DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sukoharjo Nomor 54 Tahun 2025

Nomor: 54
Tahun: 2025
Ditetapkan: 15 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Standar Barang Dan Kebutuhan Barang Milik Daerah Yang Meliputi a. Ruangan Kantor; b. Perlengkapan Kantor; dan c. Kendaraan Dinas.

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Barang dan Kebutuhan Barang Milik Daerah; SALINAN 2 Mengingat : 1. 2. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BARANG DAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sukoharjo.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
6.Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8.Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 3
9.Standar Barang adalah spesifikasi barang yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan pengadaan Barang Milik Daerah dalam perencanaan kebutuhan Daerah.
10.Standar Kebutuhan adalah satuan jumlah barang yang dibutuhkan sebagai acuan perhitungan pengadaan dan penggunaan Barang Milik Daerah dalam perencanaan kebutuhan Daerah.
11.Sarana Kerja adalah fasilitas yang secara langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam mencapai sasaran yang ditetapkan.
12.Prasarana Kerja adalah fasilitas yang secara tidak langsung berfungsi menunjang terselenggaranya suatu proses kerja aparatur dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, seperti gedung kantor, rumah jabatan dan rumah instansi.
13.Ruangan Kantor adalah ruang tempat melaksanakan pekerjaan, dengan ukuran luas dan alat-alat perlengkapannya disesuaikan dengan kebutuhan serta memenuhi persyaratan estetika.
14.Perlengkapan Kantor adalah alat-alat yang dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan dan menurut jenis pekerjaan yang dilaksanakan.
15.Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas khusus/lapangan.

Pasal 2

Standar Barang dan Kebutuhan Barang Milik Daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan optimalisasi penggunaan beban anggaran dalam merencanakan kebutuhan yang sesuai dengan tugas dan fungsi serta tercapainya tertib administrasi pengeloaan Barang Milik Daerah.

Pasal 3

(1)Standar Barang dan Kebutuhan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan untuk:
1. a.kelancaran proses pekerjaan;
2. b.kelancaran hubungan kerja intern dan ekstern antar pejabat/pegawai;
3. c.memudahkan komunikasi;
4. d.kelancaran tugas pengawasan dan pengamanan; dan
5. e.memudahkan pengamanan arsip dan dokumentasi. 4
(2)Standar Barang dan Kebutuhan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk menjamin:
1. a.keselamatan, keamanan, kesehatan jasmani dan rohani;
2. b.keleluasaan bergerak secara sehat dan teratur;
3. c.cahaya dan fentilasi yang sehat baik siang maupun malam;
4. d.penataan yang bernilai estetika;
5. e.kesejahteraan pegawai; dan
6. f.kemungkinan perkembangan bagian kantor untuk perubahan sesuai perkembangan volume/beban kerja dan struktur organisasi.

BAB II

STANDAR BARANG DAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 4

Standar Barang dan Kebutuhan Barang Milik Daerah meliputi:

a.Ruangan Kantor;
b.Perlengkapan Kantor; dan
c.Kendaraan Dinas.

Pasal 5

Penyusunan Standar Barang dan Kebutuhan Barang Milik Daerah berupa Ruangan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

a.ruang kerja;
b.ruang tamu;
c.ruang staf;
d.ruang tunggu; dan
e.ruang rapat.

Pasal 6

Penyusunan Standar Barang dan Kebutuhan Barang Milik Daerah berupa Perlengkapan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:

a.peralatan kantor;
b.alat bermesin;
c.alat tulis kantor;
d.papan informasi;
e.peralatan ukur; dan
f.peralatan visual;
g.peralatan medis;
h.perangkat sandi dan telekomunikasi;
i.perlengkapan kearsipan; dan
j.perlengkapan petugas keamanan. 5

Pasal 7

Penyusunan Standar Barang dan Kebutuhan Barang Milik Daerah Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi:

a.kendaraan perorangan dinas; dan
b.Kendaraan Dinas operasional/Kendaraan Dinas jabatan.

Pasal 8

(1)Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, disediakan dan dipergunakan untuk pejabat negara.
(2)Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pemangku jabatan Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 9

(1)Kendaraan Dinas operasional/Kendaraan Dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan operasional perkantoran.
(2)Kendaraan Dinas operasional/Kendaraan Dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi:
1. a.Pimpinan DPRD;
2. b.Pejabat Eselon II/Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
3. c.Pejabat Eselon III/Pejabat Administrator; dan
4. d.Pejabat Eselon IV/Pejabat Pengawas/ketua tim kerja pelaksana kegiatan.

Pasal 10

Standar Barang dan Kebutuhan Barang Milik Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…