DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2025

Nomor: 6
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor, Fasilitas dan Peralatan Uji Berkala, Tenaga Penguji, Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Listrik Baterai, Sistem informasi Uji Berkala Kendaraan Bermotor, Penghapusan Kendaraan Bermotor Wajib Uji Berkala, Pembiayaan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengujian Kendaraan Bermotor; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN 2
4.Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 309); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6.Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
7.Uji Berkala adalah pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan, yang dioperasikan di jalan.
8.Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
9.Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
10.Mobil Penumpang Umum adalah Mobil Penumpang yang digunakan untuk angkutan orang dengan dipungut bayaran. 3
11.Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi dan/atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
12.Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
13.Rumah-Rumah adalah bagian dari Kendaraan Bermotor jenis Mobil Penumpang, Mobil Bus, Mobil Barang, atau sepeda motor yang berada pada landasan berbentuk ruang muatan, baik untuk orang maupun barang.
14.Kereta Gandengan adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh Kendaraan Bermotor.
15.Kereta Tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh Kendaraan Bermotor penariknya.
16.Jumlah Berat Yang Diperbolehkan yang selanjutnya disebut JBB adalah berat maksimum Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
17.Jumlah Berat Yang Diizinkan yang selanjutnya disebut JBI adalah berat maksimum Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.
18.Jumlah Berat Kombinasi Yang Diizinkan yang selanjutnya disebut JBKI adalah berat maksimum rangkaian Kendaraan Bermotor berikut beserta muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.
19.Penguji Kendaraan Bermotor adalah petugas yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengujian berkala Kendaraan Bermotor.
20.Kalibrasi adalah serangkaian kegiatan mengukur keakuratan alat Pengujian Kendaraan Bermotor berdasarkan kondisi standar.
21.Unit Pelaksana Uji Perlaksana adalah unit yang dibentuk oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang transportasi darat yang bertugas melakukan Pengujian Kendaraan Bermotor di Daerah.
22.Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor adalah proses pemberian pengakuan formal yang menyatakan bahwa suatu unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan pengujian berkala Kendaraan Bermotor. 4
23.Sertifikat Registrasi Uji Tipe yang selanjutnya disebut SRUT adalah sertifikat sebagai bukti bahwa setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, yang dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor memiliki spesifikasi teknis dan unjuk kerja yang sama/sesuai dengan tipe kendaraan yang telah disahkan dan memiliki sertifikat uji tipe.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

a.penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor;
b.fasilitas dan peralatan Uji Berkala;
c.tenaga penguji;
d.Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Listrik Baterai;
e.sistem informasi Uji Berkala Kendaraan Bermotor; dan
f.pendanaan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 3

Pengujian berkala Kendaraan Bermotor dilaksanakan dalam rangka menjamin keselamatan, kelestarian lingkungan dan pelayanan masyarakat.

Pasal 4

(1)Pengujian berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kompetensi di bidang pengujian Kendaraan Bermotor.
(2)Kompetensi di bidang pengujian berkala Kendaraan Bermotor diperoleh setelah mengikuti pendidikan dan latihan Penguji Kendaraan Bermotor.
(3)Setiap penguji berkala Kendaraan Bermotor yang melaksanakan tugas wajib mengenakan tanda kualifikasi penguji.
(4)Setiap penguji Kendaraan Bermotor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
(5)Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang transportasi darat.
(6)Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dikenakan paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing 7 (tujuh) hari. 5

Pasal 5

Pelaksanaan Pengujian berkala Kendaraan Bermotor dapat dilakukan dalam hal:

a.pelaksanaan pengujian yang dilengkapi dengan peralatan dan fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor;
b.tenaga penguji memiliki kompetensi di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor;
c.melaksanakan pengujian sesuai prosedur dan tata cara pengujian berkala Kendaraan Bermotor;
d.memiliki lokasi sesuai persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
e.memiliki akreditasi dan melaksanakan pengujian berkala sesuai akreditasi yang diberikan;
f.melaksanakan pengujian dengan hasil uji yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan;
g.melaksanakan pemeliharaan/perawatan fasilitas dan peralatan pengujian;
h.melakukan kalibrasi alat uji secara periodik; dan
i.memiliki sistem informasi yang terintegrasi secara nasional.

Pasal 6

(1)Setiap Kendaraan Bermotor wajib uji yang dioperasikan di jalan dilakukan Pengujian Kendaraan Bermotor.
(2)Kendaraan Bermotor wajib uji sebagaimana dimaksud ayat
(1)meliputi:
1. a.Mobil Penumpang Umum;
2. b.Mobil Bus;
3. c.Mobil Barang;
4. d.Kereta Gandengan, dan
5. e.Kereta Tempelan.

