DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sukoharjo Nomor 52 Tahun 2025

Nomor: 52
Tahun: 2025
Ditetapkan: 15 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan Dan Penghapusan Merkuri Yang Meliputi penyusunan RAD-PPM; pelaksanaan RAD-PPM; pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; pembinaan; dan pendanaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa merkuri merupakan bahan berbahaya dan beracun yang tahan urai dan dapat terakumulasi dalam makhluk hidup, sehingga diperlukan pengaturan penggunaannya dan pengendalian limbahnya agar tidak memberikan dampak negatif bagi kesehatan manusia dan lingkungan hidup di Kabupaten Sukoharjo;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri, Bupati menyusun dan

Menetapkan

menetapkan Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri Kabupaten;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757); SALINAN 2
2. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN MERKURI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Merkuri adalah zat kimia yang terdiri dari unsur Merkuri tunggal atau senyawanya yang berikatan dengan satu atau lebih unsur kimia lainnya.
6.Lepasan Merkuri adalah terlepasnya Merkuri ke air dan tanah.
7.Emisi Merkuri adalah Lepasan Merkuri ke atmosfer.
8.Pengurangan Merkuri adalah upaya pembatasan Merkuri secara bertahap pada kegiatan peredaran Merkuri, penggunaan Merkuri, dan pengendalian emisi dan Lepasan Merkuri.
9.Penghapusan Merkuri adalah upaya pelarangan produksi Merkuri, penggunaan Merkuri, dan/atau penggantian Merkuri dengan bahan alternatif yang ramah terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup.
10.Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri yang selanjutnya disingkat RAN-PPM adalah dokumen rencana kerja tahunan untuk mengurangi dan menghapuskan Merkuri di tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan. 3
11.Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri yang selanjutnya disingkat RAD-PPM adalah dokumen rencana kerja tahunan untuk mengurangi dan menghapuskan Merkuri di tingkat Daerah yang terpadu dan berkelanjutan.
12.Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Fasyankes adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pengurangan dan Penghapusan Merkuri di Daerah.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini untuk mengurangi dan menghapus Merkuri di Daerah secara terencana, terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

a.penyusunan RAD-PPM;
b.pelaksanaan RAD-PPM;
c.pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
d.pembinaan; dan
e.pendanaan.

BAB II

PENYUSUNAN RAD-PPM

Pasal 5

(1)RAD-PPM disusun berdasarkan kajian teknis.
(2)Kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam dokumen dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.ringkasan eksekutif;
2. b.deskripsi profil Daerah;
3. c.identifikasi kondisi umum pengelolaan Merkuri pada bidang prioritas:
  1. 1.manufaktur;
  2. 2.energi;
  3. 3.penambangan emas skala kecil; dan
  4. 4.kesehatan.
4. d.identifikasi permasalahan dan tantangan pengelolaan Merkuri di Daerah; dan 4
5. e.identifikasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Merkuri.
(3)Kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

(1)Penyusunan materi RAD-PPM berdasarkan hasil kajian teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
(2)Materi RAD-PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan terhadap Pengurangan Merkuri pada bidang prioritas manufaktur dan Penghapusan Merkuri pada bidang prioritas kesehatan.
(3)Pengurangan Merkuri pada bidang prioritas energi tidak dilaksanakan di Daerah berdasarkan hasil kajian teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
(4)Penghapusan Merkuri pada bidang prioritas penambangan emas skala kecil tidak dilaksanakan di Daerah berdasarkan hasil kajian teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

Pasal 7

(1)RAD-PPM sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) disusun dengan tahapan:
1. a.penentuan target pengurangan dan Penghapusan Merkuri; dan
2. b.penentuan kegiatan pengurangan dan Penghapusan Merkuri.
(2)Target pengurangan dan Penghapusan Merkuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan berdasarkan:
1. a.baseline Merkuri nasional; dan
2. b.target RAN-PPM, sesuai dengan bidang prioritas RAD- PPM.
(3)Kegiatan pengurangan dan Penghapusan Merkuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan berdasarkan:
1. a.strategi RAN-PPM;
2. b.bidang prioritas RAD-PPM; dan
3. c.target RAD-PPM .
(4)Tata cara penentuan bidang prioritas dan target RAD-PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 5

Pasal 8

Target sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c yaitu:

a.target Pengurangan Merkuri, yaitu jumlah industri pengguna boiler berbahan bakar batubara yang melakukan kegiatan pemantauan pengendalian emisi dan Lepasan Merkuri mencapai 100% (seratus persen) pada tahun 2030.
b.target Penghapusan Merkuri, yaitu jumlah Fasyankes yang dilakukan pembinaan dan penghapusan alat kesehatan mengandung Merkuri mencapai 100% (seratus persen) pada tahun 2030.

Pasal 9

(1)Strategi RAD-PPM disusun untuk menentukan kegiatan RAD- PPM dan mencapai target RAD-PPM sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1).
(2)Penentuan strategi dan kegiatan RAD-PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PELAKSANAAN RAD-PPM

Pasal 10

(1)Pelaksanaan RAD-PPM dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan terkait bidang prioritas.
(2)Pelaksanaan kegiatan RAD-PPM berdasarkan materi RAD- PPM sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) terdiri atas:
1. a.Pengurangan Merkuri dilakukan pada bidang prioritas manufaktur melalui pemantauan dan pengendalian emisi dan Lepasan Merkuri pada industri yang mengoperasikan boiler berbahan bakar batubara; dan
2. b.Penghapusan Merkuri dilakukan pada bidang prioritas kesehatan melalui pembinaan dan penghapusan penggunaan alat kesehatan mengandung Merkuri pada Fasyankes. 6 BAB I V PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sukoharjo Nomor 52 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PENYUSUNAN RAD-PPM

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

PELAKSANAAN RAD-PPM

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 21 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PENYUSUNAN RAD-PPM

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

PELAKSANAAN RAD-PPM

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 21 Tahun 2019