DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sukoharjo Nomor 66 Tahun 2025

Nomor: 66
Tahun: 2025
Ditetapkan: 22 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 56

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Riset Dan Inovasi Daerah Yang Meliputi a. peran dan fungsi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah; b. pengusulan inisiatif Inovasi Daerah; c. pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah; d. pengembangan peningkatan produk atau proses produksi; e. sistem penyelenggaraan Inovasi Daerah; f. penilaian dan pemberian penghargaan Inovasi Daerah; g. pembinaan teknis penyelenggaraan Riset dan Inovasi; h. pengawasan teknis penyelenggaraan Riset dan Inovasi; dan i. pendanaan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Riset dan Inovasi Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN 2
4.Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2024 tentang Riset dan Inovasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 325); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG RISET DAN INOVASI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2.Bupati adalah Bupati Sukoharjo
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Riset adalah aktivitas penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6.Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.
7.Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan/atau peningkatan produk atau proses produksi.
8.Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
9.Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa dan karsanya yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. 3

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Riset dan Inovasi di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

a.meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
b.meningkatkan kualitas Pelayanan Publik;
c.pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
d.meningkatkan daya saing Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

a.peran dan fungsi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah;
b.pengusulan inisiatif Inovasi Daerah;
c.pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah;
d.pengembangan peningkatan produk atau proses produksi;
e.sistem penyelenggaraan Inovasi Daerah;
f.penilaian dan pemberian penghargaan Inovasi Daerah;
g.pembinaan teknis penyelenggaraan Riset dan Inovasi;
h.pengawasan teknis penyelenggaraan Riset dan Inovasi; dan
i.pendanaan.

BAB II

PERAN DAN FUNGSI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Pasal 5

(1)Peran Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah yaitu:
1. a.merancang kebijakan Riset dan Inovasi;
2. b.mendorong ekosistem Riset dan Inovasi; dan
3. c.mengadopsi teknologi.
(2)Dalam menyelenggarakan peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah merumuskan prioritas dan kerangka kebijakan strategis Riset dan Inovasi Daerah.
(3)Prioritas dan kerangka kebijakan strategis Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.peningkatan kuantitas dan efisiensi kegiatan inovatif;
2. b.penguatan sistem Riset dan Inovasi Daerah;
3. c.investasi dalam pengetahuan, teknologi, dan Inovasi;
4. d.mendorong Riset dan Inovasi oleh swasta; dan
5. e.penentuan program dan aktivitas Riset dan Inovasi Daerah. 4

Pasal 6

Fungsi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah sebagai berikut:

a.memberikan fasilitasi pengembangan invensi dan Inovasi;
b.menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan Riset dan Inovasi Daerah;
c.memetakan potensi Inovasi unggulan Daerah; dan
d.melaksanakan desiminasi Riset dan Inovasi Daerah.

Pasal 7

(1)Fasilitasi pengembangan invensi dan Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan fasilitasi pemanfaatan, adopsi, inkubasi, kemitraan, penguatan kawasan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kesiapan dan keunggulan Daerah, promosi, dan pemanfaatan hasil invensi dan Inovasi dalam program pembangunan secara berkelanjutan.
(2)Invensi dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk:
1. a.menjadi solusi permasalahan Daerah;
2. b.memadukan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika;
3. c.menghasilkan nilai tambah dari produk dan/atau proses produksi bagi kesejahteraan masyarakat; dan
4. d.peningkatan Pelayanan Publik.

Pasal 8

Menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan dalam rangka percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat, penyelenggaraan Riset dan Inovasi di Daerah dapat dilakukan oleh:

a.lembaga riset swasta;
b.badan usaha;
c.perguruan tinggi;
d.masyarakat; dan/atau
e.lembaga asing yang telah mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Pemetaan potensi Inovasi unggulan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan dalam rangka pengembangan Inovasi yang berbasis kearifan lokal dan kesesuaian dalam penerapan teknologi tepat guna. 5
(2)Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan sebagai acuan dalam melakukan kegiatan Inovasi Daerah.

Pasal 10

Pelaksanaan desiminasi Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dilakukan dalam rangka penyebarluasan hasil penelitian, temuan, ide dan gagasan baru kepada masyarakat.

BAB III

PENGUSULAN INISIATIF INOVASI DAERAH

Pasal 11

(1)Jenis Inovasi Daerah yang dapat diusulkan antara lain:
1. a.Inovasi digital; dan/atau
2. b.Inovasi non digital.
(2)Inovasi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Inovasi yang diselenggarakan dengan memanfaatkan media teknologi informasi dan komunikasi sebagai alat bagi perluasan jangkauan layanan pemerintahan kepada masyarakat.
(3)Inovasi non digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Inovasi yang diselenggarakan dengan memanfaatkan alat bantu manual atau teknologi tepat guna yang disertai dengan standar operasional prosedur dalam penyelenggaraan layanan pemerintahan.

Isi peraturan

Teks56PDFHirarki

Memuat teks peraturan…