Pasal 7

(1)Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus dilakukan secara berkala oleh Unit Pengujian Kendaraan Bermotor.
(2)Pengujian berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
1. a.pemeriksaan persyaratan teknis Kendaraan Bermotor;
2. b.pengujian laik jalan Kendaraan Bermotor; dan
3. c.pemberian bukti lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor.
(3)Masa berlaku uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)yakni 6 (enam) bulan. 6
(4)Pemeriksaan persyaratan teknis Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kegiatan pemeriksaan Kendaraan Bermotor dengan atau tanpa peralatan uji dalam rangka pemenuhan terhadap ketentuan mengenai persyaratan teknis Kendaraan Bermotor.
(5)Pemeriksaan persyaratan teknis Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
1. a.susunan;
2. b.perlengkapan;
3. c.ukuran;
4. d.rumah-rumah;
5. e.rancangan teknis sesuai peruntukannya; dan
6. f.berat kendaraan.
(6)Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan secara visual dan pengecekan secara manual dengan atau tanpa alat bantu.
(7)Pengujian laik jalan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kegiatan pengukuran kinerja minimal Kendaraan Bermotor berdasarkan ambang batas laik jalan.
(8)Pengujian laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b minimal meliputi uji:
1. a.emisi gas buang;
2. b.tingkat kebisingan suara klakson dan/atau knalpot;
3. c.kemampuan rem utama dan rem parkir;
4. d.kincup roda depan;
5. e.kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama;
6. f.akurasi alat penunjuk kecepatan;
7. g.kedalaman alur ban; dan
8. h.daya tembus cahaya pada kaca.
(9)Pengujian laik jalan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menggunakan peralatan uji.

Pasal 8

Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang telah dinyatakan lulus Uji Berkala, diberikan tanda bukti lulus uji berupa kartu uji dan tanda uji berkala yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia. 7

Pasal 9

Jenis pelayanan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor terdiri atas:

a.pengujian berkala pertama;
b.pengujian berkala periodik Kendaraan Bermotor;
c.pelayanan numpang uji keluar;
d.pelayanan numpang uji masuk;
e.pelayanan mutasi masuk kendaraan;
f.pelayanan mutasi keluar kendaraan;
g.penilaian teknis kendaraan; dan
h.penilaian teknis kendaraan untuk penghapusan.

Pasal 10

(1)Persyaratan Uji Berkala pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a untuk Kendaraan Bermotor sebagai berikut:
1. a.membawa Kendaraan Bermotor yang akan diuji ke unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
2. b.salinan/fotokopi surat keterangan pemilik Kendaraan Bermotor identitas dengan menunjukkan aslinya;
3. c.salinan/fotokopi surat tanda nomor Kendaraan Bermotor dengan menunjukkan aslinya;
4. d.SRUT asli; dan
5. e.salinan/fotokopi pengesahan rancang bangun Kendaraan Bermotor.
(2)Persyaratan pengujian berkala periodik Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b sebagai berikut:
1. a.membawa Kendaraan Bermotor yang akan diuji ke unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor dalam kondisi teknis siap untuk diuji;
2. b.mengisi formulir pendaftaran;
3. c.salinan/fotokopi kartu identitas pemilik kendaraan dengan menunjukkan aslinya;
4. d.salinan/fotokopi surat tanda nomor Kendaraan Bermotor dengan menunjukkan aslinya, untuk Kendaraan Bermotor wajib Uji Berkala; dan
5. e.bukti lulus Uji Berkala yang habis masa berlakunya. 8
(3)Persyaratan numpang uji keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c untuk Kendaraan Bermotor sebagai berikut:
1. a.permohonan numpang uji dari pemilik atau yang dikuasakan;
2. b.fotokopi tanda uji,
3. c.jika fotokopi tanda uji sebagaimana dimaksud pada huruf b hilang, pemohon harus melampirkan berita acara kehilangan dari kepolisian serta diumumkan pada media cetak, dan elektronik;
4. d.surat tanda nomor kendaraan asli dan fotokopi; dan
5. e.kartu tanda penduduk pemilik, asli beserta fotokopi atau surat kuasa dari pemilik kendaraan.
(4)Persyaratan numpang uji masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d harus melampirkan surat rekomendasi numpang uji dari daerah asal kendaraan yang bersangkutan.
(5)Persyaratan dan mekanisme pelaksanaan pengujian berkala periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mutasi uji masuk.
(6)Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaan mutasi uji masuk harus melampirkan surat mutasi uji kendaraan dan kartu induk kendaraan dari daerah asal kendaraan yang bersangkutan.
(7)Persyaratan mutasi keluar kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f sebagai berikut:
1. a.permohonan mutasi uji keluar dari pemilik atau yang dikuasakan;
2. b.tanda Uji Berkala asli;
3. c.jika tanda Uji Berkala sebagaimana dimaksud huruf b hilang, pemohon harus melampirkan berita acara kehilangan dari kepolisian serta diumumkan pada media cetak dan elektronik;
4. d.surat mutasi kendaraan/viskal antar daerah, asli dan fotokopi atau surat tanda nomor kendaraan jika sudah diterbitkan; dan
5. e.kartu tanda penduduk pemilik asli beserta fotokopi atau surat kuasa dari pemilik kendaraan.
(8)Persyaratan penilaian teknis kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g meliputi:
1. a.permohonan penilaian teknis yang disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang transportasi darat;
2. b.surat tanda nomor kendaraan asli dan fotokopi; dan
3. c.tanda uji, khusus kendaraan wajib uji. 9
(9)Persyaratan penilaian teknis kendaraan untuk penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h untuk Kendaraan Bermotor sebagai berikut:
1. a.permohonan penilaian teknis penghapusan disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang transportasi darat;
2. b.surat tanda nomor kendaraan asli dan fotokopi;
3. c.salinan keputusan pengadilan, bagi kendaraan hasil sitaan pengadilan; dan
4. d.tanda uji, khusus kendaraan wajib uji.
(10)Petugas dapat menggunakan sistem informasi dalam pengunggahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (9).

