DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sukoharjo Nomor 61 Tahun 2025

Nomor: 61
Tahun: 2025
Ditetapkan: 18 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Dalam Penyusunan Dokumen Penganggaran Yang Meliputi sasaran TTE; penyelenggaraan TTE;penggunaan TTE; tahapan TTE; dan pendanaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa guna efisiensi waktu dan mempermudah penyusunan dokumen penganggaran perlu adanya Tanda Tangan Elektronik dalam penyusunan dokumen penganggaran;
c.bahwa guna memberikan pedoman dan landasan hukum penerapan tanda tangan elektronik pada Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya dalam penyusunan dokumen penganggaran perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Dalam Penyusunan Dokumen Penganggaran; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN 2

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM PENYUSUNAN DOKUMEN PENGANGGARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaran Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah. 3
6.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Daerah yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana Daerah, PPKD, dan pejabat lain sesuai kebutuhan.
7.Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan Daerah, informasi keuangan Daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
8.Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja satuan kerja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan Pembiayaan satuan kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
9.Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKAP-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana perubahan pendapatan dan belanja satuan kerja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat rencana perubahan pendapatan, belanja, dan pembiayaan satuan kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
10.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja satuan kerja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan satuan kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
11.Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA- SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja satuan kerja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja, dan pembiayaan satuan kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran. 4
12.Tanda Tangan Elektronik yang selanjutnya disingkat TTE adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
13.Portable Document Format yang selanjutnya disingkat pdf adalah format file yang digunakan untuk menyimpan dokumen elektronik agar dapat dibuka dan dibaca dengan mudah di berbagai perangkat, termasuk komputer, laptop, tablet, dan ponsel.
14.User adalah individu yang menggunakan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah dan dapat mengakses aplikasi TTE.
15.Operator adalah aparatur sipil negara yang ditunjuk dan bertugas untuk mengakses aplikasi, mengunduh dokumen dan melakukan pengelolaan data dari aplikasi produsen.

Pasal 2

(1)Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penggunaan TTE pada penyusunan dokumen penganggaran.
(2)Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan:
1. a.meningkatkan keamanan informasi dalam penyelenggaraan penyusunan dokumen penganggaran;
2. b.meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan penyusunan dokumen penganggaran;
3. c.menjamin legalitas dokumen; dan
4. d.menjamin keutuhan data, untuk memastikan informasi tidak diubah/dimodifikasi setelah dokumen ditandatangani secara elektronik.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini terdiri atas:

a.sasaran TTE;
b.penyelenggaraan TTE;
c.penggunaan TTE;
d.tahapan TTE; dan
e.pendanaan. 5

BAB II

SASARAN TTE

Pasal 4

Sasaran TTE dalam penyusunan dokumen anggaran meliputi:

a.RKA-SKPD;
b.RKAP-SKPD;
c.DPA-SKPD; dan
d.DPPA-SKPD.

BAB III

PENYELENGGARAAN TTE

Pasal 5

Penyelenggaraan TTE dalam penyusunan dokumen anggaran dilaksanakan oleh:

a.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik;
b.Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
c.tim pelaksana penyelenggara TTE; dan
d.User.

Pasal 6

(1)Tugas Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:
1. a.melakukan pengembangan dan/atau adopsi aplikasi sistem yang menunjang kelancaran penggunaan TTE;
2. b.menyiapkan dan/atau memanfaatkan service application programing interface untuk integrasi TTE;
3. c.melakukan dan/atau mengusulkan pemeliharaan service application programing interface;
4. d.melakukan analisa kebutuhan sistem informasi;
5. e.menyusun usulan pemilihan platform teknologi, framework, dan spesifikasi teknis terkait dengan pembangunan/pengembangan sistem/aplikasi;
6. f.menyusun rancangan sistem keamanan informasi dan jaringan beserta dengan rencana implementasinya;
7. g.menyusun rancangan sistem jaringan dan infrastruktur berikut dengan spesifikasi perangkat yang dibutuhkan; dan
8. h.mengimplementasikan sistem keamanan informasi dan jaringan serta infrastruktur. 6
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik melibatkan dan bekerja sama dengan penyelenggara TTE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, huruf c, dan huruf d.

Pasal 7

Tugas Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi, sebagai berikut:

a.mengoordinasikan Perangkat Daerah dalam pengajuan surat permohonan penerbitan TTE dokumen penganggaran ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik;
b.mengunduh dokumen penganggaran Perangkat Daerah pada aplikasi penganggaran yang digunakan;
c.melakukan verifikasi kesesuaian dan kelengkapan dokumen penganggaran;
d.melakukan pengunggahan data pada aplikasi TTE secara lengkap; dan
e.memastikan tahapan TTE dilaksanakan secara benar.

Pasal 8

(1)Tim pelaksana penyelenggaraan TTE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c minimal terdiri atas:
1. a.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik;
2. b.Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan; dan
3. c.Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
(2)Struktur tim pelaksana penyelenggaraan TTE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.pengarah;
2. b.penanggung jawab;
3. c.ketua;
4. d.wakil ketua;
5. e.sekretaris; dan
6. f.anggota. 7
(3)Tugas tim pelaksana penyelenggaraan TTE sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
1. a.melayani Perangkat Daerah dalam proses TTE;
2. b.memberi informasi dan dukungan kepada Perangkat Daerah terkait proses TTE; dan
3. c.melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan aplikasi TTE.
(4)Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

Pasal 9

User sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi:

a.Sekretaris Daerah;
b.Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan selaku PPKD;
c.Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
d.Kepala Bidang Anggaran pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
e.Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah;
f.Kepala Perangkat Daerah;
g.Pejabat perencana pada Perangkat Daerah; dan
h.Operator.

BAB IV

PENGGUNAAN TTE

Pasal 10

(1)TTE digunakan oleh User selama yang bersangkutan menjalankan tugas kedinasan.
(2)Tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal perencanaan anggaran.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…