai merah keriting;
g.cabai rawit merah;
h.cabai merah besar;
i.daging ayam ras;
j.telur ayam ras;
k.daging sapi atau daging kerbau;
l.gula konsumsi;
m.minyak goreng;
n.ikan; dan/atau
o.komoditas lainnya.

Pasal 6

Penyelenggaraan FDP di Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.

Pasal 7

(1)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan FDP di Daerah.
(2)Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
1. a.melakukan verifikasi mitra FDP, termasuk didalamnya jalan menuju lokasi mitra; 5
2. b.memenuhi target pendistribusian atau penyaluran bahan Pangan melalui GPM, KPM dan/atau kegiatan lainnya yang mendukung pelaksanaan SPHP;
3. c.melakukan kerja sama atau kemitraan dengan Produsen untuk pendistribusian atau penyaluran Komoditas Pangan;
4. d.membina, memantau, mengevaluasi, mengawasi, mengendalikan, dan melaporkan kegiatan GPM, KPM dan/atau kegiatan lainnya yang mendukung pelaksanaan SPHP ke Bupati;
5. e.melakukan pendampingan dan evaluasi kegiatan GPM, KPM dan/atau kegiatan lainnya yang mendukung pelaksanaan SPHP di Daerah; dan
6. f.membentuk tim pelaksana FDP yang terdiri dari unsur:
  1. 1.Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
  2. 2.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan perikanan; dan
  3. 3.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang usaha kecil dan menengah, dan bidang perdagangan.
7. g.Tim pelaksana FDP sebagaimana dimaksud dalam huruf f ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

(1)Penyedia Komoditas Pangan dalam FDP dilakukan oleh Produsen atau distributor yang bergerak di sektor perdagangan Komoditas Pangan.
(2)Persyaratan penyedia Komoditas Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.menandatangani perjanjian kerja sama;
2. b.pakta integritas;
3. c.formulir isian kualifikasi;
4. d.memiliki Nomor Induk Berusaha untuk pemasaran bahan Pangan;
5. e.Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
6. f.fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
7. g.fotokopi rekening bank; dan
8. h.mempunyai persediaan Komoditas Pangan.

Pasal 9

Penyedia Komoditas Pangan dalam FDP mempunyai tugas:

a.merencanakan dan menyiapkan Komoditas Pangan;
b.melakukan pasokan dan menjaga SPHP yang berkualitas secara berkelanjutan dalam kegiatan GPM, KPM dan/atau kegiatan lainnya yang mendukung pelaksanaan SPHP;
c.menyusun administrasi dan dokumentasi setiap kali proses kegiatan; dan 6
d.melaporkan proses pengiriman bahan Pangan setiap kali proses kegiatan.

Pasal 10

(1)GPM dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan dengan mengacu indikator pelaksanaan SPHP melalui GPM.
(2)GPM dapat dilaksanakan atas permintaan masyarakat, Perangkat Daerah atau pemangku kepentingan lainnya.
(3)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan mengoordinasikan waktu pelaksanaan, tempat, jenis, harga dan volume komoditas yang disediakan serta teknis pelaksanaan lainnya.
(4)Komponen pelaksanaan kegiatan SPHP melalui GPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penyiapan bahan Pangan, pengangkutan bahan Pangan, subsidi transportasi dan lainnya;
2. b.penyiapan tempat, sewa tenda, sound system, meja dan kursi, dan lainnya;
3. c.penjualan bahan Pangan maksimal sesuai harga eceran tertinggi, harga acuan penjualan tingkat Konsumen, atau dibawah harga pasar, subsidi harga;
4. d.media sosialisasi dan publikasi dapat menggunakan infografis, brosur, baliho, standing banner, spanduk atau backdrop, umbul-umbul, iklan, media cetak serta elektronik, dan lainnya; dan
5. e.operasional menggunakan transportasi lokal, konsumsi, dan biaya petugas pendukung kegiatan.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…