Pasal 11

(1)Mekanisme pengujian berkala Kendaraan Bermotor sebagai berikut:
1. a.pemohon mendaftarkan kendaraan wajib uji sebelum habis berlakunya masa Uji Berkala dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
2. b.petugas administrasi melakukan verifikasi kelengkapan berkas persyaratan;
3. c.penguji Kendaraan Bermotor:
  1. 1.membubuhkan nomor uji pada chasis atau bagian kendaraan lainnya;
  2. 2.mengukur dimensi Kendaraan Bermotor;
  3. 3.menghitung daya angkut, JBI dan muatan sumbu terberat;
  4. 4.memastikan JBI tidak melebihi JBB; dan
  5. 5.membuat kartu induk Kendaraan Bermotor untuk kendaraan Uji Berkala pertama.
4. d.penguji Kendaraan Bermotor melaksanakan pemeriksaan teknis dan pengujian laik jalan, menuangkan hasil uji ke dalam laporan hasil pemeriksaan dan menetapkan hasil uji kendaraan;
5. e.Kendaraan Bermotor dinyatakan lulus Uji Berkala, jika:
  1. 1.memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
  2. 2.memenuhi persyaratan teknis Kendaraan Bermotor; dan
  3. 3.memenuhi ambang batas laik jalan Kendaraan Bermotor.
6. f.Kendaraan Bermotor yang telah dinyatakan lulus uji, selanjutnya diberikan tanda bukti lulus uji; 10
7. g.Kendaraan Bermotor yang dinyatakan tidak lulus uji diberi surat keterangan tidak lulus uji yang disampaikan secara tertulis kepada pemilik Kendaraan Bermotor, dengan mencantumkan:
  1. 1.komponen yang tidak lulus uji;
  2. 2.alasan tidak lulus uji; dan
  3. 3.waktu dan tempat dilakukan uji ulang.
8. h.kendaraan yang dinyatakan tidak lulus uji dan telah dilakukan perbaikan melakukan uji ulang sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditetapkan dalam surat keterangan tidak lulus uji;
9. i.kendaraan yang melakukan uji ulang dan tetap dinyatakan tidak lulus dan/atau perbaikan-perbaikan melewati batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam huruf g angka 3 maka ditetapkan sebagai pemohon baru;
10. j.dalam hal pemilik kendaraan tidak menyetujui surat keterangan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud dalam huruf g dapat mengajukan keberatan kepada pimpinan unit pelaksana uji berkala bersangkutan secara tertulis beserta dengan alasan tidak menerima/keberatan terhadap ketidaklulusan uji;
11. k.dalam hal keberatan diterima pimpinan unit pelaksana uji berkala memerintahkan penguji kendaraan yang lainnya untuk melaksanakan pengujian;
12. l.dalam hal keberatan ditolak pemohon diwajibkan melakukan uji ulang; dan
13. m.pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada huruf j disampaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak menerima surat keterangan tidak lulus uji.
(2)Bentuk, isi, kualitas, ukuran tanda bukti lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan standar operasional prosedur pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan Keputusan kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang transportasi darat.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…