DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sukoharjo Nomor 39 Tahun 2025

Nomor: 39
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo Yang Meliputi Ketentuan ayat (3) Pasal 10 diubah, Pasal 11 dihapus, Pasal 12 dihapus, Pasal 13 dihapus, Pasal 14 dihapus, Ketentuan Pasal 103 diubah, Ketentuan Pasal 104 diubah, Ketentuan Pasal 105 diubah, Ketentuan Pasal 106 diubah, Ketentuan Pasal 107 diubah, Ketentuan Pasal 108 diubah, Ketentuan Pasal 109 diubah, Ketentuan Pasal 110 diubah, Ketentuan Pasal 111 diubah, Ketentuan Lampiran II diubah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sistem kerja guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional, serta menciptakan kemudahan pemenuhan kebutuhan dan penyelesaian permasalahan masyarakat, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah perlu disesuaikan;
c.bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Dinas Kesehatan, ketentuan dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 74 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo sudah tidak sesuai dengan regulasi dan dinamika perkembangan pelayanan kesehatan sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN 2

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
6.Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 74 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 74); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 74 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO. 3

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2022 Nomor 74) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan ayat (3) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Susunan organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri dari:
1. a.kepala;
2. b.sekretariat;
3. c.bidang;
4. d.unit organisasi bersifat khusus;
5. e.unit organisasi bersifat fungsional;
6. f.UPTD; dan
7. g.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
1. a.subbagian perencanaan;
2. b.subbagian keuangan; dan
3. c.subbagian umum dan kepegawaian.
(3)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
1. a.bidang kesehatan masyarakat;
2. b.bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
3. c.bidang pelayanan kesehatan; dan
4. d.bidang sumber daya kesehatan.
(4)Bagan susunan organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2.Pasal 11 dihapus.
3.Pasal 12 dihapus.
4.Pasal 13 dihapus.
5.Pasal 14 dihapus.
6.Ketentuan Pasal 103 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 103

(1)Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dipimpin oleh Kepala Dinas yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang kesehatan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. 4
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
1. a.perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan, pendanaan kesehatan dan sumber daya kesehatan;
2. b.pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan, pendanaan kesehatan dan sumber daya kesehatan;
3. c.pelaksanaan monitoring, bimbingan teknis dan pengawasan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan, pendanaan kesehatan dan sumber daya kesehatan;
4. d.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan, pendanaan kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan;
5. e.perumusan dan penetapan rencana kebijakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan;
6. f.pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat, bidang, UPTD, unit organisasi bersifat khusus, unit organisasi bersifat fungsional, Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan;
7. g.pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan;
8. h.penilaian dan pengevaluasian sasaran kinerja pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
9. i.pelaksanaan administrasi Dinas Kesehatan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
10. j.pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati dengan tugas dan fungsinya.
  1. 7.Ketentuan Pasal 104 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 104

(1)Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
(1)huruf b yaitu unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan. 5
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan.
(3)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:
1. a.pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Dinas Kesehatan;
2. b.pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan di lingkungan Dinas Kesehatan;
3. c.pengelolaan dan penyusunan laporan barang milik daerah di lingkungan Dinas Kesehatan;
4. d.pelaksanaan fasilitasi pengelolaan satuan kerja badan layanan umum daerah di lingkungan Dinas Kesehatan;
5. e.penyusunan peraturan perundang-undangan, penyusunan rumusan perjanjian kerja sama, dan pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas Kesehatan;
6. f.pengoordinasian dan fasilitasi pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan;
7. g.penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana serta fasilitasi implementasi reformasi birokrasi di lingkungan Dinas Kesehatan;
8. h.pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
9. i.pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Dinas Kesehatan;
10. j.pengelolaan hubungan masyarakat;
11. k.pengelolaan data dan sistem informasi;
12. l.pengoordinasian dan pengelolaan fungsi lintas bidang di lingkungan Dinas Kesehatan;
13. m.pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
14. n.pelaksanaan urusan administrasi Dinas Kesehatan; dan
15. o.pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.
  1. 8.Ketentuan Pasal 105 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 105

(1)Subbagian perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. 6
(2)Subbagian perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.menyusun rencana kerja dan anggaran yang berkaitan dengan program dan kegiatan penyusunan rumusan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan kinerja serta pengelolaan sistem informasi kesehatan;
2. b.mengoordinasikan penyusunan kebijakan umum Dinas Kesehatan dan jaringannya meliputi penyusunan rencana strategis dan rencana kinerja;
3. c.mengoordinasikan penyusunan kegiatan penelitian dan pengembangan penyusunan kebijakan dan indikator kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.mengoordinasikan, pembinaan, evaluasi dan dokumentasi penyusunan rencana kerja dan anggaran di lingkungan Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. e.mengoordinasikan dan menyusun kegiatan evaluasi dan penyusunan laporan meliputi laporan kinerja dinas, standar pelayanan minimal dan penyusunan profil kesehatan tahunan;
6. f.mengelola pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah;
7. g.menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi kesehatan;
8. h.membina, mengawasi, dan menilai pelaksanaan tugas bawahan di subbagian perencanaan;
9. i.memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan mengenai pelaksanaan tugas subbagian sebagai bahan pengambilan keputusan selanjutnya; dan
10. j.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
  1. 9.Ketentuan Pasal 106 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 106

