DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sukoharjo Nomor 30 Tahun 2025

Nomor: 30
Tahun: 2025
Ditetapkan: 22 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang APBD tahun anggaran 2025 semula sebesar Rp2.212.806.028.009,00 (dua triliun dua ratus dua belas miliar delapan ratus enam juta dua puluh delapan ribu sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp99.438.272.477,00 (sembilan puluh sembilan miliar empat ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp2.312.244.300.486,00 (dua triliun tiga ratus dua belas miliar dua ratus empat puluh empat juta tiga ratus ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah). Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran perubahan APBD tahun anggaran 2025 dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN – 2 –
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 Nomor 5); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
5.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran maupun pada tahun- tahun anggaran berikutnya.
7.Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. – 3 –

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2025 semula sebesar Rp2.212.806.028.009,00 (dua triliun dua ratus dua belas miliar delapan ratus enam juta dua puluh delapan ribu sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp99.438.272.477,00 (sembilan puluh sembilan miliar empat ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp2.312.244.300.486,00 (dua triliun tiga ratus dua belas miliar dua ratus empat puluh empat juta tiga ratus ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a.Pendapatan:
1. 1.semula Rp2.129.806.028.009,00;
2. 2.bertambah Rp14.871.992.455,00; jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp2.144.678.020.464,00;
b.belanja Daerah:
1. 1.semula Rp2.212.806.028.009,00;
2. 2.bertambah Rp99.438.272.477,00; jumlah Belanja Daerah setelah perubahan Rp2.312.244.300.486,00;
c.Pembiayaan Daerah:
1. 1.penerimaan Pembiayaan: a) semula Rp100.000.000.000,00; b) bertambah Rp74.566.280.022,00; jumlah penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp174.566.280.022,00;
2. 2.pengeluaran Pembiayaan: a) semula Rp17.000.000.000,00; b) berkurang Rp10.000.000.000,00; jumlah pengeluran Pembiayaan setelah perubahan Rp7.000.000.000,00; jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan Rp167.566.280.022,00; Sisa lebih pembiayaan setelah perubahan Rp0,00; – 4 –

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran perubahan APBD tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam:

a.Lampiran I : ringkasan penjabaran perubahan APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, Pendapatan, belanja dan Pembiayaan;
b.Lampiran II : penjabaran perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, Pendapatan, belanja dan Pembiayaan;
c.Lampiran III : daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah berupa uang dan hibah barang yang diterima serta satuan kerja perangkat Daerah pemberi hibah;
d.Lampiran IV : daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial berupa uang dan bantuan sosial berupa barang yang diterima serta satuan kerja perangkat Daerah pemberi bantuan sosial;
e.Lampiran V : daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus yang diterima serta satuan kerja perangkat Daerah pemberi bantuan keuangan; f Lampiran VI : daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi belanja bagi hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
g.Lampiran VII : rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, pendapatan, belanja dan pembiayaan; – 5 –
h.Lampiran VIII : rincian dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, Pendapatan, belanja dan Pembiayaan; i Lampiran IX : rincian dana tambahan infrastruktur menurut urusan Pemerintah Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek dan rincian objek Pendapatan, belanja dan Pembiayaan; dan
j.Lampiran X : sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD dengan program prioritas negara, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pelaksanaan penjabaran perubahan APBD tahun anggaran 2025 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. – 6 –

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo. Ditetapkan di Sukoharjo pada tanggal 22 September 202529 September 2022 BUPATI SUKOHARJO, ttd. ETIK SURYANI Diundangkan di Sukoharjo pada tanggal 22 September 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO, ttd. ABDUL HARIS WIDODO BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2025 NOMOR 30 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO, PROVINSI JAWA TENGAH Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, TEGUH PRAMONO,SH,MH Pembina Tingkat I NIP. 19710429 199803 1 003

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…