DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sukoharjo Nomor 63 Tahun 2025

Nomor: 63
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 56

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Pemerintah Daerah Yang Meliputi Sasaran TPP, Penetapan Besaran Dan Kriteria Pemberian TPP, Penilaian TPP, Alokasi Anggaran, Perhitungan Dan Pembayaran TPP, Pelaporan, Pendanaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara dan sebagai upaya untuk memperbaiki tata kelola birokrasi yang berimplikasi terhadap kualitas layanan publik, serta untuk mewujudkan birokrasi yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme perlu disusun suatu formulasi tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara yang proporsional;
c.bahwa kebijakan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai merupakan salah satu bentuk komitmen dan penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara yang berpedoman sesuai dasar hukum, kriteria, dan indikator perhitungan yang terukur dan jelas dalam rangka peningkatan disiplin, motivasi, dan semangat kerja untuk mewujudkan optimalisasi pencapaian kinerja dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah;
d.bahwa Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah; SALINAN 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 3
6.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki Jabatan pemerintahan.
7.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki Jabatan pemerintahan.
8.Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN berdasarkan pertimbangan obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
10.Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu Jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria- kriteria yang disebut faktor Jabatan terhadap informasi faktor Jabatan untuk menentukan Nilai Jabatan dan Kelas Jabatan.
11.Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat Aparatur Sipil Negara dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung-jawab dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian dan tambahan penghasilan pegawai.
12.Basic TPP adalah besaran jumlah TPP untuk setiap Kelas Jabatan yang dihitung berdasarkan besaran Tunjangan Kinerja Badan Pengawas Keuangan per Kelas Jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, indeks kapasitas fiskal Daerah, indeks kemahalan konstruksi dan indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
13.Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
14.Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TPTGR adalah suatu proses tuntutan terhadap bendahara, pengurus/penyimpan barang, pegawai bukan bendahara atau pengurus/penyimpan barang, atau pihak ketiga yang telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian keuangan atau barang Daerah.
15.Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. 4
16.Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas harta kekayaan penyelenggara negara.
17.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo.
18.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
19.Penjabat Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Pj. Sekretaris Daerah adalah pejabat sementara untuk Jabatan Sekretaris Daerah yang berhalangan melaksanakan tugasnya atau terjadi kekosongan Sekretaris Daerah.
20.Penjabat Bupati yang selanjutnya disingkat Pj. Bupati adalah ASN yang menduduki Jabatan pimpinan tinggi pratama yang ditetapkan oleh Menteri, untuk melaksanakan tugas dan wewenang Bupati karena terdapat kekosongan Jabatan Bupati dan wakil Bupati.
21.Pelaksana tugas yang selanjutnya disingkat Plt. adalah pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas Jabatan karena pejabat definitif berhalangan tetap.
22.Pelaksana harian yang selanjutnya disingkat Plh. adalah pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas Jabatan karena pejabat definitif berhalangan sementara.
23.Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasiikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Pasal 2

Pemberian TPP dimaksudkan sebagai bentuk penghargaan Pemerintah Daerah kepada ASN atas kedisiplinan dan pencapaian kinerja dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pelayanan publik.

Pasal 3

Pemberian TPP bertujuan untuk:

a.memacu produktivitas, meningkatkan kualitas pengabdian dan pelayanan serta meningkatkan kesejahteraan ASN dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya; dan
b.meningkatkan kinerja, motivasi dan disiplin kerja ASN dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik. 5

Pasal 4

Pemberian TPP menggunakan prinsip sebagai berikut:

a.kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang- undangan, kepatuhan dan keadilan;
b.akuntabel dimaksudkan bahwa pemberian TPP dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perudangan-undangan;
c.proporsionalitas dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban ASN;
d.efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
e.keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai ASN;
f.kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan ASN; dan
g.optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

BAB II

SASARAN TPP

Pasal 5

(1)TPP diberikan kepada ASN di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai kemampuan keuangan Daerah.
(2)Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.PNS;
2. b.calon PNS; dan
3. c.PPPK.

Pasal 6

(1)TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak diberikan dalam hal ASN:
1. a.bertugas di luar lingkungan/di luar jajaran Pemerintah Daerah;
2. b.berstatus tersangka dan ditahan oleh aparat penegak hukum;
3. c.berstatus terdakwa dan ditahan oleh aparat penegak hukum;
4. d.menjalani hukuman pidana penjara; dan 6
5. e.diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat.
(2)TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak diberikan dalam hal PNS:
1. a.menjadi tenaga titipan di instansi lain;
2. b.menjadi kepala desa atau perangkat desa;
3. c.menjalankan tugas belajar;
4. d.mengambil masa persiapan pensiun;
5. e.berstatus penerima uang tunggu; dan
6. f.diberhentikan sementara.

Pasal 7

(1)PNS yang mengalami mutasi Jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah pada tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 15 (lima belas), perhitungan pemberian TPP sesuai Jabatan baru dimulai pada bulan berjalan.
(2)PNS yang mengalami mutasi Jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah pada tanggal 16 (enam belas) sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu), perhitungan pemberian TPP sesuai Jabatan baru dimulai pada bulan berikutnya.
(3)PNS yang mutasi dari luar Pemerintah Daerah, TPP diberikan setelah PNS yang bersangkutan melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal PNS yang bersangkutan melaksanakan tugas secara nyata di Daerah yang dibuktikan dengan Keputusan Bupati.
(4)Pencairan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan pada bulan ke 5 (kelima), setelah melaksanakan tugas pada bulan ke 4 (keempat).
(5)Dalam hal setelah terbitnya keputusan belum ditetapkan Kelas Jabatannya dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah Jabatan pada peta Jabatan, TPP ASN diberikan sebesar 100% dari nilai TPP ASN Kelas Jabatan terendah sesuai jenis Jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)TPP bagi calon PNS formasi Jabatan pelaksana dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP Kelas Jabatannya terhitung mulai tanggal surat pernyataan menjalankan tugas sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari calon PNS menjadi PNS.
(2)TPP bagi calon PNS formasi Jabatan fungsional dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP Jabatan fungsional tersebut terhitung mulai tanggal surat pernyataan menjalankan tugas sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari calon PNS menjadi PNS. 7

Pasal 9

ASN yang mendapat Jasa Pelayanan tetap mendapatkan TPP dengan ketentuan:

a.ASN yang bekerja pada Rumah Sakit Umum Daerah diberikan 60% (enam puluh persen) dari pagu besaran TPP pada Kelas Jabatannya; dan
b.ASN yang bekerja di Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan diberikan TPP sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari pagu besaran TPP pada Kelas Jabatannya.

Pasal 10

TPP bagi PPPK non guru diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari pagu besaran TPP pada Kelas Jabatannya terhitung mulai tanggal surat pernyataan menjalankan tugas.

Isi peraturan

Teks56PDFHirarki

Memuat teks peraturan…