DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sukoharjo Nomor 67 Tahun 2025

Nomor: 67
Tahun: 2025
Ditetapkan: 29 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Pendukung Kegiatan Pada Pemerintah Daerah Yang Meliputi a. pengadaan Tenaga Pendukung Kegiatan; b. perencanaan dan pelaksanaan pengadaan; c. pelaksanaan pekerjaan; d. penilaian kinerja; e. hak, kewajiban, dan larangan; f. pemutusan hubungan kerja; g. hubungan kerja berakhir; dan h. pendanaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa asta cita Pemerintah Negara Republik Indonesia menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga diperlukan tenaga pendukung kegiatan pada Pemerintah Daerah;
c.bahwa dalam rangka pengadaan tenaga pendukung kegiatan pada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, perlu disusun suatu regulasi dalam bentuk Peraturan Bupati sebagai pedoman dalam pelaksanaannya;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Pendukung Kegiatan pada Pemerintah Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN 2

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang- Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN TENAGA PENDUKUNG KEGIATAN PADA PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo. 3
6.Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh kementerian/lembaga/ Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
7.Penyedia Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah perorangan yang menyediakan jasa berdasarkan hubungan kerja.
8.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.
9.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran be1anja negara/anggaran belanja daerah.
10.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemeritah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
11.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
12.Tenaga Pendukung Kegiatan adalah penyedia jasa perorangan atau tenaga ahli yang bekerja berdasarkan hubungan kerja untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja pemerintah.
13.Sistem Pengadaan Secara Elektronik adalah aplikasi perangkat lunak berbasis web yang dapat diakses melalui laman unit kerja yang melaksanakan fungsi pengadaan secara elektronik.

Pasal 2

(1)Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengadaan Tenaga Pendukung Kegiatan pada Pemerintah Daerah.
(2)Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
1. a.menghasilkan Tenaga Pendukung Kegiatan sesuai kebutuhan;
2. b.memenuhi kebutuhan agar program, kegiatan dan sub kegiatan pendukung pemerintahan berjalan dengan lancar; dan
3. c.memberikan pelayanan masyarakat yang tepat, cepat, efektif dan efisien. 4

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.pengadaan Tenaga Pendukung Kegiatan;
b.perencanaan dan pelaksanaan pengadaan;
c.pelaksanaan pekerjaan;
d.penilaian kinerja;
e.hak, kewajiban, dan larangan;
f.pemutusan hubungan kerja;
g.hubungan kerja berakhir; dan
h.pendanaan.

BAB II

PENGADAAN TENAGA PENDUKUNG KEGIATAN

Pasal 4

(1)Pengadaan Tenaga Pendukung Kegiatan merupakan pengadaan Tenaga Pendukung Kegiatan yang memiliki pengalaman tertentu untuk menyelesaikan pekerjaan yang bersifat teknis.
(2)Pekerjaan yang bersifat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jenis pekerjaan teknis yang menjadi bagian dari kegiatan Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen pelaksanaan anggaran, yang membutuhkan keterampilan dan/atau keahlian, dan dikarenakan kondisi keterbatasan Pegawai ASN yang ada sehingga tidak dapat dipenuhi atau dilaksanakan.
(3)Jenis dan kriteria pekerjaan Tenaga Pendukung Kegiatan mempertimbangkan analisa kebutuhan kegiatan Perangkat Daerah, meliputi:
1. a.guru pengganti;
2. b.pelaksana administrasi;
3. c.petugas multimedia;
4. d.tenaga pendamping Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
5. e.tenaga pendukung kesehatan;
6. f.tenaga pendukung kesehatan hewan;
7. g.tenaga pendukung perpustakaan;
8. h.petugas laboratorium; dan
9. i.petugas persampahan. 5
(4)Kualifikasi Tenaga Pendukung Kegiatan ditentukan dengan mempertimbangkan jenis pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB III

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PENGADAAN

Pasal 5

(1)Perencanaan jumlah kebutuhan pengadaan Tenaga Pendukung Kegiatan berdasarkan data Tenaga Pendukung Kegiatan Tahun 2024.
(2)Dalam hal Tenaga Pendukung Kegiatan Tahun 2024 tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap maka tidak dapat dilakukan penggantian.
(3)PA menyusun rencana pengadaan Tenaga Pendukung Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersamaan dengan penyusunan rencana program dan kegiatan setiap tahun anggaran.

Pasal 6

(1)Kepala Perangkat Daerah mengusulkan rencana jumlah kebutuhan Tenaga Pendukung Kegiatan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan dengan melampirkan dokumen atau formulir yang memuat:
1. a.jenis pekerjaan, kualifikasi pekerjaan, dan jumlah yang diusulkan pada kegiatan Perangkat Daerah; dan
2. b.rencana pelaksanaan kegiatan atau rencana penganggaran.
(2)Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pengadaan Tenaga Pendukung setelah mendapatkan persetujuan Bupati.
(3)Format dokumen atau formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 6

Pasal 7

(1)Pengadaan Tenaga Pendukung Kegiatan dilaksanakan melalui proses Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
(2)Pengadaan Tenaga Pendukung Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Penyedia perorangan.

Pasal 8

(1)Persyaratan Tenaga Pendukung Kegiatan sebagai penyedia terdiri atas:
1. a.warga negara Indonesia yang memiliki Kartu Tanda Penduduk diutamakan penduduk Daerah;
2. b.memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
3. c.berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun pada saat mulai perikatan dan setinggi- tingginya 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat berakhirnya perikatan kerja dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat tanda kenal lahir;
4. d.surat keterangan sehat dari Dokter Pemerintah;
5. e.memiliki pengalaman kerja pada Pemerintah Daerah;
6. f.memiliki kualifikasi pendidikan minimal sesuai bidang pekerjaan; dan
7. g.menandatangani surat pernyataan yang berisi minimal:
  1. 1.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. 2.tidak dalam pengawasan pengadilan dan/atau sedang menjalani sanksi pidana;
  3. 3.tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana;
  4. 4.belum pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai ASN/prajurit Tentara Nasional Indonesia/anggota Polisi Republik Indonesia/Pegawai Non ASN/Honorer/Staf Pendukung;
  5. 5.tidak masuk dalam Daftar Hitam Penyedia di Instansi Pemerintah; 7
  6. 6.persetujuan atas besaran upah yang diterima; dan
  7. 7.tidak akan menuntut untuk diangkat sebagai ASN.
(2)Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pasal 9

Pelaksanaan hubungan kerja dilaksanakan untuk waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.

BAB V

PENILAIAN KINERJA

Pasal 10

(1)PPK melakukan penilaian kinerja bagi Tenaga Pendukung Kegiatan.
(2)Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar PPK untuk mengakhiri dan/atau memutus hubungan kerja.
(3)Penilaian kinerja oleh PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik pada saat berakhirnya hubungan kerja.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…