DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sukoharjo Nomor 33 Tahun 2025

Nomor: 33
Tahun: 2025
Ditetapkan: 10 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 49

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, SOP Satpol PP, Kode Etik Pol PP, PTI dan MKE Pol PP, Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Pol PP, Pembinaan dan Pengawasan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan pelindungan masyarakat, diperlukan Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja;
c.bahwa dalam rangka memberikan landasan hukum terhadap Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja, diperlukan pengaturannya dalam Peraturan Bupati; SALINAN 2
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KODE ETIK POLISI PAMONG PRAJA. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1.Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4.Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat Daerah yang dibentuk untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran.
5.Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh aparatur sipil negara dan diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta pelindungan masyarakat.
6.Standar Operasional Prosedur Satpol PP yang selanjutnya disebut SOP Satpol PP adalah petunjuk tertulis mengenai prosedur dalam rangka menegakkan peraturan daerah dan peraturan bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta pemadaman kebakaran dan penyelamatan.
7.Kode Etik Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kode Etik Pol PP adalah norma atau nilai dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang berdasarkan Panca Wira Satya Pol PP. 4
8.Petugas Tindak Internal yang selanjutnya disingkat PTI adalah Pol PP yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk membantu pelaksanaan pembinaan, pengawasan internal dan penegakan Kode Etik Pol PP.
9.Majelis Kode Etik Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut MKE Pol PP adalah tim yang bersifat ad hoc yang dibentuk untuk melaksanakan penegakan Kode Etik Pol PP.
10.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan daerah.

BAB II

SOP SATPOL PP

Pasal 2

(1)Satpol PP melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang secara simpatik, humanis, persuasif, tegas dan profesional serta mengacu kepada SOP Satpol PP.
(2)Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang:
1. a.penegakan perundang-undangan Daerah;
2. b.ketertiban umum dan ketenteraman;
3. c.pelindungan masyarakat; dan
4. d.pemadam kebakaran.

Pasal 3

(1)Penyelenggaraan penegakan perundang-undangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan SOP Satpol PP yang meliputi:
1. a.SOP penegakan Peraturan Daerah; dan
2. b.SOP penegakan Peraturan Bupati. 5
(2)Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan SOP Satpol PP terdiri atas:
1. a.SOP deteksi dan cegah dini;
2. b.SOP pembinaan dan penyuluhan;
3. c.SOP patroli;
4. d.SOP pengamanan;
5. e.SOP pengawalan;
6. f.SOP penertiban; dan
7. g.SOP penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
(3)Penyelenggaraan pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d dilaksanakan sesuai dengan SOP Satpol PP terdiri atas:
1. a.SOP pelatihan dan pembinaan manajemen keselamatan kebakaran gedung;
2. b.SOP pemadaman di pemukiman;
3. c.SOP pemadaman di bangunan gedung;
4. d.SOP pemadaman di industri;
5. e.SOP pemadaman di pasar tradisional;
6. f.SOP pendataan pasca kebakaran;
7. g.SOP penyelamatan pada bangunan runtuh;
8. h.SOP penyelamatan pada kecelakaan moda transportasi;
9. i.SOP penyelamatan di air;
10. j.SOP penyelamatan berbeda ketinggian;
11. k.SOP penyelamatan korban dari gangguan binatang;
12. l.SOP penyelamatan dan penanganan binatang;
13. m.SOP penyelamatan kondisi darurat lainnya;
14. n.SOP penanganan kebakaran bahan berbahaya dan beracun;
15. o.SOP sistem penanggulangan gawat darurat terpadu;
16. p.SOP pemeriksaan dan pengujian keselamatan kebakaran gedung;
17. q.SOP investigasi kebakaran; 6
18. r.SOP penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat; dan
19. s.SOP pembentukan, pelatihan, dan pembinaan relawan pemadam kebakaran.
(4)SOP Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KODE ETIK POL PP

Pasal 4

(1)Pol PP berkewajiban menjunjung tinggi Kode Etik Pol PP.
(2)Kode Etik Pol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melekat pada setiap diri anggota Satpol PP sesuai tugas, fungsi, dan wewenang Satpol PP.

