DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sukoharjo Nomor 48 Tahun 2025

Nomor: 48
Tahun: 2025
Ditetapkan: 27 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 Yang Meliputi IKU, Pemilihan Dan Pengembangan Penetapan IKU, Penggunaan IKU, Pembinaan, Koordinasi, Monitoring, Evaluasi Dan Pengawasan, Ketentuan Peralihan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang digunakan sebagai acuan dalam perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo perlu

Menetapkan

menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;

c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN 2
1. 2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
6.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029. 3
7.Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
8.Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
9.Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar untuk menyusun rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, serta laporan dan evaluasi capaian kinerja.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

a.memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
b.memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah yang selanjutnya digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

BAB II

IKU

Pasal 4

IKU Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PEMILIHAN DAN PENGEMBANGAN PENETAPAN IKU

Pasal 5

(1)IKU Pemerintah Daerah dengan IKU Perangkat Daerah harus selaras dan sinkron.
(2)IKU Pemerintah Daerah minimal merupakan indikator hasil.

Pasal 6

Pemilihan dan penetapan IKU mempertimbangkan:

a.dokumen RPJMD dan/atau Renstra Perangkat Daerah, kebijakan umum dan/atau dokumen strategis lainnya yang relevan; 4
b.bidang kewenangan, tugas dan fungsi, serta fungsi peran lainnya;
c.kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
d.kebutuhan data statistik pemerintah; dan
e.kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

BAB IV

PENGGUNAAN IKU

Pasal 7

IKU digunakan untuk:

a.perencanaan jangka menengah;
b.perencanaan tahunan;
c.penganggaran;
d.menyusun dokumen perjanjian kinerja;
e.pelaporan akuntabilitas kinerja;
f.evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
g.pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

Pasal 8

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah sebagaimana termuat dalam dokumen RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah harus dinyatakan dengan IKU.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian IKU untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
(2)Analisis dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dengan meneliti fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya. 5

BAB V

PEMBINAAN, KOORDINASI, MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 10

(1)Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap IKU Pemerintah Daerah.
(2)Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan kepada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…