DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sukoharjo Nomor 51 Tahun 2025

Nomor: 51
Tahun: 2025
Ditetapkan: 11 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Kelas Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Yang Meliputi a. penetapan Kelas Jabatan; dan b. perubahan Kelas Jabatan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mengetahui kedudukan, tingkat pegawai aparatur sipil negara dalam susunan instansi pemerintah, dan keadilan dalam pengelolaan sumber daya manusia aparatur, sehingga dapat menumbuhkan motivasi kerja, meningkatkan kinerja organisasi, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah Daerah;
c.bahwa kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2020 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, tetapi karena terdapat perubahan nomenklatur Jabatan dan disesuikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757); SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2.Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu Jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan.
6.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki Jabatan pemerintahan.
7.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. 3
8.Jabatan adalah Jabatan Pegawai ASN terdiri dari Jabatan manajerial dan Jabatan nonmanajerial.
9.Jabatan Manajerial adalah sekelompok Jabatan yang memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki pegawai yang berkedudukan langsung di bawahnya untuk mencapai tujuan organisasi.
10.Jabatan Manajerial terdiri dari Jabatan pimpinan tinggi, Jabatan administrator, dan Jabatan pengawas adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
11.Jabatan Nonmanajerial adalah sekelompok Jabatan yang mengutamakan kompetensi yang bersifat teknis sesuai bidangnya dan tidak memiliki tanggung jawab langsung dalam mengelola dan mengawasi kinerja pegawai.
12.Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
13.Jabatan Pelaksana adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
14.Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu Jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria yang disebut sebagai faktor Jabatan terhadap informasi faktor Jabatan untuk menentukan kelas Jabatan.
15.Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang aparatur sipil negara dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggungjawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian dan tambahan penghasilan pegawai.

Pasal 2

(1)Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan Kelas Jabatan bagi Pegawai ASN Pemerintah Daerah.
(2)Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
1. a.menetapkan Kelas Jabatan Pegawai ASN Pemerintah Daerah; dan
2. b.pembinaan karier dan pemberian kesejahteraan Pegawai ASN Pemerintah Daerah sesuai dengan asas keadilan dan kepatutan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.penetapan Kelas Jabatan; dan
b.perubahan Kelas Jabatan. 4

BAB II

PENETAPAN KELAS JABATAN

Pasal 4

(1)Kelas Jabatan Pegawai ASN Pemerintah Daerah digunakan dalam program kepegawaian, seperti:
1. a.penyusunan formasi;
2. b.sistem karir;
3. c.kinerja;
4. d.sistem penggajian; dan
5. e.pemberian tunjangan.
(2)Penetapan Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan mendasarkan hasil Evaluasi Jabatan Pemerintah Daerah setelah dilakukan validasi oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
(3)Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
1. a.Kelas Jabatan untuk Jabatan Manajerial; dan
2. b.Kelas Jabatan untuk Jabatan Nonmanajerial.

Pasal 5

(1)Kelas Jabatan untuk Jabatan Manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, ditetapkan oleh Bupati.
(2)Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.Jabatan pimpinan tinggi;
2. b.Jabatan administrator; dan
3. c.Jabatan pengawas.
(3)Kelas Jabatan untuk Jabatan Manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

(1)Kelas Jabatan untuk Jabatan Nonmanajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, ditetapkan oleh Bupati. 5
(2)Kelas Jabatan untuk Jabatan Nonmanajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.Jabatan Fungsional; dan
2. b.Jabatan Pelaksana.
(3)Kelas Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(4)Kelas Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf b tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB III

PERUBAHAN KELAS JABATAN

Pasal 7

(1)Perubahan Kelas Jabatan disebabkan oleh:
1. a.perubahan organisasi yang mengakibatkan perubahan nomenklatur, tugas dan fungsi Jabatan;
2. b.penambahan dan/atau penghapusan kewenangan pada Jabatan;
3. c.perubahan informasi faktor Jabatan yang mengakibatkan perubahan nilai Jabatan; atau
4. d.penetapan Jabatan baru.
(2)Apabila terdapat perubahan Kelas Jabatan dan/atau nomenklatur Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Daerah melakukan Evaluasi Jabatan dan selanjutnya dimintakan validasi kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Apabila terdapat Perubahan Kelas Jabatan setelah ditetapkannya Peraturan Bupati ini, Kelas Jabatan mendasarkan penetapan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Pusat, sampai dengan ditetapkannya perubahan terhadap Peraturan Bupati ini. 6

BAB VI

PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2020 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 62), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukohajo. Ditetapkan di Sukoharjo pada tanggal 11 Desember 2025 BUPATI SUKOHARJO, ttd. ETIK SURYANI Diundangkan di Sukoharjo pada tanggal 11 Desember 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO, ttd. ABDUL HARIS WIDODO BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2025 NOMOR 51 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, TEGUH PRAMONO,SH,MH Pembina Tingkat I NIP. 19710429 199803 1 003

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…