(1)Subbagian keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
(2)Subbagian keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)mempunyai tugas:
1. a.menyusun rencana kerja dan anggaran yang berkaitan dengan program dan kegiatan penatausahaan keuangan anggaran dan perbendaharaan meliputi urusan perbendaharaan, pembukuan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, dan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan; 7
2. b.menyelenggarakan penatalaksanaan keuangan, anggaran dan perbendaharaan di lingkungan Dinas Kesehatan meliputi pembukuan, verifikasi, akuntansi, penerbitan, pembayaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
3. c.menyusun laporan penatausahaan keuangan, anggaran dan perbendaharaan Dinas Kesehatan meliputi laporan realisasi fisik dan keuangan bulanan, semester dan tahunan, catatan atas laporan keuangan, laporan realisasi anggaran dan neraca sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
4. d.melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pembinaan teknis urusan penatausahaan keuangan, anggaran dan perbendaharaan pada unit organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan;
5. e.mengoordinasikan dan melaksanakan ganti rugi dan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
6. f.membina, mengawasi dan menilai pelaksanaan tugas bawahan di subbagian keuangan;
7. g.memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan mengenai pelaksanaan tugas subbagian sebagai bahan pengambilan keputusan selanjutnya; dan
8. h.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
  1. 10.Ketentuan Pasal 107 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 107

(1)Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(2)Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.menyusun rencana kerja dan anggaran yang berkaitan dengan program dan kegiatan urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, pengelolaan aset dan perlengkapan Perangkat Daerah, hubungan masyarakat, keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan;
2. b.menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan, rumah tangga, administrasi dan dokumentasi meliputi surat menyurat, cetak dan penggandaan, komunikasi, protokoler, keamanan, kebersihan, pemeliharaan, persediaan dan kebutuhan rumah tangga kantor lainnya sesuai ketentuan dan peraturan perundang- undangan; 8
3. c.melaksanakan kegiatan pengolahan data dan administrasi kepegawaian yang meliputi pengangkatan pegawai negeri sipil, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi dan pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
4. d.mengelola urusan penerbitan kartu pegawai, kartu istri/kartu suami, tabungan dan asuransi pegawai negeri, impassing, surat izin, cuti dan pengusulan pemberian penghargaan pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. e.melaksanakan pembinaan dan pengawasan disiplin pegawai, termasuk penetapan penghargaan dan hukuman pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan dan jaringannya;
6. f.mengoordinasikan penatalaksanaan hukum dan penguatan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. g.melaksanakan penatalaksanaan kegiatan hubungan masyarakat sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
8. h.menyusun dokumen standar operasional prosedur dan penerbitan peraturan perundangan-undangan;
9. i.menyusun dan mengoordinasikan penatalaksanaan aset yang meliputi inventarisasi, dokumentasi, mutasi dan hibah aset;
10. j.melaksanakan penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana serta fasilitasi implementasi reformasi birokrasi di lingkungan Dinas Kesehatan;
11. k.membina, mengawasi dan menilai pelaksanaan tugas bawahan di subbagian umum dan kepegawaian;
12. l.memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan mengenai pelaksanaan tugas subbagian sebagai bahan pengambilan keputusan selanjutnya; dan
13. m.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
  1. 11.Ketentuan Pasal 108 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 108

(1)Bidang kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
(2)Bidang kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional, pembinaan teknis, dan pengawasan data di bidang upaya kesehatan masyarakat berdasarkan siklus hidup yang terintegrasi di pusat kesehatan masyarakat dan jejaring pelayanan kesehatan primer, serta jejaring laboratorium kesehatan masyarakat. 9
(3)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang kesehatan masyarakat mempunyai fungsi:
1. a.pelaksanaan integrasi layanan primer berbasis siklus hidup;
2. b.pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi, perilaku, dan determinannya dalam upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, advokasi program, dan penggalangan kemitraan;
3. c.pelaksanaan surveilans kesehatan, deteksi dini, dan pengendalian faktor resiko bidang gizi masyarakat dan kesehatan masyarakat berdasarkan siklus hidup;
4. d.pelaksanaan skrining, penemuan kasus dan faktor risiko, investigasi, dan pengendalian populasi dan/atau faktor risiko kesehatan bidang gizi masyarakat dan kesehatan masyarakat berdasarkan siklus hidup;
5. e.pemberian intervensi, peningkatan akses, penyediaan sumber daya, dan peningkatan kualitas pelayanan di bidang gizi masyarakat dan kesehatan masyarakat berdasarkan siklus hidup;
6. f.fasilitasi tata kelola manajemen pelayanan kesehatan masyarakat;
7. g.pelaksanaan integrasi dan kolaborasi pelayanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lainnya;
8. h.penyelenggaraan upaya kesehatan kerja, kesehatan olahraga, dan kesehatan tradisional;
9. i.penyelenggaraan upaya kesehatan jiwa;
10. j.perencanaan dan penjaminan mutu penyelenggaraan laboratorium kesehatan masyarakat;
11. k.pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat;
12. l.pemberian bimbingan teknis pada UPTD, unit organisasi bersifat khusus, dan unit organisasi bersifat fungsional Dinas Kesehatan;
13. m.pengoordinasian pelaksanaan tugas jabatan fungsional bidang kesehatan masyarakat; dan
14. n.pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.
  1. 12.Ketentuan Pasal 109 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 109