Pasal 5

Kode Etik Pol PP bertujuan:

a.sebagai sumber nilai Pol PP dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, berorganisasi, serta bermasyarakat;
b.memberikan pedoman dan batasan bagi anggota Satpol PP dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang;
c.mewujudkan Pol PP yang profesional dan berintegritas dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang; dan
d.mendukung suasana kerja yang harmonis dan kondusif dalam rangka meningkatkan profesionalitas, kualitas, dan kinerja Pol PP.

Pasal 6

Kode Etik Pol PP dibangun berdasarkan Panca Wira Satya Pol PP. 7

Pasal 7

Panca Wira Satya Pol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:

a.setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b.setia kepada Pemerintahan yang sah;
c.perekat bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa;
d.menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, dan nilai-nilai budaya; dan
e.patuh dan taat dalam melaksanakan serta menegakkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Kode Etik Pol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(1)meliputi:
1. a.etika kepribadian;
2. b.etika berorganisasi;
3. c.etika bermasyarakat; dan
4. d.etika berbangsa dan bernegara.

Pasal 9

Etika kepribadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:

a.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b.menjunjung tinggi hak asasi manusia dan nondiskriminasi;
c.menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
d.meningkatkan kualitas kompetensi pribadi;
e.bersikap jujur, humanis, adil, disiplin, berani, dan tanggungjawab;
f.memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
g.menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga; 8
h.berpakaian rapi dan sopan;
i.tidak mengkonsumsi, mengedarkan, dan/atau menyalahgunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
j.tidak menganut dan menyebarkan agama dan kepercayaan yang dilarang oleh pemerintah;
k.tidak mempengaruhi/memaksa orang lain untuk mengikuti dan mempercayai agama dan kepercayaannya;
l.tidak bersikap dan berperilaku yang dapat mencoreng citra dan martabat Satpol PP;
m.tidak bergabung ke dalam komunitas virtual dan/atau non virtual yang dilarang peraturan perundang- undangan;
n.tidak membuat dan/atau menyebarluaskan konten pornografi dan berita bohong/hoaks;
o.menjaga dan menghargai privasi baik untuk diri sendiri maupun orang lain; dan
p.tidak mengumbar kegiatan pribadi diluar tugas secara berlebihan.

Pasal 10

Etika berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi:

a.bekerja sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Daerah dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan;
b.menjunjung tinggi kehormatan institusi atau organisasi di atas kepentingan pribadi atau golongan;
c.menjaga rahasia jabatan dan rahasia negara, serta tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar;
d.menempatkan diri sesuai dengan kedudukannya dalam berorganisasi; 9
e.mampu bekerja sama antar Pol PP, perangkat Daerah, dan instansi terkait untuk menegakkan peraturan Daerah dan peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat;
f.menyampaikan keluhan atau pengaduan yang berhubungan dengan pekerjaan secara hierarki;
g.menciptakan dan memelihara suasana kerja yang kondusif;
h.bekerja tidak melampaui kewenangan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;
i.menjunjung tinggi motto praja wibawa;
j.tidak melakukan serta tidak menyuruh melakukan atau turut serta melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan/atau gratifikasi;
k.menyebarluaskan informasi yang benar tentang Satpol PP dan institusi terkait;
l.melaksanakan perintah kedinasan yang merupakan tugas, fungsi, dan tanggung jawab serta wewenangnya;
m.tidak menyalahgunakan kewenangan dalam melaksanakan tugas kedinasan serta tidak melakukan pungutan liar saat melakukan operasi;
n.melaksanakan tugas berdasarkan perintah kedinasan dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
o.tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik.

Isi peraturan

Teks49PDFHirarki

Memuat teks peraturan…