DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sukoharjo Nomor 32 Tahun 2025

Nomor: 32
Tahun: 2025
Ditetapkan: 10 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Bantuan Biaya Ibadah Umrah, Persyaratan Calon Penerima Bantuan Biaya Ibadah Umrah, Tata Cara Pemberian Bantuan Biaya Ibadah Umrah, Tim Verifikasi, Sumber Dana dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sebagai wujud perhatian dan kepedulian pemerintah daerah terhadap takmir masjid yang berpartisipasi dalam pembangunan mental maupun spiritual, perlu diberikan penghargaan dalam bentuk Ibadah Umrah;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian bantuan biaya ibadah umrah bagi takmir masjid, diperlukan pengaturannya dalam Peraturan Bupati;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Biaya Ibadah Umrah bagi Takmir Masjid; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757); SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN BIAYA IBADAH UMRAH BAGI TAKMIR MASJID.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4.Ibadah Umrah adalah berkunjung ke Baitullah di luar musim haji dengan niat melaksanakan Umrah yang dilanjutkan dengan melakukan tawaf, sai dan tahalul.
5.Takmir Masjid adalah kelompok atau badan yang bertanggung jawab atas pengelolaan, pemeliharaan, dan pengembangan suatu masjid.
6.Kartu Tanda Penduduk adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.
7.Bantuan Biaya Ibadah Umrah adalah bantuan dari Pemerintah Daerah berupa fasilitasi untuk melaksanakan Ibadah Umrah melalui biro jasa penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah.

Pasal 2

Pemberian Bantuan Biaya Ibadah Umrah dimaksudkan sebagai bentuk apresiasi terhadap dedikasi para Takmir Masjid yang secara ikhlas telah mengabdikan diri terhadap pembinaan mental dan spiritual masyarakat. 3

BAB II

BANTUAN BIAYA IBADAH UMRAH

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Biaya Ibadah Umrah kepada Takmir Masjid.
(2)Pemberian Bantuan Biaya Ibadah Umrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Besaran Bantuan Biaya Ibadah Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan.

BAB III

PERSYARATAN CALON PENERIMA BANTUAN BIAYA IBADAH UMRAH

Pasal 5

Persyaratan calon penerima Bantuan Biaya Ibadah Umrah, meliputi:

a.beragama Islam;
b.usia minimal 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mengajukan permohonan;
c.penduduk Daerah, dibuktikan dengan KTP dan/atau kartu keluarga;
d.berdomisili di Daerah, dibuktikan dengan surat keterangan domisili dari pemerintah desa/kelurahan;
e.aktif sebagai Takmir Masjid di Daerah, dibuktikan dengan Susunan Pengurus Masjid yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan masjid tersebut terdaftar dalam sistem informasi masjid kementerian agama;
f.tercatat dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional desil 1 (satu) sampai dengan desil 6 (enam);
g.bukan merupakan Aparatur Sipil Negara/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia/badan usaha milik negara/badan usaha milik Daerah;
h.sehat jasmani, dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan milik pemerintah; dan
i.belum pernah berangkat Umrah/haji, dibuktikan dengan surat pernyataan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 4

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN BIAYA IBADAH UMRAH

Pasal 6

(1)Takmir Masjid mengajukan surat permohonan Bantuan Biaya Ibadah Umrah kepada Bupati melalui kepala desa/lurah dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2)Tim verifikasi tingkat desa/kelurahan melakukan verifikasi dan menetapkan 1 (satu) calon penerima Bantuan Biaya Ibadah Umrah.
(3)Kepala desa/lurah mengajukan usulan calon penerima Bantuan Biaya Ibadah Umrah kepada Camat.
(4)Tim verifikasi tingkat kecamatan melakukan verifikasi dan menetapkan 2 (dua) calon penerima Bantuan Biaya Ibadah Umrah yang diajukan oleh Kepala Desa/Lurah.
(5)Camat mengajukan usulan calon penerima Bantuan Biaya Ibadah Umrah kepada Bupati melalui Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.
(6)Tim verifikasi tingkat kabupaten melakukan verifikasi calon penerima Bantuan Biaya Ibadah Umrah yang diajukan oleh Camat.
(7)Tim verifikasi tingkat kabupaten mengajukan daftar usulan calon penerima Bantuan Biaya Ibadah Umrah kepada Bupati.

Pasal 7

Penerima Bantuan Biaya Ibadah Umrah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

TIM VERIFIKASI

Pasal 8

(1)Dalam rangka melaksanakan seleksi calon penerima Bantuan Biaya Ibadah Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, perlu dibentuk tim verifikasi.
(2)Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.tim verifikasi tingkat desa/kelurahan;
2. b.tim verifikasi tingkat kecamatan; dan
3. c.tim verifikasi tingkat kabupaten.
(3)Susunan tim verifikasi tingkat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
1. a.Kepala Desa/Lurah sebagai ketua;
2. b.Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat/Kepala Seksi Pembangunan dan Sosial sebagai sekretaris;
3. c.Ketua Lembaga Pembinaan dan Pengamalan Agama sebagai anggota;
4. d.Sekretaris Desa/Kelurahan sebagai anggota; dan/atau 5
5. e.Ketua Badan Kesejahteraan Masjid desa/kelurahan sebagai anggota.
(4)Susunan tim verifikasi tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
1. a.Camat sebagai ketua;
2. b.Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial sebagai sekretaris;
3. c.Kepala Kantor Urusan Agama sebagai anggota;
4. d.Sekretaris Kecamatan sebagai anggota; dan
5. e.Ketua Majelis Ulama Indonesia kecamatan sebagai anggota.
(5)Susunan tim verifikasi tingkat kabupaten sebagimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
1. a.Sekretaris Daerah sebagai ketua;
2. b.Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah sebagai sekretaris;
3. c.Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah sebagai anggota;
4. d.Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo sebagai anggota;
5. e.Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sebagai anggota;
6. f.Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebagai anggota;
7. g.Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah sebagai anggota;
8. h.Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah sebagai anggota; dan
9. i.Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah sebagai anggota.
(6)Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Tugas tim verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) sebagai berikut:

a.tim verifikasi tingkat desa/kelurahan:
1. 1.menerima dan memverifikasi berkas permohonan Bantuan Biaya Ibadah Umrah dari Takmir Masjid di wilayahnya;
2. 2.melakukan seleksi dan menetapkan calon penerima Bantuan Biaya Ibadah Umrah; dan
3. 3.mengirimkan hasil seleksi calon penerima Bantuan Biaya Ibadah Umrah kepada Camat di wilayahnya.
b.tim verifikasi tingkat kecamatan:
1. 1.menerima dan memverifikasi berkas usulan calon penerima Bantuan Biaya Ibadah Umrah dari Kepala Desa/Lurah wilayahnya;
2. 2.melakukan seleksi dan menetapkan calon penerima Bantuan Biaya Ibadah Umrah; dan 6
3. 3.mengirimkan hasil seleksi calon penerima Bantuan Biaya Ibadah Umrah kepada Bupati melalui Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.
c.tim verifikasi tingkat kabupaten:
1. 1.menerima dan memverifikasi berkas usulan calon penerima Bantuan Biaya Ibadah Umrah dari Camat; dan
2. 2.mengajukan daftar usulan calon penerima Bantuan Biaya Ibadah Umrah kepada Bupati.

BAB VI

SUMBER DANA

Pasal 10

Bantuan Biaya Ibadah Umrah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…