DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2025

Nomor: 29
Tahun: 2025
Ditetapkan: 22 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pendaftaran Naskah Kuno, Standar Sarana Penyimpanan Koleksi, Sarana Akses Informasi dan Sarana Pelayanan Perpustakaan, Standar Lahan dan Gedung atau Ruang Perpustakaan, Pemenuhan Koleksi Buku Teks Pelajaran, Inovasi Layanan Perpustakaan, Pemberian Penghargaan Gerakan Pembudayaan Gemar Membaca, Gerakan Nasional Gemar Membaca, Pembinaan dan Pengawasan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perpustakaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN 2
4.Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perpustakaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 327); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2024 TENTANG PERPUSTAKAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka.
6.Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
7.Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur paling rendah 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah dan ilmu pengetahuan.
8.Pemilik Naskah Kuno adalah seseorang atau lembaga/organisasi yang memiliki Naskah Kuno secara sah.
9.Pemohon adalah Pemilik Naskah Kuno atau yang diberikan kuasa oleh Pemilik Naskah Kuno untuk mendaftarkan naskahnya ke Perpustakaan nasional. 3
10.Perpustakaan Nasional adalah lembaga pemerintah non departemen yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang Perpustakaan yang berfungsi sebagai Perpustakaan pembina, Perpustakaan rujukan, Perpustakaan deposit, Perpustakaan penelitian, Perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring Perpustakaan, serta berkedudukan di ibukota negara.
11.Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.
12.Literasi adalah kemampuan untuk memaknai informasi secara kritis sehingga setiap orang dapat mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas hidupnya.
13.Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di Daerah yang mempunyai perhatian dan peran dalam bidang Perpustakaan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar untuk menjamin pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan di Daerah secara berkualitas, terintegrasi, sesuai standard nasional dan berkelanjutan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

a.memberikan layanan Perpustakaan kepada Masyarakat secara cepat, tepat, dan akurat;
b.menjamin kelangsungan pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan di Daerah;
c.meningkatkan kegemaran membaca;
d.memperluas wawasan dan pengetahuan guna mencerdaskan kehidupan Masyarakat; dan
e.memberikan informasi secara terbuka mengenai penyelenggaraan Perpustakaan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.pendaftaran Naskah Kuno;
b.standar sarana penyimpanan koleksi, sarana akses informasi, dan sarana pelayanan Perpustakaan;
c.standar lahan dan gedung atau ruang Perpustakaan;
d.pemenuhan koleksi buku teks pelajaran;
e.inovasi layanan Perpustakaan;
f.pemberian penghargaan gerakan pembudayaan gemar membaca;
g.gerakan nasional gemar membaca; dan
h.pembinaan dan pengawasan. 4

BAB II

PENDAFTARAN NASKAH KUNO

Pasal 5

Masyarakat mempunyai kewajiban:

a.menjaga dan memelihara kelestarian Koleksi Perpustakaan;
b.menyimpan, merawat, dan melestarikan Naskah Kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke Perpustakaan Nasional;
c.menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya Perpustakaan di lingkungannya;
d.mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan Perpustakaan di lingkungannya;
e.mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas Perpustakaan;
f.menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan Perpustakaan; dan
g.mendukung gerakan Literasi dan gerakan pembudayaan kegemaran membaca.

Pasal 6

(1)Setiap Masyarakat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenai sanksi administratif.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berupa:
1. a.teguran tertulis; dan
2. b.pengawasan.
(3)Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan.
(4)Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan maksimal 3 (tiga) kali.
(5)Setiap pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
(6)Sanksi administratif berupa pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan apabila teguran tertulis ketiga tidak dilaksanakan.
(7)Sanksi administratif berupa pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui pemberian bimbingan, arahan, pemantauan langsung serta evaluasi terhadap Masyarakat.
(8)Setiap pengenaan sanksi administratif berupa pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun. 5

Pasal 7

(1)Pendaftaran Naskah Kuno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diajukan oleh Pemohon kepada Kepala Perpustakaan Nasional.
(2)Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.perseorangan;
2. b.kelompok Masyarakat;
3. c.lembaga pemerintah;
4. d.lembaga negara;
5. e.Pemerintah Daerah;
6. f.organisasi dan lembaga swasta; dan
7. g.lembaga pendidikan.
(3)Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan pendaftaran melalui kuasa.
(4)Format surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

(1)Naskah Kuno yang didaftarkan harus memperhatikan kriteria:
1. a.merupakan dokumen tulisan tangan yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain;
2. b.berumur paling rendah 50 (lima puluh) tahun;
3. c.memiliki nilai ilmu pengetahuan, sejarah, dan budaya bagi Masyarakat;
4. d.tidak sedang diperjualbelikan; dan
5. e.tidak dalam sengketa kepemilikan.
(2)Data pendaftaran Naskah Kuno mencakup:
1. a.identitas Pemilik Naskah Kuno; dan
2. b.data Naskah Kuno.
(3)Format identitas Pemilik Naskah Kuno dan data Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Pendaftaran Naskah Kuno dilakukan melalui tahapan:

a.pengusulan;
b.pemeriksaan administrasi;
c.verifikasi; dan
d.pencatatan.

Pasal 10

(1)Pengusulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a disampaikan tertulis secara:
1. a.langsung kepada Perpustakaan Nasional; atau
2. b.berjenjang melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan. 6
(2)Pengusulan Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik melalui aplikasi pendaftaran Naskah Kuno.
(3)Dalam melakukan pengusulan Naskah Kuno, Pemohon membuat akun Pemilik Naskah Kuno pada aplikasi pendaftaran Naskah Kuno.
(4)Dalam hal pengusulan Naskah Kuno diajukan secara langsung oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pemohon harus memberitahukan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan.

Pasal 11

(1)Prosedur pelaksanaan Pendaftaran langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dilakukan melalui tahapan:
1. a.Pemohon mengisi formulir identitas Pemilik Naskah Kuno;
2. b.Pemohon mengisi surat pernyataan kepemilikan Naskah Kuno di atas materai;
3. c.surat pernyataan ditandatangani oleh Pemilik Naskah Kuno, apabila Naskah Kuno dimiliki oleh lembaga/instansi, maka surat kepemilikan Naskah Kuno ditandatangani oleh pimpinan lembaga/instansi atau yang mewakili;
4. d.Pemohon mengisi formulir data Naskah Kuno; dan
5. e.Pemohon melampirkan foto Naskah Kuno dan tempat penyimpanan Naskah Kuno.
(2)Format surat pernyataan kepemilikan Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…