(1)Bidang pencegahan dan pengendalian penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan. 10
(2)Bidang pencegahan dan pengendalian penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional, melakukan pembinaan teknis dan pengawasan data di bidang surveilans, melakukan kekarantinaan kesehatan di wilayah, melakukan pencegahan dan pengendalian penyakit menular, melakukan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, melaksanakan pengelolaan imunisasi, dan melakukan kegiatan penyehatan lingkungan.
(3)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang pencegahan dan pengendalian penyakit mempunyai fungsi:
1. a.pelaksanaan surveilans, deteksi dini, pengendalian faktor risiko, dan koordinasi upaya pencegahan dan pengendalian penyakit;
2. b.pelaksanaan respon kejadian luar biasa, wabah, dan bencana;
3. c.pelaksanaan kemitraan dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit;
4. d.advokasi pencegahan faktor risiko dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit;
5. e.pelaksanaan imunisasi rutin, imunisasi dewasa, dan imunisasi khusus;
6. f.pelaksanaan dan koordinasi hasil surveilans kejadian ikutan pasca imunisasi;
7. g.koordinasi pelaksanaan laboratorium surveilans pencegahan dan pengendalian penyakit dengan laboratorium kesehatan masyarakat;
8. h.pengembangan inovasi/teknologi tepat guna yang mendukung upaya pencegahan dan pengendalian penyakit;
9. i.pelaksanaan kesehatan lingkungan, meliputi surveilans faktor risiko, penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, penyehatan udara, tanah, dan kawasan, dan penanganan limbah, serta adaptasi perubahan iklim dan kebencanaan;
10. j.pelaksanaan deteksi dini dan respon/penanggulangan kejadian luar biasa/wabah, pencegahan dan pengendalian penyakit serta kesehatan lingkungan pada situasi khusus seperti pada penyelenggaraan ibadah haji dan umrah;
11. k.pengawasan dan penyelidikan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
12. l.pemberian bimbingan teknis pada UPTD, unit organisasi bersifat khusus, dan unit organisasi bersifat fungsional Dinas Kesehatan;
13. m.pengoordinasian pelaksanaan tugas jabatan fungsional bidang pencegahan dan pengendalian penyakit; dan
14. n.pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya. 11
  1. 13.Ketentuan Pasal 110 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 110

(1)Bidang pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
(2)Bidang pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional, melakukan pembinaan teknis, dan melakukan pengawasan data di bidang pelayanan kesehatan, tata kelola dan mutu pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan.
(3)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang pelayanan kesehatan mempunyai fungsi:
1. a.pengelolaan tata laksana pelayanan klinis, pelayanan penunjang, kegawatdaruratan, pengelolaan perizinan pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan, serta pelayanan kesehatan khusus lainnya;
2. b.fasilitasi tata kelola manajemen pelayanan kesehatan lanjutan;
3. c.pengelolaan audit medis/audit klinis rumah sakit dan pelaksanaan standar pelayanan kesehatan lanjutan pada program jaminan kesehatan;
4. d.pemberian dukungan pelayanan kesehatan pada penyelenggaraan mudik lebaran dan hari besar keagamaan, kegawatdaruratan pra rumah sakit, kumpulan massa, dan situasi khusus lainnya;
5. e.fasilitasi pelaksanaan akreditasi dan peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan;
6. f.pengelolaan pengampuan rumah sakit dan wahana pendidikan;
7. g.pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan;
8. h.pemberian bimbingan teknis pada UPTD, unit organisasi bersifat khusus, dan unit organisasi bersifat fungsional pada Dinas Kesehatan;
9. i.pengoordinasian pelaksanaan tugas jabatan fungsional bidang pelayanan kesehatan; dan
10. j.pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.
  1. 14.Ketentuan Pasal 111 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sukoharjo Nomor 39 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 10

Pasal 103

Pasal 104

Pasal 105

Pasal 106

Pasal 107

Pasal 108

Pasal 109

Pasal 110

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2023

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 74 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 10

Pasal 103

Pasal 104

Pasal 105

Pasal 106

Pasal 107

Pasal 108

Pasal 109

Pasal 110

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2023

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 74 Tahun 2022