DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sukoharjo Nomor 37 Tahun 2025

Nomor: 37
Tahun: 2025
Ditetapkan: 29 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Informal Yang Meliputi a. kepesertaan; b. jangka waktu kepesertaan; c. iuran dan pembayaran; d. monitoring dan evaluasi; dan e. pendanaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa implementasi jaminan sosial ketenagakerjaan masih belum merata bagi pekerja formal maupun informal maka diperlukan pengaturan terkait program jaminan sosial ketenagakerjaan untuk memberikan rasa aman dan kepastian dalam bekerja;
c.bahwa menjamin kepastian hukum penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja Informal di daerah perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Informal; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757); 2
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA INFORMAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
6.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
7.Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. 3
8.Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
9.Pekerja Informal adalah individu yang bekerja di luar hubungan kerja formal, tanpa perlindungan hukum, perlindungan sosial, dan tanpa akses terhadap hak-hak ketenagakerjaan yang layak.
10.Pekerja Rentan adalah setiap orang yang bekerja dengan upah atau penghasilan dan kondisi kerja di bawah standar, memiliki pekerjaan tidak stabil, dan memiliki tingkat kesejahteraan rendah dan/atau yang masuk sebagai kategori miskin/miskin esktrem.
11.Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut DTSEN adalah basis data tunggal individu, dan/atau keluarga yang mencakup kondisi sosial, ekonomi dan peringkat kesejahteraan keluarga, yang dibentuk dari penggabungan data registrasi sosial dan ekonomi, data terpadu kesejahteraan sosial, dan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem serta telah dipadankan dengan data kependudukan dan dimutakhirkan secara berkala yang dikelola oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik.
12.Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lainnya.
13.Cacat total tetap adalah cacat yang mengakibatkan ketidakmampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan.
14.Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman pelaksanaan perlindungan Pekerja Informal melalui jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk memberikan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Informal dari resiko kecelakaan kerja dan resiko kematian, sehingga dapat bekerja dengan tenang dan meningkatkan produktivitasnya. 4

Pasal 4

(1)Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Informal di Daerah didasarkan oleh prinsip kemandirian, kebersamaan dan gotong royong.
(2)Prinsip kemandirian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)yaitu kemandirian dalam menanggung biaya Jaminan Sosial bagi Pekerja Informal yang mampu membiayai dirinya sendiri.
(3)Prinsip kebersamaan dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu kebersamaan dan gotong royong dalam menanggung biaya Jaminan Sosial bagi Pekerja Informal yang termasuk dalam kriteria Pekerja Rentan.
(4)Prinsip kebersamaan dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diwujudkan melalui pembiayaan iuran yang dibebankan kepada sumber lain di luar Pekerja Informal sebagai calon peserta.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.kepesertaan;
b.jangka waktu kepesertaan;
c.iuran dan pembayaran;
d.monitoring dan evaluasi; dan
e.pendanaan.

BAB II

KEPESERTAAN

Pasal 6

Data Pekerja Informal bersumber dari:

a.Pemerintah Daerah;
b.BPJS Ketenagakerjaan; dan
c.Pemberi Kerja.

Pasal 7

(1)Pekerja Informal yang termasuk dalam kriteria Pekerja Rentan merupakan penduduk Daerah yang memiliki jenis pekerjaan, terdiri atas:
1. a.petani/buruh tani; 5
2. b.tukang ojek;
3. c.buruh harian lepas;
4. d.tukang bangunan;
5. e.tukang las;
6. f.pedagang kaki lima;
7. g.pedagang keliling;
8. h.juru parkir;
9. i.buruh sopir;
10. j.pembantu rumah tangga;
11. k.pekerja sosial keagamaan;
12. l.pekerja sosial masyarakat;
13. m.pemulung;
14. n.tukang becak; dan
15. o.petugas sampah.
(2)Pekerja lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berupa informasi sebagai berikut:

a.nama;
b.nomor induk kependudukan;
c.tempat dan tanggal lahir;
d.nomor telepon/handphone;
e.jenis pekerjaan; dan
f.belum mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun pada saat didaftarkan.

Pasal 9

Syarat peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan meliputi:

a.warga Daerah;
b.memiliki kartu tanda penduduk elektronik;
c.berumur minimal 18 (delapan belas) tahun dan belum mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun saat didaftarkan; 6
d.tercatat dalam DTSEN desil 1 sampai dengan desil 4; dan
e.belum terdaftar sebagai Peserta program JKK dan JKM.

Pasal 10

(1)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang jaminan sosial memberitahukan kepada desa/kelurahan untuk melakukan pendataan terhadap calon Peserta dari Pekerta Rentan.
(2)Kepala desa/lurah mengajukan usulan data Pekerja Rentan kepada kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang jaminan sosial dengan disertai data dukung berupa:
1. a.fotokopi kartu tanda penduduk;
2. b.fotokopi kartu keluarga; dan
3. c.surat keterangan bekerja dari desa/kelurahan.
(3)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial melakukan pemadanan data usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan DTSEN.
(4)Data hasil pemadanan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan verifikasi dan validasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang jaminan sosial.
(5)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang jaminan sosial melaporkan hasil rekapitulasi hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan dengan Keputusan Bupati.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…