DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sukoharjo Nomor 34 Tahun 2025

Nomor: 34
Tahun: 2025
Ditetapkan: 10 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Yang Meliputi Ketentuan ayat (2) huruf a Pasal 21 diubah, Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 267 dihapus, dan ayat (4) Pasal 267 diubah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah digunakan untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, optimalisasi sumber daya Daerah dan kesejahteraan umum masyarakat di Daerah;
c.bahwa Kabupaten Sukoharjo telah

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, namun dalam rangka mengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, maka Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu diubah;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Daerh dan Retribusi Daerah; SALINAN 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. 4.Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 42 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 42); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI 42 TAHUN 2024 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 42 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 42) diubah sebagai berikut: 3
4. 1.Ketentuan ayat (2) huruf a Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1)Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
1. a.restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum; dan
2. b.penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
  1. 1.proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
  2. 2.penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
  3. 3.penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
(2)Dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
1. a.dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
2. b.dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
3. c.dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
4. d.disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat pada bandar udara.
  1. 2.Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 267 dihapus, dan ayat (4) Pasal 267 diubah sehingga Pasal 267 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 267

(1)Pemblokiran nomor objek PBB-P2 dilakukan terhadap:
1. a.piutang/tunggakan Pajak pada PBB-P2 Wajib Pajak orang pribadi; dan
2. b.piutang/tunggakan Pajak pada PBB-P2 Wajib Pajak badan. 4
(2)Dihapus.
(3)Dihapus.
(4)Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk objek Pajak apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban pembayaran pajaknya selama 3 (tiga) tahun berturut-turut atau tidak berturut-turut.
(5)Dihapus.
(6)Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menghilangkan nomor obyek Pajak. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo. Ditetapkan di Sukoharjo pada tanggal 10 Oktober 2025 BUPATI SUKOHARJO, ttd. ETIK SURYANI Diundangkan di Sukoharjo pada tanggal 10 Oktober 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO, ttd. ABDUL HARIS WIDODO BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2025 NOMOR 34 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, TEGUH PRAMONO,SH,MH Pembina Tingkat I NIP. 19710429 199803 1 003

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…